Bagi Asabri, perlindungan tidak berhenti pada peserta, tetapi juga mencakup keluarga yang ditinggalkan

Jakarta (ANTARA) - PT Asabri (Persero) merealisasikan pembayaran manfaat Program Jaminan Kematian (JKm) senilai lebih dari Rp167 miliar kepada lebih dari 8.400 penerima manfaat sepanjang 2025.

Direktur Hubungan Kelembagaan Asabri Khaidir Abdurrahman mengatakan manfaat JKm diberikan kepada ahli waris peserta aktif yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja maupun dinas khusus.

“Bagi Asabri, perlindungan tidak berhenti pada peserta, tetapi juga mencakup keluarga yang ditinggalkan,” kata Khaidir dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan program tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri guna membantu menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga peserta.

Menurut dia, manfaat JKm mencakup Santunan Kematian Sekaligus (SKS), Uang Duka Wafat (UDW) sebesar tiga kali gaji pokok terakhir peserta, serta bantuan beasiswa pendidikan bagi maksimal dua orang anak peserta.

Khaidir mengatakan bantuan beasiswa tersebut diharapkan dapat membantu menjaga keberlangsungan pendidikan anak peserta setelah keluarga kehilangan tulang punggung utama.

“Pendidikan anak menjadi perhatian penting dalam manfaat program JKm. Kami berharap bantuan beasiswa yang diberikan dapat membantu menjaga keberlangsungan pendidikan anak peserta,” ujarnya.

Ia menyebut penyaluran manfaat dilakukan melalui prinsip layanan 5T, yakni Tepat Waktu, Tepat Orang, Tepat Jumlah, Tepat Alamat, dan Tertib Administrasi.

Menurut dia, perusahaan terus mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi serta pengelolaan dana yang optimal guna memastikan manfaat diterima secara tepat, transparan, dan akuntabel oleh peserta maupun ahli waris.

Salah satu penerima manfaat program JKm, Asri Sabani, mengatakan manfaat yang diterima keluarganya membantu keberlangsungan kehidupan keluarga setelah wafatnya suaminya, Kolonel Budiyanto yang terakhir bertugas di Sahli F Koarmada RI Jakarta.

“Kami sangat bersyukur atas bantuan dari Asabri yang dapat meringankan perjalanan kami ke depan, terutama dalam membesarkan anak,” ujar Asri.

Menurut Asri, manfaat THT, JKm, dan bantuan beasiswa yang diterima keluarganya telah disalurkan dalam waktu relatif singkat melalui rekening Bank Woori Saudara (BWS).

Program JKm menjadi bagian dari komitmen Asabri dalam memberikan perlindungan berkelanjutan bagi peserta dan keluarga selama masa pengabdian hingga setelahnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asabri (Persero) menyatakan tengah melakukan koordinasi intensif dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) dan satuan kerja terkait untuk memastikan proses verifikasi dan validasi data prajurit TNI yang gugur dalam serangan militer Israel di Lebanon. Langkah ini menjadi tahapan awal sebelum penyaluran santunan kepada ahli waris dilakukan.

Sekretaris Perusahaan Asabri Okki Rushartomo menjelaskan bahwa komunikasi dengan instansi terkait terus berlangsung guna memastikan seluruh data administratif prajurit yang gugur dapat dipastikan secara akurat dan lengkap.

“Saat ini, kami sedang dan terus melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan Mabes TNI dan Satuan Kerja (Satker) terkait untuk proses verifikasi dan validasi data prajurit yang gugur,” ujar Okki kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Okki menambahkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, prajurit TNI yang gugur dalam tugas berhak menerima manfaat perlindungan dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Tabungan Hari Tua (THT). Besaran santunan yang diterima ahli waris akan bergantung pada sejumlah faktor, antara lain status risiko kejadian, jumlah anggota keluarga, serta penghasilan prajurit saat masih aktif bertugas.

Ia menegaskan, penyaluran manfaat tersebut akan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip layanan Asabri, yakni tepat waktu, tepat orang, tepat jumlah, tepat alamat, dan tertib administrasi.

Di sisi lain, Asabri menyatakan fokus utama lembaga tersebut juga memastikan kecepatan dan ketepatan penyaluran hak asuransi sosial kepada ahli waris, termasuk dalam proses yang berkaitan dengan evakuasi maupun pemulangan jenazah prajurit.

Perusahaan pelat merah itu juga menyampaikan duka cita atas gugurnya prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Manajemen Asabri memastikan komitmen untuk menyalurkan seluruh hak ahli waris secara proaktif segera setelah seluruh dokumen administratif dari Mabes TNI dinyatakan lengkap.

"Segenap manajemen dan keluarga besar Asabri turut berduka cita sedalam-dalamnya atas gugurnya prajurit terbaik TNI yang tengah menjalankan tugas negara dan misi perdamaian di Lebanon. Semoga pengabdiannya diterima di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," kata Okki lebih lanjut.

