Perusahaan farmasi global Novo Nordisk memperkuat langkah inovasi dalam penanganan obesitas di Indonesia, di tengah meningkatnya prevalensi kondisi tersebut yang kini menjadi salah satu tantangan kesehatan utama nasional.

Data menunjukkan sekitar satu dari empat orang dewasa di Indonesia hidup dengan obesitas, dengan tren yang terus meningkat setiap tahun. Kondisi ini tak hanya berdampak pada kualitas hidup individu, tetapi juga memicu lonjakan penyakit tidak menular seperti diabetes dan gangguan kardiovaskular, serta membebani sistem ekonomi kesehatan.

World Health Organization (WHO) menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dan berkelanjutan dalam menangani obesitas. Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia juga telah memperkuat arah kebijakan melalui Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) Tata Laksana Obesitas Dewasa 2025, yang menjadi acuan standar penanganan berbasis medis.

Sebagai pemimpin global dalam obesitas dan diabetes, Novo Nordisk mengambil peran terdepan di Indonesia melalui kepemimpinan inovasi, pendekatan berbasis sains, serta kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.

Menjawab tantangan tersebut, Novo Nordisk menghadirkan terapi berbasis GLP-1 khusus obesitas pada 2025, menjadi yang pertama di Indonesia.

Terapi ini dirancang untuk membantu penurunan berat badan secara signifikan dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup pasien secara menyeluruh. Hal ini mencerminkan kepemimpinan Novo Nordisk dalam menghadirkan solusi inovatif berbasis bukti ilmiah.

General Manager Novo Nordisk Indonesia, Sreerekha Sreenivasan mengatakan obesitas bukan sekadar tentang gaya hidup, melainkan penyakit kronis yang membutuhkan pendekatan medis jangka panjang.

"Sebagai pemimpin di bidang perawatan obesitas, kami di Novo Nordisk berkomitmen untuk menghadirkan inovasi berbasis sains, sekaligus mendukung sistem kesehatan agar mampu memberikan perawatan obesitas yang komprehensif dan berkelanjutan di Indonesia," ujarnya.

Sreerekha menambahkan, selain inovasi terapi GLP-1, Novo Nordisk juga memimpin upaya perubahan paradigma terhadap obesitas melalui edukasi berkelanjutan. Kepemimpinan Novo Nordisk juga tercermin melalui kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan.

Bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Novo Nordisk menjalankan inisiatif "Cities for Better Health" guna mendorong gaya hidup sehat di perkotaan. Kolaborasi juga dilakukan dengan UNICEF dalam pencegahan obesitas anak, serta program "Changing Diabetes in Children" bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Kementerian Kesehatan RI.

"Novo Nordisk juga menghadirkan platform digital Novocare.id sebagai sumber informasi tepercaya dan sarana untuk menghubungkan masyarakat dengan tenaga kesehatan," tuturnya.

Dalam memperkuat ketahanan sistem kesehatan nasional, Novo Nordisk Indonesia juga menjalin kerja sama manufaktur lokal dengan Bio Farma untuk mendukung proses produksi insulin.

Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akses terhadap terapi diabetes sekaligus memperkuat ketahanan perawatan kesehatan nasional dalam menghadapi beban penyakit kronis yang terus meningkat.

Selama lebih dari 20 tahun hadir di Indonesia, Novo Nordisk terus berkomitmen dalam pengembangan ekosistem kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

Melalui kepemimpinan inovasi di bidang perawatan obesitas dan diabetes, Novo Nordisk menegaskan komitmen jangka panjangnya untuk membantu lebih banyak masyarakat Indonesia hidup lebih sehat dan berkualitas.

JAKARTA - Muhammad Rizky Perwira Zain dinobatkan sebagai wisudawan termuda Universitas Gadjah Mada ( UGM )pada Wisuda Program Pascasarjana Periode III Tahun Akademik 2025/2026. Berikut ini sosoknya.

Ia merupakan wisudawan dari Prodi Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM.

Ia berhasil menyelesaikan studi dengan usia yang terbilang sangat muda, yakni 22 tahun 2 bulan 8 hari. Padahal rata-rata usia lulusan Program Magister (S2) pada periode ini mencapai 29 tahun 6 bulan 15 hari.

Kiki, sapaan akrabnya, bercerita, ia mengikuti program Block Elective sejak masih menempuh sarjana Kedokteran di UGM. Program tersebut memberinya ruang untuk menentukan arah pengembangan akademik, termasuk memilih jalur percepatan dengan mulai mengambil studi magister sejak semester akhir. Ia menuturkan bahwa program tersebut menggabungkan pendidikan sarjana Kedokteran dan magister Kesehatan Masyarakat dalam waktu beririsan. Keputusan tersebut sudah ia tekadkan sejak semester enam.

Akan tetapi, ia menyebut bahwa keputusan ini bukanlah hal sederhana karena harus melalui diskusi panjang bersama dengan keluarga. Pasalnya, ia harus menunda pendidikan profesi dokter (koas) selama satu tahun. “Ini keputusan yang agak besar karena saya harus menunda waktu koas satu tahun untuk menjalani S2 dulu,” katanya, dikutip dari laman UGM, Kamis (30/4/2026).

Selama menjalani percepatan studi, ia menghadapi berbagai macam tantangan, terutama dalam hal manajemen waktu dan beban akademik yang berlapis. Pada saat yang bersamaan, ia dituntut menyelesaikan skripsi S1 sekaligus mengikuti perkuliahan S2 yang berlangsung padat hampir setiap hari.

Situasi ini membuat ritme belajarnya jauh lebih intens dibandingkan mahasiswa lainnya. Meskipun di tengah tuntutan akademik tersebut, ia juga tetap aktif dalam kegiatan organisasi Tim Bantuan Medis, yang turut menyita waktu dan energi. “Di semester itu saya harus menyelesaikan skripsi dan menjalani semester satu pada program magister yang cukup padat,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan beradaptasi di lingkungan yang didominasi oleh mahasiswa senior. Perbedaan tersebut menuntutnya untuk mampu menempatkan diri, menjaga etika komunikasi, serta membangun kepercayaan dalam kerja kelompok, tanpa mengabaikan kontribusi yang ia miliki. Tekanan semakin meningkat ketika memasuki semester kedua, saat ia dituntut turun ke lapangan sekaligus menyusun rancangan awal tesis.

