Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah menyiapkan langkah mitigasi untuk memastikan sektor pariwisata tetap adaptif dan tangguh menghadapi dampak konflik di Timur Tengah.

Hal tersebut disampaikan Menpar dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI terkait tindak lanjut rencana kerja Kementerian Pariwisata tahun 2026 di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Menpar juga memaparkan berbagai capaian dan langkah strategis, mulai dari realisasi program unggulan, kontribusi program kerja, hingga dampak dinamika global terhadap sektor pariwisata Indonesia.

“Sebagai langkah mitigasi, kami telah menyiapkan penyesuaian strategi dengan fokus pada pergeseran target pasar. Implementasinya akan dilakukan secara bertahap, seiring perkembangan situasi geopolitik. Kami berharap kondisi global segera membaik,” ucapnya, dikutip dari siaran pers Kemenpar, Kamis (2/4).

Menanggapi paparan tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh P. Daulay menyampaikan pihaknya memahami laporan realisasi anggaran serta dampak global terhadap pariwisata nasional. Namun demikian, Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Pariwisata untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah disampaikan.

Rekomendasi tersebut antara lain mencakup peninjauan kembali struktur anggaran pada setiap unit kerja eselon I agar lebih proporsional, berimbang, dan tepat sasaran. Selain itu, Kementerian Pariwisata diminta menghitung secara cermat penyesuaian program mitigasi agar tidak menghambat pencapaian tujuan strategis sektor pariwisata nasional.

Komisi VII DPR RI juga mendorong optimalisasi pasar wisatawan Asia Tenggara sebagai prioritas, serta penguatan penataan kawasan Labuan Bajo melalui standardisasi dan sertifikasi usaha. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin aspek konservasi, keselamatan, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.

Dukungan terhadap penguatan sektor MICE internasional juga menjadi perhatian, termasuk melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait kebijakan visa C10 dan C11. Selain itu, Komisi VII DPR RI menekankan pentingnya penguatan kebijakan bebas visa, optimalisasi peran polisi pariwisata, penegasan length of stay, serta percepatan implementasi kebijakan bebas sampah plastik di destinasi wisata.

Dalam aspek promosi, DPR mendorong penguatan strategi promosi digital dengan narasi yang menekankan keamanan dan kenyamanan wisatawan sebagai respons terhadap dinamika global.

Kementerian Pariwisata juga diminta mengarahkan program vokasi tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi pada hasil nyata berupa penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, pengembangan pariwisata regeneratif didorong sebagai kebijakan strategis yang menekankan restorasi lingkungan, mitigasi dampak, dan keseimbangan ekonomi masyarakat.

Menteri Pariwisata Widiyanti mengapresiasi berbagai masukan dari Komisi VII DPR RI sebagai bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan dan program ke depan.

“Kami menyadari bahwa pengawasan dan dukungan dari Komisi VII sangat krusial dalam memastikan setiap program berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta pengembangan pariwisata Indonesia,” kata Menteri Pariwisata.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Athari Gauthi Ardi mengatakan Kementerian Pariwisata perlu membuat strategi guna mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama, menghabiskan lebih banyak malam, serta meningkatkan pengeluaran di destinasi wisata yang tidak hanya terpusat di kawasan prioritas.

Dia mengatakan bahwa tantangan sektor pariwisata yang tidak lagi sekadar menarik kunjungan wisatawan, tetapi juga memastikan pemerataan serta peningkatan kontribusi ekonomi di berbagai daerah.

"Bukan hanya sekedar lagi menarik pariwisatawan, menebar pariwisatawan itu ke daerah yang lainnya secara merata, tapi juga bagaimana kita bisa menahan mereka untuk spending more time, spending more nights, dan juga spend more money," kata Athari di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia pariwisata.

Dia mengapresiasi program Kemenpar dalam meningkatkan kualitas SDM, termasuk melalui pendidikan vokasi dan politeknik pariwisata (poltekpar).

Namun, dia menekankan perlunya perubahan pendekatan dalam pengembangan SDM, dari sekadar berbasis jumlah pelatihan dan sertifikasi menjadi berbasis hasil (outcome).

"Outcome-nya apa? Yaitu satu penyerapan tenaga kerja, peningkatan kualitas layanan, kenaikan pendapatan dari tenaga kerja," katanya.

Untuk itu, dia pun mendorong penerapan skema penempatan tenaga kerja berbasis destinasi.

Menurut dia, skema itu penting agar tenaga kerja lokal dapat terserap langsung dalam rantai nilai pariwisata, tidak hanya di desa wisata dan destinasi prioritas, tetapi juga di daerah lain yang memiliki potensi besar.

