Bisnis.com, MEDAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut mencatat ekonomi Sumut di Triwulan I/ 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 4,98% (year-on-year/YoY) dengan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku mencapai Rp320,03 triliun.

Diketahui, pada Triwulan I/ 2025 ekonomi Sumut tumbuh 4,67% (YoY) dan sempat mengalami penurunan jelang tahun berakhir, salah satunya terdampak bencana banjir Sumatra.

Statistisi Ahli Utama BPS Sumut Misfaruddin mengatakan pada Triwulan I/ 2026 terjadi akselerasi dalam pertumbuhan ekonomi Sumut secara tahunan yang disokong oleh sejumlah faktor, diantaranya perayaan hari besar keagamaan, realisasi belanja pegawai yang tumbuh positif, pembangunan hunian tetap maupun sekolah rakyat, hingga realisasi program MBG.

Namun secara kuartal atau dibanding Triwulan IV/ 2025, ekonomi Sumut tercatat mengalami kontraksi.

“Jika dibandingkan dengan Triwulan IV/2025, ekonomi Sumatra Utara pada Triwulan I/ 2026 mengalami kontraksi sebesar 0,28% (quartal-to-quartal/ Q-to-Q),” ujar Misfaruddin, Selasa (5/5/2026).

Secara tahunan, kategori akomodasi, makan, dan minum menjadi lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 18,62% (YoY). Hal ini akibat adanya sejumlah perayaan hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Idulfitri, Imlek, juga Nyepi di Triwulan I/ 2026.

Kategori lain yang mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan Triwulan I/2025 antara lain kategori jasa lainnya sebesar 14,92% (YoY), dan kategori informasi dan komunikasi sebesar 11,35% (YoY). Sementara sektor yang merupakan lapangan usaha unggulan di Sumut terpantau tumbuh melambat, seperti pertanian yang sebesar 0,41% (YoY) dan industri pengolahan sebesar 1,53% (YoY).

Sedangkan secara kuartal, pertumbuhan tertinggi dicatatkan kategori jasa perusahaan sebesar 3,52% (Q-to-Q) dan penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 1,95% (Q-to-Q) dibanding Triwulan IV/ 2025.

Sejumlah sektor tercatat mengalami kontraksi secara kuartal, antara lain kategori pertambangan dan penggalian -2,01% (Q-to-Q), industri pengolahan -0,41% (Q-to-Q), listrik dan gas -3,76% (Q-to-Q), konstruksi -3,63% (Q-to-Q), dan real estate -1,59% (Q-to-Q). Sementara sektor pertanian tetap mencatatkan pertumbuhan namun melambat, sebesar 0,42% (Q-to-Q).

Misfaruddin menyampaikan meski tumbuh melambat, kategori pertanian, termasuk di dalamnya kehutanan dan perikanan menduduki peringkat utama dalam distribusi PDRB Sumut di Triwulan I/ 2026 dengan share terbesar 24,18%. Disusul kategori perdagangan dengan share 19,69%, industri pengolahan 18,05%, dan konstruksi 12,09%.

“Total kategori pertanian, perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi terhadap PDRB Sumut sebesar 74,01%,” jelas MIsfaruddin.

Sementara sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi Sumut di Triwulan I/ 2026 tak berasal dari pertanian maupun industri pengolahan, melainkan dari kategori perdagangan yang berandil sebesar 1,95%.

Adapun menurut pengeluaran, komponen dengan share terbesar terhadap PDRB Sumut di Triwulan I/2026 ialah pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai 51,65%. Komponen ini tercatat mengalami pertumbuhan 5,03% (YoY). Disusul komponen ekspor dengan share 39,73% dan mengalami pertumbuhan 2,67% (YoY), serta penambahan modal tetap bruto (PMTB) dengan share 27,04% dan tumbuh 3,61% (YoY).

Sementara komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi periode ini ialah pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit rumah tangga (PK-LNPRT) sebesar 11,24% (YoY).

“Untuk sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumut pada Triwulan I/ 2026 berasal dari komponen konsumsi rumah tangga sebesar 2,56%,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja sektor industri pengolahan meningkat pada Kuartal I 2026.

Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia (BI) meningkat menjadi 52,03 persen dari 51,86 persen pada kuartal sebelumnya.

Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono mengatakan, sektor manufaktur pada awal tahun ini masih berada di zona ekspansi, karena indeks berada di atas angka 50.

"Kinerja Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada Kuartal I 2026 meningkat dan berada pada fase ekspansi," kata Anton, Jumat (17/4/2026).

Komponen pembentuk PMI yang mencatat peningkatan dan menopang pertumbuhan PMI pada periode ini adalah volume produksi.

Angkanya naik dari 53,46 persen menjadi 54,07 persen.

Namun mayoritas komponen pembentuk PMI mengalami penurunan dibanding kuartal sebelumnya, yaitu volume total pesanan, ketepatan penerimaan barang input, jumlah tenaga kerja, dan volume persediaan barang jadi.

Meski masih berada di zona ekspansi.

Indeks volume pesanan turun menjadi 53,20 persen dari 53,31 persen, volume persediaan barang jadi turun menjadi 54,43 persen dari 53,46 persen, ketepatan penerimaan barang input turun menjadi 49,06 persen dari 49,32 persen, serta jumlah tenaga kerja turun menjadi 48,76 persen dari 48,80 persen.