Kondisi tersebut membuatnya sempat mengalami kelelahan. “Sempat mengalami burnout karena banyak kegiatan yang dihadapi, tapi ya enggak apa-apa, dijalani saja,” tuturnya.

Dalam tesis nya, Kiki mengangkat topik mengenai faktor yang berhubungan dengan keberhasilan berhenti merokok di Indonesia. Ia bercerita bahwa penelitiannya menggunakan data skala nasional dengan 14 variabel yang dianalisis dengan sumber global seperti World Health Organization (WHO).

Sempat mengalami dilema dalam menentukan topik agar tetap realistis tetapi berdampak luas. Tetapi pada akhirnya ia bisa menyelesaikan tugas akhirnya dengan temuan menarik terkait perilaku merokok berdasar usia. “Yang muda banyak yang berupaya berhenti, tapi yang benar-benar berhasil justru yang lebih tua karena sudah terdorong penyakit,” jelasnya.

Motivasinya dalam menyelesaikan studi tidak lepas dari adanya dukungan keluarga yang menyertai serta kesadaran akan tanggung jawab profesinya di bidang kesehatan. Ia menekankan bahwa kesungguhan dalam belajar menjadi hal krusial, terutama dalam bidang kedokteran yang berkaitan langsung dengan keselamatan pasien. “Kalau kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh, nanti kita bisa salah memberi diagnosis. Jadi memang harus benar-benar serius dalam belajar,” ujarnya.

Kiki menegaskan bahwa pencapaiannya lulus di usia muda bukanlah tujuan utama dalam perjalanan studinya. Ia menilai setiap orang memiliki ritme dan fase yang berbeda dalam pendidikan, sehingga usia kelulusan tidak bisa dijadikan tolok ukur tunggal keberhasilan.

Menurutnya, hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat nyata bagi orang lain. Ia menekankan bahwa esensi pendidikan tidak terletak pada kecepatan, melainkan pada dampak yang dihasilkan. Karena pada akhirnya, bukan soal siapa paling cepat lulus, tapi bagaimana ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi orang lain,” tuturnya.

Menutup penuturannya, Kiki berpesan kepada mahasiswa yang tengah berjuang menyelesaikan tugas akhir agar selalu menekankan konsistensi dalam usaha. Ia menyebut bahwa kunci utama bukan pada kecerdasan semata, melainkan pada ketekunan dan kedisiplinan dalam menjalani setiap tahapan.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menyeimbangkan usaha dengan doa agar proses studi dapat berjalan efektif. “Yang penting itu tekun, disiplin, telaten, dan sabar. Kita harus berikhtiar semaksimal mungkin, jangan lupa juga berdoa dan minta doa orang tua,” pungkas Kiki.

REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP -- Presiden Prabowo Subianto menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.

Dalam acara Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di area Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) IV Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026), Presiden mengatakan Program MBG telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat dan akan terus diperluas hingga mencakup seluruh sasaran yang ditetapkan pemerintah.

“Kita sudah memberi makan puluhan juta orang dan akan terus kita lanjutkan sampai tuntas,” kata Prabowo.

Kepala Negara menjelaskan Program MBG tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga ibu hamil dan lansia yang membutuhkan asupan gizi memadai. Distribusi bantuan dilakukan secara aktif, termasuk dengan mengantarkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Prabowo menilai skala program tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. “Di mana ada negara yang bisa memberi makan lebih dari 60 juta orang secara rutin,” kata Presiden.

Prabowo juga mengatakan Program MBG mulai menarik perhatian sejumlah negara lain yang ingin mempelajari implementasinya.

Menurut Kepala Negara, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dukungan masyarakat. Meski demikian, Presiden mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan yang terus dievaluasi dan diperbaiki secara bertahap.

“Kita terus perbaiki agar program ini semakin baik,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan Program MBG merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Presiden juga mengaitkan keberlanjutan program tersebut dengan upaya hilirisasi yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara.

Dengan demikian, hasil pengelolaan sumber daya alam dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial secara berkelanjutan. “Kita ingin kemakmuran itu dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya sebagian kecil,” kata Prabowo.

Pemerintah optimistis melalui kombinasi kebijakan ekonomi dan sosial tersebut, Indonesia dapat mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai memperketat pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak melalui peluncuran label gizi Nutri-Level pada pangan siap saji. Kebijakan yang digagas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ini ditujukan untuk menekan lonjakan penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke di Indonesia.

Melalui sistem ini, produk pangan akan diklasifikasikan berdasarkan kandungan gula, garam, dan lemak dengan indikator warna dari kategori A hingga D. Label tersebut diharapkan memudahkan masyarakat memahami kandungan gizi sekaligus mendorong industri menyediakan produk yang lebih sehat.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan siap saji yang diterbitkan pada Selasa (14/4/2026).

Ke depan, sistem label gizi ini juga direncanakan berlaku untuk produk pangan berkemasan. Namun, penerapannya pada industri makanan dan minuman akan dilakukan secara bertahap agar pelaku usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan diri.

Dalam tahap awal implementasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan mendorong penerapan secara sukarela, khususnya pada produk minuman siap konsumsi (ready to drink).

Secara umum, label Nutri-Level dirancang sebagai panduan sederhana agar konsumen lebih mudah memahami kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) dalam produk. Kebijakan ini sekaligus diharapkan mendorong industri makanan dan minuman menghadirkan pilihan produk yang lebih sehat.

Kesiapan Industri

Industri makanan dan minuman menyambut baik rencana pemerintah dalam menekan penyakit tidak menular. Misalnya, Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM).

Ketua Umum Asrim, Triyono Prijosoesilo mengatakan bahwa pihaknya sepakat soal kepentingan edukasi konsumen tentang pola konsumen GGL yang baik. Hal tersebut diharapkan dapat membangun kebijakan pengelolaan GGL berkelanjutan.

Oleh sebab itu, Asrim saat ini tengah berdialog dengan regulator khususnya BPOM untuk membahasnya soal implementasi label gizi pada produk kemasan. Pembahasan itu berkaitan dengan ketersediaan produk GGL lebih rendah, mendorong penerimaan konsumen atas produk GGL rendah, dan memfasilitasi atau memudahkan produsen dalam mereformulasikan produk rendah GGL.

"Kami terus mengajak BPOM dan teman-teman di pemerintah untuk terus berdiskusi terkait dengan framework yang akan diterapkan dalam Nutri Level untuk produk makanan/minuman dalam kemasan," ujar Asrim kepada Bisnis, dikutip Kamis (23/4/2026).

Di lain sisi, Ketua Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi), Adhi Lukman tidak terlalu berkomentar banyak terkait dengan penerapan label gizi ini. Dia hanya menyatakan bahwa label gizi untuk olahan industri masih menunggu aturan BPOM.

"Izin permenkes itu untuk pangan siap saji dan horeca, sementara untuk pangan olahan industri menunggu peraturan Kepala BPOM," tutur Adhi kepada Bisnis, dikutip Kamis (23/4/2026).

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna menjabarkan sejumlah tantangan dalam penerapan label gizi bagi pelaku industri. Salah satunya, waktu penerapan aturan penerapan label belum jelas.

Menurutnya, saat ini aturan terkait penerapan gizi yakni Kepmenkes 301/2026 ini baru dianggap sebagai sinyal bagi pelaku usaha dan belum mengikat. Alhasil, jika regulasi turunan batas GGL tertunda, maka seluruh arsitektur kebijakan Nutri-Level ikut mundur tanpa deadline yang absolut.

Dalam implementasi label gizi ini akan ada potensi pelaku usaha yang mengklasifikasi produknya sendiri. Dengan demikian, pemerintah mengatur soal sanksi konkret hingga proses verifikasi kandungan oleh pihak ketiga.

"Insentif untuk mengejar batas bawah kategori akan kuat, misalnya memformulasi gula tepat di 5,0 g/100 ml agar masuk B, bukan 5,1 yang langsung ke C. Tanpa enforcement, ini mudah menjadi green-washing gizi," ujar Ariyo kepada Bisnis, dikutip Kamis (23/4/2026).

Selain itu, jika pemerintah serius menekan penyakit tidak menular (PTM) melalui perubahan pola konsumsi, maka sumber gula, garam, dan lemak (GGL) lain juga perlu menjadi perhatian. Pasalnya, asupan GGL tidak hanya berasal dari minuman, tetapi juga dari berbagai makanan olahan padat seperti kue, roti manis, hingga gorengan.

Ariyo menilai masa transisi penerapan Nutri-Level di industri baru bisa berjalan efektif pada 2029, dengan sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah terbitnya regulasi batas GGL pada periode kuartal IV 2026 hingga kuartal II 2027.

Setelah itu, pelaku industri diperkirakan membutuhkan waktu untuk melakukan reformulasi produk, pengembangan riset dan pengembangan (R&D), penyesuaian rantai pasok, hingga desain ulang kemasan.

Di sisi lain, efektivitas penerapan label gizi juga bergantung pada kesiapan kapasitas laboratorium terakreditasi untuk menangani volume pengujian nasional serta kepastian regulasi terkait batas maksimal kandungan GGL.

"Jadi total shifting industri realistis sekitar 3,5–4 tahun dari sekarang, dengan catatan regulasi batas GGL terbit di 2026. Kalau tertunda satu tahun, timeline mundur satu tahun," pungkasnya.

Cukai MBDK Masih Disusun

Selain penerapan nutri-level, pemerintah juga tengah menggodok regulasi lain untuk menekan PTM melalui penerapan cukai atas Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK).

Bak satu dayung dua pulau terlampaui. Penerapan cukai juga bisa menambah pendapatan negara sekaligus menekan angka PTM yang semakin tumbuh dan membebani negara.

Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan, Bea Cukai, Budi Prasetiyo mengatakan rencana cukai MBDK masih dalam tahap penyusunan.

Kebijakan tersebut tengah diformulasikan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) beserta aturan pelaksanaannya. Namun, kata Budi, kebijakan ini masih belum dapat diterapkan dalam waktu dekat.

"Implementasi kebijakan ini belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah masih mempertimbangkan berbagai faktor, khususnya kondisi perekonomian nasional," tutur Budi kepada Bisnis, dikutip Kamis (23/4/2026).

Dia pun menekankan, cukai MBDK ini bisa diterapkan apabila pertumbuhan ekonomi sudah mencapai 6% sebagaimana pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain itu, Budi mengungkap bahwa untuk menerapkan cukai MBDK ini perlu ada perumusan kebijakan yang matang, mulai dari struktur tarif, mekanisme pengawasan, hingga administrasi pelaksanaannya.

"Seluruh proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan cukai MBDK, yakni sebagai instrumen pengendalian konsumsi gula berlebih, dapat tercapai secara optimal," pungkasnya.

Dari sisi ekonom, penerapan cukai MBDK ini harus mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sebab, efek negatif terhadap industri MBDK dipastikan berdampak karena adanya pengenaan cukai tersebut.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal menjelaskan efek domino terhadap penerapan cukai itu mulai dari meningkatnya biaya produksi.

Perusahaan mau tidak mau harus meningkatkan harga produk di tingkat konsumen dengan menekan margin. Tak berhenti di situ, imbas penerapan cukai juga berpotensi terhadap efisiensi tenaga kerja atau PHK karyawan.

Sebagai jalan tengah, Faisal mengemukakan bahwa regulator tentunya harus bisa memberikan ruang terhadap industri untuk mengembangkan produk dengan kandungan gula lebih rendah sebelum pengenaan cukai MBDK.

"Perlu diperhatikan pengenaan MBDK cukainya secara bertahap untuk memberikan ruang bagi industrinya untuk mengembangkan inovasi produk lebih rendah kandungan gulanya," ujar Faisal kepada Bisnis, dikutip Kamis (23/4/2026).

Bisnis.com, MAKASSAR - Dalam semangat kepedulian dan inspirasi Hari Kartini, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) kembali menggelar aksi sosial donor darah sebagai bentuk nyata berbagi kehidupan kepada sesama. Semangat emansipasi yang diwariskan Raden Ajeng Kartini menjadi pengingat bahwa kontribusi sekecil apa pun dapat membawa dampak besar bagi kemanusiaan.

Kegiatan donor darah yang rutin dilaksanakan setiap dua hingga tiga bulan sekali ini terselenggara atas kerja sama dengan UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Bertempat di Ruangan Takabonerate, Working Space Lantai 1 Kantor UID Sulselrabar, kegiatan ini berlangsung dengan penuh antusiasme dari para pegawai, mitra kerja, dan masyarakat.

Aksi sosial ini bertujuan untuk menggalang solidaritas sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan darah bagi pasien di rumah sakit.

Pada pelaksanaan kali ini, kegiatan donor darah berhasil mengumpulkan sebanyak 67 kantong darah, menjadi bukti nyata semangat berbagi yang tumbuh di lingkungan PLN.

