Karbon harus menjadi bagian dari multiusaha kehutanan dan dikembangkan melalui tata kelola lanskap yang kuat

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyatakan mendukung pengembangan inisiatif karbon berkualitas yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 menjadi tonggak penting dalam percepatan pengembangan pasar karbon sektor kehutanan Indonesia sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam mengembangkan proyek karbon berintegritas tinggi.

"APHI dan seluruh anggota berkomitmen penuh untuk mendorong pengembangan inisiatif karbon berintegritas tinggi dan berkualitas, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dalam Business Forum on Carbon Market yang digelar di New York, Amerika Serikat, Senin (11/5), Soewarso menyatakan penerimaan pasar domestik maupun internasional menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan perdagangan karbon kehutanan Indonesia.

Selain itu, tambahnya, sekaligus membuka peluang investasi pada proyek restorasi gambut, rehabilitasi hutan, dan pengelolaan hutan lestari yang dapat menghasilkan kredit karbon berkualitas tinggi.

Sementara itu Sekretaris Jenderal APHI Purwadi Soeprihanto menegaskan kawasan konsesi kehutanan Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan proyek karbon, dengan sedikitnya 48,69 juta hektare area potensial untuk proyek pengurangan emisi gas rumah kaca dan sekitar 3,5 juta hektare area potensial untuk proyek penyerapan karbon (carbon removal project).

Menurut dia, proyek karbon harus ditempatkan sebagai bagian dari pengembangan multiusaha kehutanan yang mampu mendukung sistem penghidupan masyarakat sekaligus memperkuat pembiayaan mitigasi perubahan iklim.

"Karbon harus menjadi bagian dari multiusaha kehutanan dan dikembangkan melalui tata kelola lanskap yang kuat, perencanaan spasial yang akurat, serta didukung kerja sama dan investasi internasional untuk menghasilkan kredit karbon berintegritas tinggi," katanya.

Ia menambahkan kolaborasi internasional sangat diperlukan untuk mempercepat pengembangan proyek restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, pengelolaan hutan lestari, dan rehabilitasi hutan.

Sedangkan penguatan investasi dan kepastian regulasi menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya tarik proyek karbon Indonesia di pasar global.

Forum bisnis yang merupakan rangkaian kegiatan United Nations Forum on Forests (UNFF) 2026 tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku usaha kehutanan, investor, asosiasi perdagangan emisi, dan mitra internasional untuk membahas peluang pengembangan proyek karbon sektor kehutanan Indonesia.

Sebelumnya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang juga hadir dalam forum tersebut menegaskan bahwa Indonesia kini memasuki era baru pengelolaan hutan yang tidak lagi hanya bertumpu pada produksi kayu, tetapi juga pada nilai karbon, jasa lingkungan, keanekaragaman hayati, dan ekonomi hijau berbasis masyarakat.

Menurut dia, Indonesia memiliki sekitar 120 juta hektare hutan tropis yang menjadi salah satu aset iklim paling penting di dunia dan siap menjadi bagian dari solusi perubahan iklim global.

"Hutan Indonesia siap menjadi tempat investasi dunia internasional,” ujar Menhut dalam Business Forum Indonesia–IETA dan Indonesia America Chamber of Commerce (IACC) di New York.

Pemerintah, lanjutnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 sebagai landasan penguatan perdagangan karbon sektor kehutanan yang transparan, terintegrasi, dan memiliki kepastian hukum.

Ia menjelaskan bahwa regulasi tersebut membuka peluang pengembangan kredit karbon kehutanan Indonesia yang selaras dengan standar internasional sekaligus memperkuat implementasi Multiusaha Kehutanan (MUK) sebagai paradigma baru pengelolaan hutan berkelanjutan.

Melalui pendekatan tersebut, kawasan hutan dapat dikembangkan untuk berbagai sumber pendapatan seperti hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, ekowisata, hingga perdagangan karbon.

Raja Juli menegaskan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia mendukung target FOLU Net Sink 2030 sekaligus memperkuat daya saing investasi hijau nasional di pasar global.

Sementara Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti menyatakan Indonesia membuka peluang kemitraan global untuk memperkuat perdagangan karbon dan pembiayaan berbasis alam (nature finance) melalui pengelolaan hutan lestari.

Menurut dia, Indonesia memiliki kawasan hutan sekitar 63 persen dari total daratan nasional yang menjadi modal penting dalam pengembangan ekonomi hijau berbasis kehutanan.

"Fokus pemerintah saat ini adalah mempercepat implementasi (Permenhut no 6/2026), memperkuat panduan operasional, membangun kepercayaan pasar, serta memfasilitasi kemitraan yang kredibel dan berintegritas tinggi,” katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Harapannya, IPBA menjadi pintu masuk strategis bagi pelaku usaha kedua negara yang dapat mendorong perdagangan, investasi dan kemitraan bisnis yang lebih erat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Budi Santoso meresmikan Asosiasi Pelaku Usaha Indonesia-Filipina (Indonesia-Philippines Business Association/IPBA) di Cebu, Filipina, guna mendorong perdagangan dan investasi di kedua negara.

