Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto menurunkan harga pupuk subsidi 20 persen bertujuan menjaga produksi, serta merespons potensi krisis pupuk global yang mulai menekan banyak negara di dunia.

“Presiden Prabowo sejak awal sudah membaca dunia sedang menuju periode yang tidak stabil. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan kecerdasan Presiden Prabowo membaca situasi dunia terhadap potensi krisis pupuk global yang mulai menekan banyak negara.

Saat harga pupuk dunia melonjak lebih dari 40 persen akibat gangguan pasokan global, lanjut Amran, Presiden Prabowo justru mengambil langkah berbeda dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen guna menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Kebijakan itu hadir di momen krusial. Sejak Februari 2026, konflik di Timur Tengah menutup Selat Hormuz, jalur sepertiga perdagangan pupuk global, sementara China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama.

"Dampaknya, harga urea dunia melonjak lebih dari 40 persen dalam hitungan minggu, dan negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada impor pupuk menghadapi ancaman krisis produksi pangan," ujarnya.

Kebijakan penurunan 20 persen harga pupuk bersubsidi mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, mulai dari urea, NPK dan ZA.

Pemerintah juga menyiapkan langkah struktural yang menyasar biaya, distribusi, dan ketersediaan pupuk. Penurunan harga pupuk bersubsidi menjaga daya tanam petani pada musim 2026 di tengah lonjakan harga global.

Di sisi distribusi, kata Amran, pemerintah memangkas 145 regulasi pupuk melalui Instruksi Presiden, sehingga penyaluran dipercepat dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia dan langsung ke petani.

Akses pupuk dipermudah melalui integrasi berbasis KTP dan perluasan jaringan kios hingga desa, dengan target menjangkau seluruh kecamatan sentra pangan sebelum musim tanam gadu 2026, sehingga pupuk tersedia dan mudah diakses tepat waktu.

Selain itu, ketahanan stok dijaga melalui diversifikasi pasokan sejak 2025. Ketergantungan pada satu jalur impor dikurangi, sehingga dampak penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor China dapat ditekan, dan pasokan pupuk untuk musim tanam 2026 tetap aman.

Kebijakan itu diperkirakan mampu menurunkan biaya produksi petani dalam kisaran ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam.

Akses pupuk juga diperluas bagi lebih dari 16 juta petani, sekaligus mengurangi potensi kelangkaan akibat distribusi yang tidak merata serta memperkuat posisi tawar dalam menghadapi fluktuasi harga gabah.

Keberpihakan Presiden Prabowo kepada petani tidak berhenti pada penurunan harga pupuk. Melalui Instruksi Presiden, pemerintah juga memangkas regulasi distribusi pupuk yang selama ini menghambat penyaluran, memastikan pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke tangan petani secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga.

Di sisi hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram sebagai jaminan bahwa petani tidak merugi setelah berproduksi.

Kebijakan ini memastikan selisih antara biaya produksi dan harga jual tetap menguntungkan petani, bahkan di tengah tekanan harga global.

Dengan demikian, pemerintah hadir di dua ujung rantai produksi sekaligus: menekan biaya di hulu melalui subsidi dan deregulasi pupuk, sekaligus menjaga pendapatan petani di hilir melalui jaminan harga gabah.

"Pendekatan hulu-hilir inilah yang membedakan kebijakan pertanian Presiden Prabowo dari sekadar respons jangka pendek," ucapnya.

Mentan juga menegaskan ketahanan pangan Indonesia sangat kokoh di tengah ancaman El Nino dan ketidakpastian global yang melanda banyak negara. Cadangan beras pemerintah saat ini telah melampaui 5 juta ton yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah.

"Capaian ini merupakan hasil langsung dari kebijakan produksi yang konsisten, termasuk program pompanisasi, perluasan areal tanam, dan penguatan penyerapan gabah petani oleh Bulog," beber Amran.

Dengan stok sebesar ini, Indonesia tidak hanya mampu menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri, tetapi juga memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan negara-negara tetangga yang kini berjuang menghadapi tekanan produksi akibat krisis pupuk dan anomali cuaca.

“Inilah buah nyata dari ketepatan visi dan keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan tepat untuk kepentingan petani nasional,” tegas Amran.

Untuk itu, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah ketidakpastian global. Melalui kebijakan yang terukur dan respons yang cepat, petani Indonesia tetap dapat berproduksi dan menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Pemerintah memperketat pengawasan jalannya program pembibitan di atas 1 juta hektare yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemantauan yang berujung pengenaan hukuman bakal dilakoni pemerintah untuk memastikan anggaran Rp9,95 triliun di program ini transparan dan akuntabel.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menitikberatkan pengawalan program pembibitan tersebut tanpa tebang pilih. Setiap daerah yang disidak menjadi atensi pemerintah, terlebih jika ada temuan penyimpangan.

“Bapak Presiden perintahkan kami menanam kelapa, tebu, pala, lada, kakao, kopi, mete seluruh Indonesia 870 ribu hektare. Kurang lebih 1 juta hektare. Ini kita harus kawal,” kata Amran dalam keterangan resmi, Sabtu (2/5/2026).

Amran menekankan keberhasilan program ini bukan cuma untuk kepentingan keberlanjutan pangan di tahan air. Seturut itu, efek rambatan dari program bakal menciptakan lapangan kerja nasional hingga 3 juta orang.

Ada petani yang terlibat hingga pihak lain yang mendukung operasional pembibitan.