"Berdasarkan komponen pembentuknya, Volume Persediaan Barang Jadi, Volume Produksi, dan Volume Total Pesanan tercatat berada pada fase ekspansi," ucap Anton.

BI mencatat, mayoritas sublapangan usaha masih berada di zona ekspansi.

Subindustri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman mencatat indeks tertinggi, diikuti industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki serta industri Makanan dan minuman.

Sementara subindustri yang berada di bawah zona ekspansi dan mencatatkan indeks terendah, yaitu industri pengolahan tembakau serta industri kayu, barang dari kayu, gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya.

"Berdasarkan Sublapangan Usaha (Sub-LU), PMI-BI pada sebagian besar Sub-LU juga berada pada fase ekspansi," ujarnya.

BI memperkirakan pertumbuhan sektor industri pengolahan akan berlanjut di kuartal berikutnya sehingga tetap berada di zona ekspansi.

Pada Kuartal II 2026, PMI-BI diperkirakan mencapai 52,26 persen.

Mayoritas komponen diprediksi tetap ekspansif.

Komponen volume produksi dan volume persediaan barang jadi mencatat indeks tertinggi, disusul volume total pesanan.

"Mayoritas Sub-LU juga diprakirakan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada Industri Furnitur, Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, serta Industri Makanan dan Minuman," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan pertumbuhan penerimaan pajak pada Februari 2026 tembus di atas 30% melanjutkan tren pada bulan sebelumnya.

Tren pertumbuhan itu ditopang oleh kinerja positif 4 sektor utama penerimaan pajak antara lain industri pengolahan, perdagangan, keuangan dan asuransi, serta pertambangan yang menyumbang 74% dari keseluruhan penerimaan pajak Februari 2026 yang mencapai Rp245,1 triliun.

"Pendapatan penerimaan pajak kita secara sektoral empat sektor utama 74% terhadap seluruh penerimaan pajak semua confirmed meningkat," terang Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Secara rinci, penerimaan pajak dari industri pengolahan sampai dengan 28 Februari 2026 tumbuh 17,7% (yoy) secara bruto, sedangkan secara neto 16,6% (yoy). Nilai penerimaan pajak brutonya yakni Rp100,1 triliun atau 29,7% terhadap total penerimaan.

Dalam paparannya, pertumbuhan pajak sektor manufaktur itu didorong oleh subsektor industri pengolahan tembakau dan barang kimia lainnya karena adanya penjualan sejumlah lini bisnis.

Kemudian, pajak dari sektor perdagangan tumbuh secara bruto 13,2% (yoy) dari secara neto hingga 121,1% (yoy). Nilai brutonya yakni Rp83,2 triliun atau 24,7% terhadap total penerimaan. Hal ini didorong oleh perdagangan besar khusus dan perdagangan online sejalan dengan tren belanja online.

Selanjutnya, penerimaan pajak dari sektor keuangan dan asuransi tumbuh bruto 4,1% (yoy) secara bruto dan 7,6% (yoy) secara neto. Nilai brutonya mencapai Rp32,4 triliun atau 9,6% terhadap total penerimaan berkat aktivitas penunjang jasa keuangan.

Lalu, penerimaan dari sektor pertambangan tumbuh paling rendah untuk bruto yakni 1,5% (yoy) dan 11,5% (yoy) untuk neto. Nilai brutonya mencapai Rp33,8 triliun atau berkontribusi 10%.

Pertumbuhan penerimaan pajak pertambangan didorong oleh migas karena adanya perubahan administrasi setoran PPN DN. "Pertambangan agak lebih sedikit bruto karena ada beberapa perubahan harga [komoditas]," terang Suahasil.

Dari sisi jenis pajak, keseluruhan tumbuh baik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Pertumbuhan tertinggi berada pada PPN dan PPnBM yakni sebesar 97,4% (yoy), atau terkumpul Rp85,9 triliun.

Suahasil menilai peningkatan setoran PPN dan PPnBM menunjukkan bahwa terjadi aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, secara keseluruhan penerimaan pajak neto Februari 2026 terkumpul Rp245,1 triliun atau Rp57 triliun lebih tinggi dari Februari 2025 yang sebesar Rp188 triliun. "Itu betul-betul cash yang masuk. Karena ada tambahan cash yang masuk belanja negara bisa jadi lebih cepat," pungkasnya.

Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Jawa Barat menjadi 4,4 pada 2030 untuk meningkatkan efisiensi investasi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat (DPMPTSP) Jawa Barat, Dedi Taufik, mengatakan saat ini angka ICOR Jabar sebesar 4,8. Angka tersebut mencerminkan kondisi investasi Jabar yang relatif produktif dibandingkan rata-rata nasional.

“ICOR 4,8 menunjukkan investasi yang masuk ke Jawa Barat cukup efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, kami tidak berhenti di sini. Target kami adalah meningkatkan kualitas investasi agar lebih produktif dan berdampak luas,” ujar Dedi Taufik di Bandung, Senin (2/3/2026).

Menurutnya, struktur ekonomi Jawa Barat yang ditopang sektor industri pengolahan menjadi faktor utama efisiensi tersebut. Kawasan industri di wilayah Karawang, Bekasi, dan Purwakarta berkontribusi besar terhadap pembentukan PDRB. Selain itu, dukungan infrastruktur seperti jalan tol dan konektivitas logistik memperkuat daya tarik investasi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan penurunan ICOR secara bertahap hingga mencapai 4,4 pada 2030. Target tersebut mencerminkan komitmen daerah untuk meningkatkan kualitas investasi dan memperkuat hilirisasi industri.

