JAKARTA, KOMPAS.com - Emiten infrastruktur telekomunikasi dan layanan internet, PT Ekamas Mora Republik Tbk (MORA) mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 96,5 persen menjadi hampir Rp 516 miliar pada 2025, dibanding tahun sebelumnya, Rp 263 miliar.

Sejalan dengan itu, MORA juga mencatatkan peningkatan kinerja keuangan yang positif.

Pendapatan segmen retail tumbuh sekitar 21 persen menjadi sekitar Rp 1,3 triliun, sedangkan pendapatan wholesale meningkat menjadi sekitar Rp 876 miliar.

EBITDA Perseroan tercatat sekitar Rp 2 triliun atau meningkat sekitar 9,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Utama dan Chief Executive Officer PT Ekamas Mora Republik Tbk, Timotius Max Sulaiman mengatakan, pertumbuhan yang berkelanjutan di sebagian besar lini bisnis, didukung oleh ekspansi jaringan fiber optic, peningkatan basis pelanggan, serta penguatan kapasitas infrastruktur digital.

"Pada akhir tahun 2025, MORA mencatat peningkatan kinerja operasional yang signifikan. Jumlah homepass tumbuh sekitar 36 persen menjadi lebih dari 1 juta homepass dibandingkan 788.000 homepass pada tahun sebelumnya," kata Timotius, dalam Paparan Publik Tahunan di Grand Hyatt, Jakarta (15/6/2026).

Sejalan dengan pertambahan jumlah homepass, jumlah pelanggan ritel juga mengalami peningkatan sekitar 46 persen menjadi lebih dari 330.000 pelanggan, sementara pelanggan segmen enterprise tumbuh sekitar 44 persen menjadi lebih dari 17.000 pelanggan.

Di sisi infrastruktur, panjang jaringan fiber optic per 31 Desember 2025 mencapai sekitar 58.000 kilometer, sementara kapasitas bandwidth meningkat sekitar 18 persen menjadi sekitar 38 Tbps.

"Ini mencerminkan keberhasilan strategi Perseroan dalam memperluas jangkauan layanan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional," ujar dia.

Di sisi lain, MORA juga menjaga momentum pertumbuhan yang sehat sepanjang tahun 2025 melalui penguatan bisnis inti berupa perluasan jaringan fiber optic, percepatan ekspansi FTTH dan FTTX, serta penguatan kapasitas jaringan untuk menjawab lonjakan kebutuhan konektivitas ritel maupun enterprise.

"Kami melihat kebutuhan konektivitas yang terus meningkat sebagai peluang jangka panjang yang akan terus kami optimalkan melalui investasi infrastruktur yang berkelanjutan," ujar Timotius.

Pada 22 April 2026, Perseroan menyelesaikan proses penggabungan usaha dengan PT Eka Mas Republik sebagai bagian dari langkah strategis untuk mendukung agenda penguatan ekosistem infrastruktur digital nasional.

Melalui penggabungan tersebut, Perseroan membentuk platform infrastruktur fiber optic terintegrasi berskala besar.

Penggabungan usaha ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas cakupan layanan, memperkuat daya saing Perseroan, serta memberikan nilai tambah bagi pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan.

Pada 30 April 2026, setelah efektifnya penggabungan, jumlah homepass gabungan Perseroan meningkat signifikan menjadi lebih dari 12,7 juta homepass. Panjang jaringan fiber optic untuk backbone dan access menjadi lebih dari 166.000 kilometer, sementara pelanggan ritel gabungan mencapai lebih dari 2,6 juta pelanggan dan pelanggan enterprise menjadi lebih dari 17.000 pelanggan.

Di sisi pengembangan Fixed Wireless Access (FWA), tercatat telah terdapat lebih dari 200 on-air sites FWA yang tersebar di 90 kota/kabupaten di Indonesia.

Dalam rangka menjaga momentum pasca penggabungan, Perseroan terus memperkuat sinergi dan integrasi di seluruh lini bisnis dengan menargetkan perluasan cakupan jaringan FTTH dan FWA. Upaya ini dilakukan melalui penambahan 5 juta homepass, perluasan jaringan FTTH ke 186 kota/kabupaten, serta ekspansi jaringan FWA melalui pembangunan lebih dari 1.000 sites FWA.

