Bisnis.com, JAKARTA — Struktur ekspor Indonesia pada kuartal I/2026 masih didominasi oleh komoditas berbasis sumber daya alam. Meski demikian, pergeseran ke produk bernilai tambah disebut Kementerian Perdagangan mulai terlihat.

Kemendag mencatat bahwa tiga komoditas utama penopang ekspor nonmigas mencakup lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15), batu bara (HS 27), serta besi dan baja (HS 72). Ketiganya menyumbang total US$22,68 miliar atau sekitar 35,66% dari total ekspor nonmigas selama Januari sampai Maret 2026.

Pada level yang lebih rinci (HS 8 digit), ekspor terbesar berasal dari batu bara jenis tertentu (HS 27011900) dengan nilai US$4,18 miliar, diikuti ferro-nickel (HS 72026000) sebesar US$3,73 miliar, serta produk turunan kelapa sawit berupa refined palm oil (HS 15119037) sebesar US$2,84 miliar.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan Ni Made Kusuma Dewi menilai komposisi tersebut menunjukkan tren positif dari kebijakan hilirisasi yang mulai membuahkan hasil.

“Kinerja ekspor pada komoditas tersebut mencerminkan adanya keberhasilan kebijakan hilirisasi yang mulai mendorong peningkatan nilai tambah komoditas Indonesia di pasar global,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Rabu (6/5/2026).

Meski demikian, dominasi komoditas berbasis SDA menunjukkan bahwa transformasi struktur ekspor masih berlangsung dan belum sepenuhnya bergeser ke produk manufaktur berteknologi tinggi.

Adapun kinerja ekspor Indonesia pada Januari–Maret 2026 tercatat hanya tumbuh tipis 0,34% di tengah penurunan tajam sektor migas dan kontraksi pada sejumlah komoditas primer.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai ekspor Januari–Maret 2026 mencapai US$66,85 miliar, naik tipis dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$66,62 miliar. Kenaikan ini terutama ditopang oleh ekspor nonmigas yang tumbuh 0,98% menjadi US$63,60 miliar.

Sebaliknya, ekspor migas justru mengalami kontraksi sebesar 10,58% dari US$3,64 miliar menjadi US$3,25 miliar. Penurunan ini menjadi penekan utama yang menahan laju pertumbuhan ekspor secara keseluruhan.

Dari sisi sektoral, industri pengolahan menjadi motor utama pertumbuhan dengan kenaikan 3,96% menjadi US$54,98 miliar. Kontribusi sektor ini menjadi penopang utama di tengah pelemahan sektor lain.

Bisnis.com, MAKASSAR — Nilai eksporSulawesi Selatan (Sulsel) pada kuartal I/2026 tercatat sebesar US$323,8 juta, anjlok 13,26% jika dibandingkan nilai kuartal I/2025 yang sebesar US$373,29 juta.

Angka tersebut melanjutkan tren kontraksi pada tahun lalu, di mana ekspor Sulsel kuartal pertama 2025 juga mengalami penurunan tajam hingga 25,21% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel Aryanto menyebut, sejumlah komoditas unggulan masih mengalami kelesuan penjualan selama tiga bulan pertama ini, antara lain dari kelompok nikel, biji-bijian berminyak, serta besi dan baja.

Nikel sebagai penyumbang utama ekspor wilayah ini, hanya terealisasi US$195,11 juta pada kuartal I/2026, mengalami penurunan 4,35% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$203,99 juta.

Meskipun realisasi ekspornya pada Maret 2026 mencapai US$73,56 juta atau tumbuh kuat 23,86% dibandingkan Maret 2025, namun penjualan pada Januari-Februari yang sangat lesu membuat realisasinya belum mampu menyamai tahun lalu.

"Nikel ini menyumbang 64,61% dari total keseluruhan ekspor Sulsel, jadi penurunan penjualannya akan sangat mempengaruhi realisasi total ekspor. Kita lihat pada Maret 2026 penjualannya sempat melambung, meskipun begitu realisasi tiga bulanan masih lebih rendah dari tahun lalu," jelas Aryanto melalui konferensi pers di Makassar, Senin (4/5/2026).

