Efek jera merupakan salah satu tujuan utama penegakan hukum

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Agung Widyantoro, menilai wacana penambahan tarif layer cukai hasil tembakau (CHT) golongan 3 sebagai salah satu upaya menarik rokok ilegal masuk ke dalam sistem resmi akan melemahkan penegakan hukum.

Oleh karena itu anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan itu mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan aspek penegakan hukum dan perlindungan penerimaan negara.

Menurut dia persoalan utama optimalisasi penerimaan cukai saat ini adalah maraknya praktik produksi dan distribusi rokok ilegal yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

"Setiap kebijakan fiskal, termasuk penyesuaian struktur atau tarif cukai, harus tetap menempatkan penegakan hukum sebagai prioritas utama," kata Agung dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan baru yang disiapkan tidak menimbulkan persepsi bahwa negara lebih fokus melakukan penyesuaian regulasi dibanding memberantas pelanggaran hukum yang sudah nyata terjadi di lapangan.

Dia menegaskan prinsip dasar negara hukum adalah setiap pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum harus tetap berjalan tanpa pandang bulu terhadap produsen, distributor, maupun pihak-pihak yang diduga melindungi atau memfasilitasi peredaran rokok ilegal.

Agung menilai rokok ilegal merupakan pelanggaran hukum yang harus ditangani melalui pengawasan dan penindakan yang tegas, oleh karena itu pembentukan layer cukai baru maupun berbagai skema yang dikaitkan dengan upaya menarik pelaku ilegal masuk ke sistem resmi tidak boleh dipersepsikan sebagai bentuk kompromi terhadap pelanggaran hukum.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa pelaku yang sebelumnya beroperasi secara ilegal mendapatkan kemudahan tanpa melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum yang memadai," ujarnya.

Lebih lanjut, Agung juga mengingatkan pentingnya menjaga efek jera dalam penegakan hukum, agar tidak membentuk persepsi moral hazard di masyarakat.

"Efek jera merupakan salah satu tujuan utama penegakan hukum. Jika pelaku usaha melihat bahwa pelanggaran yang dilakukan pada akhirnya dapat diikuti dengan ruang penyesuaian atau relaksasi tertentu, maka muncul potensi salah persepsi bahwa risiko hukum menjadi lebih rendah."

“Pada sektor usaha yang memiliki nilai ekonomi besar seperti industri hasil tembakau (IHT), setiap perubahan kebijakan harus disertai sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel agar tidak membuka peluang penyimpangan maupun praktik koruptif,” katanyaa.

Agung mengingatkan bahwa pemerintah harus memastikan setiap kebijakan cukai tidak dimanfaatkan oleh pelaku ilegal untuk memperoleh legitimasi atau ruang kompromi baru.

Selain itu, lanjutnya, penyesuaian kebijakan tidak boleh menghapus konsekuensi hukum atau tanggung jawab atas pelanggaran yang telah terjadi.

"Evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan kebijakan tidak dimanfaatkan sebagai celah oleh pelaku ilegal untuk memperoleh status legal tanpa memenuhi konsekuensi hukum atas pelanggaran sebelumnya," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku terbuka untuk meninjau kembali rancangan penambahan lapisan (layer) baru dalam struktur tarif cukai rokok . Langkah ini diambil guna merespons penolakan dari pihak parlemen, khususnya jajaran Badan Anggaran (Banggar) DPR RI .

Menurut Purbaya, hingga saat ini formulasi penambahan lapisan tarif cukai tersebut masih digodok di internal pemerintah dan belum dibawa ke meja parlemen untuk dibahas bersama. "Belum, kami belum ke DPR kan. Jadi kalau disuruh kaji, pasti kami kaji, tentunya kami kaji," ujar Purbaya saat ditemui di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Purbaya menilai rencana penambahan layer tarif tersebut merupakan bauran kebijakan yang justru didesain sebagai instrumen rangkulan bagi para produsen rokok gelap yang selama ini beroperasi di luar radar negara agar mau beralih ke jalur resmi (legal). Penambahan Layer Cukai Rokok Berpotensi Perbesar Kebocoran Fiskal

Menkeu tidak menampik bahwa skema cukai baru yang tengah disusun tersebut tidak akan langsung berjalan sempurna di lapangan. Namun, kebijakan transisi ini dinilai jauh lebih efektif untuk menekan kebocoran penerimaan negara ketimbang membiarkan sistem cukai yang ada berjalan mandek.

"Yang ilegal terlalu banyak beredar. Kalau mau tutup semua ilegal sekarang tanpa kesempatan mereka untuk menjadi legal, itu enggak terlalu fair buat mereka," pungkas Purbaya.

Rencana perombakan struktur tarif ini sebelumnya mendapat catatan kritis dari Ketua Banggar sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI, Said Abdullah. Ia menilai kebijakan menambah lapisan CHT justru berisiko memicu kontraproduktif serta mempertebal beban operasional bagi pabrikan rokok skala kecil dan menengah yang baru merintis usaha.

Kebijakan Layer Baru Cukai Rokok Dinilai Kontraproduktif



Sebagai solusi alternatif, Said mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer baru dan menggantinya dengan kebijakan afirmatif berupa pemberian insentif tarif cukai murah, khususnya bagi pabrikan Golongan III yang usia operasionalnya masih di bawah 20 tahun.

Said mengalkulasikan, pemberian tarif afirmatif, misalnya dengan mematok insentif tarif sebesar Rp300 per batang, akan jauh lebih ampuh menstimulus kesadaran pelaku usaha mikro untuk memesan pita cukai resmi dan menyudahi praktik produksi ilegal.

"Kalau mereka diberikan tarif cukai yang afirmatif, misal insentif tarif cukai sebesar Rp300 khusus untuk pabrikan di bawah 20 tahun, kebijakan ini akan mendorong mereka dinaungi cukai legal," kata Said dalam keterangan tertulisnya.

