Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan menyatakan kontak erat dari kasus Hantavirus yang berkaitan dengan kapal MV Hondius masih menjalani observasi di RSPI Sulianti Saroso.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan secara prosedur Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kontak erat sebenarnya dapat menjalani isolasi mandiri apabila hasil pemeriksaan PCR telah dinyatakan negatif.

“Kontak erat itu masih ada di Rumah Sakit Infeksi Sulianti Saroso,” ujar Andi usai konferensi pers di Auditorium Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, penumpang kapal MV Hondius yang telah diperiksa menggunakan tes PCR dan memperoleh hasil negatif sebenarnya diperbolehkan menjalani karantina mandiri sesuai panduan WHO.

“Ketika penumpang yang turun dari kapal MV Hondius tersebut sudah diperiksa PCR-nya dan dinyatakan negatif, itu bisa dilakukan isolasi atau karantina secara mandiri,” katanya.

Meski demikian, Kemenkes masih memantau perkembangan kondisi para kontak erat tersebut.

Andi mengatakan fasilitas tempat tinggal salah satu kontak erat bahkan dinilai sudah memenuhi syarat untuk pelaksanaan isolasi mandiri karena berada di apartemen dengan tingkat pengamanan dan fasilitas memadai.

“Dan itu sangat memungkinkan untuk dilakukan isolasi mandiri sebenarnya karena sudah sesuai dengan prosedur atau protokol panduan yang dikeluarkan oleh WHO,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Andi juga menjelaskan peran 51 Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) yang tersebar di berbagai pintu masuk internasional Indonesia.

Menurutnya, BKK yang sebelumnya bernama Kantor Karantina Kesehatan memiliki fungsi utama melakukan pencegahan dan penangkalan masuknya penyakit menular dari luar negeri.

“Fungsi utamanya adalah untuk cegah dan tangkal. Jadi jika terjadi peningkatan kasus yang berpotensi wabah di luar negeri, tugas kantor kekarantinaan kesehatan adalah mengamati dan melindungi terhadap kemungkinan masuknya penyakit dari luar,” katanya.

Ia mencontohkan kasus hantavirus menjadi salah satu alasan pentingnya pengawasan terhadap penumpang internasional, baik melalui jalur udara maupun laut.

Kemenkes, kata Andi, melakukan pemantauan lebih intensif terhadap penumpang dari negara atau wilayah tertentu yang telah teridentifikasi memiliki risiko penularan penyakit.

Salah satu langkah pengawasan yang dilakukan adalah pemeriksaan suhu tubuh menggunakan thermal scanner di bandara dan pelabuhan internasional.

Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan sistem digital kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional melalui aplikasi All Indonesia yang menggantikan formulir manual berbasis kertas.

“Kalau memang ada kecenderungan seperti demam atau batuk berat, itu bisa terdeteksi oleh sistem tersebut,” ujarnya.

Menurut Andi, data yang diisi pelaku perjalanan dalam sistem digital tersebut akan menjadi peringatan dini bagi otoritas kesehatan apabila ditemukan indikasi penyakit menular.

“Apabila terdapat gejala yang mengarah pada penyakit tertentu, penumpang dapat langsung dirujuk ke rumah sakit yang telah ditunjuk pemerintah untuk penanganan lebih lanjut,” tuturnya.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) melalui program Bakti BCA memperkuat dukungan terhadap program pencegahan stunting di Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan deteksi dini preeklamsia di Kementerian Kesehatan, Selasa (21/4).

Sebagai informasi, preeklamsia merupakan gangguan kehamilan yang berisiko memicu kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Kondisi medis tersebut menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko terjadinya stunting pada anak di masa depan.

Dalam kegiatan ini, BCA menyalurkan bantuan satu paket alat deteksi dini preeklamsia untuk Puskesmas Cisompet, Garut, Jawa Barat. Paket bantuan medis tersebut terdiri dari perangkat USG, patient monitor, tablet Android, serta aplikasi Cexup untuk menunjang kinerja tenaga kesehatan.

