Amran Bawa Pengkritiknya Lihat Gudang Beras, Cerita Lawan "Middleman" Mafia Pangan
Amran hadapi kritik soal harga pangan. Ia soroti rantai distribusi dan mafia beras sebagai sumber masalah utama.
(Kompas.com) 23/04/26 18:49 200940
KARAWANG, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menghadapi langsung kritik soal mahalnya harga pangan, meski produksi dan stok dinilai aman.
Dialog berlangsung dengan sejumlah pengamat di Karawang, Jawa Barat. Mereka antara lain ekonom Ichsanuddin Noorsy, analis politik Hendri Satrio, serta pengamat komunikasi Ujang Komarudin.
Amran tidak hanya memaparkan data. Ia juga mengajak para pengamat melihat langsung stok beras di Gudang Bulog. Cadangan Beras Pemerintah saat itu tercatat mencapai 5.000.198 ton.
Kritik utama datang dari sisi harga. Ichsanuddin menilai ada masalah serius di rantai distribusi.
“Mata rantai pasokan tetap dipegang oleh yang namanya pemburu rente, istilah saya pemburu rente. Dampaknya menjadi harga ujung tetap tinggi,” ujar Ichsanuddin.
Amran tidak membantah. Ia mengakui harga tinggi tidak berasal dari produksi, tetapi dari distribusi yang panjang dan berlapis.
Keuntungan Middle Man Rp 313 Triliun
Menjawab kritik tersebut, Amran memaparkan struktur rantai pasok yang dinilai tidak efisien.
Produk petani melewati banyak tangan. Dari pengepul, lalu ke distributor, subdistributor, pedagang grosir, hingga ritel sebelum sampai ke konsumen.
Setiap lapisan menambah margin. Pemerintah menghitung total keuntungan di tingkat middleman mencapai Rp 313 triliun.
KOMPAS.com/Syakirun Ni\'am Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, mengumpulkan sejumlah kritikus dari berbagai bidang untuk berdiskusi terkait tata kelola pangan di Gudang Bulog, Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026).Angka ini menjadi titik tekan jawaban Amran. Masalah harga, menurut dia, bukan di hulu, tetapi di distribusi.
“Ini kita perkecil menjadi tiga (tahapan) ini kehilangan kita Rp 313 triliun di sini Pak ini,” ujar Amran.
Ia menawarkan solusi. Pemerintah akan memotong rantai pasok melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Skema ini memungkinkan pembelian langsung dari petani dan penjualan ke konsumen.
Singgung Mafia Beras Oplosan
Kritik tidak berhenti di sana. Hendri Satrio menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap pelaku usaha di rantai distribusi.
“Itu gimana nanganinnya middleman itu Pak kan mereka pasti protes tuh kehilangan Rp 313 triliun?” tanya Hendri.
Pertanyaan ini mendorong Amran menjelaskan pendekatan yang lebih tegas. Ia mencontohkan penindakan kasus beras oplosan oleh Bareskrim Polri.
Menurut Amran, praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran teknis, tetapi bentuk pengambilan keuntungan berlebihan.
KOMPAS.com/Syakirun Ni\'am Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan tata kelola pertanian kepada sejumlah kritikus dari berbagai bidang di Gudang Bulog, Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026).Pelaku membeli beras pecahan 34 persen dengan harga sekitar Rp 8.000 per kilogram. Produk lalu dijual sebagai beras premium dengan harga Rp 17.000 per kilogram.
“Kalau 2 juta (kilogram) Rp 10 triliun Pak. Sehingga saya total semua yang dijual itu 100 triliun,” kata Amran.
“ini yang ditangkap dan ini sudah di penjara. Clear ya itulah masuk di middleman,” lanjutnya.
Di titik ini, Amran tidak lagi defensif. Ia berbalik menantang kritik soal pendekatan keras pemerintah.
“Pertanyaan saya Pak yang mana kejam satu belum selesai yang mana kejam yang memberantas 100 orang atau 1000 orang atau mafia lewat koruptor lewat silakan lewat monggo-monggo?” ujarnya.
Hendri kembali menguji. Ia menyinggung potensi perlawanan dari pelaku usaha.
“Maksud saya begini Pak kan mereka pasti enggak diam aja Pak ditembak-tembakin begini?” kata Hendri.
Amran merespons dengan nada lebih tegas. Ia menilai konflik antara kepentingan publik dan pelaku rente tidak bisa dihindari.
“Pak sejak Nabi Adam Habil Qabil itu saling membunuh apalagi sekarang cucunya,” ujar Amran.
“Itulah Pak Hendri tidak bisa diselesaikan sampai kiamat cuma kita harus bertarung pemerintah atau mafia,” lanjutnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang