Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan sebagai agenda prioritas nasional, bukan hanya untuk menjamin pasokan, tetapi juga mendorong kenaikan pendapatan masyarakat desa yang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan fokus tersebut berkaitan langsung dengan besarnya proporsi penduduk desa yang bekerja di sektor pangan, yakni sekitar 30% hingga 40%.

Menurutnya, swasembada pangan harus dilihat sebagai instrumen pembangunan ekonomi pedesaan, bukan sekadar kebijakan memenuhi kebutuhan konsumsi nasional.

“Bukan hanya soal ketersediaan bahan pangan, tetapi juga jalan untuk mengangkat pendapatan masyarakat desa,” ujarnya dalam Dialog Kebangsaan bertema Macro Economic Outlook: Akselerasi Investasi & Stabilitas Ekonomi Nasional di Jakarta, dikutip Minggu (3/5/2026).

Dia menilai persoalan utama sektor pangan selama ini juga terletak pada distribusi yang tidak efisien sehingga mendorong harga lebih tinggi di tingkat konsumen.

Oleh karena itu, Pemerintah juga akan menyiapkan regulasi baru untuk memangkas rantai pasok dan menekan biaya logistik.

Selain itu, pemerintah mendorong setiap desa memiliki pusat ekonomi produktif dengan pemanfaatan lahan yang optimal agar tidak ada area pertanian yang menganggur.

Penguatan teknologi juga akan dilakukan melalui kolaborasi dengan Institut Pertanian Bogor, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta jaringan akademisi dan alumni di berbagai daerah.

Pada saat bersamaan, perhatian diarahkan ke sektor perikanan melalui pembangunan kampung nelayan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pembeli hasil tangkapan ketika harga pasar melemah.

Koperasi tersebut juga diproyeksikan menjadi penopang rantai pasok kebutuhan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi serta Program Makan Bergizi Gratis.

Langkah ini mencerminkan arah kebijakan baru pemerintah yang menempatkan swasembada pangan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi desa sekaligus penyangga stabilitas nasional.

Adapun, berkaitan dengan swasembada pangan, Indonesia sudah memiliki status swasembada pada beberapa komoditas pangan, seperti beras, jagung, gula konsumsi, cabai besar, dan cabai rawit.

Selain itu, pada beberapa komoditas seperti daging ayam, telur ayam, dan bawang merah Indonesia bahkan sudah bisa melakukan ekspor ke berbagai negara.

Staff Khusus Menteri Pertanian Sam Herodian mengungkapkan bahwa ke depan, pemerintah menargetkan Indonesia bisa swasembada di beberapa komoditas pangan lainnya seperti bawang putih, kedelai, dan daging sapi.

"Sesungguhnya kita pernah swasembada kedelai dan bawang putih. Sekarang kita sedang coba memenuhi kebutuhan sendiri. Kedelai kita sudah mulai programnya. Lalu, bawang putih juga sudah perbanyakan, semoga dalam 3 tahun ke depan kita sudah swasembada," tambahnya.

Bisnis.com, CILACAP — Presiden Prabowo Subianto menghadiri dan memberikan sambutan dalam agenda groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II yang digelar di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Prabowo meyakini langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembangunan industri berbasis nilai tambah di dalam negeri.

Presiden Ke-8 RI itu menjelaskan bahwa proyek hilirisasi tahap kedua ini mencakup 13 proyek strategis dengan total nilai investasi sekitar Rp116 triliun. Proyek-proyek tersebut tersebar di berbagai sektor, yakni lima proyek di sektor energi, lima proyek di sektor mineral, dan tiga proyek di sektor pertanian.

Dia juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus memperluas program hilirisasi dalam waktu dekat.

"Tahun ini juga kita akan tambah hilirisasi enam lagi proyek dan terus-menerus akan kita tambah. Mungkin ada tahap keempat, kelima, keenam, insyaallah tahun ini juga,” katanya dalam forum itu.

Menurutnya, hilirisasi merupakan kunci utama menuju kebangkitan ekonomi nasional. Dia menekankan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan fondasi pembangunan yang telah dirintis oleh para pemimpin Indonesia sebelumnya.

"Hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia, kita memperkuat pondasi yang sudah dilakukan oleh presiden-presiden terdahulu,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala negara juga mengingatkan bahwa perjalanan bangsa Indonesia sejak merdeka pada 1945 tidaklah mudah.

Dia menyinggung berbagai tantangan historis, mulai dari konflik fisik pascakemerdekaan hingga persaingan ideologi global antara komunisme dan kapitalisme yang turut memengaruhi Indonesia.

Sekarar informasi, Pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kembali mempercepat agenda hilirisasi nasional melalui groundbreaking tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis di berbagai sektor. Program ini ditegaskan sebagai upaya menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.

Peresmian proyek dilakukan bertepatan dengan agenda nasional yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Cilacap, Jawa Tengah.

Secara keseluruhan, proyek tahap II ini tersebar di sektor energi, mineral, hingga pertanian, dengan cakupan wilayah dari Sumatra hingga Papua.

Sejumlah proyek utama yang dimulai antara lain pembangunan fasilitas kilang gasoline di Cilacap dan Dumai, pengembangan tangki operasional penyimpanan BBM di Palaran, Biak, dan Maumere, serta proyek pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatra Selatan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan industri logam melalui pembangunan manufaktur baja nirkarat berbasis nikel di Morowali dan produksi slab baja karbon di Cilegon. Di sektor sumber daya lokal, proyek pengembangan aspal Buton, hilirisasi tembaga dan emas di Gresik, hingga pengolahan komoditas perkebunan seperti sawit, pala, dan kelapa turut menjadi bagian dari strategi besar ini.

Dalam rinciannya, proyek kilang gasoline yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero) ditargetkan memiliki kapasitas total 62.000 barel per hari dan mulai beroperasi pada kuartal IV/2030. Proyek ini diharapkan mampu menekan impor gasoline hingga 2 juta kiloliter per tahun serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Sementara itu, pembangunan tangki operasional BBM di Indonesia Timur akan menambah kapasitas penyimpanan nasional hingga 153.000 kiloliter. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan keandalan distribusi energi serta mengurangi kesenjangan harga antarwilayah.

Proyek DME di Tanjung Enim yang melibatkan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) juga menjadi sorotan, karena ditargetkan mampu memproduksi 1,4 juta ton DME per tahun sebagai substitusi LPG impor yang selama ini mendominasi konsumsi domestik.

Di sektor industri logam, keterlibatan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dalam pengembangan baja nirkarat dan baja karbon diharapkan dapat memperkuat fondasi industrialisasi nasional sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Tak hanya sektor berat, hilirisasi juga menyasar komoditas pertanian. Melalui PT Perkebunan Nusantara III (Persero), pemerintah mengembangkan fasilitas oleofood dan biodiesel di Sei Mangkei, serta pengolahan pala menjadi oleoresin dan kelapa menjadi berbagai produk turunan bernilai tinggi di Maluku Tengah.

Secara keseluruhan, proyek-proyek ini dirancang untuk memperkuat ekosistem industri nasional dari hulu ke hilir, menciptakan efek berganda bagi perekonomian, serta membuka peluang kerja baru di berbagai daerah.

Sebelumnya, pada tahap pertama yang diluncurkan 6 Februari 2026, pemerintah telah memulai 13 proyek hilirisasi lainnya, termasuk pembangunan smelter alumina di Mempawah, fasilitas bioenergi di Cilacap dan Banyuwangi, hingga pengembangan peternakan terintegrasi dan pengolahan garam industri di sejumlah wilayah.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Sektor perbankan Kalimantan Timur mencatatkan pertumbuhan kredit dua digit di tengah kontraksi aset pada Februari 2026.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara merilis data yang menunjukkan penyaluran kredit berdasarkan lokasi bank mencapai Rp109,20 triliun, atau tumbuh 13,16% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Sementara itu, kredit berdasarkan lokasi penggunaan atau proyek tercatat Rp203,26 triliun, meningkat 7,51% YoY.

Kendati demikian, ekspansi kredit tersebut kontras dengan penurunan total aset perbankan yang terkoreksi 6,98% YoY menjadi Rp169,03 triliun.

Kepala OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Misran Pasaribu menyatakan penyusutan aset ini terutama dipicu oleh anjloknya Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 8,02% YoY ke level Rp169,03 triliun.

"Sehingga perbankan di Kalimantan Timur masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan fungsi intermediasi di tahun 2026," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/4/2026).

Ditinjau dari sisi penyaluran, kredit konsumtif sektor rumah tangga mendominasi dengan nilai Rp34,13 triliun atau menyumbang 31,26% dari total kredit lokasi bank.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada di posisi kedua dengan Rp15,65 triliun, diikuti perdagangan besar dan eceran senilai Rp14,14 triliun.

Berdasarkan lokasi penggunaan atau proyek, sektor pertambangan dan penggalian justru menjadi penyerap kredit terbesar dengan Rp43,45 triliun atau kontribusi 21,38%.

Posisi berikutnya ditempati kredit rumah tangga Rp36,44 triliun (17,93%), pertanian kehutanan dan perikanan Rp31,75 triliun, serta perdagangan besar eceran Rp20,97 triliun.

Misran melanjutkan, kredit investasi mencatatkan risiko terendah dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) hanya 0,98% dari total kredit investasi lokasi bank senilai Rp50,09 triliun.

Adapun, angka tersebut bahkan lebih rendah untuk kredit investasi lokasi proyek, yaitu sebesar 0,72% dari nilai Rp90,04 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia menyoroti masih tingginya kredit yang telah disetujui tetapi belum dicairkan (undisbursed loan) di sejumlah sektor ekonomi. Kondisi tersebut dinilai membuka ruang peningkatan penyaluran kredit perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan tekanan inflasi.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan saat yang sama terdapat beberapa sektor yang dapat dipacu lebih besar yang dilihat dari historisnya. Sektor tersebut antara lain pertanian, jasa dunia usaha, konstruksi, serta pengangkutan.

Menurut Destry, pada sektor lainnya kondisi penarikan kredit relatif seimbang, meskipun masih terdapat rasio kredit yang belum dicairkan pada level cukup tinggi, yakni di atas 20%.

Dia menjelaskan, secara umum kinerja kredit perbankan masih berada pada tren positif. Hingga Maret, pertumbuhan kredit tercatat sebesar 9,4%, dengan bank-bank milik negara menjadi pendorong utama ekspansi pembiayaan.

“Pertumbuhan kredit per Maret 9,4%-9,5% dengan driver dari bank-bank Himbara,” ujar Destry dalam diskusi peluncuran Percepatan Intermediasi Indonesia (Pinisi) di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Bank sentral juga mendorong peran lebih besar dari bank swasta dan kantor cabang bank asing untuk meningkatkan intermediasi, khususnya pada sektor-sektor yang masih memiliki ruang penarikan kredit.

Destry menilai siklus keuangan domestik saat ini masih berada di bawah siklus makroekonomi, sehingga tersedia ruang pertumbuhan yang cukup besar tanpa memicu inflasi yang berlebihan.

Dalam konteks tersebut, Bank Indonesia berupaya menjembatani kesenjangan antara ketersediaan kredit di perbankan dan kebutuhan pembiayaan di sektor riil melalui Pinisi.

“Kita berusaha bridging the gap,” kata Destry.

Optimalisasi penyaluran kredit pada sektor-sektor dengan tingkat kredit belum dicairkan yang tinggi diharapkan dapat memperkuat fungsi intermediasi perbankan sekaligus mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut Indonesia berpeluang menjadi model pembangunan pertanian dunia. Fondasi kebijakan dan capaian sektor pertanian dinilai cukup kuat untuk mendorong posisi tersebut.

Rachmat mengatakan, penguatan sektor pertanian perlu didukung konsolidasi petani melalui organisasi seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

“Sudah waktunya Indonesia kembali lagi menjadi model pembangunan, tidak hanya di Asia Pasifik, tapi dunia,” kata Rachmat di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Rachmat menjelaskan, capaian pertanian saat ini merupakan hasil proses panjang sejak awal kemerdekaan. Kebijakan yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci keberhasilan sektor ini.

Ia menyinggung sejarah pembangunan pertanian pada 1952 saat pendirian Fakultas Pertanian Universitas Indonesia dan pembangunan kampus IPB Baranangsiang.