Penggunaan teknologi ini bertujuan agar tenaga medis dapat melakukan deteksi risiko pada ibu hamil secara lebih cepat dan akurat. Bakti BCA juga mengajak 31 ibu hamil dari wilayah operasional Klinik Bakti Medika Mangga Dua untuk melakukan pengecekan kesehatan.

Para peserta mendapatkan sosialisasi sekaligus pemeriksaan langsung agar risiko pada kehamilan dapat diidentifikasi sejak awal. Selain deteksi preeklamsia, Bakti BCA bersama Klinik Bakti Medika menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan atau Mini Medical Check-Up (MCU) secara gratis.

Direktur BCA, Antonius Widodo Mulyono, menjelaskan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat mendeteksi risiko kesehatan ibu hamil sedini mungkin. Langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) yang saat ini masih tergolong tinggi.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi aktif dari berbagai pihak untuk mencapai target penurunan angka kematian tersebut. BCA berkomitmen untuk terus mendukung keberlanjutan hidup ibu dan anak dalam jangka panjang melalui berbagai inisiatif kesehatan.

"Hari ini kami memberikan bantuan seperangkat alat deteksi dini preeklamsia, sebelumnya kami juga aktif dalam mendukung pencegahan stunting dalam beberapa tahun terakhir. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan bisa menurunkan Angka Kematian Ibu di Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4).

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, menambahkan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan merupakan wujud konsistensi perusahaan. Sebelumnya, BCA telah menjalankan program Partner Akselerasi Penurunan Stunting di Indonesia (PASTI) dan program 'Ayo Cegah Stunting'.

Dalam program PASTI, BCA bersama organisasi filantropi dan sektor swasta lainnya mendukung Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga dalam mempercepat penurunan angka stunting. Program bersama ini direncanakan berlangsung selama empat tahun, terhitung mulai 2023 hingga 2026.

Total donasi yang dialokasikan dalam program kolaborasi tersebut mencapai nilai US$1 juta. Melalui rangkaian program ini, sebanyak 6.070 anak berusia di bawah dua tahun telah mendapatkan intervensi gizi selama periode 2023 hingga 2025.

Hera menjelaskan bahwa penanganan masalah stunting tidak bisa dilakukan hanya pada saat anak sudah lahir. Perusahaan fokus pada penguatan fasilitas kesehatan agar mampu memberikan respons medis yang lebih tepat bagi masyarakat.

"Pencegahan stunting perlu dimulai dari hulu, mulai dari remaja dan kesiapan keluarga, kesehatan ibu selama kehamilan, hingga tumbuh kembang anak. Kami berharap inisiatif dari BCA dapat memperkuat upaya pencegahan sejak awal kehamilan sekaligus meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan respons yang lebih cepat dan tepat," tutup dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung memberhentikan sementara atau menonaktifkan perawat yang diduga lalai hingga nyaris menyerahkan bayi kepada orang tua yang bukan kandungnya saat menjalani perawatan.

Direktur Utama RSHS Rachim Dinata Marsidi mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari evaluasi internal atas insiden yang terjadi.

“Dalam kaitannya dengan petugas kami, kami telah menonaktifkan yang bersangkutan,” kata Rachim di Bandung, Jawa Barat, Kamis (16/4/2026).

Rachim mengatakan pihak rumah sakit telah membentuk tim untuk melakukan klarifikasi serta berkoordinasi dengan keluarga pasien terkait kejadian tersebut.

Ia menambahkan pihak rumah sakit juga siap menjalani evaluasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait insiden tersebut.

“Kami juga telah melaporkan permasalahan ini kepada Kementerian Kesehatan dan institusi terkait lainnya, dan kami sangat terbuka untuk arahan lebih lanjut demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSHS,” katanya.

Selain itu, pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tenaga perawat guna mencegah kejadian serupa terulang.

Rachim menegaskan pembinaan akan difokuskan pada kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya dalam proses penyerahan bayi kepada orang tua.

“RSHS akan melakukan evaluasi dan pembinaan kembali kepada para perawat terkait kepatuhan dalam menjalankan SOP penyerahan bayi kepada orang tua,” katanya.

Sebelumnya, seorang ibu atas nama Nina Saleha membagikan pengalaman atas kelalaian seorang perawat di RSHS Bandung melalui media sosial Tiktok.

Nina diketahui baru melahirkan dan mengaku hampir saja kehilangan bayinya di ruang perawatan RSHS Kota Bandung.

Pasalnya, saat akan membawa pulang, bayinya tengah digendong, diduga oleh orang tidak dikenal, yang diserahkan oleh salah satu perawat di ruang NICU Gedung Ibu dan Anak RSHS Bandung saat dirinya sedang pergi makan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menekan biaya kesehatan yang dibayarkan secara mandiri oleh masyarakat (out of pocket) yang mencapai Rp175 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah terkait rencana tersebut.

Saat ini, jumlah masyarakat yang masih membayar biaya kesehatan secara mandiri mencapai 28,8 persen.

"Masyarakat yang belum menggunakan produk untuk program kesehatan, baik BPJS maupun asuransi kesehatan, itu yang mirip komersial itu, masih cukup besar ada 28,8 persen dari total pembelanjaan kesehatan itu masih bayar pakai uang sendiri atau disebut dengan out of pocket, ya," ujar Ogi kepada wartawan usai acara PPDP Dissemination Day 2026 di Ballroom Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Senin (13/4).

"Itu 28,8 persen itu jumlahnya itu Rp175 triliun. Nah itu yang kita mau turunkan," tambahnya.

Ogi pun mengatakan kontribusi asuransi kesehatan komersial terhadap total belanja kesehatan nasional masih relatif kecil, yaitu sebesar 5 persen.

Karenanya, OJK bersama Kementerian Kesehatan sedang memperbaiki efisiensi dan manfaat produk asuransi agar lebih menarik di mata masyarakat.

"Mereka melihat, apa untung ruginya? Bagaimana prosesnya lebih efisien? Lebih baik? dan sebagainya. Tapi 28,8 persen itu sangat besar ya. Kita mesti geser ke asuransi komersial yang saat ini masih 5 persen dari total belanja kesehatan nasional. Nah itu kita mau tingkatkan, kita sekarang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan," terang Ogi.

Kemudian, OJK juga berencana mendorong asuransi properti, termasuk program pembangunan 3 juta rumah. Ogi menyampaikan program tersebut mempunyai tenor panjang sampai 20 tahun sehingga memerlukan mitigasi atas risiko, seperti meninggal dunia bagi debitur, gempa bumi, kebakaran, dan banjir.

Meski begitu, Ogi menegaskan OJK masih membahas opsi terkait skema pembiayaan preminya. Ia menyebutkan membuka opsi subsidi pemerintah dan skema blended dalam fasilitas pembiayaan perumahan rakyat.

"Masalah teknisnya sekarang kita bicarakan, apakah itu premi itu ditanggung oleh pemerintah, memberikan subsidi atau itu blended di dalam program pemberian fasilitas rumah rakyat," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Beredar surat di berbagai platform media sosial sejak awal April 2026 yang memuat rencana pengangkatan tenaga kesehatan (nakes) non-ASN menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara otomatis.

Surat bernomor KP.01.01/D.I/2611/2026 itu mencatut kop Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan menyebutkan adanya pengalihan status bagi pegawai medis dan kesehatan Non-ASN yang telah bekerja minimal 6 bulan untuk langsung diusulkan menjadi CPNS.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya, menegaskan adanya kesalahpahaman dalam mengartikan isi surat tersebut.

Dia mengonfirmasi dokumen itu hanyalah surat pemberitahuan untuk kebutuhan administratif internal, bukan instruksi pengangkatan langsung.

Menanggapi kegaduhan yang timbul di lingkungan RS Kemenkes maupun di masyarakat umum, pihak Kementerian Kesehatan menyampaikan permohonan maaf atas ambiguitas informasi yang beredar

"Surat ini merupakan surat pemberitahuan dan bukan surat proses pengangkatan sebagai CPNS. Tujuannya adalah kami ingin mendata para tenaga kesehatan di RS Kemenkes yang belum menjadi CPNS. Jadi hanya berupa pendataan," kata Azhar Jaya dalam keterangannya, Jumat (10/4), dikutip dari Detikhealth.