Selanjutnya biji-bijian berminyak juga mengalami penurunan 0,77%, dari US$24,03 juta pada kuartal I/2025 menjadi hanya US$23,85 juta pada kuartal pertama tahun ini.

Lalu besi dan baja anjlok 76,15%, dari US$85,16 juta pada kuartal I/2025 menjadi hanya US$20,31 juta pada kuartal I/2026.

"Akan tetapi ada komoditas yang mengalami lonjakan ekspor tinggi selama kuartal pertama ini, yaitu kakao. Nilainya mencapai US$29,96 juta atau tumbuh 101,89% jika dibandingkan periode yang sama 2025. Angkanya bahkan menjadikan kakao penyumbang ekspor Sulsel terbesar kedua setelah nikel," jelas Aryanto.

Adapun tujuan ekspor Sulsel pada tiga bulan pertama ini paling banyak ke Jepang dengan realisasi US$202,16 juta. Disusul China US$87,11 juta; Taiwan US$8,53 juta; Amerika Serikat US$6,27 juta; dan Vietnam US$6,17 juta.

Kemudian jika dilihat realisasi ekspor Sulsel khusus pada Maret 2026, angkanya sebesar US$113,91 juta, tumbuh 7,79% jika dibandingkan realisasi Maret 2025 yang hanya US$105,68 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Surplus neraca perdagangan Indonesia berlanjut selama 71 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Namun, daya tahan surplus semakin bertumpu pada komoditas nonmigas di tengah defisit migas yang terus melebar serta lonjakan impor domestik.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono mengatakan neraca perdagangan barang pada Maret 2026 mencatat surplus sebesar US$3,32 miliar.

Capaian tersebut memperpanjang tren surplus perdagangan Indonesia yang berlangsung tanpa jeda selama 71 bulan sejak Mei 2020.

“Surplus pada Maret 2026 lebih ditopang oleh surplus pada komoditas nonmigas,” ujarnya dalam rilis data BPS Mei 2026, Senin (4/5/2026).

Pada Maret 2026, neraca perdagangan nonmigas mencatat surplus sebesar US$5,21 miliar. Kontributor utama berasal dari komoditas lemak dan minyak hewan nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

Kelompok komoditas tersebut selama ini menjadi mesin utama penghasil devisa ekspor nasional, terutama sawit, produk tambang, dan logam olahan.

Di sisi lain, neraca perdagangan migas kembali mengalami defisit sebesar US$1,89 miliar. Defisit tersebut terutama dipicu impor minyak mentah, hasil minyak, dan gas, mencerminkan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan energi dari luar negeri.

Secara kumulatif, neraca perdagangan Januari–Maret 2026 mencatat surplus sebesar US$5,55 miliar. Surplus kuartal I/2026 tersebut ditopang oleh surplus nonmigas sebesar US$10,63 miliar, sementara neraca migas mengalami defisit US$5,68 miliar.

Secara lebih rinci, komoditas penyumbang surplus terbesar sepanjang tiga bulan pertama 2026 berasal dari lemak dan minyak hewan nabati (HS15) sebesar US$8,68 miliar.

Selanjutnya, bahan bakar mineral dan sulfur menyumbang surplus US$6,22 miliar, disusul besi dan baja sebesar US$4,29 miliar.

Kondisi tersebut menunjukkan surplus perdagangan masih terjaga, tetapi mulai menyempit secara struktural karena laju impor jauh lebih cepat dibandingkan ekspor.

Jika tren ini berlanjut, ketahanan surplus ke depan akan sangat ditentukan oleh harga komoditas ekspor serta kemampuan menekan defisit sektor energi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pada tanggal 2 Maret 2026, BPS merilis angka ekspor nonmigas Indonesia pada bulan Januari 2026 yang secara tahunan tumbuh sebesar 4,38%.

Kepala Badan Pusat Statistik RI menjelaskan bahwa, “Pada awal tahun 2026, ekspor industri pengolahan menunjukkan kinerja yang baik, di tengah menurunnya ekspor pertanian/perkebunan dan ekspor pertambangan. Industri pengolahan menjadi bantalan kinerja ekspor Januari 2026 yang tumbuh sebesar 8,19%. Produk industri yang tumbuhnya sangat tinggi antara lain adalah produk olahan minyak sawit, produk nikel, besi dan baja, semikonduktor, dan kendaraan bermotor. Sementara itu, produk olahan timah mampu tumbuh 191% karena larangan ekspor bijih timah yang berdampak terhadap tumbuhnya ekspor produk olahan timah”.