JAKARTA - Kementerian Kesehatan kini tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Salah satu substansi yang diatur adalah mengenai standardisasi kemasan (plain packaging) yaitu penyeragaman warna kemasan produk tembakau dan rokok elektronik .

Kebijakan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda, dari pengaruh promosi produk rokok yang selama ini dilakukan melalui desain kemasan. Melalui RPMK ini, pemerintah berupaya mengurangi daya tarik visual produk tembakau dengan menyeragamkan warna dan tampilan kemasan, tanpa menghilangkan identitas merek maupun peringatan kesehatan bergambar.

Kebijakan ini tidak melarang penjualan produk tembakau maupun menghapus identitas merek. Pengaturan yang diusulkan hanya membatasi penggunaan elemen visual yang dapat berfungsi sebagai alat promosi dan meningkatkan daya tarik produk, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja.

“Rokok tidak boleh dipasarkan layaknya produk gaya hidup. Standardisasi kemasan diperlukan agar bungkus rokok tidak lagi menjadi alat promosi yang menargetkan anak-anak dan remaja,” kata Ketua Smoke Free Jakarta, Dollaris Riauaty Suhadi, Senin (22/6/2026).

Smoke Free Jakarta menegaskan kebijakan ini telah diterapkan di berbagai negara dan terbukti membantu menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatkan efektivitas peringatan kesehatan, dan mencegah munculnya perokok baru. “Kami mendukung Kementerian Kesehatan untuk segera menetapkan aturan standardisasi kemasan rokok sebagai bagian dari komitmen melindungi kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Tobacco Control Support Center (TCSC) Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia menyatakan, kemasan yang didisain menarik adalah merupakan kepanjangan tangan dari strategi kampanye iklan dan marketing untuk menarik pembeli. Begitu juga dengan kemasan produk tembakau, baik yang batangan maupun elektronik.

Hakikat dari penerapan standardisasi kemasan rokok adalah mencegah kemasan rokok menjadi bagian dari taktik iklan dan marketing yang menyasar konsumen, khususnya anak dan remaja. Kemasan Standar akan menghilangkan elemen visual yang menciptakan kesan bahwa rokok adalah produk gaya hidup atau simbol status.

”Kami mendukung tujuan dari penerapan standardisasi kemasan ini. Desain kemasan yang menarik dan penuh warna telah menjadi strategi pemasaran yang efektif bagi industri tembakau, terutama untuk menarik perhatian anak muda,” kata Ketua TCSC IAKMI, dr Sumarjati Arjoso.

Kepala Center of Human and Economic Development (CHED) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Roosita Meilani Dewi, menegaskan, standarisasi kemasan rokok bukan sekadar urusan tampilan, ini adalah kebijakan ekonomi yang melindungi rakyat. Setiap rupiah yang dihabiskan rumah tangga miskin untuk rokok adalah rupiah yang dicuri dari meja makan, dari bangku sekolah anak, dan dari tabungan masa depan keluarga.

Membiarkan logo dan elemen branding tetap hadir di kemasan rokok adalah membiarkan industri terus memasarkan produk adiktif kepada anak-anak kita dengan wajah yang lebih menarik. ”Kami mendesak Kemenkes untuk tidak mundur selangkah pun dari semangat plain packaging yang telah diamanatkan PP 28/2024. Ini bukan soal investasi industri, ini soal nyawa dan martabat bangsa," ujarnya.

Rekomendasi CHED kepada Kementerian Kesehatan di antaranya, pertama, mengembalikan dan mengkonsolidasikan ketentuan pengecualian dalam Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 9 ayat 3 secara eksplisit dan konsisten dengan pasal-pasal lainnya. Kedua, menghapus kata "logo" dari Pasal 16 ayat 2 huruf d demi konsistensi dengan prinsip standarisasi kemasan

Ketiga, menghapus secara konsisten seluruh rujukan "logo" dari Pasal 17 ayat 1e, 2e, 3e, 4d, dan 5d agar tidak ada celah bagi industri mempertahankan elemen branding. Keempat, meningkatkan ukuran Peringatan Kesehatan menjadi paling sedikit 80% dari luas permukaan kemasan dalam Pasal 13.

Kelima, menghapus total Pasal 20 Ayat 2. Keenam, memastikan konsistensi seluruh pasal dalam satu RPMK agar tidak menimbulkan multitafsir saat implementasi dan pengawasan.

Bisnis.com, MALANG — Upaya pemerintah untuk mengakomodasi rokok ilegal dengan memberlakukan tarif khusus atau penambahan tarif golongan III kurang tepat, karena masih ada upaya lain yang lebih efektif dan berdampak pada peningkatan penerimaan negara serta tidak destruktif terhadap iklim usaha IHT (Industri Hasil Tembakau).

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menegaskan sehubungan usulan anggota Komisi XI DPR RI, Said Abdullah, agar pemerintah menerbitkan tarif cukai golongan III yang ditolak keras oleh Formasi.

“Langkah pertama adalah dengan pendekatan persuasif dan intensif melalui supervisi pada produsen rokok ilegal,”ujarnya, Senin (22/6/2026).

Layertarif cukai saat ini, kata dia, sudah dapat digunakan untuk mendorong produsen rokok ilegal untuk masuk ke legal di golongan III (SKT) ataupun golongan II (SKM).

Karena itulah, dia menegaskan, perlu pendampingan terkait administrasi dan sistem perpajakan kepada produsen rokok ilegal harus dilakukan secara berkelanjutan agar produsen ilegal dapat masuk pada ranah legal sehingga berkontribusi bagi penerimaan negara.

Jika ini dilakukan maka produsen rokok legal yang telah berkontribusi besar dalam perekonomian selama puluhan tahun tidak merasa dikesampingkan dengan kebijakan sepihak ini.

Selain itu, dia mengusulkan, penegakan hukum terhadap praktik produksi dan distribusi rokok ilegal juga terus diperkuat. Jika penegakan hukum diperkuat maka produksi rokok legal akan keluar dari titik jenuh dan akan kembali meningkat di atas 350 miliar batang serta penerimaan cukai rokok bisa di atas Rp230 triliun.

Untuk terus menjaga iklim kondusif IHT, menurut dia, maka kebijakan afirmatif berikutnya adalah dengan meningkatkan batasan produksi dari SKM golongan II dari 3 miliar batang menjadi 4-5 miliar batang.

Menurutnya, solusi ini menjadi bagian relaksasi bagi pelaku IHT legal untuk berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan cukai rokok. Sebagai pertimbangan juga, jika Kemenkeu memaksakan kebijakan layer tarif cukai baru, maka besaran tarif harus dipertimbangkan secara matang dan secara tegas ditetapkan periodisasi penerapan layer baru ini.

Joko juga menilai, struktur tarif cukai saat ini dinilai sudah sangat ideal dan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan, baik dari sisi kesehatan, ketenagakerjaan, penerimaan negara, maupun dari pelaku usaha di sektor IHT.

“Keseimbangan yang sudah tercipta jangan dirusak dengan kebijakan baru yang merugikan, justru dari keseimbangan ini dapat dijadikan fondasi bagi pemerintah untuk menyelesaikan roadmap kebijakan IHT,” ucapnya.

Sebagai informasi, Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) menolak usulan anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah agar pemerintah menerbitkan tarif cukai golongan III. Formasi menilai kebijakan tersebut tidak berkeadilan dan tidak memberikan perlindungan bagi pabrik rokok (PR) kecil yang legal.

Ketua Formasi Heri Susianto mengatakan alasan penerbitan tarif cukai golongan III untuk melindungi PR kecil tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, produsen rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin (SKM) justru banyak menggunakan mesin modern dengan kapasitas produksi lebih besar dibandingkan PR legal golongan II.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wacana pelarangan bahan tambahan pada produk tembakau yang tengah disusun pemerintah dalam Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan (RKMK) menuai penolakan dari berbagai kalangan, mulai dari pelaku industri, asosiasi hingga pemerintah daerah.

Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi mengganggu keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT), mengancam jutaan mata pencaharian, serta memicu pertumbuhan rokok ilegal.

Para pelaku industri berpendapat, bahan tambahan pada produk tembakau merupakan salah satu elemen penting yang membedakan karakter tiap merek. Bahan seperti cooling agent atau mentol, pemanis, hingga ekstrak buah digunakan untuk membentuk profil rasa dan aroma yang menjadi ciri khas masing-masing produk.

Mereka juga menilai dampak kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan pabrikan besar, tetapi juga ribuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi di daerah sentra tembakau.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman–Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Henry Wardana mengatakan regulasi yang dinilai terlalu ketat terhadap produk legal justru berpotensi membuka ruang bagi pertumbuhan rokok ilegal.

Menurut dia, produk rokok ilegal memiliki risiko yang lebih tinggi karena tidak transparan mengenai bahan yang digunakan.

Di sisi lain, pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan yang dirancang.

Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil dan serapan tenaga kerja yang masih menjadi tantangan, Henry menilai pemerintah seharusnya menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi pelaku usaha resmi, baik skala besar, menengah, maupun kecil.

Dengan demikian, kata dia, tenaga kerja tetap memperoleh penghidupan, konsumen memiliki pilihan produk yang legal dan beragam, serta negara tetap memperoleh penerimaan dari cukai.

"Kebijakan ini harus melihat secara berimbang, jangan sampai kesehatan dikejar, tapi jutaan buruh kehilangan piring nasinya," ujar Henry dalam siaran pers, Sabtu (13/6/2026).

Ia menambahkan, aturan yang semakin mengetatkan produk rokok legal berpotensi mendorong pertumbuhan rokok ilegal yang pada akhirnya dapat memengaruhi penerimaan negara sekaligus memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri.

"Konsumen akan tetap mencari rokok yang sesuai dengan selera rasa mereka. Jika rokok legal dilarang memiliki rasa, mereka akan lari ke rokok ilegal," tegas Henry.

Karena itu, FSP RTMM-SPSI menolak aturan pelarangan bahan tambahan apabila bahan yang digunakan telah memenuhi standar food grade.

Industri kretek dinilai terdampak

Penolakan juga datang dari Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo). Mereka menilai larangan penggunaan bahan tambahan akan berdampak luas, terutama karena sebagian besar pasar rokok Indonesia didominasi produk kretek.

Sekitar 97 persen pangsa pasar rokok di Indonesia merupakan jenis sigaret kretek yang selama ini dikenal memiliki karakteristik khas berupa perpaduan tembakau dan cengkeh yang diolah dengan racikan atau saus masing-masing produsen.

Ketua Gaprindo Benny Wachjudi mengatakan setiap pabrikan memiliki formulasi tersendiri untuk menghasilkan aroma dan rasa yang sesuai dengan preferensi konsumen.

"Ketentuan yang melarang penggunaan bahan tambahan di industri hasil tembakau akan memberikan dampak yang sangat besar, termasuk pada rokok elektronik. Kandungan tar rokok kretek secara alami tinggi karena mengandung cengkeh yang jika dibakar menyisakan tar jauh lebih tinggi dari non-kretek. Jika semua bahan tambahan dilarang, ini akan mendisrupsi dan mematikan industri," ujar Benny.

Benny menambahkan, Pasal 432 ayat (2) PP 28/2024 mengatur bahwa bahan tambahan yang terbukti secara ilmiah tidak berbahaya bagi kesehatan seharusnya tetap diperbolehkan.

"Secara umum industri mengacu kepada bahan-bahan food grade, seperti mentol, karena memiliki bukti ilmiah internasional tidak menambah zat berbahaya. Jika bahan yang aman tetap dilarang, maka rancangan peraturan ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (PP 28/2024)," kata dia.

Dinilai bertentangan dengan upaya daerah

Di sisi lain, pemerintah daerah justru tengah mendorong pengembangan industri hasil tembakau, khususnya pada skala kecil dan menengah.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Iwan mengatakan terdapat sekitar 1.797 perusahaan IHT di provinsi tersebut yang menyerap lebih dari 287.000 tenaga kerja langsung.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kata dia, juga aktif menyelenggarakan pelatihan pengolahan produk tembakau, termasuk penggunaan bahan tambahan berstandar food grade dalam pelatihan blending untuk membentuk identitas produk UMKM agar mampu bersaing.

"Bagi pelaku IHT skala kecil dan menengah, keunikan rasa dan aroma adalah faktor utama pembeda di pasar. Jika ruang inovasi ini dihilangkan, pelaku usaha kecil berpotensi menghadapi tantangan lebih besar untuk bertahan. Kebijakan ini perlu dikaji mendalam. Pendekatan yang lebih proporsional adalah pembatasan berdasarkan kajian ilmiah, bukan pelarangan menyeluruh," jelas Iwan.

Menurut dia, kebijakan pelarangan bahan tambahan berpotensi mempersulit pelaku usaha kecil untuk mengembangkan produk yang memiliki karakteristik dan daya saing.

Infrastruktur pengujian dinilai belum siap

Selain substansi aturan, pelaku industri juga menyoroti kesiapan infrastruktur pengujian di Indonesia.

Hingga saat ini, disebutkan belum terdapat laboratorium rujukan nasional yang terakreditasi untuk memverifikasi bahan tambahan sebagaimana diatur dalam rancangan kebijakan tersebut.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan mengatakan keberadaan laboratorium yang independen, terakreditasi, dan diakui secara internasional menjadi hal yang penting agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut dia, tanpa laboratorium yang memenuhi standar tersebut, hasil pengujian berpotensi bersifat subjektif dan dapat menimbulkan diskriminasi antarproduk.

"Laboratorium terakreditasi akan memberikan jaminan kepastian bahwa data yang digunakan sebagai landasan perumusan kebijakan adalah akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik," ungkapnya.

Henry menilai kebijakan pelarangan bahan tambahan pada produk tembakau perlu dikaji ulang secara menyeluruh.

Ia berharap pemerintah tidak terburu-buru dalam menetapkan aturan dan membuka ruang dialog yang lebih luas dengan para pelaku industri untuk mencari titik temu yang mempertimbangkan berbagai aspek.

"Pemerintah diharapkan tidak tergesa-gesa dan segera membuka ruang dialog yang inklusif bersama para pelaku industri guna merumuskan jalan tengah yang berimbang," ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Tembakau alternatif mengurangi paparan asap rokok dan bau asap yang menempel. Faktor kenyamanan inilah yang menjadi alasan banyak disampaikan konsumen saat memilih produk tersebut.

Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (Akvindo) Paido Siahaan mengatakan, banyak perokok dewasa yang mulai mencari pilihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. “Mereka menggunakan produk tembakau alternatif terasa lebih bersih, lebih ringan, dan tidak terlalu mengganggu orang sekitar,” ujarnya, Jumat (12/6/2026).

Menurut dia, faktor tidak adanya asap rokok dan tar yang dihasilkan dari proses pembakaran menjadi pertimbangan yang sangat besar bagi konsumen. Tar merupakan senyawa karsinogenik penyebab kanker.

“Banyak pengguna menyampaikan bahwa bau rokok yang menempel di pakaian, rambut, kendaraan, atau ruangan menjadi salah satu alasan utama mereka mulai mencari alternatif. Dalam pengalaman konsumen, produk tembakau alternatif dianggap lebih nyaman karena tidak menghasilkan asap hasil pembakaran tembakau seperti rokok,” ungkapnya.

Kenyamanan yang dirasakan pengguna produk tembakau alternatif ini juga didukung kajian ilmiah. Berdasarkan riset Universitas Chang'an, Tiongkok, bertajuk Characteristics of second-hand exposure to aerosols from e-cigarettes yang diterbitkan tahun 2024, ditemukan bahwa kandungan zat berbahaya dari uap vape (aerosol) lebih rendah dibanding asap rokok.

Walaupun tetap ada partikel yang dilepaskan ke udara, studi ini menunjukkan bahwa udara di sekitar pengguna memiliki tingkat polutan yang lebih rendah dibandingkan dengan paparan asap hasil pembakaran tembakau.

Pengalaman nyata mengenai perubahan setelah beralih dari kebiasaan merokok juga disampaikan Rifqi, pengguna vape. Dalam kesehariannya, dia merasakan perubahan fisik yang cukup signifikan setelah menggunakan tembakau alternatif.

Menurut dia, dukungan lingkungan sekitar menjadi salah satu hal penting dalam proses beralih ke produk tembakau alternatif. “Peran orang terdekat dalam mendukung sangat penting, tapi yang lebih penting adalah lingkungan keseharian kita dalam bersosialisasi karena tanpa dukungan mereka mustahil rasanya bisa beralih tanpa tekad yang sangat besar,” katanya.

Hasil penelitian dari UK Health Security Agency yang menyebut profil risiko produk tembakau alternatif hingga 90 persen lebih rendah dibandingkan rokok menjadi salah satu referensi yang membantunya memahami pilihan yang digunakan.

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) meminta wacana kebijakan standardisasi kemasan rokok (plain packaging) dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dibatalkan karena bakal mengancam kelangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) sebagai salah satu sektor strategis nasional.