“Pada waktu itu Presiden Soekarno menyampaikan bahwa pangan adalah hidup matinya bangsa Indonesia,” ujarnya.

Menurut Rachmat, keberhasilan swasembada pangan tidak terjadi secara instan. Strategi yang dirancang sejak awal terus berlanjut lintas pemerintahan.

“Swasembada yang kita rasakan sekarang bukan kebetulan, bukan tiba-tiba, tapi adalah strategi yang dirancang sejak awal oleh para pendahulu kita,” katanya.

Rachmat menilai posisi Indonesia relatif kuat di tengah tekanan global. Sejumlah negara menghadapi krisis pangan dan energi, sementara Indonesia masih mampu menjaga stabilitas.

Kondisi ini didukung kebijakan yang memperhatikan kebutuhan dasar petani seperti pupuk, irigasi, benih, dan harga hasil panen.

Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara produksi dan harga untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Program makan bergizi disebut menjadi instrumen baru dalam menyerap produksi pangan dan menstabilkan komoditas. “Begitu ada makan bergizi, persoalan telur dan ayam terselesaikan,” ujar Rachmat.

Rachmat menjelaskan stabilitas komoditas tersebut turut berdampak pada sektor lain, termasuk peningkatan penyerapan jagung dalam rantai produksi.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya peran riset dalam mendukung keberlanjutan pertanian.

“Tanpa penelitian jangan harap kita bisa berkesinambungan,” katanya.

Rachmat menilai hasil riset harus dapat diterapkan langsung oleh petani. Dalam hal ini, HKTI dinilai berperan sebagai penghubung antara inovasi dan praktik di lapangan.

Sektor pertanian juga diproyeksikan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pangan, tetapi juga sumber energi, serat, dan bahan baku industri. Rachmat optimistis, dengan dukungan kebijakan dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai model pembangunan pertanian global.

Bisnis.com, PALEMBANG —Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatra Selatan (Ditreskrimsus Polda Sumsel) berhasil membongkar praktik penyelewengan pupuk bersubsidi dengan barang bukti sekitar 10 ton di Kabupaten Muara Enim.

Wakil Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel AKBP Listiyono mengatakan, penindakan dilakukan pada Minggu (19/4/2026) malam.Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya distribusi pupuk subsidi tidak tepat sasaran.

Menindaklanjuti informasi tersebut, penyidik Unit 1 Subdit 1 Tipid Indagsi melakukan penyelidikan hingga mengidentifikasi kendaraan yang membawa pupuk dalam jumlah besar.

“Petugas kemudian membuntuti satu unit truk Isuzu putih yang menggunakan pelat nomor palsu saat melintas dari arah Kabupaten OKU menuju Muara Enim,” ujarnya dalam rilis, Kamis (23/4/2026).

Saat diperiksa, truk tersebut mengangkut 180 karung pupuk urea dan 20 karung pupuk NPK Phonska dengan total berat sekitar 10 ton.

Sopir berinisial I.W.S (51), yang merupakan residivis kasus serupa, tidak dapat menunjukkan dokumen resmi pengangkutan maupun bukti sebagai penerima pupuk bersubsidi.

Dari hasil pengembangan, polisi turut mengamankan dua tersangka lain, yakni H.T (39) selaku pemilik kios dan R.M.U (23) sebagai admin kios di wilayah OKU.

Keduanya diduga menjual pupuk bersubsidi di atas harga ketentuan kepada pihak yang tidak berhak.

Kasubdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumsel, AKBP Khoiril Akbar, menegaskan praktik tersebut merupakan pelanggaran serius yang berdampak langsung terhadap sektor pertanian.

Seluruh tersangka kini diamankan di Mapolda Sumsel untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Para pelaku dijerat Pasal 110 jo Pasal 36 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta ketentuan dalam KUHP terbaru. Mereka terancam pidana penjara hingga lima tahun dan denda maksimal Rp5 miliar,” ujarnya.

Bisnis.com, PALEMBANG— PT Pusri memperkuat sinergitas dengan petani melalui partisipasi dalam kegiatan Temu Kader Petani dan pelantikan pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Provinsi Jambi.