"Supaya tenaga kerja lokal itu bisa terserap langsung dalam rantai nilai pariwisata," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Untuk ASEAN yang paling prioritas itu Malaysia dan Singapura kemudian yang naik itu Filipina, Vietnam, Thailand, yang kedua Asia Timur jadi China, Jepang, dan Korea itu prioritasnya, kemudian Oceania itu Australia, Asia Selatan India, itu yang kita p

Badung (ANTARA) - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memprioritaskan pasar Asia sebagai strategi jangka pendek di tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah.

“Untuk ASEAN yang paling prioritas itu Malaysia dan Singapura kemudian yang naik itu Filipina, Vietnam, Thailand, yang kedua Asia Timur jadi China, Jepang, dan Korea itu prioritasnya, kemudian Oceania itu Australia, Asia Selatan India, itu yang kita prioritaskan jangka pendek saat ini,” kata Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Ni Made Ayu Marthini.

Dalam Konferensi Pers Bali Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 di Kabupaten Badung, Senin, Made Ayu menjelaskan, pengalihan strategi dari yang sebelumnya menggaet pasar jarak jauh seperti Eropa dan Amerika ke kawasan Asia, merupakan upaya untuk tetap mempertahankan pariwisata di tengah krisis.

Apalagi tahun ini Kemenpar ditargetkan mampu mendatangkan 16-17 juta wisman setelah 2025 mampu mendatangkan 15,4 juta wisman.

“Karena kita ada jumlah target bagaimana caranya, jadi kita sudah menghitung itu, dari Amerika dan Eropa dibebankan ke Asia, termasuk anggarannya kita ubah juga, itu harus dihitung untuk mendapatkan angka atau target di situ,” ujarnya.

Kemenpar mengaku, optimistis strategi jangka pendek ini menjanjikan untuk pariwisata, sebab kondisi dunia hari ini menuntut sektor pariwisata bergerak dinamis, jika tidak maka akan berdampak pada tahun-tahun berikutnya.

"Kalau ditanya apakah percaya diri, harus, karena modal untuk industri pariwisata percaya diri namun realistis, hitung data, pesawat terdampak berapa, harga tiket yang meningkat dengan avtur meningkat seperti apa, makanya kita punya strategi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang,” ujar Made Ayu.

Di samping memprioritaskan pasar Asia, Kemenpar menyampaikan pasar jarak jauh seperti Eropa dan Amerika masih tetap dijaga, tidak menaikkan maupun menurunkan target.

Tetapi Made Ayu menyadari konflik Timur Tengah sebagai lokasi transit wisman Eropa ke Indonesia khususnya Bali itu akan memberi dampak terhadap pembatalan kunjungan.

Gantinya, mereka yang datang dipastikan wisman dari kalangan atas mengingat untuk datang ke Bali mereka perlu membeli tiket yang lebih mahal melalui jalur lain seperti Singapura.

“Wisman jarak jauh ini akan tetap liburan apalagi musim panas akan tiba, segmennya kelas atas, ini tetap kita jaga tapi prioritas kita sekarang (menggaet Asia) juga dilakukan oleh hampir semua pesaing,” tutur Made Ayu.

Yang menjadi tantangan dalam menggaet pasar yang tidak melalui jalur Timur Tengah saat ini adalah memastikan konektivitas.

Untuk itu, Kemenpar terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan guna memastikan semakin banyak konektivitas dan bisa dipromosikan ke negara-negara tetangga.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Ni Luh Enik Ermawati, memperkirakan pergerakan wisatawan domestik (wisdom) selama libur Hari Raya Idulfitri atau Lebaran 2026 tetap tinggi dan berpotensi menembus lebih dari 100 juta orang.

"Jadi kita kan lihat data dari Kemenhub (Kementerian Perhubungan). Kalau data dari Kemenhub itu survei-nya ada pergerakan orang yang akan mudik itu sekitar lebih dari 100 juta orang," kata Ermawati saat mengunjungi Kebun Raya Bedugul, di Kabupaten Tabanan, Bali, pada Senin (23/3).

Ermawati melanjutkan, pergerakan wisatawan pada libur Lebaran 2025 juga lebih dari 100 juta orang. Tahun ini diperkirakan akan sama seperti tahun lalu.

Adapun pergerakan wisdom pada libur Lebaran 2026 terkonsentrasi di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta, serta Banten hingga DKI Jakarta.

"Cuma memang sebarannya ini yang kita lihat mungkin prioritas yang terbanyak terjadi masih di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan kemudian Jawa Barat dan daerah istimewa Yogyakarta dan Jakarta itu masih menjadi destinasi favorit, kemudian Banten," tutur Ermawati.

Ia menyebutkan, di wilayah Jawa saat ini infrastruktur jalannya sudah cukup memadai dan masyarakat lebih suka family trip saat sedang momen libur Lebaran.

"Jadi menggunakan kendaraan pribadi. Karena lintas Jawa ini, infrastrukturnya sudah cukup baik mereka memilih untuk berwisata di sekitaran wilayah Jawa," kata Ermawati.

Ia menambahkan, melihat data dari Kemenhub, survei menunjukkan masyarakat rata-rata masih mudik di berbagai wilayah Pulau Jawa.

"Sehingga kita lihat tahun ini mungkin konsentrasi masih banyak di Jawa. Nah yang Sumatra, mereka masih banyak juga berwisata di lintas Sumatra karena infrastruktur Sumatra juga sudah cukup baik," ujar Ermawati.

Kemudian, untuk wisdom yang berlibur ke Pulau Bali di momen Lebaran 2026 ini, juga cukup banyak tetapi tidak setinggi kunjungan wisdom di wilayah Pulau Jawa.

"Nah yang Bali ini selain masyarakat Bali-nya (yang berlibur), kita perkirakan yang dari Jawa juga ada yang menyeberang lewat (Pelabuhan) Gilimanuk begitu," ucap Ermawati.

Wisatawan di Bali memang tidak setinggi di Pulau Jawa secara nasional, kata Ermawati, tetapi berdasarkan data tahun lalu jumlahnya tetap cukup banyak.

"Jadi, tahun ini kita harapkan seperti itu juga, karena instruksi Pak Presiden (Prabowo Subianto) bagaimana kita menggeliatkan wisata dalam negeri kita," kata Ermawati.

JAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengapresiasi keputusan 4,2 juta warga yang memilih untuk tidak mudik dan merayakan Idulfitri di DKI Jakarta. Sebab fenomena jutaan warga Jakarta yang tidak mudik pada Lebaran 2026 dinilai membuka peluang baru bagi pergerakan wisata di Ibu Kota.

Hal ini diharapkan dapat menjadi peluang untuk meningkatkan perekonomian melalui sektor pariwisata. Saat ini, Jakarta dinilai memiliki daya tarik wisata yang tidak kalah menarik.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Ni Made Ayu Marthini, menjelaskan Asosiasi Agen Perjalanan dan Tur Indonesia (ASITA) memiliki program Pariwisata Arus Balik. Program ini diharapkan dapat menarik masyarakat dari luar daerah untuk berlibur ke Jakarta setelah hari raya.

“Memang benar dari data ditunjukkan ada sekitar 4 juta lebih masyarakat di Jakarta yang tidak akan mudik, mereka tetap di Jakarta,” ujar Made, Senin (23/3/2026).

“Setelah hari raya, biasanya kan masih ada liburnya, di sekitar Jakarta atau bahkan dari luar, itu diharapkan terus ke Jakarta untuk berlibur,” jelasnya.

Selain itu, Pemprov DKI juga telah meluncurkan paket "Mudik ke Jakarta" melalui Jakarta Experience Board. “Kami bekerja sama, sudah launch bersama Pak Gubernur beberapa minggu lalu, mudik ke Jakarta. Ini ada paket-paketnya,” kata dia.

Lihat video: Ancol, Ragunan hingga Malioboro Dipadati Wisatawan di Libur Lebaran



Menurut Made, inisiatif ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Jakarta. Namun, angka pasti dari dampak ekonomi tersebut masih akan dihitung.

"Untuk dampak ekonominya, perputaran uangnya nanti akan dihitung dulu. Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan pihak terkait lainnya, dan angka pastinya akan disampaikan secara resmi nanti ke publik," kata Made.

Di tengah tren ini, Kementerian Pariwisata melihat momentum Lebaran sebagai kesempatan untuk memperkuat citra Jakarta sebagai destinasi wisata perkotaan yang inklusif dan mudah diakses.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana meninjau kesiapan sejumlah museum di Jakarta dalam menyambut periode libur Hari Raya Nyepi dan Lebaran 2026. Widi meninjau tiga lokasi museum di Jakarta, Selasa (17/3/2026), yakni Museum Kebangkitan Nasional, Galeri Nasional Indonesia, dan Museum Nasional Indonesia.

Widi menjelaskan, data Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperkirakan sekitar empat juta warga tetap berada di Jakarta atau tidak melakukan mudik pada Lebaran 2026. Kondisi ini menjadi peluang bagi destinasi wisata di dalam kota, termasuk museum, untuk menjadi pilihan rekreasi masyarakat.

"Kepada masyarakat Indonesia, jika tidak bepergian ke luar negeri, mari berwisata di dalam negeri. Di kota-kota kita banyak sekali daya tarik wisata yang sangat baik dan juga edukatif, seperti museum," ujar Widi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Menurut dia, museum memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alternatif, khususnya bagi masyarakat yang menghabiskan libur di Jakarta. Museum tidak lagi sekadar ruang penyimpanan sejarah, tetapi telah berkembang menjadi ruang rekreasi yang relevan, interaktif, dan inklusif bagi berbagai kalangan, terutama keluarga.

"Kunjungan ini tidak hanya bertujuan memastikan kesiapan destinasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong promosi yang lebih luas agar pergerakan wisatawan dapat lebih merata di berbagai titik destinasi," lanjut Widi.

Dalam peninjauan tersebut, ia mencermati sejumlah aspek penting, antara lain pengelolaan alur pengunjung, sistem antrean, serta kapasitas ruang pameran agar tetap nyaman meskipun terjadi lonjakan kunjungan. Selain itu, kebersihan fasilitas umum dan aspek keamanan juga menjadi perhatian utama untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan pengunjung.

Widi juga menekankan pentingnya integrasi layanan digital, baik dalam sistem pembelian tiket maupun penyediaan informasi, guna memberikan kemudahan akses dan meningkatkan pengalaman berkunjung. Secara keseluruhan, dia mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan pengelola museum dalam menyambut libur Nyepi dan Lebaran 2026.

"Salah satunya terlihat pada Museum Nasional Indonesia yang menghadirkan ruang imersif sehingga mampu menciptakan pengalaman yang lebih interaktif dan menarik bagi pengunjung," ucap Widi.

Dalam rangka kesiapan libur, Kementerian Pariwisata bersama Politeknik Pariwisata dan Badan Otorita di bawah naungan Kemenpar juga telah melakukan visitasi ke 170 titik destinasi serta menyelenggarakan 118 event daerah yang masuk dalam Kharisma Event Nusantara. Widi mengatakan masyarakat dapat mengecek kalender event dan berbagai informasi destinasi melalui laman resmi di indonesia.co.id.

"Melalui berbagai upaya tersebut, Kementerian Pariwisata terus mendorong pemanfaatan destinasi dalam negeri sebagai ruang rekreasi yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memperkaya wawasan dan memperkuat kecintaan terhadap budaya bangsa," kata Widi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE/1/HK.01.03/MP/2026 untuk memastikan kegiatan wisata selama libur lebaran dan Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 M berjalan aman, nyaman, dan tetap menyenangkan di tengah lonjakan mobilitas masyarakat.

Merujuk SE tersebut, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri menyampaikan periode Lebaran menjadi momentum krusial bagi sektor pariwisata karena tingginya pergerakan wisatawan, baik untuk mudik maupun berwisata. Namun, lonjakan tersebut juga berpotensi memicu kepadatan di destinasi wisata, transportasi, serta fasilitas pendukung lainnya.

Di sisi lain, pemerintah juga menyoroti potensi risiko keselamatan wisatawan yang dapat terjadi sewaktu-waktu, mulai dari bencana alam, cuaca ekstrem, kondisi geografis destinasi, hingga faktor kelalaian pengelola maupun wisatawan.

“Oleh karena itu, diperlukan kesiapsiagaan, koordinasi, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mengutamakan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam penyelenggaraan kegiatan wisata selama Libur Lebaran dan Hari Raya Idulfitri Tahun 2026,” tulis Kemenpar dalam SE tersebut.

Dalam beleid tersebut, pemerintah daerah, asosiasi, hingga pelaku usaha pariwisata diminta menerapkan standar Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE) sebagai acuan utama pengelolaan destinasi.

Di samping itu, Kemenpar mendorong pelaku industri untuk menerapkan manajemen risiko, khususnya pada destinasi dengan tingkat risiko tinggi seperti aktivitas arung jeram, pendakian gunung, jembatan kaca, hingga wisata selam.

Kemenpar juga mengimbau seluruh pihak untuk secara aktif memantau kondisi destinasi wisata selama periode 16—27 Maret 2026, termasuk mengantisipasi potensi bencana dengan merujuk pada informasi resmi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Selain itu, SE tersebut juga menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia di destinasi wisata, mulai dari petugas informasi, pemandu wisata, petugas keamanan, hingga penjaga pantai (balawista).

Lebih lanjut, aspek keselamatan transportasi turut menjadi perhatian. Dalam hal ini, pelaku usaha juga perlu memastikan penggunaan moda transportasi yang telah memenuhi standar kelaikan dan prosedur keselamatan untuk menekan risiko kecelakaan.

Adapun dalam rangka menjaga keberlanjutan destinasi, Kemenpar juga menegaskan pentingnya pengelolaan sampah dan limbah selama periode libur Lebaran di tengah lonjakan kunjungan wisatawan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menjalin komunikasi dan koordinasi yang intens bersama asosiasi di sektor pariwisata guna memastikan kesiapan menghadapi lonjakan kunjungan selama Libur Lebaran.

"Dengan fokus pada penguatan manajemen kepadatan (crowd control) dan pengaturan kapasitas sesuai daya tampung destinasi, khususnya pada kawasan yang berpotensi mengalami over capacity.," kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Widiyanti menyampaikan Kemenpar melalui Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara telah melakukan koordinasi dengan asosiasi pariwisata dan agen perjalanan daring (OTA) seperti Traveloka, Tiket.com, Mister Aladin, Atourin, dan Djalanin.

Asosiasi Pariwisata yang diajak koordinasi meliputi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia​​​​​​​ (ASTINDO), Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI​​​​​​​), Alliance of the Indonesian Tour & Travel Agency​​​​​​​ (AITTA), dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia​​​​​​​ (GIPI).

Kemudian Asosiasi Kembali Berwisata Indonesia (KEMBERIN), Perhimpunan Hotel dan Restoran INDONESIA (PHRI), dan Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI).

Koordinasi itu, lanjutnya, untuk menyiapkan program promosi produk pariwisata seperti promo tiket atraksi wisata, hotel, restoran, bundling paket wisata domestik, dan produk wisata lainnya dalam rangka menyambut libur Lebaran 2026.

Berikutnya kegiatan promosi business matching dan pameran Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) untuk mendorong pergerakan wisatawan nusantara pada libur Lebaran 2026, antara lain dalam kegiatan Jogja Business Matching dan BBWI Travel Fair ‘Meraya Bersama’, Pameran pariwisata Bangga Berwisata di Indonesia dan Belanja di Indonesia Saja (BINA) Lebaran 2026.

BINA Lebaran 2026 itu berkolaborasi bersama Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo​​​​​​​) dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Melalui Deputi Bidang Pemasaran, Asosiasi Industri Pariwisata dan OTA diimbau agar menurunkan harga tiket sebesar 17 sampai 18 persen sesuai kebijakan yang diterbitkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan.

"Kebijakan tersebut berlaku untuk periode pembelian mulai tanggal 10 Februari 2026 sampai dengan 29 Maret 2026 serta periode penerbangan 14 Maret 2026 sampai dengan 29 Maret 2026," ujar Widiyanti.

Widiyanti membeberkan upaya lain yang dilakukan seperti melakukan penguatan mitigasi bencana melalui pemutakhiran informasi cuaca, pengecekan kelayakan fasilitas dan wahana, kesiapan jalur evakuasi, serta koordinasi dengan institusi terkait.

Penerapan kebersihan, kesehatan, keamanan dan keberlanjutan lingkungan (CHSE), kepatuhan terhadap SOP layanan, dan pengelolaan sampah yang terencana dan terawasi juga ditegaskan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kualitas pengalaman wisatawan selama periode libur lebaran.

Pemerintah turut memastikan layanan didukung oleh kesiapan sumber daya manusia yang kompeten, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta maksimal dalam penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan.

Ia mengajak seluruh pelaku usaha untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan komunitas setempat agar tercipta pengalaman wisatawan yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam aktivitas berwisata dan bersilaturahmi pada liburan hari raya Idul Fitri 1447H atau 2026 kali ini.

Dia turut mengimbau para pelaku usaha untuk menerapkan pembatasan kunjungan, optimalisasi sistem reservasi, pengaturan arus masuk–keluar pengunjung, serta penambahan tenaga operasional dan koordinasi dengan aparat keamanan setempat.

"Kami percaya bahwa seluruh pelaku industri pariwisata akan maksimal dalam mengutamakan keselamatan, memberikan pelayanan prima serta mengelola kepadatan dan pengaturan kapasitas secara optimal dalam menghadapi lonjakan wisatawan nusantara pada destinasi wisata," katanya.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mewanti-wanti bahwa destinasi wisata harus bebas dari praktik pungutan liar (pungli) menjelang libur panjang hari raya Nyepi dan lebaran Idulfitri 2026.