Seiring dengan target penambahan jumlah homepass, Perseroan juga menargetkan penambahan 1,5 juta pelanggan pada tahun 2026.

Pada sisi jaringan backbone dan last-mile access, Perseroan akan terus mendorong pengembangan infrastruktur, khususnya melalui Proyek Rising 8 yang menghubungkan Jakarta, Batam, hingga Singapura.

"Proyek ini menggunakan jaringan kabel fiber optic bawah laut sepanjang 1.128,5 km dengan teknologi sistem repeater kabel bawah laut berkualitas tinggi terbaik di kelasnya," tegas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat masih ada sejumlah pelaku industri pembiayaan dan pinjaman daring (pindar) yang belum memenuhi ketentuan permodalan minimum.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyampaikan, dari total 144 perusahaan pembiayaan, sebanyak sembilan perusahaan tercatat belum memenuhi kewajiban modal inti minimum sebesar Rp100 miliar.

“Terkait pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban permodalan, saat ini terdapat 9 dari 144 usaha pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban modal inti minimum,” kata Agusman dalam konferensi pers daring RDKB OJK Maret 2026, Senin (6/4/2026).

Sementara itu, dari 65 penyelenggara pindar, Agusman mengungkapkan terdapat 10 entitas yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp12,5 miliar.

Menyusul hal tersebut, Agusman menyebut bahwa seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara pindar yang belum memenuhi ketentuan telah menyampaikan rencana aksi (action plan) kepada OJK.

“Seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara pindar tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK,” ujarnya.

Rencana tersebut memuat berbagai langkah strategis untuk memenuhi kewajiban permodalan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Langkah-langkah yang disiapkan antara lain mencakup penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, upaya mencari investor strategis, hingga opsi penggabungan usaha (merger).

Di sisi lain, OJK juga memperkuat penegakan kepatuhan di sektor pembiayaan, modal ventura, dan pindar.

Sepanjang Maret 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 22 perusahaan pembiayaan, dua perusahaan modal ventura, dan 31 penyelenggara pindar atas berbagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku maupun hasil pengawasan dan tindak lanjut pemeriksaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Gadai Mas DKI sehubungan penggabungan usahanya ke dalam PT Gadai Mas Nusantara.

Berdasarkan pengumuman OJK dengan Nomor pencabutan izin usaha KEP-62/PL.02/2026, PT Gadai Mas DKI telah dicabut izin usahanya pada 17 Maret 2026.

“Alasan pencabutan adalah sehubungan penggabungan usaha PT Gadai Mas DKI ke dalam PT Gadai Mas Nusantara,” tutur Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga PVML OJK, Indra Salfian A. sebagaimana dikutip pada Kamis (2/4/2026).

Indra meneruskan bahwa sejak tanggal efektif penggabungan tersebut, PT Gadai Mas Nusantara selaku pihak yang menerima penggabungan, bertanggung jawab atas pengalihan seluruh kegiatan, kegiatan usaha, operasional, modal saham, karyawan, aset, izin, dan kewajiban.

“Serta seluruh aktiva dan pasiva lainnya, dalam cakupan yang paling luas, dari PT Gadai Mas DKI sebagai akibat dari penggabungan dimaksud,” ucapnya.

Di lain sisi, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman membeberkan pada periode 1 Desember 2025-12 Januari 2026, ada 165 pelaku usaha yang mengajukan izin usaha pergadaian.

Adapun, lanjut Agusman, total perusahaan pergadaian yang telah berizin hingga Januari 2026 tercatat sebanyak 223 perusahaan.

Lebih lanjut, dia turut mengungkapkan saat ini ada 2 perusahaan yang sedang berproses meningkatkan lingkup usahanya menjadi nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Dengan tetap mempertimbangkan aspek permodalan, tata kelola, dan kesiapan operasional,” kata Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Kamis (2/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mandala Multifinance Tbk. (Mandala Finance) resmi memasuki tahap pembubaran usai penggabungan usaha atau merger dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (Adira Finance).