“Kalau 4 saja orang bekerja di dalamnya, 4 saja itu berarti 3 juta orang bekerja. Nah ini kita harus kawal bersama,” katanya.

Pengawalan operasional pembibitan juga selaras untuk mempercepat realisasi tanam sekaligus memastikan petani mendapatkan akses terhadap input produksi berkualitas. Amran ingin memastikan program pembibitan tetap akan dilanjutkan dan diperkuat melalui dukungan pemerintah daerah.

Menurutnya, keberhasilan program pertanian tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan lainnya.

“Sukses itu tidak bisa berdiri sendiri. Ini hasil kerja kita semua, bukan saya. Tolong bekerja dengan benar. Tidak ada setor fee. Kalau aku dapatkan, Anda saya blacklist dan Anda saya pidanakan termasuk pegawai saya,” kata dia.

Pada sidak yang dilakukan baru-baru ini di lahan pembibitan kelapa di Manado, pemerintah menemukan ketidaksesuaian operasional program.

Tim menemukan sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera diperbaiki, mulai dari kualitas bibit hingga ketidaksesuaian data antara laporan dan kondisi riil, serta pengelolaan kebun yang belum optimal. Ditambah, adanya perbedaan signifikan antara laporan administratif dan temuan aktual.

“Ada bibit kecil yang tidak layak. Itu dari bibitnya saja. Benihnya saja sudah tidak layak. Kami suruh ganti. Laporannya 48 ribu. Kami temukan ternyata hanya kurang lebih 17 ribu. Ini harus ditambah,” kata dia.

Temuan tersebut diperkuat dengan kondisi pemeliharaan yang tidak sesuai standar, yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan program. Atas temuan tersebut, Amran meminta agar dilakukan pemeriksaan secara terbuka oleh aparat penegak hukum.

“Kita harus buka diri. Jangan kita lagi mau pencitraan itu perintah Bapak Presiden. Apa adanya. Apa yang terjadi di lapangan kita perbaiki. Kalau ada yang menyimpang, bawa ke saya. Aku pecat. Bukan aku mutasi. Bukan peringatan. Tapi saya pecat,” ujar Amran.

(Dhera Arizona)

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan. Hal ini ditunjukkan dari produksi 11 komoditas pangan utama yang disebut telah melampaui kebutuhan konsumsi nasional.

Amran menjelaskan, indikator swasembada mengacu pada batas impor maksimal 10 persen sebagaimana konsensus Food and Agriculture Organization (FAO). Sementara itu, impor pangan strategis Indonesia saat ini hanya berada di kisaran 5 persen.

"Apa itu swasembada pangan? Ini 11 komoditas, yang merah ini (impor), kurang lebih 3,5 juta ton. Total produksi kita 73 juta ton. Kalau 3,5 juta ton dibagi (73 juta ton), itu 4,8%. (Lalu) kalau (impor) ini dibagi dengan kebutuhan (68 juta ton), itu 5% lebih sedikit. Definisi yang kita sepakati, swasembada pangan adalah maksimal impor 10%, ini konsensus FAO, dan kita 5%," ujar Amran, seperti dikutip, Minggu (26/4/2026).

Ia merinci, total impor 3 komoditas pangan strategis mencapai 3,5 juta ton, yang terdiri dari kedelai sebesar 2,6 juta ton, bawang putih 600 ribu ton, serta daging ruminansia 350 ribu ton. Sementara kebutuhan konsumsi nasional untuk 11 komoditas pangan mencapai 68,7 juta ton per tahun, dengan total produksi mencapai 73,7 juta ton.

Adapun 11 komoditas tersebut meliputi beras, jagung pakan, cabai rawit, cabai besar, daging ayam, telur ayam, bawang merah, gula konsumsi, kedelai, bawang putih, serta daging sapi atau kerbau.

"Jadi swasembada pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan dalam waktu yang bersamaan, hari ini selesai. Pangan sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2022, itu ada 11 komoditas, dengan beras sebagai porsi konsumsi paling tinggi," jelasnya.

Amran menambahkan, beras masih menjadi komoditas utama dengan porsi konsumsi terbesar, yakni 45,2% atau sekitar 31,1 juta ton dari total kebutuhan. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat ketersediaan beras nasional, salah satunya melalui peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Stok beras nasional yang dikelola Perum Bulog tercatat telah melampaui 5 juta ton per 23 April 2026. Angka ini melonjak 264,2% dibandingkan dua tahun sebelumnya yang hanya 1,37 juta ton, serta naik 65,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 3,01 juta ton.

Selain itu, serapan beras dari produksi dalam negeri juga meningkat signifikan. Hingga April 2026, realisasi serapan mencapai 2,31 juta ton, melonjak drastis dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 259,9 ribu ton, dan naik 29,4% dari capaian 2025 sebesar 1,78 juta ton. Menurut Amran, swasembada pangan kerap diidentikkan dengan beras karena perannya yang dominan dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia.

"Kenapa orang mengatakan swasembada pangan identik dengan beras? Karena komposisi kalau kita makan, orang Indonesia bisa 60, 70, 80%, sehingga orang selalu menyampaikan pangan identik dengan beras, karena komposisinya yang lebih besar," ungkap Amran.

"Intinya dibawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo saat ini, satu, pangan beres. Dua, protein beres. Jadi yang dibutuhkan tubuh kita ini adalah karbohidrat dan protein, sudah terpenuhi," pungkasnya.

KOMPAS.com-Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan tetap. Pemerintah tidak menaikkan harga program tersebut.

"Ada namanya SPHP. Itu beras l untuk penyeimbang kalau ada yang mau menaikkan harga. Nah SPHP, kita tidak naikkan. Tetap harganya seperti sekarang. Jadi sekarang kualitasnya bagus karena pupuknya bagus, tepat waktu, tepat volume, dan airnya bagus," kata Amran saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Program beras SPHP tetap berjalan dengan harga eceran tertinggi yang sama. Pemerintah juga menetapkan batas pembelian untuk setiap konsumen.

Batas maksimal pembelian ditetapkan 25 kilogram atau lima kemasan ukuran 5 kilogram. Aturan ini ditujukan untuk mencegah praktik tidak wajar di pasar.

Amran menegaskan peran beras SPHP sebagai penyeimbang harga. Program ini menjadi instrumen intervensi untuk menjaga stabilitas harga beras.

Realisasi penyaluran beras SPHP mulai meningkat. Sepanjang Maret 2026, penyaluran mencapai 70,01 ribu ton.

Periode awal April hingga 23 April mencatat realisasi 69,85 ribu ton atau 99,77 persen. Angka ini hampir melampaui capaian bulan sebelumnya.

Bapanas juga mengatasi kendala kemasan plastik. Pembahasan dilakukan bersama Perum Bulog.

Stok kemasan dari tahun 2023 hingga 2025 sekitar 12,3 juta lembar diusulkan untuk digunakan. Penggunaan tetap harus sesuai informasi produk dan diawasi ketat.

Amran menanggapi sorotan publik terkait pembatasan pembelian. Pengamat komunikasi publik Hendri Satrio menilai pembatasan bisa memicu persepsi stok terbatas.

"Maksudnya gini, Pak Menteri. Kata-kata pembatasan pembelian itu, itu quote on quote, seolah-olah beras kita memang cuma sedikit karena ada pembatasan pembelian," kata Hensa.

Amran menjelaskan pembatasan diperlukan untuk mencegah penjualan ulang. Praktik repacking dinilai berpotensi merusak pasar.

"Ini dibatasi karena ini adalah subsidi pemerintah supaya jadi penyeimbang. Jadi ini pasti menurunkan harga. Kalau tidak dibatasi (bisa) diborong 1 truk, (lalu) dijual kembali," sebut Amran.

Aturan pembelian tercantum dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 34 Tahun 2026. Konsumen juga dapat membeli kemasan 2 kilogram dengan batas maksimal dua kemasan.

Beras SPHP yang telah dibeli tidak boleh dijual kembali. Produk ini mengandung subsidi negara.

Target penyaluran SPHP tahun 2026 mencapai 828 ribu ton. Anggaran subsidi harga disiapkan sebesar Rp4,97 triliun.

Perum Bulog diminta fokus menyalurkan beras ke daerah non sentra produksi dan wilayah yang belum memasuki masa panen.

Amran juga memastikan cadangan beras pemerintah dalam kondisi kuat. Stok yang dikelola Bulog mencapai lebih dari 5 juta ton.

"Beras penyumbang inflasi dulu. Ini 2 tahun terakhir, bukan beras penyumbang inflasi utama. Dulunya selalu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sekarang ini bukan penyumbang inflasi utama. Jadi kita pakai data," urai Amran.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi beras lebih terkendali. Pada 2023 dan 2024, inflasi bulanan sempat mencapai 5,61 persen dan 5,28 persen.

Sepanjang 2025, inflasi tertinggi berada di 1,35 persen pada Juli. Tahun 2026 mencatat inflasi tertinggi 0,65 persen pada Maret.

Harga beras SPHP mengikuti ketentuan HET. Zona 1 ditetapkan Rp12.500 per kilogram. Zona 2 Rp13.100 per kilogram. Zona 3 Rp13.500 per kilogram.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, NGAWI - Kementerian Pertanian mempercepat tanam padi serentak di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur sebagai langkah strategis menjaga produksi pangan nasional di tengah awal musim kemarau. Percepatan ini diarahkan untuk meningkatkan luas tambah tanam (LTT) secara signifikan guna memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga dan mendukung target swasembada pangan berkelanjutan.

Melalui gerakan ini, ditargetkan kenaikan LTT hingga 3,4 persen dalam satu hari atau dua kali lipat dari hari sebelumnya sebagai bagian dari upaya akselerasi produksi di tengah potensi tekanan iklim.

Gerakan yang dipusatkan di Kabupaten Ngawi ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melalui Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan mengusung tema 'Sawah Bersholawat Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan'.

Langkah percepatan tanam ini sekaligus menjaga tren positif sektor pertanian. Tercatat, luas tanam periode Oktober 2025 hingga Maret 2026 meningkat 9,7 persen. Sementara itu, produksi beras naik lebih dari 2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Inisiator kegiatan, Kepala BBPOPT sekaligus Penanggung Jawab Swasembada Pangan Berkelanjutan (SPB) Jawa Timur, Yuris Tiyanto menegaskan percepatan tanam harus menjadi gerakan kolektif yang terukur.

“Melalui gerakan hari ini diharapkan kenaikan LTT bisa mencapai 3,4 persen dalam satu hari atau dua kali lipat dari hari sebelumnya. Ini bukan seremonial, tetapi gerakan yang harus berdampak nyata,” kata dia.

Penguatan Strategi Pertanian

Untuk mendukung percepatan tersebut, berbagai langkah strategis terus diperkuat, mulai dari percepatan olah tanah, optimalisasi irigasi dan pompa air, hingga penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, TNI, penyuluh, dan petani.