General Manager PLN UID Sulselrabar, Edyansyah, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk terus hadir memberi manfaat bagi masyarakat.

“Kegiatan donor darah ini merupakan wujud nyata kepedulian dan kontribusi PLN bagi masyarakat. Kami ingin menunjukkan bahwa PLN tidak hanya hadir untuk menerangi, tetapi juga untuk membantu menyelamatkan kehidupan. Semoga setiap tetes darah yang didonorkan menjadi harapan bagi mereka yang membutuhkan,” ujar Edyansyah.

Sejalan dengan semangat Kartini, kegiatan ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berani mengambil peran dalam aksi kebaikan. Setetes darah yang didonorkan bukan sekadar bantuan medis, tetapi juga simbol harapan dan kepedulian terhadap sesama. Selain sebagai aksi sosial, donor darah juga memberikan manfaat kesehatan bagi pendonor.

Dengan rutin melakukan donor darah minimal setiap dua bulan, tubuh akan mengalami proses regenerasi atau peremajaan sel secara alami yang berdampak positif bagi kesehatan. PLN UID Sulselrabar berharap kegiatan ini dapat terus menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat.

Donor darah bukan hanya membantu memenuhi kebutuhan transfusi darah yang tinggi, tetapi juga menjadi langkah sederhana untuk menjaga kesehatan diri.

Dalam kesempatan tersebut, pihak UPT Transfusi Darah turut menyampaikan apresiasi atas kontribusi aktif PLN UID Sulselrabar. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PLN UID Sulselrabar atas partisipasi aktif dalam kegiatan donor darah ini. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam membantu memenuhi kebutuhan darah yang terus meningkat. Terima kasih atas kepedulian dan solidaritasnya. Sukses selalu,” ujar dr. Hj. Rusmini, M.Kes.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pendonor yang telah berpartisipasi. Setiap tetes darah yang disumbangkan adalah harapan baru bagi mereka yang membutuhkan.

Dengan semangat berbagi dan kepedulian, PLN UID Sulselrabar terus berkomitmen untuk hadir tidak hanya sebagai penyedia energi listrik, tetapi juga sebagai bagian dari solusi sosial bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai solusi strategis untuk mengatasi krisis sampah nasional sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan, saat ini timbulan sampah di Indonesia telah mencapai sekitar 140.000 ton per hari, sementara kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan pengolahan berbasis reduce-reuse-recycle (3R) masih terbatas.

Melalui penerapan teknologi termal seperti insinerasi, PSEL diharapkan mampu mengurangi volume sampah secara signifikan sekaligus menghasilkan energi listrik.

“PSEL ditargetkan dapat mengurangi timbulan sampah sekitar 33.000 ton per hari (pada 2029) atau setara 22,48% dari total timbulan sampah nasional,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Program ini difokuskan pada wilayah perkotaan dengan timbulan sampah di atas 1.000 ton per hari. Selain mengurangi beban sampah, keberadaan PSEL juga dinilai dapat berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, terutama di sekitar TPA, dengan menurunkan risiko berbagai penyakit.

“Dalam jangka panjang, keberadaan PSEL diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, serta memperkuat peran daerah dalam mendukung transisi menuju ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon,” kata Qodari.

Dari sisi energi, PSEL juga memiliki potensi besar. Untuk fasilitas dengan kapasitas pengolahan 1.000 ton sampah per hari, listrik yang dihasilkan diperkirakan mencapai rata-rata 25 megawatt (MW).

Selain itu, proyek ini turut membuka peluang ekonomi melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi. Transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi nilai tambah dari pengembangan PSEL.

Pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Total kapasitas pengolahan ditargetkan mencapai 33.000 ton sampah per hari.

Pada tahap awal, pembangunan akan dimulai melalui groundbreaking di lima wilayah, yakni Bekasi, Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar, serta Bandung pada Juni 2026.

KOMPAS.com - PT LG Electronics Indonesia (LG) menyelenggarakan program sosial bertajuk LG Loves and Cares “Lebaran Sehat” di Desa Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (Jabar).

Seperti diketahui, Desa Pasirlangu merupakan salah satu daerah terdampak bencana tanah longsor pada akhir Januari. Bencana ini menimbulkan puluhan korban jiwa dengan sebagian warga sempat dinyatakan hilang.

Kegiatan tersebut menjadi bagian upaya perusahaan dalam mendukung pemulihan masyarakat setempat pascabencana tanah longsor yang menimpa pada akhir Januari 2026.

President of LG Electronics Indonesia Ha Sang-chul mengatakan bahwa di tengah suasana Lebaran, kehadiran pihaknya di lokasi bencara diharapkan dapat memberikan dukungan bagi masyarakat.

Selain secara fisik, LG Indonesia juga membangun kembali semangat dan harapan, terlebih pada masa pemulihan pasca bencana.

“Hal ini sejalan dengan komitmen LG yang terangkum dalam tagline ‘Life’s Good when We Do Good’. Kami berharap, inisiatif ini mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan,” ujar Ha Sang-chul dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (20/4/2026).

Untuk diketahui, program LG Loves and Cares “Lebaran Sehat” sendiri merupakan agenda tahunan perusahaan yang penyelenggaraannya bertepatan dengan momentum Idul Fitri.

Memasuki tahun keempat, program tersebut fokus pada pemberian makanan sehat bagi masyarakat dan bantuan yang sesuai kebutuhan penerima.

LG Indonesia menyusun program LG Lebaran Sehat dengan membawa tiga pilar, yakni sosial, kesehatan, dan edukasi.

Dalam aspek sosial, LG membagikan 1.000 paket makanan sehat kepada masyarakat sekitar.

Untuk memastikan kecukupan gizi, seluruh makanan disusun dengan memperhatikan komposisi gizi seimbang yang mengacu pada pedoman program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Sementara itu, peninjauan aspek kesehatan dilakukan melalui kerja sama dengan pos pelayanan terpadu (posyandu) setempat.

Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah memeriksa kesehatan anak usia balita untuk memantau tumbuh kembang sekaligus mendeteksi potensi tengkes sejak dini.

Tak hanya itu, LG juga turut menyediakan 100 botol vitamin bagi balita sesuai rekomendasi tenaga kesehatan.

Pada aspek edukasi, LG memberikan donasi berupa tiga set mainan edukatif untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa SPS Aster, Pasirlangu.