[Gambas:Youtube]

Pihak Kemenkes menegaskan bahwa wewenang pengangkatan PNS berada di bawah kendali lembaga pemerintah non-kementerian yang berwenang, bukan dilakukan secara sepihak oleh Kemenkes.

"Perlu kami tegaskan bahwa semua pengangkatan PNS harus mengikuti peraturan yang ada, dalam hal ini dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN-RB," ucapnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat jumlah masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut pada periode arus mudik dan balik Lebaran 2026 mencapai 5,52 juta orang, naik 15,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menyampaikan bahwa di tengah peningkatan signifikan, layanan penyeberangan tetap beroperasi secara optimal. Hal ini tercermin dari kelancaran arus layanan yang terjaga, serta distribusi trafik yang semakin merata di berbagai lintasan, termasuk pada periode puncak arus mudik dan balik.

"Capaian kelancaran layanan serta distribusi trafik semakin merata, bahkan pada puncak arus, merupakan hasil kesiapan operasional yang dirancang secara komprehensif sebelum periode Angkutan Lebaran dimulai. Optimalisasi armada yang didukung penguatan digitalisasi layanan menjadi kunci utama dalam menjaga kinerja penyeberangan tetap andal," ujar Heru dalam keterangan resmi, Selasa (31/3).

Secara kumulatif sejak H-8 hingga H+8 Lebaran pada pukul 06.00 WIB, total penumpang di 15 lintasan pantauan nasional mencapai 4.722.213 orang atau naik 6,6 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 4.430.006 orang. Sementara, total kendaraan tercatat 1.215.273 unit atau meningkat 8 persen dibandingkan 1.125.178 unit pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya, lintasan Jawa-Sumatera-Bali tetap menjadi simpul vital pergerakan nasional. Berbagai langkah antisipatif dilakukan secara terukur, mulai dari pengaturan pola operasi kapal berbasis kebutuhan harian, penerapan skema Tiba-Bongkar-Berangkat saat terjadi kepadatan, hingga kebijakan stimulus berupa diskon tarif dan single tarif.

Keberhasilan ini juga diperkuat oleh koordinasi intensif lintas sektor. Heru juga menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak dalam menjaga kelancaran layanan.

"Kami mengapresiasi kolaborasi erat Danantara Indonesia, BP BUMN, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko PMK, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kepolisian RI, TNI, BUMN transportasi, asosiasi penyeberangan, serta seluruh masyarakat pengguna jasa ferry," imbuhnya.

Lebih lanjut, Heru menjelaskan bahwa dinamika operasional juga terjadi pasca berakhirnya kebijakan pembatasan kendaraan logistik sumbu tiga ke atas yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB).

"Pasca dibukanya kembali pembatasan tersebut, terjadi lonjakan signifikan kendaraan logistik yang masuk ke pelabuhan, khususnya di lintasan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk dengan kondisi antrian 3-10 kilometer. Kondisi ini berdampak pada peningkatan antrean kendaraan, namun tetap dalam kendali melalui penguatan manajemen operasional di lapangan," jelas Heru.

Secara akumulatif, realisasi penumpang yang telah kembali ke Pulau Jawa dari Sumatra pada periode 22 Maret hingga 30 Maret 2026 pukul 06.00 WIB (H s.d H+8) mencapai 814.821 orang atau 99 persen dibandingkan total penumpang yang berangkat dari Jawa ke Sumatra pada arus mudik (H-8 s.d H) sebanyak 822.950 orang.

Sementara itu, total kendaraan yang telah kembali dari Sumatra ke Pulau Jawa pada periode yang sama tercatat sebanyak 218.822 unit atau mencapai 100 persen dibandingkan jumlah kendaraan yang berangkat saat arus mudik sebanyak 219.183 unit.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan diberikan hingga enam hari dalam sepekan.

