#30 tag 24jam
OJK Resmi Bubarkan Dana Pensiun Syariah Dapersi
OJK membubarkan Dana Pensiun Syariah Dapersi di Jakarta per 30 Nov 2025, atas permohonan pendiri, dengan tim likuidator yang dipimpin Agus Nurudin. [164] url asal
#ojk #dana-pensiun #dana-pensiun-syariah #ojk-bubarkan-dana-pensiun #likuidasi-dana-pensiun #ojk-resmi #pembubaran-dana-pensiun #dana-pensiun-dapersi #ojk-jakarta #keputusan-ojk #likuidator-dana-pensiu
(Bisnis.Com - Finansial) 19/04/26 16:01
v/195952/
Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi membubarkan Dana Pensiun Syariah Dapersi yang beralamatkan di Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Mengutip pengumuman resmi OJK pada Minggu (19/4/2026), pembubaran tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK KEP-23/D.05/2026 pada 2 April 2026.
“Membubarkan Dana Pensiun Syariah DAPERSI, yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Tengah VI No. 12 Jakarta Pusat, 10510, terhitung efektif sejak tanggal 30 November 2025,” tulis Direktur Eksekutif Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun I Wayan Wijana.
I Wayan menjelaskan pembubaran dana pensiun syariah Dapersi dilakukan atas permohonan pendiri dana pensiun. Selanjutnya, keputusan anggota dewan komisioner dimaksud juga menetapkan likuidator dana pensiun syariah Dapersi.
Tim Likuidator tersebut berisikan lima orang yang terdiri dari Agus Nurudin sebagai Ketua Likuidator, Teguh Pantjatmono, Eko Yulianto, Ni Made Anita Susan, dan Rianca Amalia sebagai anggota likuidator.
“Likuidator bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun,” tegas I Wayan.
OJK Beri Izin Dua Perusahaan Gadai di Sumatera Utara dan Jakarta
OJK izinkan PT Milion Bostom Gadai di Sumut dan PT Pergadaian Utama Indonesia di Jakarta beroperasi, efektif Oktober 2025. [314] url asal
#ojk-izin-usaha #perusahaan-gadai #ojk-sumatera-utara #ojk-jakarta #pt-milion-bostom-gadai #pt-pergadaian-utama-indonesia #izin-usaha-pergadaian #ojk-pengawasan #pojk-nomor-39 #perusahaan-gadai-jakarta
(Bisnis.Com - Finansial) 29/10/25 18:40
v/20508/
Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan izin usaha untuk dua perusahaan gadai, yang masing-masing berlokasi di Jakarta dan Sumatera Utara.
Berdasarkan pengumuman di laman resmi OJK pada Selasa (28/10/2025), dua perusahaan gadai itu adalah PT Milion Bostom Gadai di Sumatera Utara dan PT Pergadaian Utama Indonesia di Jakarta.
Mengacu kedua pengumuman resmi tersebut, pemberian izin usaha berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan komisioner pada 22 Oktober 2025 di Medan dan 24 Oktober 2025 di Jakarta.
Adapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39/2024 tentang Pergadaian, kedua perusahaan gadai itu perlu mencantumkan empat hal secara jelas di setiap kantor pusat dan cabangnya.
“Pertama, nama dan/atau logo perusahaan pergadaian. Kedua, nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa perusahaan pergadaian diawasi oleh OJK,” ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga PVML Edi Setijawan dalam pengumuman PT Pergadaian Utama Indonesia, dikutip pada Rabu (29/10/2025).
Edi melanjutkan, dua hal lainnya adalah hari dan jam operasional serta tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil dan biaya administrasi.
Kemudian, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) POJK Nomor 39/2024, ketiga perusahaan gadai itu diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 30 hari kerja sejak tanggal izin usaha ditetapkan.
Berikut 2 Perusahaan Gadai yang Dapat Izin OJK:
1. PT Milion Bostom Gadai
Alamat: Jalan Jendral A.H. Nasution d/h Jalan Pintu Air I Nomor 36, Kelurahan Kwala Bekala, Medan Johor, Medan, Provinsi Sumatera Utara
Nomor Keputusan Izin Usaha: KEP-109/KO.15/ 2025 00/PL.02/2025
Tanggal Keputusan Izin Usaha: 2 Oktober 2025
Lingkup Wilayah usaha: Provinsi Sumatera Utara
2. PT Pergadaian Utama Indonesia
Alamat: The Darmawangsa Square Lt. 2 No. 63- 64, Jl. Darmawangsa VI Kota Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Nomor Keputusan Izin Usaha: KEP-305/PL.02/2025
Tanggal Keputusan Izin Usaha: 21 Oktober 2025
Lingkup Wilayah usaha: Provinsi DKI Jakarta
Perkuat Pengawasan, OJK Lantik Kepala Kantor Maluku Utara
OJK lantik Adi Surahmat sebagai Kepala Kantor Maluku Utara untuk perkuat pengawasan sektor keuangan dan dukung ekonomi daerah. [274] url asal
#ojk #ojk-maluku-utara #kepala-ojk #kantor-ojk #ojk-jakarta #ojk-pengawasan #ojk-pelantikan #ojk-adi-surahmat #ojk-mahendra-siregar #ojk-sektor-keuangan #ojk-indonesia #ojk-edukasi-keuangan #ojk-ekonom
(Bisnis.Com - Finansial) 10/10/25 16:28
v/214/
Bisnis.com, JAKARTA - Pada hari ini, Jumat (10/10/2025), Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Utara Adi Surahmat dilantik di Kantor OJK, Gedung Wisma Mulia, Jakarta.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Pelantikan ini menandai langkah strategis OJK dalam memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sektor jasa keuangan serta layanan kepada masyarakat di daerah.
"Adi Surahmat diharapkan dapat segera menjalankan peran kepemimpinannya untuk memastikan kehadiran OJK semakin dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan pelaku industri jasa keuangan di wilayah timur Indonesia," demikian dikutip dari rilis OJK, Jumat (10/10/2025).
Kantor OJK Provinsi Maluku Utara merupakan kantor baru OJK di daerah yang efektif beroperasi pada 6 Oktober 2025 dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Maluku Utara.
Pembukaan Kantor OJK Provinsi Maluku Utara sejalan dengan upaya OJK untuk dapat hadir di seluruh Provinsi di Indonesia sebagaimana Roadmap Pembukaan Kantor OJK Baru tahun 2024–2027.
Pembentukan kantor ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sektor jasa keuangan di daerah, termasuk pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (market conduct), pelaksanaan program edukasi dan literasi keuangan, serta pengembangan ekonomi daerah.
Selain itu, keberadaan Kantor OJK Provinsi Maluku Utara juga diharapkan dapat memfasilitasi sinergi antara sektor jasa keuangan dan pengembangan potensi ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung industri dan komoditas unggulan Maluku Utara secara berkelanjutan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip pengawasan yang prudensial.
Sebelumnya, Provinsi Maluku Utara termasuk dalam wilayah kerja Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara yang berkedudukan di Manado, Sulawesi Utara.
Dengan pemekaran ini, OJK menegaskan komitmennya untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan di wilayah Maluku Utara.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)