Berdasarkan pengumuman dalam harian Bisnis Indonesia pada Rabu (12/11/2025), Mandala Finance mengambil keputusan pembubaran dengan merujuk empat hal. Pertama, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Mandala Finance pada 30 Juni 2025 mengenai persetujuan pengangkatan anggota tim likuidasi perseroan.

Kedua, pencabutan izin usaha perseroan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketiga, pengakhiran status badan hukum perseroan dan keempat surat OJK mengenai tanggapan permohonan persetujuan tim likuidasi Mandala Finance.

“Perseroan telah mengambil keputusan antara lain membubarkan PT Mandala Multifinance Tbk, sebagai akibat dari penggabungan usaha dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk,” tulis tim likuidator dalam pengumuman tersebut.

Selain pembubaran, perseroan juga telah menunjuk tim likuidasi yang disetujui OJK berdasarkan surat Nomor S-446/PL.11/2025 tertanggal 28 Oktober 2025. Adapun, tim likuidasi Mandala Finance terdiri dari Roberto AK Un, Josefina Agatha Syukur, dan Lindawati Soetopo.

“Sehubungan dengan hal tersebut, kepada pihak ketiga yang mempunyai tagihan terhadap perseroan dan belum ditagihkan, dimohon untuk mengajukan tagihan-tagihannya tersebut selambat-lambatnya 80 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman ini dibuat,” tulisnya.

Tagihan tersebut bisa ditujukan ke alamat kantor tim likuidator dengan menunjukkan bukti asli adanya tagihan untuk dilakukan pencocokan dengan data perseroan untuk penyelesaiannya.

Sebagai informasi, tim likuidator Mandala Finance berlokasi di Jalan Menteng Raya No. 24 A-B, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, alamat e-mailnya adalah likuidator.mfin@mandalafinance.com.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan PT Mandala Multifinance Tbk. atau Mandala Finance. Hal ini dilakukan sehubungan penggabungan usaha Mandala Finance dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance.

Keputusan itu tercantum dalam surat yang bernomor KEP-55/D.06/2025 per 2 Oktober 2025 pada laman resmi OJK dikutip Sabtu (18/10/2025).

“Pencabutan izin usaha tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggabungan Nomor 71 tanggal 16 Juli 2025,” tutur Direktur Eksekutif Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian kualitas Pengawasan Lembaga PVML OJK Edi Setijawan.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah perusahaan pergadaian swasta dalam grup Gadai Mas tengah memproses rencana penggabungan usaha ke dalam PT Gadai Mas Nusantara. Langkah ini diumumkan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

Dalam pengumuman perusahaan pekan lalu yang dikutip Senin (3/11/2025), rencana penggabungan telah mendapat persetujuan dewan komisaris masing-masing entitas pada 19 Juni 2025. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan persetujuan terhadap rencana penggabungan PT Gadai Mas Nusantara melalui surat Nomor S-369/KO.16/2025 tertanggal 10 Oktober 2025.

"Perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri akan berakhir demi hukum terhitung sejak tanggal efektif Penggabungan," dikutip dari pengumuman perusahaan.

Adapun perusahaan yang akan digabungkan ke PT Gadai Mas Nusantara meliputi PT Gadai Mas Agung, PT Gadai Mas Kaltim, PT Gadai Mas Jatim, PT Gadai Mas Sumut, PT Gadai Mas DKI, PT Gadai Mas Bali, dan PT Gadai Mas Nusa Tenggara Timur. Dengan penggabungan ini, seluruh aset dan kewajiban perusahaan peserta akan beralih secara hukum kepada PT Gadai Mas Nusantara selaku perusahaan penerima penggabungan.

Perusahaan induk akan mengambil alih seluruh hak dan kewajiban operasional, termasuk posisi hukum terhadap pihak ketiga. Sementara perusahaan yang bergabung akan berakhir secara hukum pada saat tanggal efektif penggabungan ditetapkan.

Manajemen menyampaikan bahwa pihak berkepentingan maupun kreditur dapat mengajukan keberatan atau meminta informasi tambahan terkait rencana ini hingga 10 November 2025. Permohonan dapat disampaikan melalui alamat dan kontak resmi masing-masing perusahaan peserta penggabungan.