Kebijakan ini mencakup penyaluran tambahan pada hari Sabtu untuk wilayah dengan risiko stunting tinggi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari penguatan program MBG setelah dibahas dalam Rapat Koordinasi Tingkat Atas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (28/3).

"Pemberian MBG di hari Sabtu untuk daerah dengan risiko stunting tinggi merupakan langkah strategis memastikan anak-anak menerima gizi yang cukup setiap hari," ujar Dadan dalam keterangan resmi, Minggu (29/3).

Secara umum, penyaluran MBG mengikuti hari sekolah, yakni lima hari dalam sepekan. Namun, pemerintah menerapkan perlakuan khusus bagi daerah 3T dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi, sehingga distribusi tetap dilakukan di luar hari sekolah untuk menjaga kecukupan gizi anak.

Dadan menjelaskan penetapan wilayah penerima kebijakan ini dilakukan berdasarkan data yang terukur. Acuan utama yang digunakan adalah hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang memetakan daerah dengan risiko stunting tinggi.

"Tim kami akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan setempat untuk memastikan data akurat, sehingga MBG tepat sasaran," kata Dadan.

Pendataan tersebut mencakup jumlah sekolah, jumlah siswa, serta tingkat prevalensi stunting di masing-masing wilayah. Sejumlah daerah di Indonesia bagian timur, serta beberapa wilayah di Sumatera dan Papua, menjadi prioritas karena masih menghadapi tantangan gizi yang cukup besar.

Dadan juga menyebut akurasi data menjadi kunci dalam pelaksanaan program ini mengingat MBG berkaitan langsung dengan kesehatan dan tumbuh kembang anak.

"Integritas data sangat penting, karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda. Kami tidak ingin ada anak yang tertinggal dari pemenuhan gizi," ujar Dadan.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap distribusi MBG dapat menjangkau lebih banyak anak di wilayah rentan, sekaligus menjadi bagian dari upaya menekan angka stunting secara berkelanjutan di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi III DPR RI menggelar rapat khusus membahas penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal terhadap Wakil Koordinator KonstraS, Andrie Yunus, Senin (16/3/2026).

Dalam hasil rapat tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak Polri tidak hanya mencari pelaku penyiraman, tapi aktor intelektual yang menjadi dalang peristiwa pidana itu.

"Komisi III DPR RI meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras kepada saudara Andrie Yunus secara cepat, transparan, dan profesional, serta segera mengungkap dan menangkap para pelakunya, baik yang merencanakan, memerintahkan, melaksanakan, maupun melakukan perbantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," katanya

Menurutnya, penyiraman air keras bukan sekadar kriminal biasa, tetapi kejahatan terhadap demokrasi yang dianut oleh Indonesia.

Andrie Yunus, katanya, juga wajib memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan hukum nasional maupun hukum internasional baik secara warga negara atau pembela hak asasi manusia.

Tak hanya dari aspek penanganan hukum, Komisi III DPR turut meminta Kementerian Kesehatan menanggung biaya pengobatan Andrie Yunus yang memiliki luka bakar 24%.

"Komisi III DPRI meminta kepada pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, untuk menjamin seluruh biaya pengobatan terbaik dan pemulihan kesehatan saudara Andrie Yunus," sambungnya.

Rencananya, Komisi III DPR RI akan menggelar rapat bersama dapat kerja dan eapar dengar pendapat dengan aparat penegak hukum, LPSK, dan pihak terkait.

Sekadar informasi, insiden penyerangan terhadap Andrie Yunus terjadi pada Kamis (12/3/2026) pukul 23.37 WIB. Kala itu, dia telah mengikuti kegiatan penyiaran untuk membahas soal Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia di kantor YLBHI, Jakarta

Kemudian, saat dalam perjalanan melintasi Jalan Salemba I-Talang, Senen, Jakarta Pusat. Tiba-tiba, Andrie Yunus mendapatkan serangan dengan menggunakan air keras oleh orang tidak dikenal yang mengendalikan sepeda motor.

Sontak, kejadian itu telah memberikan luka fatal bagi Andrie Yunus. Dalam hal ini, setidaknya sejumlah tubuh korban yang mengalami luka yakni area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata dengan total luka bakar 24%.

Pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 2026 seiring proyeksi defisit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meski wacana penyesuaian tarif mengemuka, hingga kini besaran iuran yang berlaku masih mengacu pada aturan terakhir yang ditetapkan pada 2020.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan iuran JKN idealnya dievaluasi dan disesuaikan setiap lima tahun untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan. Ia menyebut BPJS Kesehatan berpotensi mengalami defisit Rp20-30 triliun pada 2026.

"Iuran memang harus naik, bahwa memang ada pertimbangan politis bahwa ini ramai," kata Menkes Budi Sadikin dikutip dari detikhealth, Jumat (27/2).

Menurutnya, bila tidak ada penyesuaian struktural, defisit akan terus berulang setiap tahun dan berdampak pada arus kas rumah sakit akibat keterlambatan pembayaran klaim. Kondisi itu dinilai bisa mengganggu operasional fasilitas kesehatan.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan sejak 2014 hingga 2025, pendapatan iuran kerap lebih rendah dibandingkan beban pembiayaan JKN dalam sejumlah tahun. Pada 2025 misalnya, pendapatan iuran tercatat Rp176,3 triliun, sementara beban JKN mencapai Rp190,3 triliun.

Budi memastikan kelompok masyarakat miskin tidak akan terdampak kenaikan iuran apabila kebijakan tersebut diterapkan. Peserta dari desil 1 hingga 5 tetap ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Kalau tarif dinaikkan, untuk orang-orang miskin desil 1 sampai 5 itu tidak ada pengaruhnya. Karena mereka dibayarin oleh pemerintah," katanya.

Ia menegaskan, prinsip JKN sebagai asuransi sosial mengedepankan subsidi silang, di mana peserta yang lebih mampu berkontribusi lebih besar untuk menopang pembiayaan peserta kurang mampu. Dengan demikian, potensi kenaikan iuran disebut akan lebih terasa bagi peserta mandiri dan kelompok menengah ke atas.

Sampai saat ini, belum ada regulasi baru yang mengatur kenaikan iuran 2026. Tarif masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Berikut rinciannya:

1. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Mandiri:

Kelas III: Rp42.000 per orang per bulan

Kelas II: Rp100.000 per orang per bulan

Kelas I: Rp150.000 per orang per bulan

2. Peserta Penerima Upah (PPU) atau Karyawan:

Iuran sebesar 5 persen dari gaji per bulan

4 persen dibayarkan pemberi kerja

1 persen dibayarkan pekerja

3. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI):

Untuk kategori ini, iuran BPJS Kesehatan akan dibayarkan penuh oleh pemerintah

Tarif tersebut tetap berlaku hingga ada keputusan resmi pemerintah terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah mengimbau masyarakat menunggu pengumuman kebijakan terbaru dan merujuk informasi dari kanal resmi agar tidak terjebak spekulasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto resmi menunjuk Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026-2031. BPJS Watch menilai penunjukan itu adalah hak prerogatif Presiden, sehingga sebagai bagian dari hukum hal ini haruslah diterima.

Meski begitu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar berharap bahwa Dirut anyar tersebut bisa lebih berkomunikasi denganstakeholderterkait, baik kementerian/lembaga hingga masyarakat.

Baginya, saat ini program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak dalam kondisi baik-baik saja, baik untuk proses kepesertaannya, pelayanan dan manfaat, serta pembiayaan yang sedang terancam defisit.

Menurut Timboel, semua hal itu terjadi lantaran Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional tidak dijalankan oleh kementerian/lembaga (K/L).

“Nah sekarang tugas Pak Dirut baru Prihati Pujowaskito untuk bisa membangun kolaborasi komunikasi dengan kementerian lembaga tersebut. Misalnya Kementerian Kesehatan, bagaimana kementerian kesehatan ini tidak mendominasi kepada BPJS Kesehatan,” jelasnya, Kamis (19/2/2026).

Timboel menegaskan bahwa BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan itu adalah dua institusi yang bertanggung jawab langsung ke Presiden. Sebab itu, dia menilai hal yang seharusnya terjadi adalah sinergi.