Budi menyebutkan kehadiran asosiasi menjadi komitmen Indonesia dan Filipina menjadi babak baru untuk memperkuat sinergi ekonomi yang telah terjalin selama 75 tahun.

"Harapannya, IPBA menjadi pintu masuk strategis bagi pelaku usaha kedua negara yang dapat mendorong perdagangan, investasi dan kemitraan bisnis yang lebih erat," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Pembentukan asosiasi ini telah diinisiasi sejak Atase Perdagangan (Atdag) Manila sejak pertengahan tahun 2024.

Menurut Budi, IPBA hadir untuk memperluas jaringan bisnis serta mengoptimalkan pemanfaatan kerja sama perdagangan kedua negara sehingga mendorong peningkatan total perdagangan.

Dengan adanya wadah baru yang menaungi pelaku usaha Indonesia dan Filipina, diharapkan dapat mengadvokasi pelaku usaha terkait hambatan perdagangan agar arus perdagangan kedua negara terus meningkat.

"Diversifikasi perdagangan akan membuat kita lebih tangguh untuk dapat menghadapi tantangan global," katanya.

Asosiasi ini akan mendukung promosi produk Indonesia melalui pelaksanaan misi dagang (trade missions), forum bisnis (business forum), dan kegiatan penjajakan bisnis (business matching) yang mempertemukan pelaku usaha dengan calon buyer, distributor, importir, maupun investor Filipina.

Filipina merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia yang menempati urutan ke-8 sebagai negara tujuan ekspor dengan total nilai ekspor pada tahun 2025 sebesar 10,22 miliar dolar AS.

Indonesia menempati urutan ke-4 sebagai negara utama pemasok bagi impor Filipina.

Sejumlah produk yang berpotensi untuk dipasarkan di pasar Filipina, di antaranya produk logam, konsentrat bijih logam dan minyak nabati. Hal ini menunjukkan Indonesia memiliki posisi penting bagi Filipina.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng asosiasi hingga pelaku usaha guna memperkuat stabilisasi subsektor peternakan ayam petelur di tengah fluktuasi harga telur di sejumlah daerah.

"Kementerian Pertanian terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, asosiasi peternak, dan pelaku usaha guna menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan telur nasional," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Pemerintah menegaskan upaya itu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat sekaligus memastikan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Agung mengatakan pemerintah memahami tekanan yang dihadapi peternak akibat fluktuasi harga telur di tingkat produsen.

“Arahan Bapak Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman sangat jelas, negara harus hadir menjaga peternak rakyat agar tetap mampu berusaha dan berkembang,” ujar Agung.

Ia menegaskan pihaknya terus mendorong penguatan serapan pasar, distribusi antardaerah, hilirisasi produk peternakan, serta optimalisasi pemanfaatan telur pada berbagai program pemenuhan gizi masyarakat.

"Langkah ini penting agar harga di tingkat peternak dapat kembali bergerak lebih stabil,” katanya.

Agung menambahkan, Indonesia memiliki kapasitas produksi telur yang kuat sebagai penopang ketahanan pangan nasional sehingga perlu dijaga melalui penguatan tata niaga dan distribusi.

“Ini harus kita jaga bersama. Produksi yang kuat adalah modal penting bangsa, sehingga yang perlu dilakukan adalah memperkuat tata niaga, distribusi, dan hilirisasi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh peternak rakyat,” tambahnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa di tengah dinamika harga tersebut, sejumlah asosiasi peternak memastikan kondisi di lapangan masih kondusif.

Ketua asosiasi peternak ayam petelur (layer) mandiri Rumah Kebersamaan (Blitar, Kediri, Tulungagung, Malang, dan Trenggalek/BKT NT) Eti mengatakan aktivitas perdagangan telur di tingkat peternak tetap berjalan dengan mengacu pada harga yang telah disepakati bersama.

Menurut dia, harga telur saat ini memang masih berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) sebesar Rp26.500 per kilogram. Kondisi tersebut dipengaruhi tingginya pasokan produksi di tengah melemahnya daya serap pasar dalam beberapa pekan terakhir.

“Kondisi peternak ayam petelur di Blitar saat ini secara umum masih dalam situasi yang kondusif. Aktivitas perdagangan telur di tingkat peternak tetap berjalan dengan mengacu pada harga harmoni yang telah disepakati bersama,” ujar Eti.

Ia juga menyebut sejumlah asosiasi peternak dalam rembuk nasional pada 2 Mei 2026 sepakat menjaga komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah.

Hal serupa disampaikan Ketua Koperasi Unggas Sejahtera Kendal Suwardi. Ia mengatakan peternak di wilayah Kendal dan sekitarnya terus berupaya menjaga stabilitas di tingkat lapangan.

“Peternak layer di wilayah Kendal dan sekitarnya tetap berupaya menjaga situasi agar tetap kondusif, termasuk dengan menjaga harga jual telur agar tidak terus mengalami penurunan,” ujar Suwardi.