Jika tidak ada keberatan hingga batas waktu tersebut, rencana penggabungan dianggap telah disetujui oleh seluruh pihak terkait

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah perusahaan pergadaian swasta dalam grup Gadai Mas tengah memproses rencana penggabungan usaha ke dalam PT Gadai Mas Nusantara. Langkah ini diumumkan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 80 ayat (2) POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

Dalam pengumuman perusahaan pekan lalu yang dikutip Senin (3/11/2025), rencana penggabungan telah mendapat persetujuan dewan komisaris masing-masing entitas pada 19 Juni 2025. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan persetujuan terhadap rencana penggabungan PT Gadai Mas Nusantara melalui surat Nomor S-369/KO.16/2025 tertanggal 10 Oktober 2025.

"Perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri akan berakhir demi hukum terhitung sejak tanggal efektif Penggabungan," dikutip dari pengumuman perusahaan.

Adapun perusahaan yang akan digabungkan ke PT Gadai Mas Nusantara meliputi PT Gadai Mas Agung, PT Gadai Mas Kaltim, PT Gadai Mas Jatim, PT Gadai Mas Sumut, PT Gadai Mas DKI, PT Gadai Mas Bali, dan PT Gadai Mas Nusa Tenggara Timur. Dengan penggabungan ini, seluruh aset dan kewajiban perusahaan peserta akan beralih secara hukum kepada PT Gadai Mas Nusantara selaku perusahaan penerima penggabungan.

Perusahaan induk akan mengambil alih seluruh hak dan kewajiban operasional, termasuk posisi hukum terhadap pihak ketiga. Sementara perusahaan yang bergabung akan berakhir secara hukum pada saat tanggal efektif penggabungan ditetapkan.

Manajemen menyampaikan bahwa pihak berkepentingan maupun kreditur dapat mengajukan keberatan atau meminta informasi tambahan terkait rencana ini hingga 10 November 2025. Permohonan dapat disampaikan melalui alamat dan kontak resmi masing-masing perusahaan peserta penggabungan.

Jika tidak ada keberatan hingga batas waktu tersebut, rencana penggabungan dianggap telah disetujui oleh seluruh pihak terkait

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan PT Mandala Multifinance Tbk. atau Mandala Finance. Hal ini dilakukan sehubungan penggabungan usaha Mandala Finance dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance.

Keputusan itu tercantum dalam surat yang bernomor KEP-55/D.06/2025 per 2 Oktober 2025 pada laman resmi OJKdikutip Sabtu (18/10/2025).

“Pencabutan izin usaha tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggabungan Nomor 71 tanggal 16 Juli 2025,” tutur Direktur Eksekutif Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian kualitas Pengawasan Lembaga OVML OJK Edi Setijawan.

Akta Penggabungan itu dibuat oleh Mala Mukti selaku notaris di Jakarta Selatan. Kemudian, ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Nomor 65 tanggal 30 September 2025 yang juga dibuat olehnya.

Akta Pernyataan itu telah memperoleh bukti pencatatan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Hukum Nomor AHU-AH.01.09-0344609 tanggal 1 Oktober 2025.

Edi menegaskan sejak tanggal efektif merger berlaku, Adira Finance selaku pihak yang menerima penggabungan bertanggung jawab atas pengalihan seluruh kegiatan perusahaan yang ada di Mandala Finance.

“Seperti kegiatan usaha, operasional, modal saham, karyawan, aset, izin, kewajiban, serta seluruh aktiva dan pasiva lainnya, dalam cakupan yang paling luas, dari PT Mandala Multifinance Tbk sebagai akibat dari penggabungan dimaksud,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, terdapat sejumlah akibat dari aksi korporasi tersebut, sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pertama, seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas MFIN beralih karena hukum kepada ADMF.

Kedua, seluruh pemegang saham MFIN karena hukum menjadi pemegang saham ADMF berdasarkan tata cara penilaian dan konversi saham yang telah diatur di dalam Rancangan Penggabungan. Ketiga, status badan hukum MFIN berakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, sehubungan dengan efektifnya merger kedua leasing tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan penghapusan pencatatan efek (delisting) saham MFIN atau Mandala Finance sejak Kamis (2/10/2025).

Bursa pun meminta pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperhatikan setiap pengumuman terkait dengan penggabungan usaha perusahaan, khususnya jadwal terkait dengan tindakan korporasi yang dilakukan.