“Kami mendorong investasi yang memiliki nilai tambah tinggi, berbasis teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Dengan strategi itu, kami optimistis ICOR bisa ditekan menjadi 4,4 pada 2030,” katanya.

Ia menambahkan, reformasi perizinan, percepatan layanan berbasis digital, serta kepastian regulasi menjadi fokus utama untuk menjaga tren penurunan ICOR. Sebagai ilustrasi, jika Jawa Barat menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen dengan ICOR 4,8, kebutuhan investasi berada di kisaran 28%–29% dari PDRB.

“Peningkatan Investasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan kapasitas ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat di tengah keterbatasan pendanaan dalam negeri,” ujarnya.

Namun jika ICOR berhasil ditekan menjadi 4,4, kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan yang sama akan turun menjadi sekitar 26–27 % dari PDRB. Meski demikian, Dedi menilai perlambatan ekonomi global, dinamika geopolitik, serta perubahan rantai pasok dunia dapat memengaruhi realisasi investasi. Karena itu, peningkatan kualitas belanja modal dan arah investasi yang tepat sasaran menjadi kunci.

“Bagi kami, bukan hanya angka investasi yang penting, tetapi seberapa besar investasi tersebut menghasilkan output ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Dedi Taufik.

Bisnis.com, SEMARANG - Perekonomian Jawa Tengah mencatatkan laju pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sepanjang tahun 2025 mencapai 5,37% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 4,95% (yoy).
Pencapaian ini menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu motor penggerak ekonomi utama di Pulau Jawa. Secara kumulatif, pertumbuhan ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,11% (yoy) dan rata-rata pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa sebesar 5,30% (yoy).
M. Noor Nugroho, Plt. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan bahwa pada periode triwulan IV 2025, ekonomi Jateng bahkan menyentuh angka 5,84% (yoy). "Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 tumbuh 5,84% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan lalu sebesar 5,38% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan Jawa (5,80%; yoy), dan nasional (5,39%; yoy)," paparnya, dikutip Rabu (11/2/2026).
Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan sebesar 4,78% sepanjang tahun 2025. Hal ini didorong oleh kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah sebesar 6,50% serta berbagai stimulus fiskal yang dikucurkan pemerintah. Aktivitas pasar ritel yang bergairah melalui program diskon besar-besaran turut menjaga optimisme konsumen di level tinggi.
Sektor investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga menunjukkan taji dengan pertumbuhan 6,24% (yoy) pada triwulan terakhir. Wilayah seperti Kabupaten Kendal, Batang, dan Kota Semarang tetap menjadi magnet utama bagi para investor. Sementara itu, Konsumsi Pemerintah melonjak 9,11% (yoy) akibat percepatan realisasi anggaran pada penghujung tahun anggaran.
Di sisi lapangan usaha, sektor Jasa Keuangan memimpin dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 16,14% (yoy). Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menyusul dengan kenaikan 13,97% (yoy). Peningkatan rute penerbangan internasional di Bandara Ahmad Yani menuju Singapura menjadi pemicu utama lonjakan aktivitas pariwisata di Jawa Tengah.
Sektor industri pengolahan tetap menjadi tulang punggung dengan kontribusi pertumbuhan 5,18% (yoy), didukung oleh kuatnya permintaan ekspor dari negara mitra dagang. Menariknya, sektor pertanian juga pulih dengan tumbuh 4,06% (yoy) setelah sempat terkontraksi, sejalan dengan peningkatan luas tanam dan penyaluran kredit pertanian yang lebih masif.
Keberhasilan makro ini berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, mengungkapkan bahwa penduduk miskin berkurang dari 9,48% pada Maret 2025 menjadi 9,39% pada September 2025. Jumlah penduduk miskin kini tercatat sebanyak 3,34 juta orang, atau berkurang sekitar 51,52 ribu orang dalam satu tahun terakhir.
"Pertumbuhan kita inklusif, didukung oleh Gini Ratio di angka 0,350. Hal ini mengindikasikan ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menyempit," ujar Sumarno dalam kesempatan yang berbeda. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita masyarakat Jawa Tengah pun merangkak naik ke angka Rp50,82 juta, meningkat 5,9% dibandingkan tahun sebelumnya.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menekankan pentingnya menjaga momentum ini melalui kebijakan yang tepat sasaran. "Angka kemiskinan kita bisa turunkan, kita semakin baik, maka ini harus perlu kita tingkatkan. Penurunan angka kemiskinan harus kita masifkan lagi," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pertumbuhan kredit bank umum terhadap sektor industri pengolahan mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun lalu. Capaian positif ini didorong oleh subsektor industri logam dasar besi dan baja yang mencatatkan pertumbuhan usai sebelumnya sempat mengalami kontraksi.

Berdasarkan Laporan Surveillance Perbankan Indonesia (LSPI) Kuartal III/2024 yang dirilis OJK, penyaluran kredit bank umum hingga September 2025 salah satunya ditopang oleh sektor industri pengolahan.

Hingga kuartal III/2025, laju pembiayaan bank umum ke sektor ini tumbuh 8,64% secara tahunan (year on year/YoY), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tumbuh 7,06% YoY.

“Meningkatnya pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh subsektor industri logam dasar besi dan baja,” tulis OJK dalam laporannya, dikutip pada Senin (2/2/2026).