Kegiatan yang berlangsung pada 20–21 April 2026 tersebut dipusatkan di Muaro Jambi dan mencakup pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI kabupaten/kota se-Jambi, serta DPD Wanita Tani Provinsi Jambi.

Wakil Menteri Pertanian yang juga Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono turut hadir bersama Ketua DPD HKTI Jambi Sutan Adil Hendra.

Direktur Keuangan dan Umum Pusri Eric J Rachman menegaskan kolaborasi antara produsen pupuk, petani, dan pemerintah menjadi kunci dalam menjaga produktivitas sektor pertanian.

“Sinergi dengan organisasi petani seperti HKTI penting bagi kami untuk memahami kebutuhan di lapangan sekaligus memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan efektif,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2026).

Menurut dia, Jambi merupakan salah satu wilayah tanggung jawab distribusi pupuk Pusri, sehingga keberadaan perusahaan di tengah petani menjadi krusial.

“Kami berupaya memastikan pupuk bersubsidi tersedia tepat waktu dan sesuai kebutuhan petani. Distribusi yang lancar akan sangat menentukan hasil produksi,” katanya.

Dia menambahkan, peran Pusri tidak hanya sebatas produsen, tetapi juga mitra strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Melalui penguatan sinergi dengan organisasi petani dan pemerintah daerah, Pusri berharap dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas pertanian serta mendukung target swasembada pangan nasional.

“Pusri akan terus berperan aktif dalam berbagai pengembangan sektor pertanian, baik melalui penyediaan pupuk berkualitas, edukasi kepada petani, maupun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menciptakan pertanian maju, mandiri, dan modern,” katanya.

Bisnis.com, CIREBON — Pemerintah Kota Yangjiang, Provinsi Guangdong, China, menjajaki kerja sama ekonomi dengan Kabupaten Cirebon. Fokus kerja sama mencakup penguatan rantai pasok, investasi manufaktur, dan konektivitas pelabuhan.

Wakil Sekretaris Kota Yangjiang Lei Yuchun mengatakan peluang kerja sama terbuka karena struktur ekonomi kedua wilayah dinilai saling melengkapi.

“Yangjiang memiliki keunggulan pada industri peralatan logam seperti pisau dan gunting, energi baru, serta pengolahan hasil laut. Sementara Cirebon kuat di sektor pertanian, perikanan, dan logistik pelabuhan. Ini bisa disinergikan,” ujarnya dalam wawancara di Cirebon, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, integrasi tersebut berpotensi meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi dan efisiensi distribusi. Yangjiang juga mencari mitra regional untuk memperluas pasar dan mendekatkan produksi ke Asia Tenggara.

Lei menambahkan kerja sama juga mencakup peluang investasi, terutama pada sektor energi terbarukan, pengolahan hasil laut, dan pengembangan kawasan industri berbasis pelabuhan.

"Kami melihat Cirebon memiliki posisi strategis di Jawa Barat. Dengan dukungan infrastruktur pelabuhan, potensi menjadi hub distribusi regional cukup besar,” katanya.

Dia menyebut inisiatif ini sejalan dengan penguatan konektivitas ekonomi kawasan melalui jalur perdagangan maritim. Hubungan historis pelayaran antara China dan Jawa dinilai dapat menjadi dasar kerja sama ekonomi yang lebih terstruktur.

Sejumlah tantangan masih perlu diperhatikan, antara lain perbedaan regulasi investasi, kesiapan infrastruktur, dan kepastian insentif. Tanpa kejelasan skema proyek, realisasi kerja sama dinilai berisiko tertahan pada tahap penjajakan.

Selain itu, efektivitas kerja sama juga bakal tetap bergantung pada kesiapan kedua pihak dalam menerjemahkan nota kesepahaman menjadi proyek nyata. Dalam beberapa kasus sebelumnya, kerja sama antardaerah lintas negara kerap terhambat pada implementasi karena minimnya koordinasi teknis dan pendanaan.

Lei mengakui hal tersebut dan menyebut pihaknya terbuka untuk membahas skema konkret dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha di Cirebon.

"Kami berharap ada langkah lanjutan yang lebih operasional, seperti penjajakan proyek bersama dan pertemuan bisnis antarperusahaan,” ujarnya.