Di Kabupaten Magetan, pemerintah daerah mulai memperkuat langkah penanganan melalui koordinasi lintas perangkat daerah. Salah satu upaya yang dibahas adalah peningkatan penyerapan telur melalui penambahan menu berbasis telur pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu, pemerintah juga terus memperkuat hilirisasi untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya serap hasil produksi peternak.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen PKH Kementan Makmun mengatakan hilirisasi menjadi strategi penting dalam menciptakan nilai tambah sekaligus memperkuat stabilitas usaha peternak.

“Kami terus mendorong pengembangan produk olahan telur dan diversifikasi pemanfaatan hasil peternakan agar pasar menjadi semakin luas. Hilirisasi akan membantu menciptakan nilai tambah sekaligus memperkuat stabilitas usaha peternak,” kata Makmun.

Menurut dia, peningkatan konsumsi protein hewani juga menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan subsektor peternakan nasional.

Ia mengaku pihaknya optimistis konsumsi telur nasional masih sangat potensial untuk terus ditingkatkan. Dengan penguatan edukasi gizi dan perluasan pemanfaatan produk peternakan dalam berbagai program pemerintah, peluang pasar ke depan akan semakin besar.

Kementerian Pertanian memastikan akan terus mengawal stabilisasi subsektor peternakan melalui penguatan distribusi, serapan pasar, hilirisasi, dan peningkatan konsumsi protein hewani agar peternak rakyat tetap kuat dan subsektor peternakan nasional semakin berdaya saing.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ekosistem ini telah menjadi bantalan sosial bagi jutaan orang

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Industri Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) meminta pemerintah meninjau kembali rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi maksimum delapan persen karena berisiko mengganggu keberlanjutan ekonomi digital Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Modantara Agung Yudha, batas potongan delapan persen yang ditetapkan pemerintah tersebut dampaknya bisa sangat luas jika diterapkan tanpa kajian dan diskusi mendalam dengan para pelaku industri, bahkan dapat mengurangi ruang platform untuk menjaga kualitas layanan, insentif, dan keselamatan mitra.

“Kami memahami semangat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi, namun kebijakan yang baik harus berpijak pada data, realitas ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

“Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen,” kata Presiden pada peringatan Hari Buruh Internasional/May Day 2026 di Monumen Nasional Jakarta, Jumat (1/5).

Presiden menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk membela hak para pengemudi ojek daring (ojol) yang setiap hari bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa di jalanan.

Menurutnya, skema pembagian hasil yang selama ini berlaku masih belum memberikan keadilan bagi para pengemudi.

Menyikapi hal tersebut, Agung Yudha menegaskan asosiasi meminta pemerintah untuk meninjau kembali secara menyeluruh angka bagi hasil platform yang diubah menjadi delapan persen dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

"Ekosistem ini telah menjadi bantalan sosial bagi jutaan orang, sehingga kebijakan yang diambil perlu menjaga keberlanjutannya," katanya.

Menurut dia isu kesejahteraan mitra tidak bisa disederhanakan hanya menjadi angka potongan platform, ekosistem mobilitas dan pengantaran digital melibatkan struktur biaya yang kompleks, mulai dari teknologi, keselamatan, layanan pelanggan, perlindungan risiko, promosi, edukasi mitra, sistem pembayaran, keamanan transaksi, hingga investasi berkelanjutan untuk menjaga kualitas layanan.

Saat ini, tambahnya, sektor mobilitas dan pengantaran digital telah melibatkan hingga 4 juta mitra pengemudi aktif dan menjadi sumber penghasilan utama dan tambahan, selain itu berkontribusi ratusan triliun rupiah per tahun terhadap perputaran ekonomi nasional, serta mendukung jutaan UMKM dan pekerja di sektor lain yang bergantung pada layanan logistik dan mobilitas.

Batasan 8 persen tersebut, lanjutnya, akan mengurangi ruang operasional platform hingga 60 persen dan akan memaksa beberapa platform untuk mengubah model bisnisnya secara sangat signifikan dan mendadak, efeknya kompleks, sistemik, dan bahkan dapat berpengaruh pada kestabilan ekonomi serta iklim investasi.

Menurut dia, setiap platform memiliki model bisnis yang berbeda dengan tawaran komisi yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan segmentasi layanan, target pasar, inovasi teknologi, dan kebutuhan mitra, sehingga mitra memiliki kebebasan untuk memilih layanan dengan pembagian hasil yang disesuaikan dengan kebutuhan tanpa harus memaksa penyeragaman.

Secara global, rata-rata platform fee berada di kisaran 15 – 30 persen untuk layanan ride-hailing dan delivery, tergantung model bisnis dan tahap pasar , lanjutnya, kebijakan batas komisi 8 persen, lanjutnya berpotensi akan menjadi yang terendah di dunia yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Hal ini akan berdampak negatif kepada daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi dunia dan upaya menarik investor ke Indonesia," katanya.

Agung Yudha menyatakan pihaknya siap untuk duduk bersama dengan regulator dan seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan kebijakan yang seimbang, implementatif, dan berkelanjutan.

"Kami percaya kebijakan yang baik harus menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja, keberlanjutan usaha, kepentingan konsumen, daya saing investasi, dan pertumbuhan ekonomi digital nasional," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) menggandeng PT Navaswara Bhuwana Kencana resmi menggelar malam penganugerahan ABPEDNAS Jaga Desa Awards 2026 di Hotel Fairmont Jakarta, Minggu (19/4/2026). Ajang ini menjadi bentuk apresiasi atas penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjaga transparansi tata kelola keuangan di tingkat desa.