“Jadi bagaimana Pak Dirut bisa berkolaborasi sehingga antara Menkes dengan Dirut bisa bekerja sama untuk membangun JKN yang lebih baik, baik dari sisi regulasi, penganggaran dan sebagainya,” tegasnya.

Tidak hanya mencontohkan dengan Kementerian Kesehatan, Timboel turut berharap Dirut anyar bisa bersinergi dengan Kementerian Sosial. Misalnya jangan sampai ada lagi permasalahan seperti PBI yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya.

Kemudian Dirut juga diminta bisa berkomunikasi dan membangun fasilitas kesehatan (faskes) yang lebih baik, sehingga memastikan tidak terjadi fraud yang dilakukan oleh faskes dan tidak ada lagi rumah sakit yang diputuskan kerja samanya.

“Pak Dirut juga harus membangun komunikasi dengan stakeholder utamanya, yaitu para serikat pekerja, serikat buruh. Bagaimana tentang pelayanan bagi pekerja yang mengalami PHK? Bagaimana juga dengan pekerja-pekerja yang tentunya membutuhkan layanan yang rutin, yang kalau dia iurannya tidak dibayar, kenapa bisa menyandera peserta pekerja? Karena tidak dibayar. Bagaimana pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pak Dirut kepada perusahaan yang nakal? Demikian juga dengan pengusaha,” beber Timboel.

BPJS Watch, kata Timboel, memandang bahwa latar belakang militer yang dimiliki Prihati Pujowaskito sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memberikan ketegasan dalam menjalankan regulasi, menjalankan fungsi-fungsi yang memang diamanatkan dalam undang-undang BPJS.

“Kalau memang ditugaskan oleh undang-undang untuk memungut iuran, ya harus dilakukan sehingga tidak menjadi hal yang seperti kemarin-kemarin yang memang pengusaha banyak yang tidak mendaftarkan, tidak membayarkan iuran misalnya seperti itu,” katanya.

Oleh karena itu, dia berharap Prihati bisa membangun jejaring, kolaborasi, dan ketegasan yang misalnya bisa melalui kerja sama dengan para penegak hukum seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan suntikan dana senilai Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan, demi menjaga kesehatan finansial lembaga penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu.

Langkah tersebut diungkapkan Purbaya usai polemik penonaktifan peserta program JKN segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang terjadi belakangan.

Purbaya menyatakan dana jumbo tersebut siap dicairkan, termasuk untuk rencana penghapusan piutang iuran peserta. Dia memastikan APBN memiliki fleksibilitas yang cukup untuk merespons kebutuhan mendesak badan jaminan sosial tersebut.

"Ini kan fleksibel semuanya. Kita sudah injek, rencananya injek Rp20 triliun lho ke BPJS. Sudah masuk, tinggal dicairkan saja," ungkapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Bendahara negara itu menyebut dana itu sudah masuk dalam pos anggaran dan tinggal menunggu eksekusi pencairan. Kendati uang sudah siap, Purbaya masih menahan tombol pencairan.

Menurutnya, manajemen BPJS Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan belum menyodorkan proposal penggunaan dana yang terperinci dan jelas.

Purbaya merinci, dari total Rp20 triliun tersebut, alokasi penggunaan terbagi menjadi dua rekomendasi. Kendati demikian, kejelasan peruntukannya masih abu-abu.

"Yang Rp10 triliun buat apa belum tahu. Rp10 triliun lagi entah dipakai buat memperkuat permodalan atau menambah PBI tadi. Masih belum clear. Dia mesti mengajukan proposal ke saya. Kalau clear, baru kita keluarkan," tegasnya.

Oleh sebab itu, dia menepis anggapan bahwa Kementerian Keuangan memperlambat proses. Padahal, sambungnya, yang masih bingung menggunakan Rp20 triliun yang sudah disiapkan adalah BPJS Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan sendiri.