Kegiatan tersebut juga dibarengi aktivitas mewarnai serta pembagian paket perlengkapan sekolah bagi siswa sekolah dasar yang terdampak.

“Program ini menjadi upaya kami untuk mengembalikan serta mendukung semakin besarnya semangat belajar anak-anak dalam masa pemulihan pasca bencana,” ujar Branch Manager for Bandung Area at LG Electronics Indonesia Rudy Tambuwun.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut juga mengedepankan penggunaan material ramah lingkungan yang dapat didaur ulang. Inisiatif ini sekaligus menjadi sarana edukasi awal bagi anak-anak mengenai pentingnya penerapan gaya hidup berkelanjutan.

Lebih lanjut, LG Lebaran Sehat merupakan bagian dari salah satu pilar inisiatif sosial perusahaan, yaitu LG Loves and Cares yang berfokus pada kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pilar tersebut menjadi penopang berbagai inisiatif sosial perusahaan yang terangkum dalam LG Loves Indonesia.

Selain LG Loves and Cares, LG Loves Indonesia mengusung tiga pilar lain, yakni LG Loves Green untuk pelestarian lingkungan, LG Loves School untuk pendidikan, serta LG Loves Children yang menitikberatkan pada pengembangan anak Indonesia.

Ha Sang-chul melanjutkan, keberadaan berbagai pilar inisiatif sosial perusahaan yang terangkum dalam LG Loves Indonesia menjadi cerminan upaya berkelanjutan LG untuk lebih berkontribusi nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut menjadi bagian komitmen jangka panjang perusahaan yang tak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan.

LG Indonesia, kata Ha Sang-chu, percaya bahwa kontribusi sekecil apa pun yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Melalui semangat Life’s Good when We Do Good, LG berupaya untuk terus hadir dan tumbuh bersama masyarakat Indonesia. Hal ini sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki kepedulian serupa,” tutur Ha Sang-chul.

JAKARTA - Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia) menyelenggarakan halalbihalal nasional dengan tema “Merajut Kebersamaan untuk Usaha Farmasi yang Produktif, Efisien, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”. Acara ini juga dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin , serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Prof Taruna Ikrar di Angsana Ballroom, DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan ini momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah, regulator, dan pelaku usaha farmasi dalam menjaga ketahanan kesehatan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Dalam beberapa waktu terakhir, eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, cukup memberikan dampak terhadap rantai pasok global.

Kenaikan harga energi dunia serta gangguan logistik internasional berdampak langsung pada biaya produksi industri, termasuk sektor farmasi yang sampai saat ini masih bergantung pada bahan baku impor Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya menyampaikan pentingnya memperkuat ketahanan farmasi nasional melalui kolaborasi lintas sektor.

Kementerian Kesehatan berkomitmen memastikan akses obat di Indonesia tetap terjaga ketersediaannya dan terjangkau harganya, dengan memberikan dukungan penuh bagi pembangunan dan penguatan usaha farmasi dalam negeri. Pemerintah juga mendorong pelaku industri untuk berinvestasi serta berinovasi, termasuk mencari alternatif komposisi dan komponen obat (seperti kemasan) guna mengurangi ketergantungan impor di tengah dinamika geopolitik global yang berdampak pada kenaikan harga bahan baku.

Selain itu, Kementerian Kesehatan membuka ruang dialog yang luas untuk mendukung kebutuhan industri. ”Dalam hal ini, GP Farmasi berperan kuat sebagai wadah strategis bagi pelaku industri untuk menjembatani komunikasi, memperkuat kolaborasi, serta mendorong kemandirian dan daya saing sektor farmasi nasional,” katanya.

Kepala BPOM Prof Taruna Ikrar menambahkan stabilitas usaha farmasi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada koordinasi erat dengan pelaku usaha farmasi. Peran BPOM dalam menjaga ketersediaan obat sekaligus memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat, antara lain melalui penguatan pengawasan rantai pasok obat dan makanan.

Taruna juga menyampaikan keyakinannya bahwa sebagian besar produsen farmasi di Indonesia berada dalam kondisi yang sangat baik (excellent). Ia menegaskan komitmen BPOM untuk terus berkomunikasi dengan industri guna menjamin kualitas obat, termasuk dari aspek komposisi dan ketersediaan komponen.

Dalam konteks ini, GP Farmasi memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah untuk menjembatani komunikasi antara regulator dan pelaku usaha farmasi. ”Sekaligus memastikan anggotanya dapat memenuhi standar kualitas dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan obat di Indonesia,” jelasnya.

Ketua Umum GP Farmasi Indonesia, F Tirto Kusnadi, menegaskan GP Farmasi Indonesia memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan industri dan pemerintah. Di tengah tekanan global, GP Farmasi Indonesia berkomitmen menjadi penghubung strategis antara regulator dan pelaku usaha, guna memastikan ketersediaan obat tetap terjaga, harga tetap stabil, dan industri farmasi nasional tetap kompetitif.

GP Farmasi Indonesia sudah melakukan pendataan bahwa stok obat nasional masih sangat baik peredarannya di masyarakat sampai 3 bulan kedepan. ”Kami juga yakin bahwa dengan adanya dukungan dari Kementerian Kesehatan dan BPOM akan membawa dampaik baik dalam menjaga stabilitas obat di Indonesia,” tandasnya.

Dengan semangat kebersamaan yang diangkat dari filosofi Nusantara, GP Farmasi Indonesia mendorong terciptanya harmoni antara inovasi, regulasi, dan kebutuhan masyarakat. Ke depan, sinergi antara pemerintah, regulator, dan industri farmasi diharapkan dapat memperkuat ketahanan sistem kesehatan nasional, menjaga stabilitas harga obat, serta memastikan akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Bisnis.com, PALEMBANG — Guna memperkuat komitmen dalam peningkatan Kesehatan masyarakat, PT Pusri Palembang yang merupakan anggota dari holding PT Pupuk Indonesia (Persero), terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengobatan gratis Klinik Sehati Batch 2 di tahun 2026 ini, yang dilaksanakan pada hari Kamis 16 April 2026 & Jum’at 17 April 2026 di empat titik lokasi (Kampung Sehati), yakni di Lrg Sahabat Kelurahan Sungai Selayur, Halaman Masjid Al Hidayah Jl. Sabokingking Kelurahan Sungai Buah, Lapangan Hijau Pusri Kelurahan 1 Ilir dan Halaman Gedung Perindustrian Jl. Ratu Sianum Kelurahan 3 Ilir.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Operasi & Produksi Pusri, Sholikin, dan Sekretaris Perusahaan, Indah Irmayani, sebagai bentuk dukungan langsung manajemen terhadap program sosial perusahaan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Program ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang berfokus pada peningkatan akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat (Kampung Sehati) di sekitar wilayah operasional. Melalui kegiatan ini, warga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter, serta obat-obatan secara gratis.