Ia melanjutkan bahwa nilai ekspor industri pengolahan pada Januari 2026 adalah US$18,51 miliar, mengalami kenaikan dari US$17,11 miliar pada Januari 2025.

BPS mencatat tujuan utama ekspor nonmigas terbesar Indonesia adalah: Tiongkok, Amerika Serikat, dan China dengan kontribusi ketiga negara ini mencapai 43,77 persen pada Januari 2026.

Tiongkok masih menjadi pasar utama dengan nilai mencapai US$5,27 miliar (24,80 persen), diikuti oleh Amerika Serikat sebesar US$2,51 miliar (11,82 persen) dan India sebesar US$1,52 miliar (7,15 persen).

Kepala BPS RI menyampaikan bahwaTotal Ekspor nonmigas ke Amerika Serikat pada Januari 2026 adalah sebesar US$2,82 Miliar atau tumbuh 13,60 persen dibandingkan dengan Januari tahun sebelumnya (y-on-y)

Dari sisi impor, nilai impor Indonesia pada Januari 2026 tercatat US$21,20 miliar, atau naik 18,21 persen dari Januari 2025 (y-on-y). Penyumbang utama masih berasal dari sektor nonmigas, dengan nilai impor sebesar US$18,04 miliar, naik 16,71 persen dibandingkan dengan Januari 2025. Impor sektor migas juga meningkat hingga 27,52 persen (y-on-y). Kondisi ini menjadikan nilai impor sektor migas pada Januari 2026 tercatat sebesar US$3,17 miliar.

Dilihat dari sisi penggunaan, peningkatan impor pada Januari 2026 terjadi baik pada bahan baku/penolong, barang modal, maupun barang konsumsi. Nilai impor bahan baku/penolong sebagai pendorong utama kenaikan impor pada Januari 2026 tercatat US$14,88 miliar, naik 14,67 persen dibandingkan dengan Januari 2025. Sementara impor barang modal tercatat sebesar US$4,49 miliar, atau naik 35,23 persen dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu.

Peningkatan impor bahan baku/penolong dan barang modal tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas produksi domestik serta investasi pada sektor riil, karena kedua kelompok barang ini umumnya digunakan untuk mendukung proses produksi industri dan ekspansi usaha.

BPS turut melaporkan tiga negara utama asal impor nonmigas Indonesia pada Januari 2026 adalah Tiongkok, Australia, dan Jepang. Kontribusi ketiga negara tersebut mencapai 54,90 persen.

Tiongkok masih menjadi negara utama dengan nilai impor US$7,89 miliar (43,71 persen), diikuti oleh Australia sebesar US$1,07 miliar (5,93 persen) dan Jepang sebesar US$0,95 miliar (5,26 persen). Impor dari Tiongkok utamanya berupa mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya, mesin/peralatan mekanis dan bagiannya, serta plastik dan barang dari plastik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perdagangan Budi Santoso (Busan) mengatakan neraca perdagangan besi dan baja Indonesia pada 2025 menunjukkan surplus hingga mencapai 18 miliar dolar AS. Surplus tersebut didorong oleh nilai ekspor sebesar 27,97 miliar dolar AS, sementara nilai impor tercatat sebesar 9,53 miliar dolar AS.

“Pada 2025, neraca perdagangan besi dan baja Indonesia mencatatkan surplus yang meningkat menjadi 18,44 miliar dolar AS,” kata Mendag dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

“Pencapaian neraca perdagangan yang surplus secara konsisten ini selaras dengan peningkatan posisi Indonesia di kancah perdagangan global,” ujar Mendag.

Ia menuturkan, pada 2019 Indonesia masih menempati peringkat ke-17 sebagai negara eksportir besi dan baja terbesar di dunia.

