Bisnis.com, JAKARTA — Nilai Tukar Petani (NTP) turun pada April 2026 setelah kenaikan biaya yang ditanggung petani lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan harga hasil panen, menandakan tekanan terhadap kesejahteraan rumah tangga petani mulai meningkat.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono mengatakan NTP April 2026 tercatat sebesar 125,24 atau turun 0,09% dibandingkan Maret 2026.

Penurunan terjadi karena indeks harga yang diterima petani hanya naik 0,16%, lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,24%.

“Penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik lebih rendah dibandingkan peningkatan indeks harga yang dibayar petani,” kata Ateng dalam konferensi pers, Senin (4/5/2026).

Kondisi ini menunjukkan peningkatan pendapatan dari penjualan hasil pertanian belum mampu mengimbangi beban biaya konsumsi rumah tangga maupun ongkos produksi di sektor pertanian.

Secara umum, komoditas yang paling mendorong kenaikan harga diterima petani pada April antara lain kelapa sawit, gabah, karet, dan tomat.

Namun, tekanan terbesar datang dari subsektor hortikultura yang mencatat penurunan NTP paling dalam sebesar 5,31%.

Pelemahan tersebut dipicu turunnya indeks harga yang diterima petani hortikultura sebesar 4,99%, sementara indeks harga yang dibayar justru naik 0,33%.

Komoditas utama yang menekan pendapatan petani hortikultura antara lain cabai rawit, cabai merah, kol, kubis, dan bawang merah.

Selain hortikultura, subsektor peternakan juga mengalami penurunan NTP sebesar 0,97%, sedangkan subsektor perikanan turun 0,98%, baik untuk nelayan tangkap maupun budidaya.

Di sisi lain, dua subsektor masih mencatat perbaikan daya tukar, yakni tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat.

NTP subsektor tanaman pangan naik 0,43%, sementara tanaman perkebunan rakyat meningkat 1,62%, ditopang penguatan harga komoditas utama seperti sawit dan gabah.

Perkembangan ini menunjukkan kesejahteraan petani masih belum merata antar subsektor, dengan petani komoditas ekspor dan pangan pokok cenderung lebih diuntungkan dibanding petani hortikultura yang rentan terhadap fluktuasi harga harian.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu yang berdampak untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.

Hal itu dia ungkapkan usai rapat Evaluasi Capaian Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

"Yang paling berdampak tentu program makan bergizi gratis, kemudian kedaulatan pangan. Misalnya hari ini soal ketersediaan pupuk misalnya, itu sangat berdampak pada tingkat produktivitas petani, Nilai Tukar Petani (NTP) naik bagus. Nelayan juga," katanya kepada awak media.

Cak Imin mengatakan, program tersebut memiliki dampak yang konkret terhadap masyarakat karena telah ditempatkan sebagai skala prioritas.

Menurutnya, tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 1,26% pada Maret 2024 menjadi 0,78% pada September 2025.

Dia mengatakan sekitar 0,48% penduduk miskin ekstrem telah naik kelas. Cak Imin menyampaikan bahwa penduduk miskin ekstrem di Indonesia menjadi 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang.

Secara khusus, MBG yang dinaungi Badan Gizi Nasional (BGN) dilaporkan telah berkontribusi untuk 60 juta penerima manfaat.

Cak Imin menyampaikan, selain MBG, strategi pemerintah melakukan efisiensi anggaran juga dinilai berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan ekstrem.

"Salah satu yang kita syukuri di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini, politik anggaran berubah. Menjadikan anggaran lebih banyak langsung yang bisa dirasakan masyarakat," ucapnya.

Efisiensi anggaran, kata dia, juga mengoptimalkan penyaluran dana agar tepat sasaran dan mencegah pemborosan. Hal ini dinilai mampu berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan ekstrem.