Pelaksanaan pengobatan gratis ini melibatkan tenaga medis profesional yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan pendekatan yang ramah sekaligus edukatif. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui pemeriksaan sejak dini.

VP TJSL PT Pusri Palembang, Rahmawati, menyampaikan bahwa program Klinik Sehati merupakan wujud nyata kehadiran perusahaan di tengah masyarakat, yang diikuti oleh sebanyak 1400 warga Kampung Sehati.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dengan lebih mudah. Tidak hanya pengobatan, tetapi juga edukasi kesehatan menjadi bagian penting agar masyarakat semakin peduli terhadap kondisi kesehatannya,” ujar Rahmawati.

Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya partisipasi warga yang hadir dan memanfaatkan layanan yang disediakan sejak pagi hari. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan manfaat langsung sekaligus mempererat hubungan antara perusahaan dan masyarakat.

Pusri berkomitmen untuk terus menjalankan berbagai program TJSL yang berkelanjutan, khususnya di bidang kesehatan, sebagai kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung program pemerintah dalam pemerataan akses layanan kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan jumlah penyandang diabetes diproyeksikan akan terus meningkat jika tidak ada kesadaran masyarakat atau pengendalian konsumsi gula dari regulator.

Berdasarkan data yang dirilis oleh International Diabetes Federation (IDF) dalam Diabetes Atlas edisi ke-11, jumlah penderita diabetes di Indonesia pada 2024 mencapai 20,4 juta orang. Jumlah ini membuat Indonesia menjadi negara Asean yang masuk lima besar penderita diabetes secara global.

Angka penyandang diabetes ini diproyeksikan meningkat hingga mencapai 28,6 juta pada 2050. Secara prevalensi, dari 185,217,400 penduduk sebanyak 11,4% dalam rentang usia 20-79 tahun merupakan penderita diabetes pada 2024.

Beragam upaya pemerintah untuk menekan angka diabetes dan penyakit tidak menurun (PTM) lainnya tengah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan instansi terkait.

Salah satu upaya pemerintah itu dengan meluncurkan kebijakan tentang pencantuman label gizi atau Nutri-level di kemasan makanan dan minuman pada Selasa (14/4/2026).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penerapan label gizi menjadi upaya mengedukasi masyarakat tentang konsumsi makanan dan minuman yang sehat serta mengurangi beban penyakit tidak menular karena konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) berlebih.

Menurutnya, edukasi ini dinilai sebagai langkah efektif dalam menekan angka diabetes. Dia mengklaim penurunan angka diabetes atau PTM lainnya lebih efektif dilakukan melalui pola hidup yang sehat.

"Nah, kita harapkan ini sifatnya lebih ke edukasi masyarakat. Jadi masyarakat diharapkan bisa melihat, mereka kalau mau beli minuman mendingan yang sehat atau produk makanan yang sehat," ujar Budi di Kemenkes, Selasa (14/4/2026).

Dia mengatakan bahwa konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan menjadi penyebab penyakit yang kematiannya tinggi dan juga biayanya tinggi.

Berdasarkan hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) menunjukkan angka diabetes pada anak yang cukup tinggi. Meski dia tidak mengetahui secara pasti angkanya, namun dia menilai bahwa tidak seharusnya anak-anak menderita diabetes.

Terlebih, beban pembiayaan yang harus dibayarkan BPJS Kesehatan untuk masalah-masalah kesehatan terkait konsumsi GGL berlebih, seperti hipertensi dan diabetes, mencapai sekitar Rp 50 triliun.

Oleh sebab itu, harapannya kebijakan tersebut juga dapat memulai sebuah gerakan untuk hidup sehat yang memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Contohnya seperti olahraga lari yang mulai digemari masyarakat.

"Risetnya sudah banyak di seluruh dunia, standarnya juga WHO juga sudah kasih. Beban-beban penyakit ini yang besar, daripada kita mengobatinya sesudah sakit, lebih baik kita mencegah agar tetap sehat. Dan bagaimana cara mencegah? Itu tadi, kita harus mengatur konsumsi makan kita, terutama gula garam lemak," ujar Budi.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi peluncuran, nampak label nutri-level ini memiliki beberapa tingkatan "A" sampai dengan "D". Setiap produk nantinya bakal diterapkan label nutri-level sesuai dengan kandungan bahannya.

Misalnya, jumlah kandungan gula yang sesuai batas konsumsi per hari bakal diberi label "A". Label itu akan meningkat sesuai dengan kandungan gula yang dimiliki produk tersebut hingga mencapai level "D". Artinya, setiap produk yang memiliki label "A" dinyatakan sebagai produk yang sehat.

Dampak mengonsumsi garam dan gula/Harvard

Masa Transisi 1-2 Tahun

Dalam kesempatan yang sama Menteri Kesehatan Budi mengatakan, saat ini kebijakan tersebut masih bersifat imbauan dan belum wajib. Pasalnya, dia juga menyadari bahwa perlu ada upaya extra yang dilakukan pelaku industri dalam menerapkan nutri-level pada kemasan.

Artinya, pelaku usaha pun mau tidak mau harus mengatur ulang kembali kemasan eksisting. Oleh karenanya, dia memperkirakan masa transisi penerapan label gizi ini bisa mencapai satu sampai dengan dua tahun.

“Ada masa transisi sekitar 1-2 tahun”, tutur Budi Gunadi.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan, pada tahap awal pencantuman label gizi atau Nutri-level diimplementasikan pada produk-produk minuman terlebih dahulu, dan secara bertahap diperluas ke produk-produk lain.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan bahwa hal itu dilakukan secara bertahap mengingat banyaknya pelaku usaha makanan di Indonesia, yakni 1,7 juta industri. Penerapan label gizi ini berlandaskan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023.

"Karena menurut data dari uji publik dan juga kita lihat, mayoritas kelebihan gula, kelebihan lemak itu ada minuman berpemanis," ujar Ikrak di Jakarta, Selasa, (16/4/2026).