Direktur Utama Adira Finance Dewa Made Susila mengatakan per 1 Oktober 2025 Mandala Finance resmi bergabung ke dalam Adira Finance. Menurutnya, ini tak sekadar menyatukan dua entitas hukum, tetapi juga menjadi momentum lahirnya kekuatan baru dalam industri pembiayaan nasional.

“Penggabungan ini kita maknai bukan sebagai akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru, dengan energi lebih dan dengan komitmen yang lebih kuat untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Shield On Service Tbk. (SOSS) berencana melakukan penggabungan usaha dengan PT Alsok Bass Indonesia Security Services.

Dalam pengumuman perusahaan hari ini, Senin (13/10/2025), manajemen SOSS menyampaikan bahwa rencana penggabungan dilakukan sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat posisi bisnis di sektor jasa keamanan dan manajemen risiko. Melalui sinergi dengan Alsok Bass Indonesia, perseroan menargetkan peningkatan efisiensi operasional serta perluasan jaringan layanan di pasar domestik.

Rancangan penggabungan usaha ini masih memerlukan persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) yang akan datang. Selain itu, penggabungan akan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Penggabungan usaha ini akan mengintegrasikan dan meningkatkan sinergi dalam pengadaan, penjualan dan pemasaran, manajemen sumber daya manusia, administrasi dan keuangan, yang dengan demikian akan meningkatkan kinerja operasional," tulis manajemen dalam rencana penggabungan.

SOSS merupakan emiten yang bergerak di bidang jasa penyediaan tenaga keamanan dan solusi manajemen fasilitas. Sementara itu, Alsok Bass Indonesia dikenal sebagai perusahaan penyedia layanan keamanan dengan dukungan teknologi dan sistem pengawasan modern.

Berdasarkan ringkasan rancangan penggabungan usaha yang diumumkan, kedua perusahaan sepakat untuk menggabungkan aset, liabilitas, dan kegiatan usaha guna membentuk entitas dengan kapasitas finansial yang lebih besar. SOSS akan menjadi entitas yang menerima penggabungan (surviving entity), sementara Alsok Bass Indonesia akan melebur ke dalamnya.

Dari sisi kinerja keuangan, SOSS menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang stabil dalam tiga tahun terakhir. Kinerja positif itu didukung oleh diversifikasi layanan keamanan dan manajemen fasilitas yang menjadi pilar bisnis utama. Namun, margin laba bersih perusahaan masih tertekan oleh kenaikan biaya tenaga kerja dan investasi teknologi keamanan.

Adapun rasio keuangan yang digunakan dalam rancangan penggabungan menitikberatkan pada penilaian aset bersih serta nilai wajar ekuitas kedua perusahaan. Nilai aset bersih SOSS menjadi acuan utama dalam menentukan rasio pertukaran saham (exchange ratio), sementara ALSOK Bass membawa kekuatan berupa dukungan teknologi dan jaringan pelanggan korporasi Jepang di Indonesia.

Penggabungan ini diharapkan memperkuat struktur modal SOSS, menurunkan rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio), serta meningkatkan arus kas operasional melalui sinergi sistem dan optimalisasi tenaga kerja. Dengan sinergi tersebut, entitas hasil penggabungan berpotensi memiliki margin laba operasional yang lebih besar dibandingkan sebelum penggabungan.

Manajemen menyebutkan bahwa hasil akhir rasio penggabungan dan nilai penilaian aset akan disampaikan dalam dokumen prospektus setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dan regulator. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mengawasi proses tersebut guna memastikan keterbukaan informasi kepada investor publik.

Setelah penggabungan, aset lancar SOSS akan naik menjadi Rp542,01 miliar sedangkan aset tetap berada pada level Rp225,04 miliar. Dengan capaian ini maka total aset perusahaan menjadi Rp767,05 miliar. Sementara itu, liabilitas hasil penggabungan menjadi Rp310,41 miliar dan aset menjadi Rp456,64 miliar.

Meski demikian, dari sisi kinerja penggabungan ini akan membuat kerugian menjadi membengkak dari Rp2,63 miliar menjadi Rp20,22 miliar.