"Politik anggaran kita ini dengan efisiensi maka akan ketemu pola skala prioritasnya. Akan ketemu pola kebutuhan riil masyarakat sehingga tidak lagi ada pemborosan yang tidak sesuai dengan skala prioritas dan yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP)," tandasnya.

IDXChannel - Ketahanan pangan yang semakin kuat menjadi salah satu penopang penting stabilitas ekonomi Indonesia di tengah tekanan global. Pemerintah menilai keberhasilan menjaga pasokan pangan berkontribusi langsung terhadap daya tahan ekonomi nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, dunia tengah menghadapi tiga krisis besar, pangan, energi, dan air yang berpotensi menekan perekonomian global. Namun, Indonesia dinilai memiliki posisi yang relatif lebih aman.

Penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga 4,9 juta ton, yang segera mencapai 5 juta ton, tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan, tetapi juga menjaga stabilitas harga dan inflasi domestik.

Kokohnya stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog tersebut juga disebut Amran sebagai persiapan menghadapi kemungkinan El Nino. Indonesia sudah berpengalaman menghadapi El Nino, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

"El Nino kita sudah hitung. El Nino sekarang ada Godzilla, itu (kemungkinan) 6 bulan. Kita sudah pengalaman, sudah dua kali El Nino. (Tahun) 2015, 2023, 2024. (Sekarang) kita sudah siapkan lebih awal. Jadi insya Allah aman," kata Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.

Keputusan menghentikan impor beras sejak 2025 turut memperbaiki neraca perdagangan dan mengurangi tekanan terhadap devisa. Data United States Department of Agriculture (USDA) menunjukkan Indonesia mencatat penurunan impor beras terbesar secara global, mencapai 3,8 juta ton.

Di sisi lain, kinerja sektor pertanian juga memperlihatkan dampak positif terhadap kesejahteraan petani. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) tanpa perikanan konsisten berada di atas 120 sejak Juli 2024, bahkan mencapai 126,11 tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

Indeks harga yang diterima petani padi juga terus menguat, dengan posisi terbaru Maret 2026 di level 144,52, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan peningkatan pendapatan petani yang berkontribusi pada konsumsi domestik.

Dengan kombinasi swasembada pangan, penguatan produksi, dan peningkatan kesejahteraan petani, sektor pangan kini menjadi salah satu motor penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

(Shifa Nurhaliza Putri)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sektor pertanian kembali menegaskan perannya sebagai penopang utama perekonomian nasional di tengah berbagai tekanan global. Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, kinerja sektor ini tidak hanya stabil, tetapi juga menunjukkan akselerasi yang signifikan, tercermin dari lonjakan nilai ekspor yang menembus Rp166,71 triliun pada 2025.

Temuan tersebut mengacu pada hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dirilis BI, yang mencatat aktivitas dunia usaha pada triwulan I 2026 tetap berada di zona ekspansi. Hal ini menunjukkan daya tahan ekonomi domestik yang tetap terjaga meski dihadapkan pada dinamika global yang tidak menentu.

Direktur Departemen Komunikasi BI, Anton Pitono, menyatakan kinerja dunia usaha secara umum masih solid. “Hasil SKDU mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha pada triwulan I 2026 terjaga,” ujar Anton dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Secara kuantitatif, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) tercatat sebesar 10,11 persen pada triwulan I 2026. Angka ini memang sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025 yang mencapai 10,61 persen, namun tetap menunjukkan bahwa aktivitas usaha masih berada dalam fase pertumbuhan.

Anton menjelaskan, mayoritas lapangan usaha mencatatkan kinerja positif. Di antaranya sektor jasa keuangan, pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran.

Khusus sektor pertanian, kontribusinya terlihat semakin dominan seiring meningkatnya permintaan domestik selama periode hari besar keagamaan nasional. Momentum seperti Tahun Baru Imlek, Nyepi, Ramadhan, hingga Idul Fitri 1447 Hijriah turut mendorong aktivitas produksi dan distribusi pangan.