“ABPEDNAS tidak hanya menjadi saluran aspirasi masyarakat desa, tetapi juga menjaga denyut demokrasi lokal serta memastikan setiap kebijakan desa benar-benar berpihak pada kepentingan warga,” ujar Ketua Umum ABPEDNAS Indra Utama.

Langkah strategis itu menemukan momentumnya ketika ABPEDNAS merajut sinergi dengan Kejaksaan melalui Program Jaksa Garda Desa (JaGa Desa) yang digagas Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani.

Sejak dicanangkan pada 2023, program ini menghadirkan sistem pelaporan tata kelola keuangan desa yang terintegrasi dan berbasis pengawasan kolaboratif. Perlahan namun pasti, pengelolaan anggaran desa bergerak menuju standar yang lebih transparan. Setiap rupiah dana desa tidak lagi sekadar terserap, tetapi dipastikan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana desa benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa menimbulkan persoalan hukum,” kata Reda.

JaGa Desa tidak semata menjadi instrumen pengawasan. Lebih dari itu, program ini dirancang sebagai bentuk pendampingan preventif bagi aparatur desa.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, program Jaksa Garda Desa atau JaGa Desa merupakan manifestasi nyata dari komitmen Kejaksaan dalam membina serta mengawal pemerintahan desa agar senantiasa berjalan secara transparan, akuntabel, dan terproteksi dari berbagai bentuk pelanggaran hukum.

Melalui inisiatif ini, Kejaksaan berupaya memberikan arahan strategis bagi aparatur desa agar seluruh proses tata kelola pemerintahan di tingkat akar rumput tetap berada pada koridor hukum yang benar sekaligus jauh dari praktik penyimpangan.

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo menuturkan ABPEDNAS memiliki peran krusial dalam mengawal berbagai program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kualitas maupun distribusi implementasi di lapangan agar berjalan optimal.

Dia menekankan organisasi ini harus mendampingi pemerintah secara serius dalam menanggapi aduan serta aspirasi tulus dari rakyat demi memastikan keberhasilan program kunci tersebut bagi masyarakat luas.

Melalui berbagai program seperti Jaga Desa, Jaga Dapur MBG, dan Jaga Indonesia Pintar, Kejaksaan hadir tidak hanya sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendorong kemajuan desa.

Sebagai bentuk apresiasi atas capaian tersebut, Dewan Pimpinan Pusat ABPEDNAS Indonesia mempersembahkan ABPEDNAS Jaga Desa Awards 2026, sebuah malam penganugerahan yang tidak sebatas merayakan prestasi, tetapi juga menghidupkan semangat Gerakan Jaga Desa, Jaga Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti besarnya potensi industri pengelolaan investasi di Indonesia, mengingat dana kelolaan atau asset under management (AUM) yang senilai Rp1.084 triliun atau baru empat persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"AUM kita tuh sekarang per Maret (2026) sudah Rp1.084 triliun, naik 3,97 persen dibanding dengan Desember (2025). Kelihatannya gede ya Rp1.084 triliun, tapi ternyata dari sisi GDP ini baru empat persen dibanding GDP," ujar Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional (DPVR) OJK Maulana dalam Sosialisasi dan Edukasi Reksa Dana APRDI di Gedung BEI, Jakarta, Senin.

Maulana mengungkapkan bahwa presentase AUM industri pengelolaan investasi tersebut masih jauh di bawah negara- negara kawasan ASEAN lain, yaitu Malaysia sebesar 36 persen dari PDB dan Thailand 30 persen dari PDB.

"Kalau kita bandingkan negara tetangga, Thailand tuh 30 persen dari GDP, Malaysia 36 persen dari GDP. Jadi ini kan masih banyak ketimpangan ya, masih banyak yang sebenarnya bisa dikejar nih," ujar Maulana.

Di sisi lain, pihaknya menyoroti terkait pertumbuhan signifikan jumlah investor reksa dana di Indonesia sepanjang tahun ini.

"Sekarang, investor reksa dana 23,5 juta, jumlah yang sangat besar bahkan Desember (2025) lalu jumlahnya baru 19,2 juta, tumbuhnya 8,14 persen (ytd) dibandingkan tahun 2025," ujar Maulana.

Selain itu, ia juga menyoroti terkait dengan komposisi investor reksa dana di Tanah Air yang didominasi oleh generasi muda.

"Yang menariknya lagi, bahwa 54 persen dari investor adalah investor berusia di bawah 30 tahun ke bawah. Nah ini kan juga menarik ya, jadi sebenarnya ini berarti mereka adalah kelompok usia yang produktif, muda dan produktif," ujar Maulana.

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif, Maulana menilai potensi industri pengelolaan investasi di Indonesia juga masih sangat besar ke depannya.

"Kalau kita lihat dari data BPS, jumlah penduduk Indonesia ada 287 juta, kelompok produktifnya ada 196 juta yang berusia antara 15 sampai 64 tahun. Artinya gimana? Artinya kalau dibandingkan tadi yang 23 juta (investor), masih banyak peluangnya. Kita mengejar bahwa kelompok produktif itu menjadi investor ya. Masih banyak saja peluangnya," ujar Maulana.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian Manullang mengungkapkan nilai dana kelolaan khusus untuk instrumen investasi reksa dana mencapai Rp699,65 triliun per Maret 2026.

Ia mengatakan pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa reksa dana menjadi salah satu pilihan utama masyarakat dalam memulai investasi.

“Reksa dana menawarkan diversifikasi portofolio dan pengelolaan profesional dengan akses yang relatif terjangkau, sehingga cocok bagi investor pemula,” ujar Kristian.

Di sisi lain, Ia mengingatkan bahwa peningkatan jumlah investor masih dihadapkan pada tantangan literasi dan inklusi, yang mana tingkat literasi pasar modal tercatat sebesar 17,78 persen, sementara tingkat inklusi masih berada pada level 1,34 persen.

“Artinya semakin banyak masyarakat yang tahu, tetapi belum cukup banyak yang memulai investasi. Di sinilah pentingnya edukasi berkelanjutan,” ujar Kristian.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Agus H. Widodo menyatakan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki sejumlah keunggulan struktural yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia mengatakan, keunggulan tersebut antara lain kedekatan dengan pemerintah daerah, pemahaman terhadap karakteristik ekonomi lokal, hingga jaringan yang menjangkau sampai ke tingkat daerah, sehingga BPD bisa memainkan peran yang lebih besar dalam menggerakkan ekonomi daerah secara langsung.

“BPD harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang berputar di daerah dapat memberikan nilai tambah ekonomi, mendorong produktivitas, dan memperkuat sektor riil,” ujar Agus H. Widodo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan, keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi penghambat pembangunan, sehingga diperlukan inovasi pembiayaan untuk menjaga keseimbangan antara belanja pemerintah (government spending) dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menyampaikan, salah satu instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan adalah skema pinjaman daerah. Instrumen tersebut tidak hanya difokuskan pada pembiayaan infrastruktur, tapi juga untuk penguatan layanan publik, peningkatan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi lokal.

“Pinjaman daerah harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan multiplier effect (efek berganda) bagi perekonomian daerah, bukan sekadar sumber pembiayaan jangka pendek,” kata Agus.

Ia pun mendorong adanya penguatan tata kelola dan manajemen risiko, pengembangan inovasi pembiayaan yang produktif dan berdampak, pendalaman peran pada ekosistem ekonomi daerah, serta pembentukan kerangka yang lebih tepat agar pembiayaan sektor publik dapat dilakukan secara optimal dan prudent.

Ia menekankan bahwa BPD tidak cukup hanya berperan sebagai pengelola dana pemerintah daerah, tapi juga harus bertransformasi menjadi pengatur aliran dana daerah yang mampu menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan.

"Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD, tetapi oleh kemampuan kita dalam mengelola dan mengarahkan aliran dana untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan," ucap Agus H. Widodo.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ini memang situasi yang cukup rumit di industri, khususnya makanan dan minuman. Hampir semua pakai plastik, dan kita juga kesulitan mendapat (bahan baku) dari pemasok,

Jakarta (ANTARA) -

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman menyebut, kenaikan harga plastik berdampak langsung pada kenaikan harga produk makanan dan minuman (mamin) di pasaran.

Hal ini terjadi karena hampir seluruh produk mamin menggunakan plastik sebagai kemasan, sementara pasokan bahan tersebut mulai terbatas.

“Ini memang situasi yang cukup rumit di industri, khususnya makanan dan minuman. Hampir semua pakai plastik, dan kita juga kesulitan mendapat (bahan baku) dari pemasok,” ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinator soal Investigasi Dagang AS di Jakarta, Senin.

Selain harga yang melonjak, ketersediaan bahan baku plastik juga menjadi persoalan serius. Sejumlah pemasok bahkan sudah menginformasikan potensi kehabisan stok bahan baku kemasan dalam beberapa bulan ke depan.

“Beberapa sudah menyatakan kehabisan bahan baku untuk kemasan. Dari pemasok ada yang bilang terakhir Mei atau Juni sudah habis. Ini yang harus dicarikan solusinya,” katanya.

Adhi merinci lebih lanjut, kenaikan harga plastik terjadi secara signifikan dengan variasi yang cukup lebar. Kenaikan berkisar antara 30 persen hingga 100 persen, termasuk untuk kemasan sederhana seperti plastik untuk bakso dan produk daging beku.

"Misalnya kontribusi kemasan terhadap harga pokok itu sekitar 25 persen saja, kalau itu naik 100 persen kan berarti ke harga pokok tinggi sekali pengaruhnya sekitar 25 persen dan ini akan menyebabkan industri mengalami kesulitan untuk menjual, karena produknya pasti harganya mahal, sementara dari masyarakat terbatas," jelas dia.

Sebagai respons, sebagian pelaku industri telah mulai menyesuaikan harga jual produk di pasar. Bahkan, kenaikan harga sudah terlihat pada sejumlah komoditas kebutuhan dasar yang menggunakan kemasan plastik.