“Kegiatan ini kita dedikasikan untuk menuju Jawa Timur yang makmur. Kita tidak hanya ingin tampil menjadi nomor satu, tetapi harus diiringi dengan peningkatan hasil. Jawa Timur harus selangkah lebih maju. Untuk itu kita harus berjamaah, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sinergi lintas instansi mutlak diperlukan,” ujarnya.

Pengawalan terhadap organisme pengganggu tumbuhan (OPT) juga menjadi perhatian penting melalui pemanfaatan teknologi digital seperti sistem SIFORTUNA yang dikembangkan BBPOPT. SIFORTUNA saat ini telah menjadi salah satu menu pada dashboard Operation Room, dan dimanfaatkan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dalam menyampaikan informasi pengamanan produksi kepada Presiden Republik Indonesia.

“Melalui teknologi ini, potensi serangan OPT dapat diprediksi lebih dini sehingga langkah pengendalian bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” kata dia.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur yang diwakili oleh Kabid Tanaman Pangan, Denny Kurniawan, menegaskan pentingnya keserempakan dalam seluruh siklus produksi.

“Tanam serentak harus diikuti panen serentak. Kita menghadapi tantangan besar El Nino, namun Alhamdulillah Jawa Timur selama enam tahun terakhir tetap menjadi nomor satu nasional,” ucapnya.

Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko mengungkapkan sektor pertanian Ngawi terus menunjukkan kinerja positif. Produksi padi tahun 2025 tercatat mencapai 772.571 ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat dibanding tahun sebelumnya dan berkontribusi sekitar 7 persen terhadap produksi Jawa Timur.

“Ngawi saat ini menjadi salah satu daerah dengan produktivitas tinggi, bahkan menempati peringkat ketiga produksi padi di Jawa Timur setelah Lamongan dan Bojonegoro,” kata dia.

Ia juga menambahkan berbagai inovasi terus dilakukan, seperti pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PRLB), modernisasi irigasi, serta pemanfaatan teknologi pertanian untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, termasuk potensi El Nino yang diprediksi terjadi pada pertengahan 2026.

Selain pendekatan teknis, kegiatan ini juga diperkuat melalui pendekatan sosial dan spiritual melalui konsep 'sawah bersholawat'. Perwakilan Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Wilayah Jawa Timur, Yayu, menyampaikan bahwa momentum ini merupakan hal yang telah lama dinantikan oleh para petani. Mengutip dawuh KH Hasyim, ia menegaskan bahwa petani adalah “gudangnya negara” dan profesi yang sangat mulia.

“Pertanian bukan hanya ramah lingkungan, tetapi juga ramah perempuan. Peran perempuan sangat besar, mulai dari proses tanam hingga menyiapkan kebutuhan keluarga. Mari kita serahkan ikhtiar ini kepada Allah SWT, dan InsyaAllah Allah akan membantu kita,” ungkapnya.

Di tingkat nasional, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam beberapa kesempatan menegaskan swasembada pangan merupakan agenda prioritas yang harus diwujudkan melalui kerja cepat dan terintegrasi.

“Kita harus bergerak cepat, tepat, dan bersama. Swasembada pangan adalah kebutuhan bangsa yang tidak bisa ditunda,” kata Amran.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak naik, dengan pembelian maksimal lima pak kemasan 5 kilogram.

"Ada namanya SPHP. Itu beras l untuk penyeimbang kalau ada yang mau menaikkan harga. Nah SPHP, kita tidak naikkan. Tetap harganya seperti sekarang. Jadi sekarang kualitasnya bagus karena pupuknya bagus, tepat waktu, tepat volume, dan airnya bagus," kata Amran dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Program beras SPHP dipastikan terus dijalankan dengan ketentuan harga eceran tertinggi (HET) yang sama seperti sebelumnya. Pemberlakuan ketentuan batas pembelian maksimal 25 kilogram (kg) per konsumen juga tetap perlu ada demi menghindari praktik-praktik yang tak wajar.

Amran menegaskan harga beras SPHP masih tetap seperti sedia kala. Hal itu penting karena beras SPHP merupakan intervensi penyeimbang harga beras di pasar.

Bapanas mencatat realisasi beras SPHP tahun 2026 yang telah digulirkan sejak Maret mulai bergerak positif sampai minggu ketiga April.

Realisasi sepanjang Maret tercatat sebanyak 70,01 ribu ton. Sementara realisasi awal April sampai 23 April telah berada di angka 69,85 ribu ton atau 99,77 persen yang sedikit lagi melampaui realisasi bulan sebelumnya.

Guna mengatasi tantangan ketersediaan kemasan plastik untuk beras SPHP, Bapanas juga telah membahasnya bersama Bulog.

Usulan penggunaan kemasan beras SPHP stok tahun 2023-2025 sekitar 12,3 juta lembar dari Bulog dapat dilaksanakan sepanjang informasi kelas mutu, merek dagang, HET, dan informasi penting lainnya tetap sesuai dengan produk di dalam kemasan serta melalui pengawasan yang ketat.

Amran menanggapi sorotan dari Pengamat Komunikasi Publik Hendri Satrio, yang akrab disapa Hensa, terkait persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah di sektor perberasan nasional.

Hensa menyoroti adanya ketentuan batas pembelian maksimal beras yang sempat menjadi perhatian publik dan menimbulkan berbagai interpretasi di masyarakat luas.