OJK mengungkapkan penyaluran kredit subsektor industri logam dasar besi dan baja mampu tumbuh 7,41% YoY hingga September 2025, setelah sebelumnya terkontraksi sebesar -1,46% YoY.

Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto mengatakan pertumbuhan kredit industri, khususnya subsektor besi dan baja sejalan dengan investasi subsektor besi dan baja di Indonesia yang cukup membaik dalam beberapa tahun terakhir.

“Kita lihat juga untuk FDI [foreign direct investment] juga di sektor ini juga cukup kuat ya dan kita juga merupakan produsen besi dan baja yang produktif,” kata Myrdal kepada Bisnis, Senin (2/2/2026)

Myrdal juga melihat bahwa sektor ini masih prospektif seiring dengan adanya semangat pembangunan dan arah hilirisasi yang semakin marak di masa depan. Dengan demikian, dia mengharapkan sektor manufaktur nasional dapat semakin kuat, termasuk industri besi dan baja.

Sementara itu, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai bahwa meningkatnya pertumbuhan kredit subsektor besi dan baja lebih dipengaruhi oleh permintaan global yang tinggi. “Sehingga pertumbuhan kreditnya juga tinggi,” kata Teuku kepada Bisnis, Senin (2/2/2026).

Menurutnya, keberlanjutan pertumbuhan kredit sektor industri pengolahan pada tahun ini akan sangat tergantung dari kebijakan domestik menarik investasi ke Indonesia. Jika kebijakan yang ada mampu menarik investasi ke dalam negeri, Teuku meyakini kredit di sektor ini masih akan tumbuh tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Lima tahun lebih pasca implementasi Undang-undang Cipta Kerja alias Ciptaker, jumlah pemutusan hubungan kerja alias PHK tercatat naik. Sementara itu, kualitas pekerjaan tercatat mengalami penurunan.

Data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemnaker, jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 88.519 orang pada periode Januari–Desember 2025.

Kalau dilihat tren, angka PHK 2025 adalah yang tertinggi sejak tahun 2022 atau dua tahun pasca implementasi UU Ciptaker. Pada tahun 2022 jumlah PHK mencapai 25.114 orang. Pada tahun 2023 jumlah pekerja yang terkena PHK sebanyak 64.855 orang.

“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 21,26% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” tulis Kemnaker dalam keterangan data tersebut, dikutip pada Rabu (14/1/2025).

Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi. Kemnaker mencatat total tenaga kerja yang kena PHK di Jabar sebanyak 18.815 orang selama tahun 2025. Kemudian, Jawa Tengah menempati posisi kedua PHK terbanyak nasional dengan jumlah 14.700 orang, disusul Banten dengan 10.376 pekerja.

Selanjutnya, di DKI Jakarta, sebanyak 6.311 pekerja terkena PHK, sedangkan Jawa Timur mencatatkan PHK sebanyak 5.949 pekerja. Sejumlah provinsi yang termasuk dalam 10 besar jumlah PHK terbanyak adalah Sulawesi Selatan di urutan ke-6 dengan 4.297 orang, disusul Kalimantan Timur dengan 3.917 pekerja, Kepulauan Riau (3.265), Kalimantan Barat (2.577), serta Riau (2.546).

Ekonomi Stagnan, Kualitas Pekerja Turun

Adapun, selain jumlah PHK yang meningkat, kualitas pekerjaan juga mengalami penurunan 5 tahun pasca implementasi UU Ciptaker.

Badan Pusat Statistik (BPS) memang mencatat jumlah pekerja terus bertambah. Posisi penduduk bekerja mencapai 146,54 juta pada Agustus 2025 lalu.

Namun demikian dari sisi kualitas pekerja terjadi penurunan secara proporsi. BPS mencatat bahwa jumlah pekerja penuh pada Agustus 2025 tersisa 67,32%. Sisanya diisi oleh pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran (pekerja tidak penuh) yang persentasenya mencapai 32,68%.

Proporsi pekerja tidak penuh ini meningkat selama 3 tahun terakhir. Pada Agustus 2022 lalu misalnya, jumlahnya hanya mencapai 31,54%. Angka pekerja tidak penuh sempat turun menjadi 31,08% pada Agustus 2023. Namun proporsi pekerja tak penuh kembali naik pada tahun Agustus 2024 menjadi 31,93%. Puncaknya pada Agustus 2025, porsi pekerja tak penuh mencapai 32,68%.

Selain dari sisi kualitas pekerjaan, data BPS juga mencatat bahwa jumlah informalitas pekerja atau pekerja di sektor informal masih bertengger di atas 50%. Kalau membandingkan data pada era transisi politik pada 2015 dan 2025, informalitas pekerja itu mengalami kenaikan sedikit dari 57,76% menjadi 57,80%.

Apindo Meminta Pemerintah Buka Dialog

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyatakan pihaknya belum ingin berspekulasi lebih jauh lantaran belum tersedia data resmi pemerintah yang memerinci distribusi sektoral PHK secara kumulatif sepanjang 2025.

Meski demikian, Apindo merujuk pada data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025. Data tersebut menunjukkan PHK paling banyak terjadi di sektor industri pengolahan dengan porsi sekitar 39%, disusul sektor perdagangan dan pertambangan.

“Tren PHK yang telah terjadi beberapa tahun terakhir terutama sejak pandemi Covid-19 hingga saat ini, menunjukkan bahwa sektor industri padat karya memang masih belum sepenuhnya pulih,” kata Shinta saat dihubungi Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah sektor industri mengalami tekanan kinerja pada kuartal III/2025. Industri tekstil dan pakaian jadi, misalnya, hanya tumbuh 0,93% secara tahunan (year on year/YoY). Sementara itu, industri alas kaki terkontraksi 0,25% YoY dan furnitur turun 4,3% YoY. Hingga Oktober 2025, sektor otomotif juga tercatat terkontraksi sekitar 10% YoY.

Kondisi tersebut dinilai mencerminkan terbatasnya ruang penyesuaian usaha di tengah berbagai tekanan yang masih berlangsung, baik dari sisi penawaran maupun permintaan.

Dari sisi penawaran, Shinta menyoroti tekanan biaya produksi, kenaikan harga bahan baku, biaya pendanaan yang kurang kompetitif, serta kenaikan upah minimum yang dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kemampuan dunia usaha. Ia juga menyinggung persoalan biaya perizinan hingga pungutan liar yang memicu pembengkakan biaya tak terduga.

Sementara dari sisi permintaan, Shinta menggarisbawahi pelemahan daya beli masyarakat yang dibarengi dengan meningkatnya kompetisi dari impor barang jadi serta derasnya arus impor ilegal. “Dampak dari tekanan ekonomi ini mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk rasionalisasi tenaga kerja, yang berujung adanya berbagai dinamika PHK,” imbuhnya.

Menurut Shinta, persoalan tersebut memerlukan solusi yang menyeluruh dan terintegrasi dalam penyediaan lapangan kerja. Salah satunya melalui penciptaan iklim usaha yang sehat dengan kepastian aspek keberlanjutan, hukum, dan regulasi.

“Kami berharap agar pemerintah terus menjalin dialog terbuka dengan dunia usaha untuk menyempurnakan kebijakan yang ada, sehingga mampu menciptakan ekosistem industri padat karya yang lebih sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tegas Shinta.

Bisnis.com, JAKARTA – Lima tahun lebih pasca implementasi Undang-undang Cipta Kerja alias Ciptaker, jumlah pemutusan hubungan kerja alias PHK tercatat naik. Sementara itu, kualitas pekerjaan tercatat mengalami penurunan.

Data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemnaker, jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 88.519 orang pada periode Januari–Desember 2025.

Kalau dilihat tren, angka PHK 2025 adalah yang tertinggi sejak tahun 2022 atau dua tahun pasca implementasi UU Ciptaker. Pada tahun 2022 jumlah PHK mencapai 25.114 orang. Pada tahun 2023 jumlah pekerja yang terkena PHK sebanyak 64.855 orang.

“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 21,26% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” tulis Kemnaker dalam keterangan data tersebut, dikutip pada Rabu (14/1/2025).

Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi. Kemnaker mencatat total tenaga kerja yang kena PHK di Jabar sebanyak 18.815 orang selama tahun 2025. Kemudian, Jawa Tengah menempati posisi kedua PHK terbanyak nasional dengan jumlah 14.700 orang, disusul Banten dengan 10.376 pekerja.

Selanjutnya, di DKI Jakarta, sebanyak 6.311 pekerja terkena PHK, sedangkan Jawa Timur mencatatkan PHK sebanyak 5.949 pekerja. Sejumlah provinsi yang termasuk dalam 10 besar jumlah PHK terbanyak adalah Sulawesi Selatan di urutan ke-6 dengan 4.297 orang, disusul Kalimantan Timur dengan 3.917 pekerja, Kepulauan Riau (3.265), Kalimantan Barat (2.577), serta Riau (2.546).

Ekonomi Stagnan, Kualitas Pekerja Turun

Adapun, selain jumlah PHK yang meningkat, kualitas pekerjaan juga mengalami penurunan 5 tahun pasca implementasi UU Ciptaker.

Badan Pusat Statistik (BPS) memang mencatat jumlah pekerja terus bertambah. Posisi penduduk bekerja mencapai 146,54 juta pada Agustus 2025 lalu.

Namun demikian dari sisi kualitas pekerja terjadi penurunan secara proporsi. BPS mencatat bahwa jumlah pekerja penuh pada Agustus 2025 tersisa 67,32%. Sisanya diisi oleh pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran (pekerja tidak penuh) yang persentasenya mencapai 32,68%.

Proporsi pekerja tidak penuh ini meningkat selama 3 tahun terakhir. Pada Agustus 2022 lalu misalnya, jumlahnya hanya mencapai 31,54%. Angka pekerja tidak penuh sempat turun menjadi 31,08% pada Agustus 2023. Namun proporsi pekerja tak penuh kembali naik pada tahun Agustus 2024 menjadi 31,93%. Puncaknya pada Agustus 2025, porsi pekerja tak penuh mencapai 32,68%.

Selain dari sisi kualitas pekerjaan, data BPS juga mencatat bahwa jumlah informalitas pekerja atau pekerja di sektor informal masih bertengger di atas 50%. Kalau membandingkan data pada era transisi politik pada 2015 dan 2025, informalitas pekerja itu mengalami kenaikan sedikit dari 57,76% menjadi 57,80%.

Apindo Meminta Pemerintah Buka Dialog

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyatakan pihaknya belum ingin berspekulasi lebih jauh lantaran belum tersedia data resmi pemerintah yang memerinci distribusi sektoral PHK secara kumulatif sepanjang 2025.

Meski demikian, Apindo merujuk pada data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025. Data tersebut menunjukkan PHK paling banyak terjadi di sektor industri pengolahan dengan porsi sekitar 39%, disusul sektor perdagangan dan pertambangan.

“Tren PHK yang telah terjadi beberapa tahun terakhir terutama sejak pandemi Covid-19 hingga saat ini, menunjukkan bahwa sektor industri padat karya memang masih belum sepenuhnya pulih,” kata Shinta saat dihubungi Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah sektor industri mengalami tekanan kinerja pada kuartal III/2025. Industri tekstil dan pakaian jadi, misalnya, hanya tumbuh 0,93% secara tahunan (year on year/YoY). Sementara itu, industri alas kaki terkontraksi 0,25% YoY dan furnitur turun 4,3% YoY. Hingga Oktober 2025, sektor otomotif juga tercatat terkontraksi sekitar 10% YoY.

Kondisi tersebut dinilai mencerminkan terbatasnya ruang penyesuaian usaha di tengah berbagai tekanan yang masih berlangsung, baik dari sisi penawaran maupun permintaan.

Dari sisi penawaran, Shinta menyoroti tekanan biaya produksi, kenaikan harga bahan baku, biaya pendanaan yang kurang kompetitif, serta kenaikan upah minimum yang dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kemampuan dunia usaha. Ia juga menyinggung persoalan biaya perizinan hingga pungutan liar yang memicu pembengkakan biaya tak terduga.

Sementara dari sisi permintaan, Shinta menggarisbawahi pelemahan daya beli masyarakat yang dibarengi dengan meningkatnya kompetisi dari impor barang jadi serta derasnya arus impor ilegal. “Dampak dari tekanan ekonomi ini mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk rasionalisasi tenaga kerja, yang berujung adanya berbagai dinamika PHK,” imbuhnya.

Menurut Shinta, persoalan tersebut memerlukan solusi yang menyeluruh dan terintegrasi dalam penyediaan lapangan kerja. Salah satunya melalui penciptaan iklim usaha yang sehat dengan kepastian aspek keberlanjutan, hukum, dan regulasi.

“Kami berharap agar pemerintah terus menjalin dialog terbuka dengan dunia usaha untuk menyempurnakan kebijakan yang ada, sehingga mampu menciptakan ekosistem industri padat karya yang lebih sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tegas Shinta.

Bisnis.com, JAKARTA – Lima tahun lebih pasca implementasi Undang-undang Cipta Kerja alias Ciptaker, jumlah pemutusan hubungan kerja alias PHK tercatat naik. Sementara itu, kualitas pekerjaan tercatat mengalami penurunan.

Data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemnaker, jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 88.519 orang pada periode Januari–Desember 2025.

Kalau dilihat tren, angka PHK 2025 adalah yang tertinggi sejak tahun 2022 atau dua tahun pasca implementasi UU Ciptaker. Pada tahun 2022 jumlah PHK mencapai 25.114 orang. Pada tahun 2023 jumlah pekerja yang terkena PHK sebanyak 64.855 orang.

“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 21,26% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” tulis Kemnaker dalam keterangan data tersebut, dikutip pada Rabu (14/1/2025).

Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi. Kemnaker mencatat total tenaga kerja yang kena PHK di Jabar sebanyak 18.815 orang selama tahun 2025. Kemudian, Jawa Tengah menempati posisi kedua PHK terbanyak nasional dengan jumlah 14.700 orang, disusul Banten dengan 10.376 pekerja.

Selanjutnya, di DKI Jakarta, sebanyak 6.311 pekerja terkena PHK, sedangkan Jawa Timur mencatatkan PHK sebanyak 5.949 pekerja. Sejumlah provinsi yang termasuk dalam 10 besar jumlah PHK terbanyak adalah Sulawesi Selatan di urutan ke-6 dengan 4.297 orang, disusul Kalimantan Timur dengan 3.917 pekerja, Kepulauan Riau (3.265), Kalimantan Barat (2.577), serta Riau (2.546).

Ekonomi Stagnan, Kualitas Pekerja Turun

Adapun, selain jumlah PHK yang meningkat, kualitas pekerjaan juga mengalami penurunan 5 tahun pasca implementasi UU Ciptaker.

Badan Pusat Statistik (BPS) memang mencatat jumlah pekerja terus bertambah. Posisi penduduk bekerja mencapai 146,54 juta pada Agustus 2025 lalu.

Namun demikian dari sisi kualitas pekerja terjadi penurunan secara proporsi. BPS mencatat bahwa jumlah pekerja penuh pada Agustus 2025 tersisa 67,32%. Sisanya diisi oleh pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran (pekerja tidak penuh) yang persentasenya mencapai 32,68%.

Proporsi pekerja tidak penuh ini meningkat selama 3 tahun terakhir. Pada Agustus 2022 lalu misalnya, jumlahnya hanya mencapai 31,54%. Angka pekerja tidak penuh sempat turun menjadi 31,08% pada Agustus 2023. Namun proporsi pekerja tak penuh kembali naik pada tahun Agustus 2024 menjadi 31,93%. Puncaknya pada Agustus 2025, porsi pekerja tak penuh mencapai 32,68%.

Selain dari sisi kualitas pekerjaan, data BPS juga mencatat bahwa jumlah informalitas pekerja atau pekerja di sektor informal masih bertengger di atas 50%. Kalau membandingkan data pada era transisi politik pada 2015 dan 2025, informalitas pekerja itu mengalami kenaikan sedikit dari 57,76% menjadi 57,80%.

Apindo Meminta Pemerintah Buka Dialog

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyatakan pihaknya belum ingin berspekulasi lebih jauh lantaran belum tersedia data resmi pemerintah yang memerinci distribusi sektoral PHK secara kumulatif sepanjang 2025.

Meski demikian, Apindo merujuk pada data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025. Data tersebut menunjukkan PHK paling banyak terjadi di sektor industri pengolahan dengan porsi sekitar 39%, disusul sektor perdagangan dan pertambangan.

“Tren PHK yang telah terjadi beberapa tahun terakhir terutama sejak pandemi Covid-19 hingga saat ini, menunjukkan bahwa sektor industri padat karya memang masih belum sepenuhnya pulih,” kata Shinta saat dihubungi Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah sektor industri mengalami tekanan kinerja pada kuartal III/2025. Industri tekstil dan pakaian jadi, misalnya, hanya tumbuh 0,93% secara tahunan (year on year/YoY). Sementara itu, industri alas kaki terkontraksi 0,25% YoY dan furnitur turun 4,3% YoY. Hingga Oktober 2025, sektor otomotif juga tercatat terkontraksi sekitar 10% YoY.

Kondisi tersebut dinilai mencerminkan terbatasnya ruang penyesuaian usaha di tengah berbagai tekanan yang masih berlangsung, baik dari sisi penawaran maupun permintaan.

Dari sisi penawaran, Shinta menyoroti tekanan biaya produksi, kenaikan harga bahan baku, biaya pendanaan yang kurang kompetitif, serta kenaikan upah minimum yang dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kemampuan dunia usaha. Ia juga menyinggung persoalan biaya perizinan hingga pungutan liar yang memicu pembengkakan biaya tak terduga.

Sementara dari sisi permintaan, Shinta menggarisbawahi pelemahan daya beli masyarakat yang dibarengi dengan meningkatnya kompetisi dari impor barang jadi serta derasnya arus impor ilegal. “Dampak dari tekanan ekonomi ini mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk rasionalisasi tenaga kerja, yang berujung adanya berbagai dinamika PHK,” imbuhnya.

Menurut Shinta, persoalan tersebut memerlukan solusi yang menyeluruh dan terintegrasi dalam penyediaan lapangan kerja. Salah satunya melalui penciptaan iklim usaha yang sehat dengan kepastian aspek keberlanjutan, hukum, dan regulasi.

“Kami berharap agar pemerintah terus menjalin dialog terbuka dengan dunia usaha untuk menyempurnakan kebijakan yang ada, sehingga mampu menciptakan ekosistem industri padat karya yang lebih sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tegas Shinta.

Bisnis.com, PALEMBANG— Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sepanjang Januari hingga Oktober 2025 ekspor Sumatra Selatan mencapai US$5,33 miliar atau anjlok dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Kepala BPS Sumatra Selatan (Sumsel) Moh Wahyu Yulianto mengatakan kinerja ekspor Sumsel merosot dibandingkan tahun lalu yang nilainya US$5,41 miliar.

“Atau mengalami penurunan sebesar 1,37% dibanding Januari-Oktober tahun lalu,” ujarnya, Senin (1/12/2025).

Dorongan penurunan ekspor Sumsel disebabkan oleh kinerja ekspor migas dan nonmigas yang kompak terkontraksi masing-masing sebesar 16,11% dan 0,26%.

Secara rinci ekspor migas nilainya US$318 juta atau lebih kecil dari tahun sebelumnya yang mencapai US$380 juta. Kemudian untuk nonmigas US$5,02 miliar, lebih kecil dari tahun 2024 yang senilai US$5,03 miliar.

Wahyu menjelaskan untuk perkembangan ekspor menurut sektor, terdapat dua sektor yang mengalami pertumbuhan positif, meliputi pertanian kehutanan dan perikanan yang tercatat US$97,56 juta atau naik 46,05% (year on year/yoy).

Selanjutnya sektor industri pengolahan yang meningkat 8,89% yoy, atau mencapai nilai US$2,9 miliar dibandingkan tahun lalu yang sebesar US$2,66 miliar.

“Untuk [sektor] pertambangan dan lainnya itu mengalami penurunan 12,19% dengan nilai US$2,02 miliar,” terangnya.

Sementara dari sisi komoditas unggulan Sumsel, imbuhnya, menunjukkan adanya penurunan pada bahan bakar mineral 12,19% yoy dan pulp dari kayu yang menurun 0,55% yoy.

Namun, untuk komoditas karet dan barang dari karet justru menunjukkan tren positif dengan peningkatan 18,60% yoy.

“Ekspor terbesar Sumsel masih menuju Tiongkok yang mencapai US$2,1 miliar dengan komoditas yang dikirim pulp dari kayu, batu bara dan lignit, kemudian karet dan barang dari karet,” tutupnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Realisasi investasi di Kota Surabaya hingga kuartal III/2025 atau periode Januari-September 2025, telah mencapai Rp31,3 triliun.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya Lasidi menjelaskan bahwa capaian realisasi investasi hingga kuartal III/2025 sudah mendekati target tahunan, yakni sebesar Rp42,69 triliun.

"Untuk tahun ini target kita Rp42,69 triliun. Alhamdulillah kuartal III/2025, kita sudah mendapat Rp31,3 triliun. Jadi, tinggal Rp11 triliun lagi, Insyaallah bisa menutup untuk target investasi di Kota Surabaya," ucap Lasidi, Kamis (27/11/2025).