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menyampaikan bahwa langkah ini penting untuk menjaga kenyamanan wisatawan sekaligus melindungi citra pariwisata Indonesia.

“Tidak boleh ada juga kenaikan tarif yang berlebihan. Hal ini harus dipastikan agar masyarakat dan wisatawan benar-benar merasa aman dan nyaman saat berkunjung,” kata Ni Luh dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (14/3/2026).

Lebih lanjut, dia memaparkan praktik pungli masih kerap terjadi di sejumlah destinasi wisata, terutama saat lonjakan kunjungan pada musim liburan.

Puspa memerinci bentuk praktik tersebut umumnya berupa kenaikan harga yang melebihi tarif yang telah ditetapkan, baik untuk tiket masuk, harga makanan dan minuman, maupun biaya parkir.

Oleh karena itu, dia meminta keterlibatan aktif seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan pengawasan serta memastikan keamanan wisatawan sehingga tercipta pengalaman berwisata yang berkualitas. Lebih lagi, pemerintah telah memproyeksikan potensi pergerakan wisatawan pada momentum libur lebaran tahun ini mencapai sekitar 144 juta orang.

“Kami mengajak pengelola destinasi serta para pelaku industri dan asosiasi pariwisata untuk bersama-sama mengawal dan mempersiapkan diri agar libur Lebaran kali ini berjalan aman, nyaman, dan menyenangkan,” kata Puspa.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa jumlah pemudik lebaran Idulfitri tahun ini diperkirakan mencapai 143,9 juta orang.

Namun dalam praktiknya, jumlah pergerakan masyarakat biasanya lebih tinggi sekitar 10% dari hasil survei. Hal ini seiring langkah pemerintah mengatur kombinasi libur nasional, cuti bersama, serta kebijakan flexible working arrangement (FWA) guna memperpanjang periode perjalanan mudik.

“Dari tahun ke tahun, kenyataannya dalam praktik [jumlah pemudik] lebih tinggi dari survei. Jadi sekitar 10% lebih tinggi. Artinya sekitar 155-an juta manusia bergerak, ya,” kata Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (11/3/2026).

Tidak boleh ada juga kenaikan tarif yang berlebihan. Hal ini harus dipastikan agar masyarakat dan wisatawan benar-benar merasa aman dan nyaman saat berkunjung

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Enik Ermawati mengimbau seluruh pemangku kepentingan agar memastikan destinasi wisata bebas dari praktik pungutan liar (pungli) menjelang libur panjang Nyepi dan Lebaran 2026.

“Tidak boleh ada juga kenaikan tarif yang berlebihan. Hal ini harus dipastikan agar masyarakat dan wisatawan benar-benar merasa aman dan nyaman saat berkunjung," kata Ni Luh Puspa, sapaannya, dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dalam peninjauan kesiapan destinasi wisata di Kawasan Anyer, Banten, hari ini Wamenpar menekankan langkah ini penting untuk menjaga kenyamanan wisatawan, sekaligus melindungi citra pariwisata Indonesia.

Ia menyayangkan praktik pungli masih kerap terjadi di sejumlah destinasi wisata, terutama saat lonjakan kunjungan pada musim liburan. Praktik tersebut umumnya berupa kenaikan harga yang melebihi tarif yang telah ditetapkan, baik untuk tiket masuk, harga makanan dan minuman, maupun biaya parkir.

Pemerintah memproyeksikan potensi pergerakan wisatawan pada momentum libur tahun ini mencapai sekitar 144 juta orang. Sementara itu di Provinsi Banten, khususnya kawasan Anyer, Carita, Sawarna, dan Tanjung Lesung, pemerintah daerah menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 2 juta orang.

Pada kesempatan itu Wamenpar Ni Luh Puspa juga meminta keterlibatan aktif seluruh pihak terkait untuk bersama-sama melakukan pengawasan serta memastikan keamanan wisatawan, sehingga tercipta pengalaman berwisata yang berkualitas.

Selain faktor keamanan dan kenyamanan, aspek keselamatan wisatawan juga menjadi perhatian utama. Menurutnya, kawasan pantai menjadi perhatian serius, terlebih dalam kondisi cuaca saat ini.

"Kami ingin memastikan seluruh aspek dipersiapkan dengan baik dan mendapatkan perhatian ekstra. Mudah-mudahan liburan kali ini dapat berjalan aman, nyaman, dan menyenangkan bagi wisatawan,” ucap Wamenpar Ni Luh Puspa.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Banten Eli Susiyanti menyampaikan pemerintah daerah bersama berbagai pihak telah menyiapkan program siaga wisata untuk menyambut libur Nyepi dan Lebaran.