Bagi Hensa kebijakan pembatasan pembelian beras bisa dimaknai sebagai indikasi stok bermasalah, sehingga dia berharap tak ada pembatasan pembelian beras.

"Maksudnya gini, Pak Menteri. Kata-kata pembatasan pembelian itu, itu quote on quote, seolah-olah beras kita memang cuma sedikit karena ada pembatasan pembelian," kata Hensa saat berdiskusi dengan Mentan Amran di sela inspeksi ke gudang filial Perum Bulog Karawang, Jawa Barat.

Amran menjelaskan mengenai batas pembelian beras SPHP maksimal 25 kg per konsumen memang perlu tetap ada. Hal itu bertujuan untuk mengatasi posibilitas praktik penjualan kembali dengan repacking atau pengemasan ulang beras ke merek dagang jenis beras lainnya.

"Ini dibatasi karena ini adalah subsidi pemerintah supaya jadi penyeimbang. Jadi ini pasti menurunkan harga. Kalau tidak dibatasi (bisa) diborong 1 truk, (lalu) dijual kembali," sebut Amran.

Adapun batas pembelian maksimal beras SPHP diatur dalam petunjuk teknis SPHP beras di tingkat konsumen tahun 2026 sebagaimana diatur Keputusan Kepala Bapanas Nomor 34 Tahun 2026. Bapanas menetapkan ketentuan terbaru mengenai jumlah pembelian maksimal beras SPHP di tingkat konsumen.

Masyarakat sebagai konsumen dapat membeli maksimal lima kemasan ukuran 5 kg dan tersedia pula alternatif kemasan 2 kg dengan pembelian maksimal 2 kemasan. Beras SPHP yang telah dibeli pun dilarang keras untuk dijual kembali, karena ada unsur anggaran subsidi negara di dalamnya.

Target SPHP beras tahun ini adalah 828 ribu ton dengan anggaran subsidi harga sebesar Rp4,97 triliun telah tersedia di anggaran Bapanas. Perum Bulog diminta untuk dapat fokus mendistribusikan beras SPHP ke daerah yang bukan sentra produksi padi dan daerah yang tidak sedang ada panen raya.

Lebih jauh, Amran memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog sangat besar mencapai 5 juta ton lebih.

"Beras penyumbang inflasi dulu. Ini 2 tahun terakhir, bukan beras penyumbang inflasi utama. Dulunya selalu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sekarang ini bukan penyumbang inflasi utama. Jadi kita pakai data," urai Amran.

Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi beras di tahun ini menjadi lebih stabil dan rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Inflasi beras bulanan paling tinggi di 2023 dan 2024 pernah mencapai 5,61 persen di September 2023 dan 5,28 persen di Februari 2024.

Sementara tingkat inflasi beras bulanan selama tahun 2025, tertingginya adalah 1,35 persen pada Juli. Namun di tahun 2026, inflasi beras bulanan yang terbaru dan paling tinggi ada di Maret di indeks yang masih cukup rendah 0,65 persen.

Adapun beras SPHP dijual sesuai dengan HET, yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, KARAWANG — Kementerian Pertanian (Kementan) menilai kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih sebagai solusi untuk memangkas panjangnya rantai pasok pangan, sekaligus mengalihkan potensi keuntungan ratusan triliun rupiah dari tengkulak (middleman) kepada petani dan masyarakat desa.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan rantai pasokan pangan yang panjang saat ini dipicu oleh tengkulak yang menjadi sumber kebocoran nilai ekonomi yang besar.

Menurutnya, banyaknya tahapan distribusi dari produsen ke konsumen membuat margin keuntungan menumpuk dimiddlemandengan kisaran beragam, mulai dari 10%–30%. Berdasarkan perhitungan Kementan, akumulasi dari margin yang dinikmatimiddlemandiperkirakan mencapai sekitar Rp313,08 triliun.

Amran menilai kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dapat memangkas rantai distribusi pangan menjadi lebih sederhana, yakni langsung dari petani ke koperasi, lalu ke konsumen akhir.

Dengan skema ini, dia berharap margin yang terbentuk diproyeksikan jauh lebih efisien, sekitar Rp50 triliun, sehingga harga di tingkat konsumen dapat ditekan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani alias nilai tukar petani (NTP).

Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), NTP pada Maret 2026 tercatat sebesar 125,35 atau turun 0,08% dibandingkan Februari 2026.

“Inilah dibangun Koperasi [KopDes/Kel] Merah Putih. Dari petani, koperasi langsung di desa, ke konsumen. Artinya apa? Kalau ini untung koperasi Rp50 triliun, ini [potensi margin] Rp263 triliun, ini dibagi ke petani pendapatan, dan ini menjadi daya beli. NTP naik, ini juga daya beli naik,” kata Amran seusai meninjau Gudang Bulog JDP Karawang 1 Logistic Park di Karawang, Kamis (23/4/2026).

Di sisi lain, Amran juga mengungkap adanya praktik kecurangan dalam rantai distribusi pangan yang merugikan masyarakat. Dia menyebut adanya praktik manipulasi kualitas beras yang dijual dengan harga jauh lebih tinggi dari nilai sebenarnya.

Lebih lanjut, Amran menilai KopDes/Kel Merah Putih menjadi solusi paling realistis untuk memangkas rantai pasok sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Meski demikian, dia mengakui implementasi kebijakan ini tidak akan berjalan sempurna tanpa dukungan seluruh pihak.

“Middleman, nanti solusi tercepatnya adalah memang koperasi,” imbuhnya.