Memberikan label gizi pada produk ini, kata Ikrar, menjadi upaya melindungi masyarakat Indonesia dari penyakit-penyakit dengan beban kesehatan tertinggi, seperti stroke, sakit jantung, penyakit ginjal, dan sebagainya melalui edukasi publik.

Adapun, meskipun implementasi belum mengikat, pemerintah menyatakan siap memberikan penghargaan bagi pelaku usaha yang sudah menerapkan label gizi terhadap produknya. Taruna Ikrar menyatakan bahwa penghargaan itu bisa berupa kemudahan perizinan hingga penerapan label makanan sehat bagi pelaku usaha tersebut.

“Dengan stempel ataupun approval bahwa makanannya lebih sehat, maka ending-nya kan tentu orang lebih ingin memilih," ujar Ikrar.

Pengendalian Kadar Garam, Gula, dan Lemak

Pengamat kesehatan sekaligus Direktur Pascasarjana Universitas YARSI, Tjandra Yoga Aditama mengatakan ada tiga hal yang dapat dilakukan untuk menekan diabetes dan PTM lainnya.

"Secara umum memang setidaknya ada tiga hal yang dapat dan perlu dilakukan untuk pengendalian kadar gula garam lemak [GGL] bagi masyarakat kita," ujar Tjandra saat dihubungi, Rabu (15/4/2026).

Pertama, melakukan reformasi terhadap produk makanan kemasan yang harus memiliki kandungan gula, garam dan lemak sesuai dengan standar kesehatan.

Selanjutnya, pencantuman label di kemasan yang secara jelas menjelaskan berapa kadar GGL yang terkandung di dalamnya. Ketiga, penerapan cukai bagi makanan tertentu khususnya yang kadar gula garam lemaknya dapat berpotensi mengganggu kesehatan.

Kemudian, Akademisi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Iwan Ariawan mengemukakan penekanan angka diabetes harus dilakukan secara preventif.

Senada dengan Tjandra, Iwan menyatakan upaya penurunan angka diabetes bisa dilakukan dari hulu melalui melalui penerapan label nutri-level dan penerapan cukai MBDK.

"Penerapan cukai MBDK juga merupakan upaya yang diusulkan untuk mengurangi masyarakat mengonsumsi minuman tinggi gula karena harga yang lebih mahal. Sama seperti label nutri level, upaya ini juga akan bermanfaat untuk mencegah terjadinya diabetes," tutur Iwan saat dihubungi.

Sementara itu, Pengamat Kesehatan sekaligus Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengatakan upaya pencegahan memang penting untuk menekan angka diabetes.

Namun demikian, Hermawan menyatakan bahwa penguatan promosi pola hidup sehat hingga mencapai seluruh lapisan masyarakat juga diperlukan.

Oleh sebab itu, dia pun mendorong agar pemerintah pusat dan daerah bisa berkoordinasi dengan ahli kesehatan untuk mengampanyekan kendali konsumsi gula, garam, dan lemak, termasuk edukasi kendali hipertensi dan diabetes.

"Selama ini, jargon sering kali hanya untuk pengobatan, lupa bahwa kesehatan itu harus dicegah dan dihindari," tutur Hermawan kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan sebagai pembaharuan dari Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2019 guna menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan.

Peraturan yang ditetapkan pada 18 Februari 2026 ini juga bertujuan mendukung kemudahan berusaha tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan. BPOM menegaskan bahwa perlindungan konsumen tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diterbitkan.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menekankan pentingnya pengaturan cemaran mikroba dalam pangan olahan sebagai bagian dari sistem keamanan pangan nasional. Dia menyebut aspek keamanan pangan tidak bisa ditawar karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.

“Cemaran pangan yang harus diatur menjadi salah satu poin penting dalam keamanan pangan dan menjadi perhatian BPOM. Bukan pangan jika tidak aman. Jadi kita harus benar-benar pastikan pangan yang beredar dan dikonsumsi masyarakat adalah pangan yang aman, bermutu, dan bergizi,” ujarnya dikutip dalam pernyataan resmi, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa pangan yang beredar di masyarakat harus memenuhi standar aman, bermutu, dan bergizi. Menurutnya, pengawasan ini menjadi kunci untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat pangan yang terkontaminasi.

Dalam proses penyusunannya, peraturan ini melibatkan berbagai pihak mulai dari pakar, kementerian dan lembaga, hingga pelaku usaha dan organisasi profesi. BPOM juga telah melakukan konsultasi publik pada Selasa (9/9/2025) untuk menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai jenis pangan olahan baru yang belum memiliki standar cemaran mikroba. Dia juga mengungkap adanya kendala yang dihadapi pelaku usaha serta tantangan dalam pengawasan di lapangan.

“Kami juga mendengarkan kesulitan yang dihadapi pelaku usaha, dan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM ditemukan beberapa kendala. Selain itu juga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perubahan persyaratan tidak dapat difasilitasi melalui mekanisme penerbitan izin khusus,” paparnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa prinsip utama dalam penyusunan aturan ini adalah perlindungan kesehatan masyarakat. Hal ini menjadi landasan utama dalam menetapkan standar cemaran mikroba pada pangan olahan.

“Prinsip utama dalam melakukan pengaturan adalah aspek perlindungan kesehatan masyarakat dari pangan olahan yang berpotensi mengandung cemaran mikroba yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan,” jelasnya.

Secara rinci, perubahan aturan mencakup penambahan batas maksimal cemaran mikroba untuk jenis pangan tertentu. Salah satunya adalah olahan tepung atau pati siap konsumsi seperti pasta dan mi pra-masak, serta produk sosis dan bakso daging.

Selain itu, terdapat pula penyesuaian pada kriteria mikrobiologi dan nama jenis pangan. Untuk minuman serbuk berperisa yang mengandung susu atau turunannya, ditambahkan parameter Salmonella guna meningkatkan standar keamanan.

BPOM juga melakukan penyesuaian pada produk teh kering, teh bubuk, dan teh celup. Perubahan ini mempertimbangkan tantangan dalam implementasi pengawasan serta telah melalui kajian berbasis analisis risiko keamanan pangan.

Untuk mendukung pelaku usaha, BPOM menetapkan masa transisi dalam penerapan aturan baru ini. Produk yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan paling lama 12 bulan sejak peraturan diundangkan.

Sementara itu, produk yang masih dalam proses pengajuan izin akan tetap diproses sesuai aturan sebelumnya. Namun, pelaku usaha tetap diwajibkan menyesuaikan produknya dalam jangka waktu yang sama setelah aturan baru berlaku.