Saat ini telah terdapat 49 titik pemantauan yang setiap hari melakukan pengawasan, sekaligus menyampaikan laporan terkait kondisi terkini di lapangan, termasuk pemantauan cuaca, jumlah kunjungan wisatawan, serta berbagai potensi kejadian lainnya.

“Gubernur Banten juga telah mengeluarkan surat edaran sesuai dengan instruksi Menteri Pariwisata. Kami telah mengimbau kepada pemerintah kabupaten dan kota serta para pengelola destinasi untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kebersihan di lingkungan masing-masing destinasi wisata,” ujar Eli.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan, aman, dan berdaya saing global melalui penguatan pelaksanaan perizinan, standardisasi, dan sertifikasi bagi pelaku usaha pariwisata.

Sebagai tindak lanjut, Kemenpar menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administrasi pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid di Harris Vertu Harmoni, Jakarta, pada Selasa (10/3/2026).

"Inilah momentum bagi kita untuk mentransformasi tata kelola pariwisata menuju arah yang lebih profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan zaman," ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat membuka kegiatan sosialisasi secara daring, dikutip dari siaran pers Kemenpar, Kamis (12/3).

Pelaku usaha pariwisata dalam memulai usahanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur perizinan berusaha yang didalamnya memuat untuk penerapan standar usaha. Permenpar Nomor 6 Tahun 2025 yang merupakan perubahan dari Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2021, memberikan penjelasan secara lengkap yang dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam penerapan standar, acuan bagi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPr) bidang pariwisata dalam melakukan proses sertifikasi, dan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi maupun proses pengawasan.

Melalui Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025, dilakukan penyesuaian teknis atas perubahan tingkat risiko dan penambahan jenis usaha baru. Peraturan ini merupakan turunan langsung yang memberikan kepastian hukum mengenai satu standar kegiatan usaha dan apa saja yang harus disiapkan oleh para pelaku usaha dari sisi fasilitas dan pelayanan.

Melalui dokumen hukum ini, Kemenpar ingin menghadirkan sistem yang lebih sederhana, transparan dan konsisten agar para pelaku usaha dapat tumbuh dalam ekosistem yang tertib dan berdaya saing tinggi. Standar pelaksanaan kegiatan usaha sektor pariwisata sendiri mencakup sarana, organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan, persyaratan produk, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan pengawasan.

"Kami memahami bahwa keberhasilan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko tidak hanya bergantung pada regulasi tetapi juga pada sinergi antar pemangku baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, lembaga sertifikasi dan pelaku usaha. Untuk itu, sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi ruang untuk berbagi pemahaman, memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam implementasinya di lapangan," ujar Menpar.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani, mengungkapkan, hingga saat ini pelaku usaha yang melakukan sertifikasi jumlahnya masih rendah atau hanya di angka 2 persen. Karenanya regulasi ini penting untuk terus disosialisasikan ke seluruh stakeholder pariwisata untuk dapat memahami konsepsi atas pengaturan standar usaha sebagai bagian dari perizinan berusaha yang merupakan bagian dari mitigasi risiko usaha yang diharapkan memberikan keamanan, keselamatan dan kenyaman bagi wisatawan.

"Ini menjadi isu yang perlu kita sama-sama pikirkan, termasuk dengan dinas pariwisata," kata Rizki.

Sesuai dengan mandat regulasi, pengawasan dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkat risiko usaha.Untuk usaha dengan tingkat risiko rendah dan menengah rendah, maka kewenangan pengawasan berada di tangan pemerintah kabupaten/kota; untuk risiko menengah dan tinggi, kewenangan pengawasan berada di pemerintah provinsi; dan untuk risiko tinggi serta PMA untuk klasifikasi apapun, kewenangan pengawasan berada di pemerintah pusat.

Terkait pengawasan tersebut, saat ini Kemenpar tengah menyiapkan kelembagaan dan fungsi pengawasan melalui peningkatan kapasitas ASN untuk menjadi pengawas. Nantinya juga akan disusun Kelompok Kerja (Pokja) yang akan secara rutin melakukan pengawasan, termasuk ASN di dinas-dinas pariwisata provinsi serta kabupaten/kota.

Meski berisikan tentang pengawasan, semangat dari Permenpar Nomor 6 Tahun 2025 adalah bagaimana pemerintah memberikan pendampingan dan pembinaan bagi industri pariwisata.