“Beberapa sudah naik harga. Di pasar, yang basic seperti beras, minyak goreng. Itu bukan barangnya yang naik, tapi kemasannya yang naik, sehingga terjadi kenaikan harga,” katanya.

Lebih lanjut, Adhi menuturkan tekanan biaya itu juga menggerus margin pelaku usaha.

"Katakan misalnya kalau kontribusi kemasan itu 20 persen, kalau harganya (plastik) naik 60 persen aja berarti kan sekitar 12 persen harga pokoknya naik. Kalau kita bisa naikkan harga jualnya 5 persen, berarti kan tekornya sudah 7 persen," tutur dia.

Untuk mengatasi keterbatasan pasokan, Adhi menyebut pelaku industri mendorong pemerintah membuka opsi impor bahan baku plastik dari negara alternatif lainnya.

"Mau tidak mau kita harus impor. Karena kalau dalam negeri tidak tersedia, saya diskusi dengan industri hulu kita ya, industri hulu plastik mereka juga produksinya berkurang jauh, dan bahkan waktu itu saya dapat informasi sekitar 30 persen. Karena selain dalam negeri, mereka harus impor beberapa komponennya untuk memproduksi plastik-plastik kemasan," tambahnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kanal ini tidak terbatas pada pengaduan terkait crypto exchange (bursa kripto), tetapi juga mencakup berbagai aktivitas lain dalam ekosistem (blockchain dan kripto nasional)

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) menghadirkan portal pelindungan konsumen yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengajukan aduan terkait berbagai permasalahan dalam ekosistem blockchain dan kripto nasional.

Selain sebagai upaya penegakan hukum dan pelindungan konsumen, Ketua Umum ABI Robby Bun menyatakan bahwa inovasi tersebut bertujuan untuk memperkuat kepercayaan konsumen terhadap industri aset kripto di Indonesia.

“Kanal ini tidak terbatas pada pengaduan terkait crypto exchange (bursa kripto), tetapi juga mencakup berbagai aktivitas lain dalam ekosistem (blockchain dan kripto nasional), termasuk project, layanan berbasis blockchain, hingga potensi penyalahgunaan yang merugikan masyarakat,” ujarnya dalam Pembukaan Bulan Literasi Kripto 2026 di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan, kanal pengaduan tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan antara konsumen dan para pelaku industri untuk menindaklanjuti dan mencari penyelesaian terhadap setiap permasalahan yang muncul.

Robby menyatakan, setiap laporan akan disampaikan langsung kepada pihak yang bertanggung jawab, sehingga proses penanganan masalah menjadi lebih jelas dan terarah.

Ia memastikan bahwa seluruh data para pengadu aman dan terlindungi kerahasiaannya. Pihaknya pun mengimbau masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan portal tersebut.

“Jadi, bagi teman-teman yang ingin melakukan pengaduan, silakan. Tidak perlu khawatir terhadap adanya intimidasi. Kami menjamin bahwasannya data yang Anda submit (kirimkan) kepada asosiasi itu terlindungi baik sesuai peraturan OJK yang saat ini berlaku terhadap pelindungan konsumen,” tuturnya.

Robby menilai, saat ini industri blockchain dan kripto di Indonesia tidak lagi berada di tahap eksperimental, tapi telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan digital yang lebih luas.

Namun, sektor tersebut masih menghadapi tantangan terkait rendahnya tingkat 8 masyarakat, maraknya aktivitas ilegal, serta cepatnya dinamika regulasi berubah, di samping pelindungan konsumen dan kepercayaan masyarakat yang belum optimal.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, asosiasi, pelaku industri, dan pemerintah terus memperkuat dan mengembangkan ekosistem aset kripto nasional melalui tiga pilar utama.

“(Pilar) pertama adalah bursa sebagai infrastruktur pencatatan transaksi secara real time. Kedua, pedagang sebagai titik akses langsung ke investor retail. Ketiga, clearing dan custody sebagai penjamin keamanan aset bagi seluruh pengguna aset kripto yang ada di Indonesia saat ini,” kata Robby Bun.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menjalin komunikasi dan koordinasi yang intens bersama asosiasi di sektor pariwisata guna memastikan kesiapan menghadapi lonjakan kunjungan selama Libur Lebaran.

"Dengan fokus pada penguatan manajemen kepadatan (crowd control) dan pengaturan kapasitas sesuai daya tampung destinasi, khususnya pada kawasan yang berpotensi mengalami over capacity.," kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Widiyanti menyampaikan Kemenpar melalui Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara telah melakukan koordinasi dengan asosiasi pariwisata dan agen perjalanan daring (OTA) seperti Traveloka, Tiket.com, Mister Aladin, Atourin, dan Djalanin.

Asosiasi Pariwisata yang diajak koordinasi meliputi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia​​​​​​​ (ASTINDO), Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI​​​​​​​), Alliance of the Indonesian Tour & Travel Agency​​​​​​​ (AITTA), dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia​​​​​​​ (GIPI).

Kemudian Asosiasi Kembali Berwisata Indonesia (KEMBERIN), Perhimpunan Hotel dan Restoran INDONESIA (PHRI), dan Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI).