Di sisi lain, Amran menambahkan KopDes/Kel Merah Putih juga akan diperkuat dengan peran sebagai penyerap hasil pertanian (offtaker) melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diharapkan hasil produksi petani dapat terserap optimal dan tidak lagi terbuang akibat ketiadaan pembeli.

“MBG, offtaker dari 160 juta petani Indonesia. Offtaker-nya. Jadi dia membeli, tidak lagi ada kita dengar baru-baru ini, tomat dibuang. Kenapa? Ada yang menunggu MBG. Jadi MBG tidak berdiri sendiri,” jelasnya.

Dia menilai penguatan perputaran ekonomi di desa melalui KopDes Merah Putih dapat menciptakan dampak ekonomi yang besar. Menurutnya, jika perputaran ekonomi terus berulang dan terkonsentrasi di perdesaan, nilainya bisa berlipat ganda hingga mencapai ribuan triliun rupiah, sekaligus mendorong peredaran uang tetap berada di desa dan tidak mengalir ke perkotaan.

KARAWANG, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menghadapi langsung kritik soal mahalnya harga pangan, meski produksi dan stok dinilai aman.

Dialog berlangsung dengan sejumlah pengamat di Karawang, Jawa Barat. Mereka antara lain ekonom Ichsanuddin Noorsy, analis politik Hendri Satrio, serta pengamat komunikasi Ujang Komarudin.

Amran tidak hanya memaparkan data. Ia juga mengajak para pengamat melihat langsung stok beras di Gudang Bulog. Cadangan Beras Pemerintah saat itu tercatat mencapai 5.000.198 ton.

Kritik utama datang dari sisi harga. Ichsanuddin menilai ada masalah serius di rantai distribusi.

“Mata rantai pasokan tetap dipegang oleh yang namanya pemburu rente, istilah saya pemburu rente. Dampaknya menjadi harga ujung tetap tinggi,” ujar Ichsanuddin.

Amran tidak membantah. Ia mengakui harga tinggi tidak berasal dari produksi, tetapi dari distribusi yang panjang dan berlapis.

Keuntungan Middle Man Rp 313 Triliun

Menjawab kritik tersebut, Amran memaparkan struktur rantai pasok yang dinilai tidak efisien.

Produk petani melewati banyak tangan. Dari pengepul, lalu ke distributor, subdistributor, pedagang grosir, hingga ritel sebelum sampai ke konsumen.

Setiap lapisan menambah margin. Pemerintah menghitung total keuntungan di tingkat middleman mencapai Rp 313 triliun.

Angka ini menjadi titik tekan jawaban Amran. Masalah harga, menurut dia, bukan di hulu, tetapi di distribusi.

“Ini kita perkecil menjadi tiga (tahapan) ini kehilangan kita Rp 313 triliun di sini Pak ini,” ujar Amran.

Ia menawarkan solusi. Pemerintah akan memotong rantai pasok melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Skema ini memungkinkan pembelian langsung dari petani dan penjualan ke konsumen.

Singgung Mafia Beras Oplosan

Kritik tidak berhenti di sana. Hendri Satrio menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap pelaku usaha di rantai distribusi.

“Itu gimana nanganinnya middleman itu Pak kan mereka pasti protes tuh kehilangan Rp 313 triliun?” tanya Hendri.

Pertanyaan ini mendorong Amran menjelaskan pendekatan yang lebih tegas. Ia mencontohkan penindakan kasus beras oplosan oleh Bareskrim Polri.

Menurut Amran, praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran teknis, tetapi bentuk pengambilan keuntungan berlebihan.

Pelaku membeli beras pecahan 34 persen dengan harga sekitar Rp 8.000 per kilogram. Produk lalu dijual sebagai beras premium dengan harga Rp 17.000 per kilogram.

“Kalau 2 juta (kilogram) Rp 10 triliun Pak. Sehingga saya total semua yang dijual itu 100 triliun,” kata Amran.

“ini yang ditangkap dan ini sudah di penjara. Clear ya itulah masuk di middleman,” lanjutnya.

Di titik ini, Amran tidak lagi defensif. Ia berbalik menantang kritik soal pendekatan keras pemerintah.

“Pertanyaan saya Pak yang mana kejam satu belum selesai yang mana kejam yang memberantas 100 orang atau 1000 orang atau mafia lewat koruptor lewat silakan lewat monggo-monggo?” ujarnya.

Hendri kembali menguji. Ia menyinggung potensi perlawanan dari pelaku usaha.

“Maksud saya begini Pak kan mereka pasti enggak diam aja Pak ditembak-tembakin begini?” kata Hendri.

Amran merespons dengan nada lebih tegas. Ia menilai konflik antara kepentingan publik dan pelaku rente tidak bisa dihindari.

“Pak sejak Nabi Adam Habil Qabil itu saling membunuh apalagi sekarang cucunya,” ujar Amran.

“Itulah Pak Hendri tidak bisa diselesaikan sampai kiamat cuma kita harus bertarung pemerintah atau mafia,” lanjutnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membantah isu gudang beras kosong di tengah kondisi pasokan nasional.

Ia bahkan menyebut pihak yang menyuarakan kekurangan beras berpotensi mendorong kebijakan impor yang dinilai tidak berpihak pada petani dalam negeri.

"Nah, kalau ada yang mengatakan gudang itu tidak ada isinya atau kurang, artinya apa? Kalau kita percaya dia, keputusan kita apa? (Kalau) kurang. Berarti impor, kan? Kalau mau impor, berarti pro pada petani negara lain," ujar Amran di Kawasan Pergudangan Genesis, Karawang, Kamis (23/4).