Selanjutnya, melalui upaya hilirisasi dan peningkatan kapasitas industri, Indonesia kini melompat ke peringkat lima sebagai negara eksportir besi dan baja terbesar di dunia. Adapun empat negara di atas Indonesia yakni China di peringkat pertama, Jerman kedua, Jepang ketiga, dan Korea Selatan keempat.

Lebih lanjut, ia mengatakan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026, ketentuan lebih lanjut mengenai barang yang dibatasi untuk impor diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan.

Secara umum, kebijakan dan pengaturan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu.

Adapun pokok pengaturan tersebut, yakni besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya hanya dapat diimpor dalam kondisi baru oleh pemilik Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Impor Umum (API-U) yang telah memperoleh persetujuan impor (PI).

Mendag mengatakan saat ini terdapat 518 pos tarif atau harmonized system (HS) yang diatur dari total 750 pos tarif, atau sekitar 60,07 persen dari total pos tarif besi atau baja dan turunannya. Jumlah tersebut terdiri atas 440 HS besi atau baja, 67 HS baja paduan, dan 18 HS produk turunannya.

“Di antaranya terdapat 20 pos tarif khusus untuk industri galangan kapal. Pos tarif dimaksud juga terbagi menjadi 493 pos tarif yang masuk kriteria bahan baku penolong, 14 pos tarif masuk kriteria barang modal, dan 11 pos tarif masuk dalam kriteria barang konsumsi,” ujar Mendag.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pertumbuhan kredit bank umum terhadap sektor industri pengolahan mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun lalu. Capaian positif ini didorong oleh subsektor industri logam dasar besi dan baja yang mencatatkan pertumbuhan usai sebelumnya sempat mengalami kontraksi.

Berdasarkan Laporan Surveillance Perbankan Indonesia (LSPI) Kuartal III/2024 yang dirilis OJK, penyaluran kredit bank umum hingga September 2025 salah satunya ditopang oleh sektor industri pengolahan.

Hingga kuartal III/2025, laju pembiayaan bank umum ke sektor ini tumbuh 8,64% secara tahunan (year on year/YoY), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tumbuh 7,06% YoY.

“Meningkatnya pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh subsektor industri logam dasar besi dan baja,” tulis OJK dalam laporannya, dikutip pada Senin (2/2/2026).

OJK mengungkapkan penyaluran kredit subsektor industri logam dasar besi dan baja mampu tumbuh 7,41% YoY hingga September 2025, setelah sebelumnya terkontraksi sebesar -1,46% YoY.

Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto mengatakan pertumbuhan kredit industri, khususnya subsektor besi dan baja sejalan dengan investasi subsektor besi dan baja di Indonesia yang cukup membaik dalam beberapa tahun terakhir.

“Kita lihat juga untuk FDI [foreign direct investment] juga di sektor ini juga cukup kuat ya dan kita juga merupakan produsen besi dan baja yang produktif,” kata Myrdal kepada Bisnis, Senin (2/2/2026)

Myrdal juga melihat bahwa sektor ini masih prospektif seiring dengan adanya semangat pembangunan dan arah hilirisasi yang semakin marak di masa depan. Dengan demikian, dia mengharapkan sektor manufaktur nasional dapat semakin kuat, termasuk industri besi dan baja.

Sementara itu, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai bahwa meningkatnya pertumbuhan kredit subsektor besi dan baja lebih dipengaruhi oleh permintaan global yang tinggi. “Sehingga pertumbuhan kreditnya juga tinggi,” kata Teuku kepada Bisnis, Senin (2/2/2026).

Menurutnya, keberlanjutan pertumbuhan kredit sektor industri pengolahan pada tahun ini akan sangat tergantung dari kebijakan domestik menarik investasi ke Indonesia. Jika kebijakan yang ada mampu menarik investasi ke dalam negeri, Teuku meyakini kredit di sektor ini masih akan tumbuh tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan China hingga Amerika Serikat (AS) menjadi tujuan utama ekspor nonmigas sepanjang 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan China, AS, dan India memberikan kontribusi 42,28% dari total ekspor nomigas di Indonesia selama Januari—Desember 2025.

Data BPS menunjukkan, nilai ekspor nomigas ke China tercatat sebesar US$64,82 miliar dengan pangsa pasar mencapai 24,02% dari total ekspor nonmigas.