Koordinasi itu, lanjutnya, untuk menyiapkan program promosi produk pariwisata seperti promo tiket atraksi wisata, hotel, restoran, bundling paket wisata domestik, dan produk wisata lainnya dalam rangka menyambut libur Lebaran 2026.

Berikutnya kegiatan promosi business matching dan pameran Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) untuk mendorong pergerakan wisatawan nusantara pada libur Lebaran 2026, antara lain dalam kegiatan Jogja Business Matching dan BBWI Travel Fair ‘Meraya Bersama’, Pameran pariwisata Bangga Berwisata di Indonesia dan Belanja di Indonesia Saja (BINA) Lebaran 2026.

BINA Lebaran 2026 itu berkolaborasi bersama Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo​​​​​​​) dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Melalui Deputi Bidang Pemasaran, Asosiasi Industri Pariwisata dan OTA diimbau agar menurunkan harga tiket sebesar 17 sampai 18 persen sesuai kebijakan yang diterbitkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan.

"Kebijakan tersebut berlaku untuk periode pembelian mulai tanggal 10 Februari 2026 sampai dengan 29 Maret 2026 serta periode penerbangan 14 Maret 2026 sampai dengan 29 Maret 2026," ujar Widiyanti.

Widiyanti membeberkan upaya lain yang dilakukan seperti melakukan penguatan mitigasi bencana melalui pemutakhiran informasi cuaca, pengecekan kelayakan fasilitas dan wahana, kesiapan jalur evakuasi, serta koordinasi dengan institusi terkait.

Penerapan kebersihan, kesehatan, keamanan dan keberlanjutan lingkungan (CHSE), kepatuhan terhadap SOP layanan, dan pengelolaan sampah yang terencana dan terawasi juga ditegaskan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kualitas pengalaman wisatawan selama periode libur lebaran.

Pemerintah turut memastikan layanan didukung oleh kesiapan sumber daya manusia yang kompeten, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta maksimal dalam penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan.

Ia mengajak seluruh pelaku usaha untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan komunitas setempat agar tercipta pengalaman wisatawan yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam aktivitas berwisata dan bersilaturahmi pada liburan hari raya Idul Fitri 1447H atau 2026 kali ini.

Dia turut mengimbau para pelaku usaha untuk menerapkan pembatasan kunjungan, optimalisasi sistem reservasi, pengaturan arus masuk–keluar pengunjung, serta penambahan tenaga operasional dan koordinasi dengan aparat keamanan setempat.

"Kami percaya bahwa seluruh pelaku industri pariwisata akan maksimal dalam mengutamakan keselamatan, memberikan pelayanan prima serta mengelola kepadatan dan pengaturan kapasitas secara optimal dalam menghadapi lonjakan wisatawan nusantara pada destinasi wisata," katanya.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Khusus di jalur laut, saat ini juga terjadi kekurangan kontainer sehingga tarif jasa pengangkutan ikut naik

Jakarta (ANTARA) - Aktivitas logistik nasional selama Ramadhan diperkirakan meningkat signifikan dengan lonjakan volume distribusi barang yang dapat mencapai sekitar 30 persen dibandingkan periode normal, seiring meningkatnya konsumsi masyarakat dan transaksi perdagangan daring.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengatakan lonjakan tersebut terjadi pada seluruh rantai pasok, mulai dari distribusi antarwilayah hingga pengiriman ke pusat konsumsi.

“Biasanya kenaikan volume dalam rantai pasok selama Ramadhan bisa mencapai sekitar 30 persen,” kata Mahendra kepada ANTARA di Jakarta pada Rabu.

Menurut dia, peningkatan aktivitas distribusi tersebut juga sejalan dengan naiknya transaksi perdagangan elektronik selama Ramadhan yang diperkirakan tumbuh sekitar 15–20 persen.

Mahendra menjelaskan bahwa dalam sistem logistik modern, khususnya pada sektor e-commerce, pengiriman barang umumnya dilakukan melalui mekanisme konsolidasi muatan sebelum didistribusikan ke berbagai wilayah.

“Order yang masuk biasanya dikumpulkan dulu sampai menjadi satu muatan penuh truk, kemudian dikirim dari hub ke hub besar seperti di Semarang, Bandung, atau Surabaya sebelum didistribusikan ke wilayah tujuan,” ujarnya.

Dari hub utama tersebut, barang kemudian diteruskan ke hub regional hingga ke tahap distribusi terakhir atau last mile yang umumnya dilakukan di dalam kota.

Ia menambahkan bahwa sejumlah kategori produk mengalami lonjakan pengiriman paling besar selama Ramadhan, terutama barang kebutuhan konsumsi cepat (fast moving consumer goods), produk fesyen, serta produk kesehatan.

“Yang paling dominan biasanya FMCG, fashion, dan juga produk medis seperti obat-obatan dari jaringan ritel farmasi,” katanya.

Mahendra menjelaskan lonjakan pengiriman juga dipengaruhi pola persiapan distribusi yang dilakukan jauh sebelum puncak permintaan. Untuk wilayah yang lebih jauh seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua, pengiriman biasanya sudah dimulai sekitar 30 hari sebelum Lebaran.