Selain faktor musiman, peningkatan kinerja sektor ini juga ditopang oleh musim panen yang berlangsung pada periode tersebut. Kombinasi antara permintaan yang tinggi dan pasokan yang memadai menciptakan keseimbangan yang menguntungkan bagi pelaku usaha di sektor pertanian.

Dari sisi operasional, kapasitas produksi terpakai pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 73,33 persen, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 73,15 persen. Peningkatan ini terutama ditopang oleh sektor pertanian serta industri pengolahan.

Kondisi keuangan dunia usaha juga dinilai tetap sehat. Likuiditas dan rentabilitas perusahaan berada dalam kondisi baik, didukung oleh akses pembiayaan yang relatif lebih mudah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi dampak El Nino dengan memperkuat stok dan produksi pangan. Kondisi ini membuat Indonesia dinilai tetap aman di tengah ancaman krisis pangan global.

Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mengatakan, ketahanan pangan nasional saat ini ditopang produksi dalam negeri yang kuat. Dominasi beras menjadi indikator utama dalam menjaga stabilitas pasokan.

“Krisis pangan dunia karena ada El Nino, kita bisa hadapi. Indonesia alhamdulillah, negara lain waswas. Itu berkat kebijakan Bapak Presiden. Ingat, kita sudah swasembada protein dan karbohidrat,” kata Amran yang juga Menteri Pertanian, Jumat (14/4/2026).

Amran menjelaskan, swasembada telah tercapai pada sejumlah komoditas strategis seperti beras, telur ayam ras, daging ayam, hingga jagung pakan. Komoditas hortikultura seperti bawang merah dan cabai juga menunjukkan kemandirian produksi, bahkan minyak goreng telah menembus pasar ekspor.

Struktur konsumsi masyarakat turut mendukung ketahanan pangan. Data Pola Pangan Harapan 2025 mencatat konsumsi padi-padian mencapai lebih dari 50 persen, diikuti pangan hewani 12,7 persen serta minyak dan lemak 12,4 persen.

“Swasembada itu artinya manakala suatu negara impor maksimal 10 persen dari kebutuhan. Negara ini tidak impor beras medium berarti swasembada sempurna. Kalau ada swasembada plus, ya ini di tahun ini,” ujar Amran.

Penguatan ketahanan pangan juga terlihat dari lonjakan cadangan beras pemerintah. Penyerapan produksi dalam negeri mendorong stok mencapai level tertinggi sepanjang sejarah.

Bapanas mencatat stok beras per 16 April 2026 mencapai 4,8 juta ton, terdiri dari cadangan pemerintah 4,78 juta ton dan komersial 19,9 ribu ton. Realisasi pengadaan dalam negeri telah menembus 2,04 juta ton.

Kinerja sektor pertanian juga tercermin dari Nilai Tukar Petani yang konsisten di atas 120 sejak Juli 2024. Indeks tertinggi dalam tujuh tahun terakhir tercatat pada Desember 2025 dan Februari 2026 di level 126,11.

Dalam proyeksi neraca pangan 2025, produksi beras mencapai 34,69 juta ton, melampaui kebutuhan konsumsi 31,16 juta ton sehingga tidak diperlukan impor. Produksi daging ayam ras 4,29 juta ton dan telur ayam ras 6,54 juta ton juga berada di atas kebutuhan nasional.

Produksi jagung pakan mencatat surplus 16,16 juta ton, lebih tinggi dari kebutuhan 15,23 juta ton. Kondisi ini mengakhiri kebutuhan impor yang sempat terjadi pada 2024.

Pemerintah menilai kesiapan produksi dan cadangan menjadi fondasi utama menghadapi potensi gangguan iklim. Sektor pangan diprioritaskan untuk menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Daya beli petani di Kalimantan Timur kembali memperlihatkan kontraksi setelah Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2026 terkoreksi ke level 148,00, turun 0,72% dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat di angka 149,08.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, Mas'ud Rifai, menyatakan penurunan daya beli petani ini dipicu oleh ketimpangan antara harga jual dan biaya produksi.

"Indeks Harga yang Diterima Petani hanya naik tipis 0,01%, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani melonjak 0,74%. Kondisi ini mencerminkan tekanan ekonomi yang makin berat bagi rumah tangga petani," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Data BPS yang bersumber dari pemantauan harga di enam kabupaten, yaitu Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, dan Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa meski NTP masih berada di atas angka 100, tren penurunannya mengindikasikan daya tukar produk pertanian yang melemah terhadap barang dan jasa konsumsi serta input produksi.

Secara subsektoral, penurunan NTP paling dalam dialami petani tanaman perkebunan rakyat yang merosot 1,85% menjadi 206,61. Kemudian diikuti tanaman pangan yang turun 0,98% ke posisi 101,66.

Sebaliknya, tiga subsektor mencatatkan kenaikan, antara lain hortikultura sebesar 2,81%, peternakan 1,64%, dan perikanan 0,57%.

Mas'ud mencontohkan, petani hortikultura menikmati kenaikan harga jual sayur-sayuran hingga 3,40% dan buah-buahan 4,05%. Di sisi lain, petani perkebunan rakyat menghadapi penurunan harga komoditas utama mereka.

Menariknya, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) naik di semua subsektor. Kenaikan tertinggi terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,82% yang makin memperparah posisi tawar petani kelapa sawit, karet, dan komoditas perkebunan lainnya.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) juga turun 0,38% menjadi 155,08. Indikator ini mengukur rasio antara pendapatan petani dengan biaya produksi dan penambahan barang modal.

Penurunan NTUP mengisyaratkan bahwa margin keuntungan usaha tani makin menipis.

Jika diperbandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan, Kaltim menjadi satu-satunya yang mencatatkan penurunan NTP pada Maret 2026.

Adapun, Kalimantan Selatan justru naik 1,43%, Kalimantan Barat 1,08%, Kalimantan Tengah 1,04%, dan Kalimantan Utara 0,03%. Secara nasional, NTP turun tipis 0,08%.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Maret 2026 mencapai 125,35 atau turun 0,08 persen dibanding Februari 2026 (month-to-month/mtm).

“Penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani (It) naik 0,33 persen, lebih rendah dibandingkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang naik 0,41 persen,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Selain itu, BPS juga mencatat terjadinya kenaikan rata-rata harga beras baik di tingkat penggilingan, grosir maupun eceran, masing-masing 0,54 persen, 0,96 persen dan 0,65 persen mtm.

Di sisi lain, Ateng mengatakan realisasi luas panen padi pada Februari 2026 diperkirakan mencapai 0,94 juta hektare (ha) atau naik 23,62 persen dibanding Februari 2025 (0,76 juta hektare).

Kenaikan luas panen tersebut, lanjut dia, diikuti pula oleh peningkatan produksi padi. Pada Februari 2026, produksi padi mencapai 5,05 juta ton gabah kering giling (GKG), atau naik 27,41 persen dibandingkan Februari 2025.

BPS juga melaporkan potensi luas panen padi pada Maret-Mei 2026 diperkirakan mencapai 3,85 juta hektare atau mengalami penurunan seluas 0,46 juta hektare, atau sekitar 10,60 persen lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Selanjutnya, diperkirakan potensi produksi padi pada Maret-Mei 2026 mencapai 20,68 juta ton GKG, atau turun 11,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun produksi beras pada Maret-Mei 2026 diperkirakan sebesar 11,91 juta ton beras, atau turun 11,11 persen.

Lebih lanjut, realisasi luas panen jagung pada Februari 2026 mencapai 0,31 juta hektare atau turun 7,02 persen dibandingkan Februari 2025.

Sementara itu, produksi jagung pada Februari 2026 tercatat sebesar 1,77 juta ton jagung pipilan kering kadar air 14 persen (JPK KA 14 persen) atau turun 4,91 persen dibandingkan Februari 2025.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2026 mengalami penurunan tipis, dengan subsektor hortikultura menjadi yang paling tertekan akibat penurunan harga komoditas di tingkat petani.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan NTP Maret 2026 tercatat sebesar 125,35 atau turun 0,08% dibandingkan Februari 2026.

“Penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani ini naik 0,33% lebih rendah dibandingkan peningkatan indeks harga yang dibayar petani yang meningkat 0,41%,” kata Ateng dalam Rilis BPS di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Sebagai gambaran, jika NTP naik, maka harga hasil panen petani naik lebih cepat daripada harga barang-barang yang mereka beli.

NTP sendiri merupakan indikator yang mengukur kemampuan daya beli petani di pedesaan, menunjukkan seberapa baik mereka bisa bertukar produk pertanian dengan barang dan jasa yang dibutuhkan.

Adapun, NTP dihitung dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib).

BPS mencatat sejumlah komoditas dominan mendorong kenaikan indeks harga yang diterima petani secara nasional, antara lain kelapa sawit, karet, ayam ras pedaging, serta kol atau kubis.

Namun demikian, berdasarkan subsektor, hortikultura (NTPH) mencatat penurunan NTP terdalam yakni sebesar 0,67%. Kondisi ini dipengaruhi oleh turunnya indeks harga yang diterima petani sebesar 0,11%, sementara indeks harga yang dibayar justru meningkat 0,56%.

Lebih lanjut, Ateng menuturkan komoditas yang dominan memengaruhi penurunan indeks harga yang diterima pada subsektor hortikultura meliputi bawang merah, cabai merah, dan wortel.

Di sisi lain, BPS mencatat nilai tukar nelayan (NTN) justru mengalami kenaikan sebesar 0,65%. Peningkatan ini didorong oleh naiknya indeks harga yang diterima sebesar 0,95%, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar sebesar 0,30%.

Ateng menyampaikan komoditas utama yang menopang kenaikan NTN antara lain udang laut, teri, kembung, cakalang, dan tongkol.

Bisnis.com, BANDUNG— Kenaikan harga sebagian komoditas hortikultura berdampak terhadap kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Februari 2026.

Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, menjelaskan NTP tercatat sebesar 117,29 atau naik 1,40% dibandingkan Januari 2026 yang sebesar 115,67.

“Februari juga bertepatan dengan awal Ramadan, sejumlah komoditas hortikultura naik,” jelas dia dalam Berita Resmi Statistik (BRS), Senin (2/3/2026).

Kenaikan NTP disebabkan indeks harga yang diterima petani (IT) naik sebesar 2,27%, lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikkan indeks harga yang dibayar petani (IB) yang sebesar 0,85%.

“Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan (IT) adalah cabai rawit, cabai merah, dan gabah. Sedangkan komoditas yang mempengaruhi kenaikan (IB) adalah daging ayam ras, cabai rawit dan bawang merah,” jelas Ari.

Sejalan dengan NTP, pada Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) juga alami kenaikan. NTUP Februari 2026 tercatat sebesar 121,87, naik sebesar 2,08% dibandingkan Januari 2026.

Hal ini dikarenakan indeks yang diterima petani alami kenaikan 2,27%, sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal alami sedikit kenaikan sebesar 0,18%.

“Komoditas yang mempengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah naiknya harga bibit ayam ras (DOC), upah perontokan, dan upah pemanenan,” ujar Ari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, Nilai Tukar Petani (NTP) bulan Februari mencapai 125,45 persen, naik 1,5 persen dibanding Januari kemarin.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik atau BPS Ateng Hartono, mengatakan, kenaikan tersebut dipengaruhi Indeks harga yang Diterima Petani (IT) naik 2,17 persen.

“Masih lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang mengalami kenaikan 0,65 persen,” kata Ateng dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Adapun NTP menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani.

NTP didapatkan dari selisih pendapatan hasil penjualan produk pertanian dengan biaya konsumsi rumah tangga dan produksi pertanian.

Di luar kenaikan margin pemasukan dan biaya produksi, BPS juga mencatat rata-rata nasional harga beras di tingkat grosir dan eceran naik 0,45 persen dan 0,43 persen.

“Adapun rata-rata harga beras di tingkat penggilingan turun 0,33 persen,” ujar Ateng.

Untuk diketahui, NTP bersifat fluktuatif.

NTP turun 1,4 persen dari 125,35 pada Desember 2025 menjadi 123,6 pada Januari 2026.

Penurunan itu justru terjadi ketika harga beras terpantau mengalami kenaikan.

Saat itu, di tingkat penggilingan harga beras terpantau naik 0,75 persen secara bulanan (m to m). Sementara, di tingkat grosir harga beras naik 0,40 persen dan 0,16 persen di tingkat eceran.

Jadwal Panen Raya Maju

Saat ini, petani padi sedang menghadapi masa panen raya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), menyebut musim panen raya tahun ini lebih cepat dibanding 2025.

Panen raya dimulai pada Februari, Maret, dan berlanjut sampai April.

Oleh karena itu, ia meminta Perum Bulog memastikan kesiapan untuk menyerap Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 4 juta ton pada 2026.

“Diperkirakan produksinya lebih tinggi daripada tahun 2026. Sekitar 5-10 persen lebih tinggi lagi,” kata Zulhas di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menyebut stok CBP di gudang Bulog saat ini mencapai 3,5 juta ton.

Kementerian Pertanian memproyeksikan produksi beras itu terus naik 15 persen selama bulan Maret.

Jika tren ini terus bertahan sampai akhir bulan, pemerintah memperkirakan stok CBP mencapai 6 juta ton.

“Ini belum pernah terjadi selama kita merdeka, Kalau konsisten hingga akhir tahun, potensi surplus diperkirakan bisa mencapai sekitar 9 juta ton,” tutur Amran, Senin.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Februari 2026 mencapai level 125,45, atau naik 1,50% dibandingkan Januari 2026 (month-to-month).

Adapun, jika NTP naik, maka harga hasil panen petani naik lebih cepat daripada harga barang-barang yang mereka beli. NTP merupakan indikator yang mengukur kemampuan daya beli petani di pedesaan, menunjukkan seberapa baik mereka bisa bertukar produk pertanian dengan barang dan jasa yang dibutuhkan.

Dalam hal ini, NTP dihitung dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono menjelaskan bahwa peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima oleh petani (It) naik 2,17% menjadi 158,38. Angkanya lebih tinggi jika dibandingkan indeks harga yang dibayar oleh petani (Ib) yang naik 0,65% menjadi 126,24.

“Komoditas yang dominan memengaruhi peningkatan indeks harga yang diterima petani yaitu cabai rawit, kelapa sawit, karet dan juga bawang merah,” kata Ateng dalam Rilis BPS, Senin (2/3/2026).

Sementara itu, pada sisi indeks harga yang dibayar petani, komoditas seperti cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, dan telur ayam ras turut memengaruhi pergerakan indeks.

Secara subsektoral, kenaikan NTP terjadi pada hampir seluruh subsektor. Data menunjukkan, NTP hortikultura (NTPH) melonjak 16,68% secara bulanan (month-to-month/mtm) dari 119,62 pada Januari 2026 menjadi 139,57 Februari 2026.

Kemudian, NTP tanaman perkebunan rakyat (NTPR) naik tipis 0,24% mtm menjadi 158,34. Lalu, NTP peternakan (NTPT) meningkat 1,68% mtm menjadi 103,62, dan NTP perikanan tumbuh 0,72% mtm menjadi 107,50.

Di sisi lain, subsektor yang mengalami penurunan NTP terdalam adalah tanaman pangan (NTPP). Subsektor ini mengalami penurunan NTP hingga 0,88% mtm.

Ateng menyampaikan penurunan tersebut terjadi imbas indeks harga yang diterima oleh petani turun sebesar 0,08% sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik lebih tinggi yaitu 0,81%.

“Komoditas yang dominan memengaruhi indeks yang yang diterima untuk tanaman pangan terutama jagung,” terangnya.

Di sisi lain, nilai tukar nelayan (NTN) naik 0,35%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima mengalami peningkatan 0,71%, dan indeks yang dibayar naik 0,35%.

“Komoditas yang dominan mengalami peningkatan indeks harga yang diterima oleh nelayan yaitu cakalang, kepiting laut, layang, kembung, dan ikan selar,” pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Realisasi APBN Regional Riau hingga 31 Januari 2026 mencatat pendapatan negara sebesar Rp2,06 triliun atau turun 11,70% secara tahunan (year on year/yoy), sementara belanja negara justru tumbuh 40,50% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau Heni Kartikawati menjelaskan anjloknya pendapatan negara terutama dipengaruhi oleh penurunan penerimaan Bea dan Cukai yang cukup dalam.

“Penurunan pendapatan negara pada awal tahun ini sangat dipengaruhi oleh penerimaan Bea Cukai yang terkontraksi 35,43% (yoy). Hal ini terutama disebabkan turunnya cukai dan bea keluar masing-masing 85,89% dan 36,14%,” ujar Heni, Rabu (25/2/2026).

Dia menambahkan, penurunan bea keluar dipicu oleh turunnya tonase ekspor serta penggunaan kolom tarif bea keluar CPO dan produk turunannya dibandingkan Januari tahun sebelumnya.

Meski demikian, penerimaan pajak menunjukkan kinerja positif. Hingga akhir Januari 2026, pendapatan pajak terealisasi sebesar Rp1,37 triliun atau tumbuh 15,42% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masing-masing tumbuh 20,05% dan 24,31%.

Namun, Heni mengingatkan bahwa terdapat beberapa komponen pajak yang perlu menjadi perhatian, yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak lainnya yang masing-masing terkontraksi 129,27% dan 832,47%.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp98,76 miliar atau tumbuh 21,67% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan PNBP lainnya sebesar 31,07% atau senilai Rp82,11 miliar.

Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp2,83 triliun atau tumbuh 40,50% (yoy). Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan pertumbuhan 39,11% atau senilai Rp354,70 miliar, seiring meningkatnya belanja pegawai dan belanja barang. Belanja pegawai tumbuh 27,56% (yoy) atau Rp266,81 miliar, sementara belanja barang melonjak 105,69% (yoy) atau Rp86,74 miliar.

“Belanja pemerintah pada awal tahun ini cukup agresif, terutama untuk mendukung operasional dan program prioritas kementerian/lembaga di daerah,” jelas Heni.

Dengan kondisi tersebut, hingga akhir Januari 2026 APBN Regional Riau mencatatkan defisit sebesar Rp771,44 miliar. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang masih mencatat surplus Rp321,66 miliar.

Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Riau pada Desember 2025 mengalami surplus sebesar USD2.019,67 juta. Nilai ekspor tercatat USD2.158,82 juta atau naik 32,54% secara bulanan (month to month/mtm), sedangkan impor sebesar USD139,15 juta atau naik 36,50% (mtm).

Secara kumulatif hingga Desember 2025, neraca perdagangan Riau surplus USD19.729,20 juta, dengan kontribusi ekspor Riau terhadap nasional mencapai 8,19%.

Heni menambahkan bahwa fluktuasi harga Crude Palm Oil (CPO) sangat memengaruhi harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani Riau. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat kembali naik menjadi 188,87 pada Januari 2026 setelah sempat mengalami penurunan pada bulan sebelumnya.

“Ke depan, kami akan terus memantau perkembangan penerimaan dan belanja negara serta menjaga sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar APBN tetap optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Riau,” pungkasnya.