Selain sektor industri, kerja sama juga diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia dan pertukaran teknologi. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan transfer pengetahuan berjalan seiring dengan investasi, sehingga dampak ekonomi tidak hanya bersifat jangka pendek.

“Jika dirancang dengan jelas dan saling menguntungkan, kerja sama ini bisa menjadi model kolaborasi daerah berbasis industri dan maritim,” kata Lei.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi hingga menembus Rp23.900 per liter berpotensi meningkatkan biaya produksi di sektor pertanian, terutama pada penggunaan alat dan mesin berbasis diesel.

Per 18 April 2026, harga BBM jenis diesel mengalami kenaikan signifikan. Pertamax Turbo tercatat naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Kondisi ini menjadi perhatian mengingat operasional alat mesin pertanian (alsintan) masih sangat bergantung pada bahan bakar diesel.

Namun, Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Sam Herodian menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema khusus untuk meredam dampak kenaikan harga tersebut, salah satunya melalui penyediaan BBM bersubsidi untuk sektor pertanian.

“Jumat nanti akan ada groundbreaking pompa bahan bakar pertanian. Di sana petani akan mendapatkan harga [BBM] lebih murah, Rp6.800 per liter sehingga tidak ada pengaruh kenaikan harga BBM,” ujarnya di Jakarta, dikutip Selasa (21/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa sebagian besar petani memang menggunakan BBM bersubsidi, sehingga secara umum kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak berdampak langsung.

Namun demikian, di lapangan masih terdapat petani yang mengakses BBM secara mandiri dengan harga lebih tinggi, sehingga berisiko meningkatkan biaya produksi.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penguatan sistem distribusi berbasis kelembagaan petani, seperti gabungan kelompok tani (gapoktan) dan koperasi.

“Petani harus di-handle gapoktan atau koperasinya supaya distribusinya lebih efektif,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, dengan mengundang 170 bupati dari seluruh Indonesia. Tawaran juga diberikan khususnya bagi wilayah sentra produksi pangan, guna memperluas akses petani terhadap BBM bersubsidi.

Sejumlah titik distribusi bahkan telah bermitra dengan Pertamina sebagai agen penyalur untuk memastikan ketersediaan energi bagi petani.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap kenaikan harga energi tidak berdampak signifikan terhadap biaya produksi, sehingga stabilitas produksi pangan nasional tetap terjaga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sektor pertanian kembali menegaskan perannya sebagai penopang utama perekonomian nasional di tengah berbagai tekanan global. Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, kinerja sektor ini tidak hanya stabil, tetapi juga menunjukkan akselerasi yang signifikan, tercermin dari lonjakan nilai ekspor yang menembus Rp166,71 triliun pada 2025.

Temuan tersebut mengacu pada hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dirilis BI, yang mencatat aktivitas dunia usaha pada triwulan I 2026 tetap berada di zona ekspansi. Hal ini menunjukkan daya tahan ekonomi domestik yang tetap terjaga meski dihadapkan pada dinamika global yang tidak menentu.

Direktur Departemen Komunikasi BI, Anton Pitono, menyatakan kinerja dunia usaha secara umum masih solid. “Hasil SKDU mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha pada triwulan I 2026 terjaga,” ujar Anton dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Secara kuantitatif, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) tercatat sebesar 10,11 persen pada triwulan I 2026. Angka ini memang sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025 yang mencapai 10,61 persen, namun tetap menunjukkan bahwa aktivitas usaha masih berada dalam fase pertumbuhan.

Anton menjelaskan, mayoritas lapangan usaha mencatatkan kinerja positif. Di antaranya sektor jasa keuangan, pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran.

Khusus sektor pertanian, kontribusinya terlihat semakin dominan seiring meningkatnya permintaan domestik selama periode hari besar keagamaan nasional. Momentum seperti Tahun Baru Imlek, Nyepi, Ramadhan, hingga Idul Fitri 1447 Hijriah turut mendorong aktivitas produksi dan distribusi pangan.

Selain faktor musiman, peningkatan kinerja sektor ini juga ditopang oleh musim panen yang berlangsung pada periode tersebut. Kombinasi antara permintaan yang tinggi dan pasokan yang memadai menciptakan keseimbangan yang menguntungkan bagi pelaku usaha di sektor pertanian.

Dari sisi operasional, kapasitas produksi terpakai pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 73,33 persen, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 73,15 persen. Peningkatan ini terutama ditopang oleh sektor pertanian serta industri pengolahan.

Kondisi keuangan dunia usaha juga dinilai tetap sehat. Likuiditas dan rentabilitas perusahaan berada dalam kondisi baik, didukung oleh akses pembiayaan yang relatif lebih mudah.

Bisnis.com, GARUT- Metode demplot KSP mulai diperkenalkan kepada petani di Kabupaten Garut, Jawa Barat sebagai salah satu pendekatan untuk meningkatkan produktivitas padi.

Namun, di tengah berbagai klaim efisiensi dan peningkatan hasil, efektivitas metode ini masih menyisakan tanda tanya, terutama terkait dampaknya secara nyata di tingkat petani.

Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Dedi, menyatakan sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Ia mengaitkan program demplot dengan upaya peningkatan produktivitas yang diharapkan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sektor pertanian.

“Metode ini diharapkan menjadi contoh praktik langsung bagi petani, khususnya generasi muda, agar mampu meningkatkan hasil produksi secara lebih efisien,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Meski demikian, kata Dedi, hingga kini belum tersedia data komprehensif yang menunjukkan sejauh mana metode demplot KSP mampu meningkatkan hasil panen secara signifikan.

Tidak ada rincian terkait perbandingan produktivitas sebelum dan sesudah penerapan metode tersebut, baik dalam ukuran ton per hektare maupun efisiensi biaya produksi.

“Demplot sering berhasil karena pengawasannya ketat dan inputnya optimal. Tantangannya justru saat diterapkan oleh petani secara mandiri dengan keterbatasan modal dan akses,” ujarnya.

Di tingkat petani, respons terhadap program ini cenderung beragam. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk belajar teknik baru, namun tidak sedikit yang masih menunggu bukti konkret sebelum mengadopsinya secara penuh.

Faktor biaya produksi, ketersediaan pupuk, serta kondisi iklim menjadi pertimbangan utama.

Seorang petani di wilayah Tarogong Kaler mengungkapkan, metode baru kerap menjanjikan hasil lebih tinggi, tetapi tidak selalu sesuai dengan kondisi lapangan.

"Kalau memang hasilnya terbukti naik, pasti petani ikut. Tapi biasanya di contoh bagus, pas di sawah sendiri belum tentu sama,” kata Supriatna, petani di Taragong Kaler.

Ketua Perserikatan Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia Jawa Barat, Suciati mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus mengembangkan program demplot sebagai bagian dari sinergi dengan pemerintah. Ia menyebutkan perluasan program ke Garut dilakukan setelah implementasi di daerah lain.

Namun, tanpa evaluasi terbuka terkait capaian program sebelumnya, sulit mengukur efektivitas sebenarnya dari metode yang ditawarkan. Transparansi data menjadi kunci untuk memastikan bahwa program tidak berhenti pada tataran konsep.

"Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh hasil di lahan percontohan, tetapi juga kemampuannya menjawab persoalan riil petani. Tanpa dukungan data yang kuat dan implementasi yang konsisten, klaim peningkatan produktivitas berisiko menjadi sekadar harapan," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peran strategis sektor pertanian sebagai tulang punggung ketahanan ekonomi nasional kembali ditegaskan dalam hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dirilis Bank Indonesia (BI).

Pada triwulan I 2026, aktivitas dunia usaha tercatat tetap berada di zona positif dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 10,11 persen, meski sedikit menurun dibandingkan triwulan IV 2025 yang mencapai 10,61 persen.

Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Anton Pitono menjelaskan, hasil survei tersebut menunjukkan kondisi dunia usaha yang tetap terjaga pada awal tahun. “Hasil SKDU mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha pada triwulan I 2026 terjaga,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip Sabtu (18/4/2026).

Mayoritas lapangan usaha tercatat menunjukkan kinerja positif, terutama sektor jasa keuangan, pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran.