“Didominasi terutama oleh besi dan baja atau HS72 dengan share-nya 27,65% dan besi dan baja ini juga secara situsinya tumbuh 11,50%,” kata Ateng dalam Rilis Berita Resmi BPS, Senin (2/2/2026).

Berikutnya, ekspor nomigas untuk yang ke AS tercatat sebesar US$30,96 miliar dengan pangsa pasar sebesar 11,47%. Ekspor nonmigas ke Negara Paman Sam terutama didominasi oleh mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85 dengan pangsa 19,48%, dan mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya juga tumbuh 42,59% secara ctc.

Di sisi lain, nilai ekspor di nomigas di India senilai US$18,32 miliar, yang didominasi oleh bahan bakar mineral atau HS27 dengan pangsa pasar 29,23%.

“Ini [ekspor nonmigas ke India] mengalami penurunan. Kalau tadi di Amerika komoditi utamanya naik, kalau di India bahan bakar mineral mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 23,25% secara ctc,” terangnya.

Untuk diketahui, sepanjang Januari—Desember 2025, total nilai ekspor mencapai US$282,91 miliar atau naik 6,15% jika dibandingkan pada periode yang sama 2024.

Dari sana, ekspor migas tercatat sebesar US$13,07 miliar atau turun 17,69%, sedangkan nilai ekspor nonmigas tercatat naik sebesar 7,66% menjadi US$269,84 miliar.

IDXChannel—Siapa pemilik saham KRAS? PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) adalah perusahaan milik negara, tercatat sebagai emiten sektor barang baku dan menjalankan bisnis utama di bidang produksi baja.

Perusahaan ini didirikan pada 1970 sebagai kelanjutan Proyek Besi Baja Trikora yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno. Melansir laman Krakatau Steel (14/11/2025), perseroan mulai memproduksi pipa spiral pada 1973.

Cikal bakal Krakatau Steel dimulai pada 1960 ketika Indonesia menandatangani kontrak pembangunan Cilegon Steel Mills dengan Tjazpromex Pert dari Moskow. Dua tahun kemudian dilakukan peletakan batu pertama Proyek Besi Baja Trikora.

Pada 1967 barulah pemerintah mengubah status proyek tersebut menjadi perseroan terbatas. Sekarang kegiatan usaha utama KRAS meliputi pertambangan bijih besi, batu bara/mineral dan bahan tambang lainnya.

Kemudian pengolahan hasil tambang menjadi bahan baku besi dan baja, pengolahan bahan baku menjadi produk besi dan baja sebagai bahan baku industri, pengolahan bahan baku industri menjadi barang jadi atau setengah jadi.

KRAS juga melakukan kegiatan produksi mesin dan peralatan dari besi dan baja. Termasuk juga kegiatan pemasaran, perdagangan, dan pendistribusiannya. Adapun jenis produk yang dihasilkan KRAS adalah hot rolled coil, cold rolled coil, wire rod, dan sebagainya.

Bisnis KRAS didukung oleh lima entitas anak dan sejumlah entitas afiliasi. Dari entitas anaknya, KRAS memiliki entitas anak lainnya berjumlah belasan perusahaan. Fasilitas produksi Krakatau Steel berada di Cilegon, Banten.

Siapa Pemilik Saham KRAS?

KRAS mencatatkan sahamnya pada 10 November 2010 dengan melepas 3,15 miliar saham (20 persen) di harga penawaran Rp850 per saham. Dari IPO ini perseroan mengantongi dana sebanyak Rp2,68 triliun.

Berdasarkan laporan bulanan registrasi pemegang efek, per 31 Oktober 2025 pengendali saham KRAS adalah PT Danantara Asset Management selaku badan pengelola investasi negara, dengan kepemilikan sebanyak 15,47 miliar saham.

Jumlah itu setara dengan 80 persen dari total saham terdaftar. Sementara masyarakat memiliki saham KRAS sebanyak 3,86 miliar saham, atau setara dengan 19,99 persen dari total saham terdaftar.

Sebagai BUMN, pemilik perusahaan PT Krakatau Steel Tbk adalah Negara Republik Indonesia, dengan kepemilikan mayoritas dan pengendalian langsung melalui Danantara.