Dana Reaktivasi PBI hingga Penghapusan Piutang

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga merespons permintaan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait dana Rp15 miliar untuk mengaktifkan kembali (reaktivasi) kepesertaan PBI yang sempat dinonaktifkan secara otomatis.

Dia mengaku dana tersebut sebenarnya sudah tersedia, namun masih dalam status diblokir atau 'dibintangi'. Purbaya menjamin proses buka blokir tersebut bisa selesai dalam hitungan hari asalkan pihak terkait segera menghadap.

"Nanti kan BPJS tinggal minta ke saya, itu ada satu anggaran yang masih dibintangin. Dia tinggal perbaiki atau tinggal datang ke saya, mungkin minggu ini juga cair. Jadi nggak ada masalah. Nggak terlalu besar kan," tuturnya.

Purbaya menambahkan bahwa mekanisme penyaluran dana akan tetap melalui pos anggaran Kementerian Kesehatan, meskipun otorisasi final berada di tangannya.

Dia juga mengungkapkan rencana penghapusan piutang iuran dan denda bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3. Purbaya mengonfirmasi bahwa kebijakan tersebut sudah terakomodasi dalam payung anggaran Rp20 triliun yang disiapkan pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan suntikan dana senilai Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan, demi menjaga kesehatan finansial lembaga penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu.

Langkah tersebut diungkapkan Purbaya usai polemik penonaktifan peserta program JKN segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang terjadi belakangan.

Purbaya menyatakan dana jumbo tersebut siap dicairkan, termasuk untuk rencana penghapusan piutang iuran peserta. Dia memastikan APBN memiliki fleksibilitas yang cukup untuk merespons kebutuhan mendesak badan jaminan sosial tersebut.

"Ini kan fleksibel semuanya. Kita sudah injek, rencananya injek Rp20 triliun lho ke BPJS. Sudah masuk, tinggal dicairkan saja," ungkapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Bendahara negara itu menyebut dana itu sudah masuk dalam pos anggaran dan tinggal menunggu eksekusi pencairan. Kendati uang sudah siap, Purbaya masih menahan tombol pencairan.

Menurutnya, manajemen BPJS Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan belum menyodorkan proposal penggunaan dana yang terperinci dan jelas.

Purbaya merinci, dari total Rp20 triliun tersebut, alokasi penggunaan terbagi menjadi dua rekomendasi. Kendati demikian, kejelasan peruntukannya masih abu-abu.

"Yang Rp10 triliun buat apa belum tahu. Rp10 triliun lagi entah dipakai buat memperkuat permodalan atau menambah PBI tadi. Masih belum clear. Dia mesti mengajukan proposal ke saya. Kalau clear, baru kita keluarkan," tegasnya.

Oleh sebab itu, dia menepis anggapan bahwa Kementerian Keuangan memperlambat proses. Padahal, sambungnya, yang masih bingung menggunakan Rp20 triliun yang sudah disiapkan adalah BPJS Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan sendiri.

Dana Reaktivasi PBI hingga Penghapusan Piutang

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga merespons permintaan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait dana Rp15 miliar untuk mengaktifkan kembali (reaktivasi) kepesertaan PBI yang sempat dinonaktifkan secara otomatis.

Dia mengaku dana tersebut sebenarnya sudah tersedia, namun masih dalam status diblokir atau 'dibintangi'. Purbaya menjamin proses buka blokir tersebut bisa selesai dalam hitungan hari asalkan pihak terkait segera menghadap.

"Nanti kan BPJS tinggal minta ke saya, itu ada satu anggaran yang masih dibintangin. Dia tinggal perbaiki atau tinggal datang ke saya, mungkin minggu ini juga cair. Jadi nggak ada masalah. Nggak terlalu besar kan," tuturnya.

Purbaya menambahkan bahwa mekanisme penyaluran dana akan tetap melalui pos anggaran Kementerian Kesehatan, meskipun otorisasi final berada di tangannya.

Dia juga mengungkapkan rencana penghapusan piutang iuran dan denda bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3. Purbaya mengonfirmasi bahwa kebijakan tersebut sudah terakomodasi dalam payung anggaran Rp20 triliun yang disiapkan pemerintah.