Ketua Umum Gappri Henry Najoan mengatakan IHT merupakan sektor yang berkontribusi signifikan pada penyerapan tenaga kerja dari hulu hingga hilir, selain juga menjadi penopang penerimaan keuangan negara melalui setoran cukai.

"Dampak kebijakan terhadap industri ini tidak hanya menyentuh pabrik, tetapi juga pekerja, petani, hingga keluarga mereka. Karena itu, kebijakan perlu dirumuskan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Kebijakan nonfiskal terhadap IHT tersebut akan mengancam kehidupan jutaan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem pertembakauan nasional.

Menurut dia, ada sekitar enam juta orang yang mencari nafkah di sektor pertembakauan, mulai dari buruh tani, pekerja pabrik, hingga mata rantai perdagangan eceran.

"Perumusan kebijakan semestinya mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh agar menjaga stabilitas masyarakat," katanya.

Henry menambahkan tekanan terhadap industri juga terlihat dari tren penurunan volume produksi rokok dalam beberapa tahun terakhir yang mana pada 2019 ketika tarif cukai tidak mengalami kenaikan, produksi rokok nasional mampu mencapai angka 357 miliar batang.

Namun, sepanjang periode 2020-2025 angka produksi terus mengalami penyusutan, termasuk penurunan sebesar 3 persen yang terjadi pada 2024-2025.

"Regulasi yang semakin ketat berpotensi mendorong peredaran rokok ilegal. Pada akhirnya, kondisi ini justru merugikan negara dan menciptakan distorsi di pasar," katanya.

Menurut dia, aturan di dalam rancangan permenkes menjadi perhatian serius bagi seluruh pelaku usaha karena memberatkan pelaku industri yang saat ini sudah menghadapi tekanan besar dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 lainnya.

Kombinasi dari berbagai regulasi turunan tersebut, seperti wacana kemasan polos yang tengah didorong oleh Kementerian Kesehatan, batas nikotin dan tar yang tengah disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta aturan bahan tambahan akan mengganggu stabilitas operasional dan proses produksi tembakau nasional.

Dia menjelaskan saat ini ekosistem industri rokok telah dikepung oleh sejumlah regulasi yang tumpang tindih, terdapat ratusan aturan di tingkat pusat hingga daerah yang menyasar lini bisnis pertembakauan.

Banyaknya regulasi yang menekan, lanjutnya, dikhawatirkan menciptakan ketidakpastian hukum di lapangan dan berisiko mematikan keberlangsungan ekosistem industri dari hulu sampai ke hilir.

"Kami memohon kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan deregulasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah agar dapat diseragamkan," ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sejumlah anggota legislatif telah berulang kali menyatakan dukungan untuk menjaga ekosistem pertembakauan nasional. Aturan yang mengancam keberlangsungan sektor tembakau yang merupakan salah satu industri padat karya, seperti kemasan polos (plain packaging) pada produk tembakau dinilai dapat berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia serta mendorong PHK massal tenaga kerja.

Dalam pernyataan resmi pada Jumat (5/6/26), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus melanjutkan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Padahal sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI lintas komisi telah menginstruksikan agar aturan kemasan polos ditinjau ulang dan tidak diterapkan.

Kebijakan kemasan polos berpotensi menurunkan serapan hasil panen dari pabrik-pabrik pengolahan, sehingga harus dipertimbangkan dampaknya secara menyeluruh terhadap petani sebagai ujung rantai yang paling rentan.

Wakil Ketua Komisi VII Lamhot Sinaga melihat kemungkinan ada elemen industri pendukung yang hilang dari rantai besar industri rokok yang menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia saat kebijakan kemasan polos diterapkan.

"Terkait wacana penyeragaman kemasan rokok (plain packaging) dalam Rancangan Permenkes diambil dari aturan FCTC yang telah berlaku di beberapa negara, tentu saya kurang sepakat. Karena dari segi industri ini tentu kurang menguntungkan," ujar dia seperti dikutip, Minggu (7/6/2026).

Aturan kemasan polos yang dinilai bersumber dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) justru akan memukul seluruh mata rantai ini dan berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di tengah kondisi ekonomi yang masih rentan. “Sementara kita semua paham dan mengetahui bahwa industri ini memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara,” tegas dia.

Anggota DPR dari Komisi XI Puteri Komarudin pun meminta agar rencana kemasan polos produk tembakau dan rokok elektrik perlu didalami lebih lanjut. Pertimbangan ini harus memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan.

Penerapan kebijakan yang serampangan bisa berdampak pada keberlangsungan industri, pekerja, dan petani tembakau. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Januari–April 2026 mencapai 15.425 orang dan sebagian di antaranya masuk dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Makanya, rencana ini perlu ditinjau kembali secara komprehensif," ujarnya.

Keresahan terhadap sektor pertembakauan juga disoroti oleh Anggota Komisi VII Novita Hardini. Dia mengingatkan posisi IHT dalam hilirisasi pertanian juga tidak dapat dikesampingkan. Menurutnya IHT dapat dikatakan sebagai bentuk hilirisasi dari tembakau menjadi rokok yang bisa membantu target pertumbuhan ekonomi menuju 8%. “Hilirisasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang lebih luas yaitu manufaktur, dan salah satunya adalah IHT,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IX Nurhadi mendorong adanya dialog lintas sektoral agar kebijakan yang diambil tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan kesehatan. Kemenkes diminta mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh karena belum ada sektor lain yang mampu menyerap tenaga kerja seperti industri hasil tembakau (IHT).

"IHT merupakan sektor yang kompleks dan telah memberikan kontribusi besar bagi negara, baik dari sisi penerimaan melalui cukai maupun lapangan pekerjaan. Untuk itu, jangan perlakukan industri ini seperti anak tiri," kata Nurhadi.