Seperti diberitakan Bisnis, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan rasa duka mendalam dari pemerintah terkait gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL).

"Berkenaan dengan berita gugurnya tiga prajurit TNI kita yang sedang menjalankan tugas sebagai anggota penjaga perdamaian di Lebanon, mewakili Bapak Presiden tentunya kami pemerintah menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya," kata Prasetyo.

Dia menjelaskan Pemerintah Indonesia lewat Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono juga sudah menyampaikan pernyataan yang menyayangkan kejadian tersebut dan telah meminta otoritas terkait untuk melakukan investigasi.

"Kami juga sebagai Mensesneg telah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan, dengan Kementerian Luar Negeri, termasuk dengan Panglima TNI dalam hal melakukan upaya yang terbaik untuk pemulangan jenazah ketiga prajurit yang gugur, sekaligus memberikan briefing kepada seluruh pasukan dan prajurit yang masih bertugas di lapangan untuk meningkatkan kewaspadaan," kata Prasetyo.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah kepada Antara telah merilis dua identitas prajurit yang gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon selatan yaitu Kapten (Inf) Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) dinilai tidak mampu membayar utangnya. Hal ini bukan sekadar hiperbola, melainkan kesimpulan yang diambil dari laporan keuangan konsolidasi Departemen Keuangan untuk tahun fiskal 2025 yang dirilis pekan lalu.

Dalam laporan tersebut, total aset tercatat sebesar 6,06 triliun dolar AS (sekitar Rp 93.930 triliun-Rp 96.960 triliun), sementara total kewajiban mencapai 47,78 triliun dolar AS (sekitar Rp 740.590 triliun-Rp 764.480 triliun) per 30 September 2025.

Angka kewajiban tersebut belum mencakup kewajiban tidak didanai dari program asuransi sosial seperti Jaminan Sosial dan Medicare, yang dilaporkan terpisah dalam Laporan Asuransi Sosial (Statement of Social Insurance/SOSI).

Dilansir laman Fortune, posisi neraca AS tidak termasuk SOSI, memburuk hampir 2,07 triliun dolar AS (sekitar Rp 32.085 triliun-Rp 33.120 triliun) dari tahun fiskal 2024 ke 2025, menjadi negatif sebesar 41,72 triliun dolar AS (sekitar Rp 646.660 triliun-Rp 667.520 triliun).

Total kewajiban kini hampir delapan kali lipat nilai aset. Peningkatan terbesar berasal dari utang federal dan bunga yang harus dibayar sebesar 2 triliun dolar AS (sekitar Rp 31.000 triliun-Rp 32.000 triliun), sehingga totalnya menjadi 30,33 triliun dolar AS (sekitar Rp 470.115 triliun-Rp 485.280 triliun). Selain itu, kewajiban tunjangan pegawai federal dan veteran meningkat 438,8 miliar dolar AS (sekitar Rp 6.801 triliun-Rp 7.021 triliun), menjadi 15,47 triliun dolar AS (sekitar Rp 239.785 triliun-Rp 247.520 triliun).

Kewajiban di Luar Neraca

Kondisi semakin mengkhawatirkan jika memperhitungkan kewajiban di luar neraca. Kewajiban asuransi sosial selama 75 tahun meningkat 10,1 triliun dolar AS (sekitar Rp 156.550 triliun-Rp 161.600 triliun), dari 78,3 triliun dolar AS (sekitar Rp 1.213.650 triliun-Rp 1.252.800 triliun) menjadi 88,4 triliun dolar AS (sekitar Rp 1.370.200 triliun-Rp 1.414.400 triliun).

Jika digabungkan dengan kewajiban resmi sebesar 47,8 triliun dolar AS, total kewajiban federal mencapai lebih dari 136,2 triliun dolar AS (sekitar Rp 2.111.100 triliun-Rp 2.179.200 triliun), atau sekitar lima kali lipat produk domestik bruto (PDB) tahunan AS.

Kantor Akuntabilitas Pemerintah (Government Accountability Office/GAO) kembali memberikan penolakan opini atas laporan keuangan pemerintah AS tahun fiskal 2025, menandai tahun ke-29 berturut-turut lembaga tersebut tidak dapat memastikan kewajaran laporan. Hal ini disebabkan oleh masalah manajemen keuangan yang berkelanjutan, terutama di Departemen Pertahanan, serta kelemahan pencatatan transaksi antarlembaga.

Bisnis.com, JAKARTA - Belum lama ini, beredar informasi mengenai wacana kenaikan iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Merespons hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini belum ada perubahan besaran nominal iuran JKN.