Ia menjelaskan narasi kekurangan beras dinilai bisa menggiring opini publik agar pemerintah mengambil langkah impor. Dalam pandangannya, kebijakan tersebut justru menguntungkan produsen beras dari luar negeri dan bukan petani domestik.

"Pro petani negara lain berarti antek asing. Jadi harus dikonstruksi. Apa maunya? Apakah tidak sayang petani kita lagi berbahagia sekarang?" kata dia.

Amran menegaskan kondisi stok beras nasional saat ini justru dalam posisi tinggi, yakni menyentuh 5 juta ton. Ia menyebut fenomena yang terjadi di lapangan bukan kekurangan pasokan, melainkan pasar yang cenderung jenuh.

[Gambas:Youtube]

"Kalau kita lihat, itu menandakan bahwa pasar jenuh. Bahwa horeca (hotel, restoran, catering) dan rumah tangga itu 12 juta-12,5 juta ton, itu tertinggi selama kita ada pengukuran," ujarnya.

Menurutnya, tingginya stok di tingkat rumah tangga dan sektor horeka membuat distribusi beras dari pemerintah tidak terserap optimal, meskipun harga telah ditekan.

Ia menjelaskan kondisi tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya ketika penyerapan bantuan pangan masih relatif lebih tinggi. Saat ini, keterisian stok di masyarakat membuat kebutuhan tambahan beras menurun.

"Rumah-rumah penuh dengan beras. Jadi itu menandakan seandainya ini terserap habis, berarti kosong di lapangan. Itu logikanya," kata Amran.

KARAWANG, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menyebut pemerintah siap mengekspor 500.000 ton beras ke negara lain.

Pernyataan itu Amran sampaikan saat mengecek stok beras pada Gudang Bulog yang disewa di JDP Karawang1 Logisticspark, Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026).

Dengan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 5 juta ton di Gudang Bulog, pemerintah siap mengekspor 200.000 ton ke Malaysia.

“Sekarang berikutnya, kita sudah negosiasi melalui Bulog, mudah-mudahan 200.000 ton bisa kita ekspor. Jangankan 200.000, 500.000 pun bisa diekspor ke negara yang membutuhkan,” kata Amran, Kamis.

Amran menuturkan, sebelum penjajakan ekspor ke Malaysia, pemerintah telah mengekspor beras 10.000 ton ke Palestina sebagai bantuan korban perang.

Pemerintah juga mengekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji tahun 2026.

Amran mengatakan, 5 juta ton stok CBP di Gudang Bulog merupakan yang tertinggi sepanjang Indonesia berdiri.

Dengan stok CBP tersebut, ditambah stok beras di hotel, restoran, dan kafe (Horeka) serta rumah tangga mencapai 12,5 juta ton dan beras di lahan yang siap dipanen (standing crop) stok beras nasional bisa mencukupi kebutuhan konsumsi hingga April tahun depan tanpa impor.

“Insyaallah 2026 tidak impor beras. Cadangan kita adalah tertinggi sepanjang sejarah di bulan April,” tutur Amran.

Ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut, pihak Malaysia meminta Indonesia mengekspor 200.000 ton beras premium.

Namun, saat ini ekspor beras itu masih dalam tahap negosiasi karena pihak importir menawar dengan harga yang terlalu rendah.

“Harga yang belum cocok, karena kalau kualitas mereka sudah oke, snggak ada masalah,” kata Rizal, Rabu (22/4/2026).

Menurut Rizal, importir di Malaysia mau membeli beras Bulog dengan harga di bawah Rp 10.000 per kilogram.

Padahal, harga beras premium Bulog dengan pecahan 15 persen m di pasar domestik mencapai sekitar Aarp 14.900 per kilogram.

Sementara, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan(SPHP) di lasar domestik dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 12.500 per kilogram.

“Masih enggak mungkin lah (jual di bawah Rp 10.000). Kalau segitu kan enggak mungkin. Masa kita subsidi ke negara lain, kan enggak mungkin,” ujar Rizal.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Ada HET (harga eceran tertinggi). Jadi ada harga eceran tertinggi. Kami minta seluruh teman-teman pedagang jangan menaikkan harga di atas HET,

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan, tidak ada kenaikan harga beras di tengah adanya isu kenaikan biaya logistik dan kemasan berbahan plastik.

Amran menjelaskan, pemerintah tetap menjaga stabilitas harga beras melalui kebijakan harga yang telah ditetapkan, termasuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai instrumen penyeimbang pasar.

"Ada HET (harga eceran tertinggi). Jadi ada harga eceran tertinggi. Kami minta seluruh teman-teman pedagang jangan menaikkan harga di atas HET," kata di sela meninjau stok beras di gudang Bulog Karawang, Jawa Barat, Kamis.

Menurutnya, harga beras SPHP tidak mengalami kenaikan dan tetap dipertahankan guna mengantisipasi potensi lonjakan harga di tingkat konsumen akibat berbagai faktor eksternal.

Amran menekankan, pemerintah dalam menetapkan kebijakan harga tidak menggunakan asumsi, melainkan berdasarkan data dan rasio inflasi yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menyebut, dalam dua tahun terakhir beras tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi nasional, berbeda dengan kondisi sebelumnya yang kerap menempati posisi teratas penyebab inflasi.