Khusus realisasi pada kuartal III/2025 atau periode Juli-September 2025, investasi yang masuk mencapai Rp9,185 triliun. Nilai tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp8,4 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp784 miliar.

Berdasarkan segmentasi usaha, tiga bidang tercatat menjadi penyumbang terbesar investasi pada kuartal III/2025. Sektor industri pengolahan menempati posisi tertinggi dengan nilai Rp1,904 triliun. Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran (reparasi mobil dan sepeda motor) dengan investasi Rp961 miliar, dan sektor real estate atau properti mencapai Rp826 miliar.

Lasidi juga mengungkapkan capaian investasi Surabaya selama lima tahun terakhir secara rutin memenuhi target. Pada 2024, realisasi investasi tercatat mencapai Rp40,47 triliun atau sekitar 101,35 persen dari target Rp39,94 triliun.

"Alhamdulillah mulai tahun 2020 sampai 2024, realisasi investasi kita tercapai. Tahun 2024 kita ditargetkan Rp39,94 triliun, alhamdulilah tembus ke Rp40,47 triliun," ujar Lasidi.

Klinik Investasi

Berdasarkan data DPM-PTSP Kota Surabaya, realisasi investasi 2024 tersebut berasal dari PMDN Usaha Mikro Kecil (UMK) sebesar Rp9,1 triliun, PMDN Non-UMK Rp27,6 triliun, serta PMA Rp3,6 triliun.

Lasidi menjelaskan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan stakeholder menjadi faktor penting dalam menjaga iklim investasi di Surabaya. Ia juga menegaskan bahwa Pemkot Surabaya terus membuka ruang bagi investor, dengan tetap memastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat.

Pemkot Surabaya, sebut Lasidi, akan terus mendukung kemudahan bagi calon pengusaha maupun investor, dengan menyediakan Klinik Investasi sebagai pusat pendampingan bagi pelaku usaha.

Layanan tersebut berlokasi di Lantai 3 Gedung Siola Surabaya dan menjadi sarana konsultasi yang lengkap bagi masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan usaha.

"Jadi Klinik Investasi itu membantu pelaku usaha. Kalau misalkan ingin usaha bisa di situ, diajari mulai dari bagaimana proses berkas sampai selesai. Di situ ada peta potensi mau usaha apa, di mana, nanti itu berapa tahun anggarannya dan berapa tahun bisa kembali. Di Klinik Investasi ada hitung-hitungannya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) telah menyalurkan KUR sebesar Rp38,11 triliun kepada 329.012 pelaku UMKM di seluruh Indonesia hingga Oktober 2025.

Seiring dengan penyaluran tersebut, Bank Mandiri mencatatkan tingkat kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) di bawah 1%. SVP Micro Development & Agent Banking Bank Mandiri Bayu Trisno Arief Setiawan mengatakan realisasi tersebut setara 92,96% dari target KUR Bank Mandiri pada 2025 sebesar Rp41 triliun.

“Melalui akses modal yang lebih luas, kami ingin membantu pelaku UMKM memperkuat kapasitas produksi, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing,” ujar Bayu keterangan resminya, Selasa (11/11/2025).

Lanjutnya, penyaluran KUR hingga Oktober 2025 ini didominasi oleh sektor produksi sebesar 61,47% atau senilai Rp 23,43 triliun. Dari jumlah tersebut, sektor pertanian sebagai motor penggerak ketahanan pangan nasional mencapai Rp 11,93 triliun atau 31,31%, sektor jasa produksi menyerap 21,34% senilai Rp 8,13 triliun, sektor industri pengolahan 7,41% atau Rp 2,82 triliun, dan sektor perikanan 1,37% atau Rp 523 miliar.

Sejak program KUR diluncurkan pemerintah pada 2008 hingga Oktober 2025, total akumulasi penyaluran KUR Bank Mandiri telah mencapai Rp300,52 triliun kepada 3,56 juta debitur di seluruh Indonesia.

Adapun, Bank Mandiri melaporkan raihan laba bersih konsolidasian kuartal III/2025 senilai Rp37,7 triliun. Lalu hingga akhir September 2025, total aset konsolidasi Bank Mandiri turut meningkat dan mencapai Rp2.563 triliun, naik 10,3% secara tahunan.

Bank Mandiri juga mencatat penyaluran kredit konsolidasi mencapai Rp1.764,32 triliun, tumbuh 11% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit industri perbankan nasional yang tercatat sebesar 7,7% yoy.

Pertumbuhan kredit yang solid juga diikuti dengan manajemen risiko yang terjaga. Pada akhir September 2025, rasio kredit bermasalah gross bank only tercatat 1,03%, dengan rasio pencadangan atau coverage ratio tetap terjaga baik pada level 271%.

“Pertumbuhan yang berkelanjutan menjadi prioritas utama kami. Bank Mandiri memastikan setiap langkah ekspansi dijalankan secara terukur dan selaras dengan prinsip kehati-hatian serta tata kelola yang baik untuk menjaga kualitas aset dan kinerja perseroan,” kata Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini.

Lalu, dari sisi pendanaan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Mandiri tumbuh 13% YoY menjadi Rp1.884 triliun hingga akhir kuartal III 2025. Komposisi CASA tetap dominan sebesar 69,3%.