“Besaran iuran yang berlaku masih mengacu pada Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan yang berlaku. Untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas I iurannya Rp150.000, kelas II Rp100 ribu dan kelas III Rp42.000 per orang per bulan dengan bantuan iuran sebesar Rp7 ribu per orang per bulan dari pemerintah, sehingga yang dibayarkan peserta kelas III hanya Rp35.000,” jelas Rizzky pada Jumat (06/03).

Rizzky menjelaskan bahwa sebagai asuransi sosial yang menganut prinsip gotong royong, sumber dana utama Program JKN berasal dari iuran pesertanya. Peserta JKN yang sehat membantu membiayai peserta yang sakit. Oleh karena itu, sustainabilitas Program JKN bergantung pada keseimbangan antara iuran peserta JKN yang masuk dengan uang yang dikeluarkan untuk membayar biaya pelayanan kesehatan.

“Operasi pemasangan ring jantung satu pasien JKN bisa mencapai Rp150.000.000. Bayangkan jika ada seseorang yang menabung dengan nominal uang yang sama seperti yang dibayarkan untuk iuran JKN, misalnya Rp35.000 per bulan untuk kelas III. Jika kita menabung Rp35.000 tiap bulan, maka butuh waktu 357 tahun supaya kita bisa membayar biaya operasi tersebut. Namun dengan adanya Program JKN, biaya operasi tersebut bisa dibayarkan dari iuran 4.285 orang peserta JKN kelas III lain yang sehat,” jelas Rizzky.

Rizzky mengatakan bahwa iuran peserta JKN tidak hanya digunakan untuk membayar biaya pelayanan kesehatan peserta yang sakit, namun juga dimanfaatkan untuk menjaga peserta yang sehat supaya tetap sehat melalui berbagai program promotif preventif dengan melibatkan mitra fasilitas kesehatan. Rizzky pun mengajak seluruh peserta untuk turut berperan menjaga keberlangsungan Program JKN melalui hal-hal sederhana namun bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari mengajak orang terdekat agar disiplin membayar iuran, meningkatkan literasi kesehatan dan informasi seputar Program JKN.

”Kami sudah menyediakan berbagai konten edukasi di media sosial resmi BPJS Kesehatan, bahkan sekarang BPJS Kesehatan hadir di live Tiktok supaya masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan BPJS Kesehatan. Kami berharap, masyarakat juga dapat bersama-sama menjaga keberlanjutan Program JKN supaya bisa terus memberikan manfaat hingga di masa mendatang,” kata Rizzky.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pihaknya terus menunggu amanat dari pemerintah untuk bisa mengawasi penuh PT Taspen (Persero).

Untuk diketahui, pada September 2025 dalam rapat bersama Komisi XI DPR, OJK menyebut kasus yang terjadi di Taspen tak lepas dari tata kelola investasi yang buruk. Sebab itu, OJK memberikan rekomendasi di RUU P2SK, supaya pihaknya mendapat kewenangan penuh untuk mengawasi Taspen.

“Untuk Taspen, OJK masih menunggu amanat pengawasan yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah,” kata Kepala Eksekutif PPDP OJK Ogi Prastomiyono dalam lembar jawaban RDK Oktober 2025, Rabu (26/11/2025).

Ogi mengingatkan agar tata kelola investasi berjalan baik, diperlukan peningkatan penerapan manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, dan penguatan kapasitas internal.

Di lain sisi, dia mengemukakan bahwa pengawasan OJK terhadap PT Asabri (Persero) menunjukkan perbaikan dalam penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

Adapun, berdasarkan catatanBisnis, dia berujar tata kelola investasi yang buruk di Taspen menyebabkan penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu dan return investasinya kurang maksimal. Dia pun menyinggung fokus Taspen sebagai BUMN cenderung bergeser dari misi layanan publik, asuransi sosial, dan tujuan korporasi.

Sebab demikian, dia memberikan tiga rekomendasi untuk RUU P2SK yang salah satunya adalah penegasan kewenangan pengawasan OJK secara eksplisit. Pasalnya, selama ini hanya pengawasan Asabri saja yang memiliki dasar hukum berbentuk PP.

“Melakukan pengawasan menyeluruh atas penyelenggaraan asuransi sosial, termasuk memberikan kewenangan kepada OJK untuk pengawasan terhadap PT Taspen yang selama ini secara hukum belum diberikan,” ucapnya.

Merespons hal tersebut, Taspen mengaku siap jika diawasi penuh oleh OJK. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan dukungan penuh penguatan kerangka pengawasan.

Komisaris Utama Taspen Fary Djemy Francis berpendapat pengawasan yang kuat dari OJK adalah hal krusial untuk meningkatkan kepercayaan publik.

“Kami siap berkolaborasi secara aktif dengan OJK dan para pemangku kepentingan dalam penyempurnaan kerangka regulasi untuk mewujudkan sistem pengawasan yang efektif dan komprehensif,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (26/9/2025).