Sementara distribusi ke wilayah yang relatif lebih dekat seperti Kalimantan umumnya membutuhkan waktu sekitar tujuh hingga 10 hari, sedangkan ke Sumatera sekitar lima hingga enam hari melalui jalur darat.

“Untuk daerah yang jauh biasanya pengiriman sudah dimulai sejak H-30 sampai H-20 agar barang bisa sampai tepat waktu,” ujarnya.

Menurut Mahendra, tantangan terbesar dalam distribusi logistik selama periode Ramadhan tetap berkaitan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan serta keterbatasan sarana angkut.

Di jalur darat, perusahaan logistik kerap menghadapi keterbatasan armada karena meningkatnya permintaan pengiriman secara bersamaan. Sementara di jalur laut, industri juga menghadapi keterbatasan kontainer yang berdampak pada kenaikan tarif pengangkutan.

“Khusus di jalur laut, saat ini juga terjadi kekurangan kontainer sehingga tarif jasa pengangkutan ikut naik,” katanya.

Selain itu, kesenjangan distribusi antara wilayah barat dan timur Indonesia juga masih menjadi tantangan bagi industri logistik nasional.

Mahendra menjelaskan sebagian besar pusat produksi barang masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia sehingga distribusi menuju kawasan timur seringkali tidak diimbangi dengan arus barang balik yang memadai.

“Sering kali dari timur ke barat tidak ada muatan balik yang cukup, sehingga kapal atau kendaraan kembali dalam kondisi kosong,” ujarnya.

Kondisi tersebut menyebabkan biaya distribusi menjadi lebih tinggi karena biaya operasional harus tetap ditanggung meskipun muatan tidak optimal.

Dalam menghadapi lonjakan permintaan, pelaku industri logistik menerapkan strategi distribusi yang lebih adaptif, termasuk penjadwalan pengiriman lebih awal serta optimalisasi sistem distribusi berbasis hub.

Mahendra juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efisiensi operasional sektor logistik.

Menurut dia, digitalisasi telah membantu meningkatkan produktivitas serta efisiensi distribusi melalui berbagai sistem seperti pelacakan pengiriman secara real time, pengelolaan rute distribusi yang lebih efisien, hingga integrasi data logistik.

“Teknologi memiliki peran sangat besar untuk meningkatkan efisiensi logistik, karena bisa mengatur pergerakan barang dan kendaraan secara lebih efektif,” katanya.

Namun demikian, ia mengakui transformasi digital di sektor logistik belum merata di seluruh pelaku industri. Perusahaan besar yang memiliki kontrak jangka panjang dengan pelanggan umumnya lebih cepat mengadopsi teknologi dibandingkan pelaku usaha yang lebih kecil.

Mahendra menambahkan sektor logistik juga memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama melalui pemanfaatan platform perdagangan elektronik.

Menurut dia, pelaku UMKM perlu meningkatkan pemahaman terhadap sistem logistik agar dapat memanfaatkan berbagai peluang efisiensi biaya distribusi.

“UMKM perlu memahami proses logistik, misalnya bagaimana mengonsolidasikan pengiriman atau memanfaatkan jalur distribusi yang lebih efisien,” ujarnya.

Selain itu, pengalaman selama pandemi COVID-19 juga memberikan pelajaran penting bagi industri logistik mengenai pentingnya kesiapan menghadapi ketidakpastian dalam rantai pasok global.

Mahendra menilai industri logistik kini lebih siap menghadapi berbagai potensi gangguan karena pelaku usaha telah menyiapkan berbagai skenario alternatif dalam operasional distribusi.

“Dalam rantai pasok itu yang pasti justru ketidakpastian. Karena itu perusahaan harus selalu memiliki rencana cadangan agar distribusi tetap berjalan,” katanya.

Pewarta: Ida Nurcahyani/Niswah Qintara Rahmani
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) Kukuh Prabowo mengungkapkan selama ini pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam merumuskan aturan hiburan. Kukuh menginginkan agar Asphija dilibatkan.

“Kenapa selalu dirugikan? Karena selama ini kami tidak pernah dilibatkan dalam perumusan aturan yang ada,” kata Kukuh usai dilantik menjadi Ketua periode 2026-2029 di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (10/3/2026).

Kukuh menyadari sejauh ini banyak aturan seperti Perda, Pergub, maupun lainnya yang dinilai tak selaras dengan pihaknya yang membuat industri kian ditinggalkan. Karena itu, selain berharap ikut serta dalam merumuskan, kolaborasi dan sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tetap terjalin.

Termasuk mengenai aturan jam buka yang terjadi di bulan Ramadan yang kini lebih singkat. Kukuh mengimbau semua tempat hiburan yang berada di naungan asosiasi wajib mengikuti.

Sementara terkait ancaman Geopolitik Timur Tengah yang berdampak pada kunjungan wisatawan. Kukuh mengaku masih melakukan monitoring, strategi dan pencarian solusi akan dilakukan bila nantinya terbukti adanya pengurangan jumlah wisatawan.

“Sejauh ini belum terlihat karena Ramadan. Mungkin dampaknya baru bisa terasa setelah lebaran. Tentunya kami akan memikirkan starteginya,” pungkasnya.