Taruna Ikrar menegaskan bahwa pembaruan regulasi ini merupakan bentuk komitmen BPOM dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan kemudahan berusaha. Dia juga menilai pembaruan aturan penting agar standar keamanan pangan tetap relevan dengan perkembangan zaman.

“BPOM terus melakukan perlindungan kepada masyarakat dengan memperbarui pengaturan untuk menjawab munculnya jenis pangan olahan baru seiring kemajuan teknologi, sehingga standar keamanan pangan kita tetap relevan dan berbasis ilmiah,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa perubahan ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berinovasi. Menurutnya, aturan yang jelas justru dapat membantu industri berkembang lebih terarah.

“Perubahan ini juga bertujuan memudahkan pelaku usaha dalam melakukan pengembangan produk sesuai aturan dan standar keamanan pangan yang berlaku di Indonesia maupun internasional,” lanjutnya.

Di sisi lain, BPOM memastikan proses penyusunan regulasi dilakukan secara transparan dan inklusif. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan menghasilkan aturan yang seimbang antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

“Kami memastikan proses penyusunan peraturan selalu dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga regulasi yang dihasilkan seimbang antara perlindungan konsumen dan mendukung kemudahan dan kepastian berusaha,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali berkolaborasi bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggelar BTN Jakarta International Marathon (BTN JAKIM) 2026 sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta. Pelaksanaan BTN JAKIM 2026 yang sukses meraih Elite Label dari World Athletics tersebut, akan digelar selama dua hari yakni pada 13-14 Juni 2026 serta menghadirkan lebih dari 40.000 peserta termasuk dari segmen internasional yang mencapai hampir 1.000 peserta dari 46 negara dan masih akan terus bertambah. Antusiasme tinggi ini menunjukkan kepercayaan para pelari nasional maupun global sehingga memperkuat posisi Kota Jakarta sebagai destinasi sport tourism berstandar internasional.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan BTN JAKIM terus menunjukkan perkembangan signifikan dari tahun ke tahun, baik dari sisi skala, kuantitas peserta, maupun kualitas penyelenggaraan. Melalui BTN JAKIM, lanjut Pramono, Jakarta tidak hanya menjadi tuan rumah kompetisi lari, tetapi juga menghadirkan pengalaman berlari yang memperkenalkan ikon kota serta budaya lokal kepada para peserta.

Pramono juga menjelaskan, BTN JAKIM merupakan hasil nyata kolaborasi lintas sektor untuk menyajikan penyelenggaraan ajang berkualitas yang dapat dinikmati masyarakat. "Pemerintah DKI Jakarta menyampaikan terima kasih kepada Bank BTN karena Jakarta International Marathon turut diselenggarakan karena turut menggerakkan ekonomi. Saat ini, ajang ini sudah menjadi kegiatan yang ditunggu banyak orang, bahkan di tingkat international," tutur Pramono dalam Konferensi Pers BTN JAKIM 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan dukungan konsisten BTN terhadap BTN JAKIM sejalan dengan pandangan perseroan bahwa olahraga merupakan bagian dari investasi jangka panjang dalam membangun kualitas hidup masyarakat. BTN juga senantiasa mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan sport tourism. Komitmen ini, tambah Nixon, juga selaras dengan tagline BTN, “karena hidup gak cuma tentang hari ini.”

Menurut Nixon, partisipasi perseroan yang konsisten di ajang sport tourism ini juga merupakan bagian dari transformasi beyond mortgage, dimana BTN terus memperluas peran tidak hanya dalam pembiayaan perumahan tetapi juga ke ekosistem transaksi untuk mendukung gaya hidup masyarakat. “Melalui BTN JAKIM, kami ingin masyarakat dapat merasakan berbagai benefit menggunakan mobile banking bale by BTN mulai dari saat pendaftaran, race pack collection, race, hingga setelah BTN JAKIM 2026. Dengan demikian, bale dapat menjadi mitra utama nasabah dalam mempermudah berbagai kebutuhan transaksi perbankan,” ujar Nixon.

Adapun, pada penyelenggaraan tahun ini, BTN JAKIM sukses menarik minat pelari mancanegara dengan peserta terbanyak berasal dari Malaysia, Singapura, dan Korea. BTN JAKIM juga menghadirkan sejumlah pembaruan signifikan yang menandai peningkatan skala acara. Untuk pertama kalinya, BTN JAKIM akan digelar selama 2 hari dengan 4 kategori lomba yakni BTN Marathon, Le Minerale Half Marathon, EJ Sport 10K, dan BSN (Bank Syariah Negara) 5K. Penambahan kategori 5K pada tahun ini turut menjadi langkah untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam rangka meningkatkan gerakan hidup lebih sehat.

BTN JAKIM 2026 juga akan tetap menghadirkan rute yang menampilkan ikon kota Jakarta. Pada hari pertama, para peserta dapat menikmati rute pagi yang steril di area Gelora Bung Karno (GBK) karena rute akan dimulai dan berakhir di kawasan tersebut. Kemudian, pada hari kedua, para peserta akan menikmati berlari dari Monumen Nasional (Monas) menuju titik finish di GBK. Sepanjang rute, pelari akan disuguhkan suasana ibu kota yang dinamis serta beragam cheering point bernuansa budaya Jakarta persembahan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.

Sementara itu, Race Director Indonesia Muda Road Runner, Satrio Guardian menyampaikan bahwa perancangan rute dan pengalaman lomba di BTN JAKIM 2026 difokuskan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan peserta. Sejalan dengan konsep 4S yaitu Sterile, Secure, Safety, dan Smooth guna menghadirkan pengalaman berlari yang lebih lancar, aman, dan terorganisir. "Kami memastikan setiap aspek teknis, mulai dari rute hingga manajemen di lapangan dirancang untuk memberikan pengalaman berlari yang optimal bagi para pelari," ujarnya.

Satrio merinci, dengan perolehan status Elite Label dari World Athletics mencerminkan pemenuhan standar internasional dalam aspek teknis dan operasional. Status tersebut, tutur Satrio, tidak hanya meningkatkan kredibilitas BTN JAKIM, tetapi juga memperluas daya tarik bagi pelari dari berbagai daerah hingga mancanegara.

Satrio juga menjelaskan kesuksesan penyelenggaraan BTN JAKIM tidak lepas dari kolaborasi lintas perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang turut berperan dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan acara secara menyeluruh.