Terjaganya aktivitas usaha ini didorong meningkatnya permintaan masyarakat selama periode hari besar keagamaan nasional seperti Tahun Baru Imlek, Hari Suci Nyepi, Ramadhan hingga Idul Fitri 1447 Hijriah, yang beriringan dengan musim panen.

Dari sisi operasional, kapasitas produksi terpakai pada triwulan I 2026 tercatat 73,33 persen, meningkat dibandingkan 73,15 persen pada triwulan sebelumnya.

Peningkatan ini terutama ditopang sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan. Kondisi keuangan dunia usaha juga dinilai tetap baik, baik dari sisi likuiditas maupun rentabilitas, serta didukung akses pembiayaan yang relatif lebih mudah.

Memasuki triwulan II 2026, dunia usaha diperkirakan mengalami peningkatan kinerja. BI memproyeksikan SBT mencapai 14,80 persen, yang didorong sektor pertanian seiring berlanjutnya musim panen komoditas pangan dan tanaman perkebunan.

“Responden memprakirakan kegiatan usaha pada triwulan II 2026 meningkat dengan SBT sebesar 14,80 persen,” ujar Anton.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, capaian ini menjadi bukti nyata sektor pertanian semakin kuat dan berperan sebagai fondasi utama ekonomi nasional.

“Pertanian hari ini bukan hanya penyangga, tetapi menjadi penggerak utama ekonomi nasional. Ketika sektor lain mengalami tekanan, pertanian justru hadir sebagai solusi dan penopang utama,” ujar Mentan Amran, Sabtu (18/4/2026).

Mentan menambahkan, penguatan sektor pertanian tidak terlepas dari berbagai langkah strategis yang telah dijalankan pemerintah, mulai dari percepatan tanam, optimalisasi lahan, pompanisasi, hingga perbaikan irigasi dan distribusi pupuk.

“Ini kerja terstruktur dan berkelanjutan. Kita pastikan produksi meningkat, petani terlindungi, dan pangan tetap tersedia. Hasilnya sekarang mulai terlihat dan diakui oleh berbagai pihak,” katanya menegaskan.

Berdasarkan nilai ekspor sektor pertanian (segar dan olahan) mengalami kenaikan Rp 166,71 triliun atau tumbuh 28,26 persen, sementara impor turun sebesar Rp 41,68 triliun atau terkoreksi 9,66 persen.

Kinerja ini memperlihatkan, sektor pertanian Indonesia semakin kompetitif di pasar global sekaligus mampu mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri.

Beberapa saat lalu, Mentan menegaskan capaian ini merupakan hasil dari strategi besar yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Ini bukan kerja satu program tapi orkestrasi besar. Produksi kita naik, ekspor meningkat tajam, impor kita tekan. Artinya, fondasi pertanian kita semakin kuat dan semakin mandiri,” ujar Mentan Amran.

Data sebelumnya juga menunjukkan tren penguatan sektor pertanian. Produksi komoditas utama seperti padi dan jagung mengalami peningkatan, cadangan beras pemerintah (CBP) dalam kondisi sangat aman.

CBP bergerak menyentuh bangka 5 juta ton, bukan sekedar isapan jempol belaka, kinerja ekspor pertanian yang terus menunjukkan tren positif seiring pengendalian impor yang semakin efektif.

“Cadangan kita tertinggi sepanjang sejarah. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal rasa aman bagi rakyat Indonesia. 4,8 juta ton, akhir April 5 juta ton ini sudah terlihat. Kita pastikan stok cukup, harga stabil, dan petani tetap untung,” tegas Mentan Amran.

Kinerja positif juga terlihat dari sisi kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 125,35, tertinggi dalam 34 tahun terakhir, menandakan daya beli dan pendapatan petani meningkat signifikan.

Sektor pertanian juga mencatat pertumbuhan ekonomi yang impresif. PDB sektor pertanian pada 2025 tumbuh 5,74 persen, tertinggi dalam 25 tahun terakhir, menjadikan sektor ini sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Kementerian Pertanian (Kementan) optimistis sektor pertanian akan terus menjadi motor penggerak ekonomi nasional sekaligus garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan. “Kalau pertanian kuat, ekonomi nasional pasti kuat. Ini yang terus kita jaga dan percepat,” tutup Mentan Amran.