Pada kesempatan lain, Anggota DPR Komisi IV Daniel Johan mengibaratkan IHT seperti anak tiri yang didesak untuk mencari uang sebanyak-banyaknya untuk menyenangkan orang tua tirinya. Meskipun aturan kemasan polos menyasar produk olahan tembakau, penerapannya justru akan sangat berdampak pada petani tembakau dan seluruh rantai industri.

"Tentu akan sangat berdampak pada petani, meskipun peraturan ini menyasar pada produsen rokok, dampaknya bergulir hingga petani karena industri rokok sifatnya berantai mulai dari hulu (petani tembakau, petani cengkeh), buruh pabrik, industri rokok, distribusi (sopir angkut) dan banyak yang terlibat di dalamnya," kata dia.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo melihat belum ada payung hukum yang melindungi petani tembakau hingga saat ini. “Tidak ada perlindungan, baik dari sisi hukum maupun sisi lainnya. Jangan sampai pemerintah hanya memanfaatkan keberadaan para petani. Pemerintah juga harus memastikan petani kita bisa lebih produktif dan mendapatkan perlindungan hukum yang jelas,” katanya.

Dia mendesak perlindungan terhadap petani dan pelaku usaha di sektor tembakau menimbang sektor itu merupakan salah satu bagian padat karya. Data Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan sektor budidaya tembakau menghidupi hampir 500.000 kepala keluarga atau sekitar 1,8 juta hingga 2 juta orang yang terlibat langsung di lapangan. Sementara itu, data Kementerian Koordinator Perekonomian mencatat terdapat sekitar 1.700 unit usaha IHT yang aktif beroperasi dan menyerap lebih dari 140.000 tenaga kerja secara langsung.

Industri Hasil Tembakau tercatat menyumbang penerimaan negara melalui cukai sebesar Rp221,7 triliun sepanjang 2025, sekaligus menyerap ratusan ribu tenaga kerja di seluruh rantai industrinya. Di tengah realitas ekonomi saat ini, dorongan penerapan aturan kemasan polos oleh Kemenkes dinilai tidak bijak dan tidak sensitif terhadap upaya negara menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan ketahanan ekonomi nasional.

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menilai wacana penerapan kemasan seragam (plain packaging) pada produk tembakau berpotensi menciptakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan kemiskinan baru.

Ketua Umum GAPPRI Henry Najoan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan wacana tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Menurut dia, penyusunan RPMK oleh Kementerian Kesehatan semestinya mengacu pada Pasal 437 PP 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, ia menilai substansi dalam draf RPMK saat ini terlalu jauh dari mandat regulasi di atasnya.

Pasal 437 Ayat (6) PP 28 Tahun 2024 mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai gambar dan tulisan peringatan kesehatan, bukan untuk standardisasi atau penyeragaman kemasan produk tembakau.

Menurut dia, Kemenkes terlalu memaksakan untuk memasukkan standardisasi kemasan, yakni Pasal 3 hingga Pasal 8 dalam draf RPMK, yang tidak menjadi mandat dari pasal 437 PP 28 Tahun 2024.

"Ini bukan lagi mengatur peringatan kesehatan, tapi mengatur desain industri yang merupakan hak merek," kata Henry Najoan menegaskan.

Merujuk pada kajian GAPPRI, ia mengatakan penyeragaman desain dan warna kemasan justru akan menjadi celah bagi maraknya rokok ilegal. Pasalnya, produk legal dan ilegal akan semakin sulit dibedakan, sehingga memicu persaingan tidak sehat dan menyuburkan peredaran rokok murah yang tidak jelas asal-usul serta produsennya.

Henry mengatakan menyayangkan proses uji publik yang telah digelar beberapa kali, tetapi masukan dari ekosistem pertembakauan, terutama standardisasi kemasan, tidak diakomodir Kemenkes.

Selain itu, tambahnya, dikhawatirkan adanya pemaksaan adopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam draf tersebut, padahal hingga hari ini Presiden Republik Indonesia belum meratifikasi FCTC.

Menurut dia. Kemenkes seyogyanya tidak menjadikan FCTC sebagai acuan regulasi, mengingat kondisi Indonesia berbeda dengan negara lain, karena hal itu justru akan menciptakan kemiskinan baru dan PHK massal di tengah situasi ekonomi yang tidak stabil saat ini.

Ia mengatakan aturan yang telah ada selama ini dinilai cukup dan hanya perlu penguatan edukasi. Data menunjukkan pengendalian yang berjalan sudah efektif, tercermin dari volume produksi yang terus menurun.

"Dari 356,5 miliar batang pada tahun 2019 menjadi 307 miliar batang pada tahun 2025, atau turun hingga 49,5 miliar batang. Ini bukti bahwa tanpa plain packaging pun, konsumsi terus menurun," katanya.

Oleh karena itu, GAPPRI meminta Kemenkes meninjau ulang draf RPMK demi menjaga kepastian hukum, iklim usaha kondusif, serta keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) legal nasional.

"Hal ini sejalan dengan arah Presiden Prabowo yang memprioritaskan perlindungan industri nasional, kelangsungan ekonomi padat karya, dan penerimaan negara demi menjaga kedaulatan ekonomi nasional," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menilai rencana pemerintah untuk membatasi kadar nikotin 1 miligram (mg) dan tar 10 mg dalam produk rokok bertolak belakang dengan target optimalisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 2027.

Ketua Komite Tetap Hubungan Antar Lembaga Negara dan Pemerintahan Kadin Jatim Saifuddin Alamsyah menyebut wacara tersebut adalah wujud dari paradoks dalam arah kebijakan yang sedang disusun pemerintah selaku regulator.

Ia mengatakan di satu sisi CHT tetap diandalkan sebagai sumber penerimaan negara, tetapi di sisi lain muncul regulasi yang dinilai mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) nasional.

"Ini seperti satu tangan membangun, sementara tangan yang lain meruntuhkan. Pemerintah ingin meningkatkan penerimaan dari cukai hasil tembakau, tetapi pada saat yang sama menyiapkan regulasi yang berpotensi mematikan mesin produksinya sendiri," ujar Saifuddin, Jumat (5/6/2026).

Berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, dirinya menjelaskan bahwa pemerintah menempatkan sektor cukai hasil tembakau sebagai instrumen penting dalam optimalisasi pendapatan negara. Oleh sebab itu, keberlangsungan produksi dan penjualan produk hasil tembakau menjadi faktor penentu.

"Logikanya sederhana. Jika ingin memperoleh penerimaan cukai yang besar, maka industri yang menjadi sumber penerimaan tersebut harus tetap berjalan. Tidak ada negara yang menaikkan target pajak sambil secara bersamaan mempersempit ruang hidup objek pajaknya," tegasnya.

Lebih lanjut, Saifuddin menyoroti rencana pembatasan kadar nikotin maksimal 1 mg tersebut sesungguhnya pelik bila diterapkan. Sebabnya, sebagian besar komoditas tembakau lokal secara alamiah memiliki kadar nikotin di atas batas yang direncanakan tersebut.

"Sekitar 90% tembakau lokal memiliki kadar nikotin alami antara 2 hingga 8 mg. Jika batas 1 mg dipaksakan, maka sebagian besar hasil panen petani berpotensi tidak terserap industri karena tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan," terangnya.

Selain itu, penerapan kebijakan tersebut juga dikhawatirkan akan memukul para petani di berbagai daerah sentra produksi tembakau, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Lombok, hingga Sumatra Utara. Menurutnya, efek domino bila kebijakan tersebut dijalankan meliputi penurunan produksi, anjloknya penyerapan hasil panen, hingga penurunan kontribusi cukai ke kas negara.

Tak hanya itu, Kadin juga menilai bahwa kebijakan tersebut bila nantinya direalisasikan akan bersifat kontraproduktif dengan strategi intensifikasi penerimaan melalui pengawasan ketat dan penegakan hukum yang diusung dalam KEM-PPKF 2027.

"Intensifikasi seharusnya memperkuat objek yang sudah ada agar penerimaannya optimal. Namun jika regulasi justru membuat ruang produksi semakin sempit, maka yang terjadi bukan intensifikasi, melainkan berpotensi mengarah pada deindustrialisasi," tuturnya.

Selain memukul sektor pertanian dan manufaktur, pembatasan kadar nikotin yang tidak sesuai karakteristik pasar domestik dikhawatirkan memicu maraknya peredaran rokok ilegal maupun tren tingwe (nglinting dewe), yang dipastikan bakal berdampak besar bagi eksistensi industri sigaret konvensional.

"Ketika produk legal tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar, maka ruang tersebut bisa diisi oleh rokok ilegal atau bahkan praktik tingwe (nglinting dewe). Ini justru berisiko memperbesar pasar gelap dan menyulitkan pengawasan," imbuhnya.

Guna menghindari kontradiksi antarkebijakan, Kadin Jatim pun mendesak pemerintah untuk dapat menyelaraskan regulasi kesehatan tersebut dengan melihat realitas secara holistik, baik pada sektor ekonomi, industri, maupun pertanian dalam skala nasional.

"Saya selalu menyampaikan dalam berbagai forum, gunakan saja standar kadar nikotin dan tar yang saat ini telah diatur dalam SNI yang masih berlaku. Dengan begitu, tujuan perlindungan kesehatan tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan keberlangsungan industri, petani, dan penerimaan negara," pungkasnya.

JAKARTA - Para petani tembakau di daerah tengah dilanda kekhawatiran atas berbagai aturan turunan PP No. 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 17 Tahun 2023 tentangKesehatan.

Saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali mendorong Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik serta Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang larangan bahan tambahan pada produk tembakau dan rokok elektronik.

Kedua beleid itu menuai penolakan dari petani, termasuk dari Kabupaten Bondowoso. Selain itu, PP 28 Tahun 2024 juga mengamanahkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyusun rancangan peraturan pembatasan kadar maksimal nikotin dan tar yang dinilai berpotensi menekan keberlangsungan sektor tembakau lokal.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso selaku wilayah sentra tembakau berjanji menjaga stabilitas sektor pertembakauan dari berbagai regulasi yang merugikan petani lokal. Aspirasi petani Bondowoso yang khawatir sumber mata pencahariannya hilang akibat berbagai aturan tadi akan dijadikan masukan pemda untuk kementerian/lembaga terkait.

Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menyatakan komitmen pemda untuk melindungi para petani tembakau. Rancangan regulasi pembatasan kadar nikotin dan tar dinilai memiliki dampak luas berkaitan dengan dinamika ekonomi politik global. Wacana aturan tersebut secara langsung menekan keberlangsungan sektor tembakau lokal yang menjadi mata pencaharian ribuan keluarga di Bondowoso. Dampak ekonomi yang dirasakan pun jumlahnya dapat jauh lebih besar.

"Tembakau itu urat nadi. Ada 5 ribu petani di Bondowoso yang hidup dari tembakau. Namun, sesungguhnya tembakau menghidupi lebih dari 5 ribu orang petani, bahkan bisa 4-6 kali lipat lagi jumlah yang ada kalau kita menghitung masyarakat lain yang ikut terlibat," ujar Abdul Hamid, Kamis (4/6/2026).

Lihat video: Kasus Magang Meninggal Kelelahan, Ini Evaluasi Kemenkes| Sindo Trending



Abdul Hamid menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi di daerah sentra tembakau atas kebijakan yang diambil di tingkat pemerintah pusat. Untuk menjawab keresahan para petani, pihaknya bahkan siap mengawal aspirasi para petani tembakau.

Menurut Abdul Hamid, regulasi yang nantinya diterbitkan pusat harus tetap melindungi kepentingan daerah dan memberikan solusi sebelum aturan diberlakukan. Penguatan sektor hilir dan perlindungan terhadap hak-hak petani menjadi fokus utama Pemda Bondowoso saat ini.

“Pemda memandang bahwa petani dan buruh tani merupakan kelas produsen utama dalam sistem ekonomi pertanian yang harus dilindungi,” tegas Abdul Hamid.

Pihaknya pun akan memfokuskan kebijakan pada penguatan akses pasar tembakau lokal, perlindungan budaya pertanian daerah, serta stabilisasi harga jual di tingkat petani. Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga akan dioptimalkan tepat sasaran dalam menunjang kesejahteraan petani dan buruh tani.

Melalui langkah-langkah tersebut, dia berharap beban akibat perubahan kebijakan regulasi nasional dapat dihindarkan dari para pekerja di sektor pertanian tembakau lokal. “Prinsipnya, beban perubahan kebijakan tidak boleh ditanggung oleh kelas pekerja pertanian," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Bondowoso M Yasid mengungkapkan dorongan regulasi pembatasan kadar nikotin dan tar memicu kegelisahan besar di kalangan petani yang sedang memulai masa tanam. Padahal, para petani Bondowoso bersiap menabur benih varietas unggul lokal, seperti Kasturi dan Maesan pada musim tanam tahun ini.

Pasalnya varietas lokal seperti Maesan I dan Maesan II memiliki karakteristik kadar nikotin alami berkisar antara 4 hingga 6 mg. Sedangkan aturan baru menargetkan kadar nikotin 1 mg dan tar 10 mg. Kemunculan semua wacana aturan baru tadi ydinilai mengancam eksistensi produk tembakau asli Bondowoso.

"Kami sangat khawatir karena di tengah semangat menanam, ada rancangan-rancangan peraturan pembatasan kadar nikotin dan tar yang mengancam keberadaan bibit unggul tembakau Bondowoso,” kata Yasid.

Pembatasan nikotin dan tar secara sepihak dikhawatirkan menghentikan rantai penyerapan hasil panen oleh pihak pabrikan rokok. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada penurunan pendapatan daerah.

“Jadi, rancangan pembatasan kadar nikotin dan tar ini berpotensi membuat tembakau yang kami tanam dan yang selanjutnya akan dipanen tidak terserap oleh pabrik. Akhirnya akan langsung berdampak pada kesejahteraan petani dan mematikan ekonomi Bondowoso," pungkas M. Yasid.

JAKARTA - DPR menyoroti ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor padat karya khususnya Industri Hasil Tembakau (IHT) di tengah tekanan regulasi dan maraknya peredaran rokok ilegal. Kekhawatiran ini menguat setelah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut sekitar 10 perusahaan besar berada di ambang PHK massal akibat tekanan operasional yang semakin berat.

DPR mengingatkan pemerintah agar pemerintah melihat tembakau sebagai sektor strategis yang menopang jutaan tenaga kerja dan ratusan triliun penerimaan negara.

Anggota Komisi VII DPR Novita Hardini menegaskan, kebijakan terhadap sektor tembakau harus dijalankan secara seimbang karena IHT bukan sekadar industri konsumsi, melainkan sektor strategis nasional yang menopang rantai ekonomi panjang dari hulu ke hilir.

“Industri tembakau tidak bisa dilihat secara hitam-putih. Ini sektor strategis yang menyumbang ratusan triliun rupiah bagi negara sekaligus menghidupi jutaan rakyat,” ujar Novita, Jumat (29/5/2026).

Namun dalam tiga tahun terakhir, kata Novita produksi rokok legal nasional terus mengalami penurunan, utamanya karena meningkatnya peredaran rokok ilegal. Situasi ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial serius. Apalagi, meningkatnya peredaran rokok ilegal diperkirakan menyebabkan kebocoran penerimaan negara hingga Rp25 triliun per tahun.

Novita mengingatkan, kebijakan yang tidak terkoordinasi dapat memperbesar risiko gelombang PHK, terutama di segmen padat karya yang menyerap banyak pekerja perempuan. “Jangan sampai kebijakan yang tujuannya baik justru menimbulkan efek domino terhadap tenaga kerja. Industri ini menyerap jutaan pekerja, dan sebagian besar adalah pekerja perempuan,” ujarnya.

Lihat video: RUPIAH MELEMAH, PHK MENGINTAI! Biaya Produksi Naik Tajam, Industri Mulai Tertekan



Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan pada 2025 penerimaan negara dari cukai tembakau melampaui Rp200 triliun atau lebih dari 70% total penerimaan cukai nasional. Di sisi ketenagakerjaan, sektor ini menopang sekitar 6 juta orang, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh pabrik, hingga pedagang kecil.

Secara lebih luas, Dipo Satria Ramli, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menilai kekhawatiran terhadap potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di sektor padat karya secara umum harus menjadi alarm keras bagi pemerintah.

"Indikasi rambatan pelambatan ekonomi sudah terlihat jelas dari pelemahan manufaktur kita. Selama periode Februari hingga April 2026, Purchasing Managers' Index (PMI) Indonesia turun 4,7 poin, yang merupakan kecepatan jatuh paling tinggi di kawasan ASEAN. Ketika industri manufaktur dan padat karya mengalami kontraksi, dampaknya tidak berhenti di dalam pabrik. Konsumsi rumah tangga menurun, usaha kecil di sekitar kawasan industri terdampak, dan daya beli masyarakat luas ikut tertekan," ujarnya.

Novita juga menekankan pentingnya respons kebijakan yang cepat untuk memastikan pelaku usaha memiliki ruang napas dalam mempertahankan karyawannya.

“Pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan. Industri padat karya berbeda dengan industri berbasis mesin. Ketika tenaga kerja dilepas, pemulihannya tidak instan. Karena itu kebijakan harus memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh” katanya.