"Pengawasan ini bukan berarti penindakan, tidak hanya penindakan, tapi pendampingan. Jadi ingat, utamanya adalah melakukan pendampingan untuk bisa memenuhi standar. Golnya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan kenyamanan bagi pengunjung. Karena saat ini yang menjadi pengawas tidak hanya pemerintah atau kaitannya dengan aparat hukum, tapi juga masyarakat. Jadi ini pentingnya para pelaku industri memahami ini," ujar Rizki.

Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kemenpar, Fadjar Hutomo, menjelaskan, krisis di sektor pariwisata seringkali dipicu oleh ketidaksiapan para pengelola usaha. Oleh karenanya penerapan standar usaha pariwisata yang mencakup sarana, organisasi, sumber daya manusia hingga sistem manajemen adalah bentuk misi mitigasi krisis yang paling dasar dan paling efektif. Kita ingin menciptakan pengalaman wisata yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga aman dan nyaman.

"Inilah inti dari Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 yang hari ini kita sosialisasikan," ujar Fadjar.

Ia mengatakan, sertifikasi ini tidak menjadi beban tetapi bukti formal bahwa usaha pariwisata telah memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang diakui secara nasional dan patut menjadi pilihan konsumen.

"Inilah value creation yang seyogianya terjadi. Ketika usaha pariwisata memenuhi standar-standar yang telah diatur di dalam Permenpar nomor 6 tahun 2025, akan mendapatkan nilai tambah dan nilai lebih dari kepatuhan dan kedisiplinan sehingga menjadi preferensi bagi konsumen dan wisatawan," kata Fadjar.

Ia berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi.

"Mari kita jadikan standardisasi dan sertifikasi sebagai kebutuhan internal untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing usaha maupun daya saing dari destinasi-destinasi kita. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban administratif," ujar Fadjar.

Cirebon (ANTARA) - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyebut Kota dan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memiliki potensi besar sebagai tujuan wisata saat libur panjang Hari Raya Nyepi dan Lebaran 2026.

Widiyanti saat berada di Cirebon, Selasa, mengatakan pihaknya telah melihat secara langsung kesiapan sejumlah destinasi wisata di wilayah tersebut dalam menghadapi lonjakan wisatawan selama masa libur panjang.

Ia menyampaikan peninjauan ini penting dilakukan guna memastikan pengelola destinasi wisata, telah mempersiapkan berbagai aspek layanan bagi para pengunjung.

“Penting kami lakukan, untuk melihat secara langsung bagaimana tempat wisata di Kota dan Kabupaten Cirebon, mempersiapkan diri dalam menyambut dan menghadapi libur panjang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau sejumlah lokasi wisata yang menjadi daya tarik utama di Cirebon, salah satunya Keraton Kasepuhan yang dikenal sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya.

Selain itu, rombongannya pun mengunjungi Museum Topeng Cirebon yang menyajikan koleksi kesenian topeng serta nilai sejarah yang melekat pada tradisi masyarakat setempat.

Widiyanti mengakui telah meninjau kawasan wisata belanja Batik Trusmi, yang selama ini menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan saat berkunjung ke Cirebon.

Menurut dia, kawasan tersebut memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan yang ingin menikmati wisata budaya sekaligus berburu produk batik khas Cirebon.

“Kami di Cirebon mengunjungi beberapa titik, pertama di Keraton Kasepuhan. Selain itu kami juga mengunjungi Museum Topeng sebagai destinasi wisata dan sejarah, serta kawasan wisata belanja Batik Trusmi,” ujarnya.

Selain meninjau destinasi wisata, Menpar menyempatkan diri melihat kondisi Stasiun Cirebon untuk mengecek kesiapan sarana transportasi dalam mendukung mobilitas wisatawan selama periode libur panjang.

Widiyanti menilai sistem tiket yang diterapkan di stasiun tersebut sudah berjalan dengan baik dan memudahkan masyarakat, dalam melakukan perjalanan.

Ia menyampaikan transportasi kereta api menjadi salah satu moda yang dapat mendukung kelancaran mobilitas wisatawan, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.

Pada kesempatan itu, ia juga mengajak seluruh pelaku ekosistem pariwisata di Tanah Air untuk bersama-sama menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan selama masa libur Lebaran.

Ia menekankan pengalaman berwisata yang aman dan nyaman, akan memberikan kesan positif bagi wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah, termasuk Cirebon.

“Cirebon memiliki berbagai daya tarik wisata yang dapat menjadi pilihan masyarakat, khususnya wisatawan dari Jawa Barat maupun Jakarta, untuk menghabiskan waktu libur Lebaran,” ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026