Pada perdagangan Jumat 14 November 2025, saham KRAS diperdagangkan di kisaran Rp382 per saham. Dalam satu bulan terakhir, harga sahamnya tumbuh 18,63 persen. Namun sejak awal 2025, pertumbuhan harganya mencapai 260 persenan.

Itulah informasi singkat tentang siapa pemilik saham KRAS.

(Nadya Kurnia)

Bisnis.com, JAKARTA — The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) mengusulkan agar pemasangan alat pendeteksi radiasi atauradiation portal monitor(RPM) dilakukan di area perbatasan atauborderyang berada di bawah pengawasan Bea Cukai.

Usulan tersebut disampaikan menyusul kebijakan pemerintah yang mewajibkan pelaku industri peleburan logam memasang alat pendeteksi radioaktif di masing-masing fasilitas usaha.

Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan bahwa langkah pemerintah untuk memperketat pengawasan bahan baku logam, terutamascrapimpor, sebenarnya dapat dipahami. Namun, pemasangan alat deteksi seharusnya dilakukan di titik masuk barang, bukan di area industri.

“Kami bisa pasang alat pendeteksi itu, tapi seharusnya ini dipasang di border sehingga kalau ada apa-apa, ketahuan ada radioaktif, bisa langsung dire-export,” ujar Harry dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR, Rabu (12/11/2025).

Harry menjelaskan, kebutuhan bahan baku menjadi tantangan utama industri baja nasional untuk menuju produksi baja hijau (green steel).

Indonesia saat ini mengimpor sekitar 1,2 juta tonscrapsetiap tahun, sementara pasokan domestik hanya mampu memenuhi 30%—40% kebutuhan.

Namun, pasokanscrapimpor sempat terhambat setelah muncul temuan material radioaktif pada salah satu perusahaan peleburan di Cikande, Banten, yakni PT Peter Metal Technology (PMT). Dampaknya, imporscraplangsung dihentikan sementara waktu.

“Kami memahami situasi yang terjadi di Cikande, akibatnyascrapitu disetop. Kami sudah melayangkan surat ke Kemenperin, KLHK, dan Kemendag, dan sudah direspons. Kami diberi waktu 3 bulan untuk memasang alat RPM atau CSSM sebagai detektor radioaktif,” ungkapnya.

Meski demikian, Harry menekankan bahwa proses pengadaan alat tersebut memerlukan waktu. Dia mengungkap pihaknya tidak menolak untuk memasang alat deteksi tersebut.

Namun, secara waktu, pemasangan di kawasan industri dinilai akan terlambat apabila ditemukan unsur radioaktif setelahscraptiba di area industri. Menurut Harry, kondisi itu membuat perusahaan tidak bisa lagi mengekspor kembali material yang terkontaminasi.

“Kalau radioaktifnya ditemukan di pabrik anggota kami, itu sudah tidak bisa di-re-export. Solusinya adalah dikubur. Kalau dikubur berarti radioaktif itu ditanam di bumi Indonesia, bukan dikembalikan ke negara asal. Ini yang kami khawatirkan,” jelasnya.

Harry menambahkan, sebenarnya Bea Cukai telah memiliki alat pendeteksi radioaktif di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun, fasilitas itu dinilai belum mencukupi karena belum tersedia di seluruh pelabuhan tempatscrapimpor masuk.

“Bea Cukai memang punya di Priok, tapi apakah alat itu aktif 24 jam dan apakah semuascrapdiperiksa? Karenascraptidak hanya masuk lewat Priok, ada pelabuhan lain yang belum punya alat itu,” imbuhnya.

Sementara itu, berdasarkan edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), perusahaan peleburan diwajibkan memasang alat deteksi radioaktif sebelum dapat kembali mengimporscrap. IISIA menilai kebijakan ini perlu penyesuaian agar tidak menghambat aktivitas industri.

“Kalau harus pasang dulu baru boleh impor lagi, berarti selama alat dipasang, produksi berhenti. Dampaknya bukan hanya ke perusahaan, tapi juga ke karyawan. Untungnya sekarang sudah diperpanjang waktunya,” pungkasnya.