"Kita jangan pakai rasa, kita pakai rasio penyumbang inflasi. Dulu ini (beras) dua tahun terakhir bukan beras penyumbang inflasi utama. Dulunya selalu nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Sekarang ini bukan penyumbang inflasi utama jadi kita pakai data. Nah SPHP kita tidak naikkan tetap harganya seperti sekarang," tegas Amran.

Selain SPHP, pemerintah juga mengandalkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) bagi beras medium dan premium untuk menjaga harga beras tetap terkendali di pasar.

Amran meminta para pedagang tidak menaikkan harga di atas HET, mengingat saat ini tidak ada alasan dari sisi pasokan yang dapat membenarkan kenaikan harga beras.

Ia menegaskan, kondisi berbeda dengan masa lalu ketika Indonesia masih bergantung pada impor beras, yang kerap dijadikan alasan kenaikan harga di tingkat pasar domestik.

Menurutnya, kondisi pasar pangan di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah agar harga tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Amran mencontohkan, pengalaman pada komoditas minyak goreng yang sempat mengalami kenaikan harga meski Indonesia merupakan produsen terbesar dunia.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan praktik spekulasi harga, serta akan melakukan pengawasan ketat terhadap produsen maupun distributor yang mencoba memainkan harga di pasar. Amran memastikan Satgas Pangan akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran.

Dia menyebutkan, saat ini telah terdapat 76 tersangka dalam kasus terkait perberasan, pupuk, hingga minyak goreng merek Minyakita yang secara keseluruhan tercatat merugikan petani yang ditaksir hingga Rp3,3 triliun.

Di sisi pasokan, Amran menyatakan, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog telah mencapai 5.198.000 ton per 23 April 2026.

Ia menyebut capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, khususnya pada periode April, sehingga semakin memperkuat ketahanan pangan nasional.

Amran menegaskan, dengan kondisi stok yang melimpah dan pengawasan ketat, tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk menaikkan harga beras di atas ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Diketahui, harga eceran tertinggi (HET) beras medium sesuai ketentuan pemerintah yakni Rp13.500 per kilogram (kg), sedangkan HET bera premium mencapai Rp14.900 per kg.

Sementara itu, untuk beras SPHP dijual sesuai dengan HET, yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kami membuka akses bagi publik untuk melakukan pengecekan langsung ke gudang-gudang Bulog guna memastikan transparansi data stok beras yang telah disampaikan pemerintah,

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyatakan, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog telah menembus 5.000.198 ton per 23 April 2026 pukul 08.55 WIB.

Amran menyebut capaian tersebut menjadi yang pertama dalam sejarah Indonesia, sekaligus menandai tingginya cadangan beras nasional pada periode April yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Alhamdulillah hari ini tanggal 23 April 2026, sekarang jam 9 kurang 5 menit, jam 8.55 WIB, stok beras seluruh Indonesia 5.000.198 ton. Ini adalah pertama, tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Ini sejarah pertama," kata Mentan Amran di sela meninjau stok beras di gudang Bulog Karawang, Jawa Barat, Kamis.

Menurut Amran, capaian itu merupakan hasil kerja keras berbagai pihak, mulai dari Kementerian Pertanian, Bulog, TNI/Polri, Kejaksaan, hingga dukungan masyarakat, pengamat, dan insan pers.

Ia menegaskan, perbedaan pendapat merupakan hal wajar, namun kritik yang bersifat konstruktif tetap diperlukan untuk memperkuat kebijakan pangan nasional tanpa menimbulkan disinformasi atau fitnah.

Amran juga mengungkapkan, saat ini pemerintah terus menambah kapasitas penyimpanan melalui penyewaan gudang guna menampung peningkatan produksi dan cadangan beras nasional.

Di wilayah Karawang, misalnya, pemerintah menyewa gudang dengan kapasitas 102.000 ton, di mana sekitar 80.000 ton telah terisi dan diperkirakan akan penuh dalam dua pekan ke depan.

Secara nasional, total kapasitas gudang Bulog mencapai sekitar 3 juta ton, sementara tambahan gudang sewa yang telah digunakan mencapai 2 juta ton untuk mendukung penyimpanan cadangan beras.

Ia menambahkan saat ini kapasitas gudang sewa tersebut hampir penuh, sehingga pemerintah kembali menyewa tambahan gudang sekitar 1 juta ton untuk mengantisipasi peningkatan stok ke depan.

Amran menilai keberhasilan itu tidak hanya berdampak bagi ketahanan pangan nasional, tetapi juga menunjukkan kontribusi Indonesia terhadap stabilitas pangan global yang bergantung pada komoditas beras.

Ia menyebut pada periode 2023 hingga 2024, Indonesia sempat mengimpor beras sekitar 7 juta ton, namun pada 2025 pemerintah berhasil menghentikan impor tersebut.

Pemerintah pun optimistis tidak akan melakukan impor beras pada 2026, seiring peningkatan produksi dalam negeri dan penguatan cadangan beras nasional yang terus dijaga.

"Kami membuka akses bagi publik untuk melakukan pengecekan langsung ke gudang-gudang Bulog guna memastikan transparansi data stok beras yang telah disampaikan pemerintah," katanya.

Ia menegaskan data stok tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, mengingat nilai cadangan beras mencapai sekitar Rp55 hingga Rp60 triliun sehingga tidak mungkin disampaikan tanpa dasar yang valid.

Dalam peninjauan tersebut, Mentan Amran turut didampingi Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dan juga dihadiri sejumlah pengamat pertanian.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026