REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menjelang penutupan tahun 2025, bank bjb kembali mencatatkan pencapaian membanggakan melalui raihan penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Penghargaan ini menegaskan konsistensi bank bjb dalam membangun komunikasi yang terbuka, transparan, dan akuntabel kepada publik.

Dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, bank bjb meraih predikat Informatif pada kategori Badan Publik, yang merupakan kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi. Predikat ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan kualitas penyediaan informasi publik yang dinilai sangat baik dan melampaui standar minimum.

Penghargaan diberikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penerapan keterbukaan informasi publik yang dilakukan secara menyeluruh oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat terhadap badan publik di wilayah Jawa Barat sepanjang 2025.

Penganugerahan berlangsung Selasa, 30 Desember 2025, bertempat di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Bandung, diserahkan langsung Gubernur Provinsi Jawa Barat dan diterima Direktur Pengganti Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna.

Momentum ini sekaligus menjadi penanda upaya berkelanjutan badan publik dalam mengimplementasikan prinsip transparansi.

Bagi bank bjb, penghargaan ini bukan sekadar pengakuan institusional, melainkan refleksi dari upaya jangka panjang perusahaan dalam menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan.

Sebagai lembaga keuangan daerah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi regional, bank bjb menyadari transparansi merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan nasabah, pemegang saham, mitra usaha, serta masyarakat luas.

Keterbukaan informasi dipandang sebagai instrumen penting untuk memastikan publik memperoleh akses yang adil terhadap informasi perusahaan, baik terkait produk dan layanan perbankan maupun kebijakan serta langkah-langkah strategis yang dijalankan perusahaan.

Melalui berbagai kanal komunikasi, bank bjb secara konsisten menghadirkan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk memastikan publik dapat mengakses informasi tanpa hambatan, baik melalui platform digital maupun layanan konvensional.

Transparansi juga menjadi bagian dari upaya bank bjb memperkuat praktik Good Corporate Governance. Dengan keterbukaan yang terjaga, proses pengambilan keputusan perusahaan dapat dipantau secara objektif oleh para pemangku kepentingan.

Kepercayaan publik yang terbangun melalui transparansi diyakini menjadi modal penting bagi keberlanjutan bisnis bank bjb. Hubungan yang sehat antara perusahaan dan pemangku kepentingan hanya dapat terwujud ketika komunikasi dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Selain memberikan informasi layanan perbankan, bank bjb juga aktif mengomunikasikan berbagai inisiatif strategis perusahaan, termasuk transformasi digital, penguatan permodalan, serta peran bank dalam mendukung pembangunan daerah.

Dengan informasi yang tersampaikan secara terbuka, masyarakat diharapkan dapat memahami arah kebijakan perusahaan sekaligus menilai kinerja bank bjb secara objektif dan berimbang.

Bank bjb terus melakukan penyempurnaan terhadap jalur komunikasi publik agar semakin responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat yang terus berkembang seiring dinamika industri perbankan.

Predikat Informatif yang diraih bank bjb menegaskan, perusahaan telah memenuhi indikator keterbukaan informasi secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan informasi, kemudahan akses, hingga kecepatan dan akurasi penyampaian.

Capaian ini sekaligus menempatkan bank bjb sebagai salah satu BUMD yang dinilai mampu menjadi rujukan dalam penerapan keterbukaan informasi publik di Jawa Barat.

Penghargaan ini menjadi dorongan bagi bank bjb untuk terus menjaga dan meningkatkan standar transparansi di seluruh lini organisasi, sejalan dengan perkembangan regulasi dan tuntutan masyarakat.

Bank bjb akan terus menjadikan komunikasi yang terbuka sebagai bagian dari budaya perusahaan, sehingga setiap kebijakan dan program dapat dipahami secara utuh oleh publik.

Dengan keterbukaan yang konsisten, bank bjb optimistis dapat terus memperkuat kepercayaan nasabah dan pemegang saham, sekaligus menjaga reputasi perusahaan di tengah persaingan industri perbankan nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Asabri (Persero) menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas kinerja dan penguatan tata kelola perusahaan melalui penerapan keterbukaan informasi publik.

Konsistensi tersebut tercermin dari upaya perusahaan dalam memastikan akses informasi yang mudah, terstandar, dan dapat dipercaya bagi publik.

Ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai BUMN yang mengelola asuransi sosial bagi prajurit TNI, anggota Polri, serta aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri, Asabri menempatkan transparansi sebagai bagian dari budaya kerja.

Prinsip keterbukaan informasi dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola perusahaan yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada peserta.

Direktur Utama Asabri Jeffry Haryadi P Manullang mengatakan, penerapan transparansi tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kualitas kinerja perusahaan.

Menurut dia, tata kelola perusahaan yang baik akan tercermin dari proses, kebijakan, dan layanan yang terbuka serta dapat diakses publik.

“Kinerja yang berkualitas lahir dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik," kata Jeffry dalam keterangan tertulis, Jumat (19/12/2025).

Penguatan tata kelola dan transparansi

Sepanjang 2025, Asabri menjalankan sejumlah langkah penguatan tata kelola dan operasional perusahaan.

Langkah-langkah tersebut antara lain penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara berkelanjutan, penguatan fungsi manajemen risiko, serta penguatan prinsip kehati-hatian melalui pendekatan Liability Driven Investment (LDI).

Selain itu, Asabri juga mendorong pengembangan layanan digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan bagi peserta.

Beberapa platform digital yang dikembangkan meliputi ASABRI STAR, ASABRI Mobile, dan ASABRI Link. Digitalisasi layanan ini diharapkan mempermudah peserta dalam memperoleh informasi dan layanan secara cepat serta transparan.

Dalam konteks pembangunan nasional, transformasi yang dijalankan Asabri disebut selaras dengan visi Asta Cita Nomor 2, yakni mendukung kemandirian bangsa melalui penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara.

Peran Asabri sebagai pengelola asuransi sosial dinilai memiliki keterkaitan erat dengan upaya menjaga kesejahteraan prajurit dan aparatur negara yang bertugas di sektor pertahanan dan keamanan.

Layanan publik yang adaptif

Keterbukaan informasi juga dipandang sebagai jembatan menuju layanan publik yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan.

Asabri menyatakan, transparansi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana dan layanan perusahaan.

Menurut manajemen, upaya tersebut dilakukan agar peserta dapat memahami hak, kewajiban, serta berbagai kebijakan perusahaan secara jelas.

Dengan demikian, layanan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan kepastian dan rasa aman bagi peserta.

Asabri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat standar layanan dan inovasi agar seluruh peserta dapat merasakan manfaat kehadiran perusahaan.

Sebagai informasi, Komisi Informasi Pusat menetapkan Asabri sebagai peraih Predikat Badan Publik Informatif 2025 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik terhadap badan publik di seluruh Indonesia.

Dalam penilaian tersebut, skor keterbukaan informasi ASABRI meningkat dari 90,53 pada 2024 menjadi 97,07 pada 2025.

Menurut Jeffry, predikat Informatif ini menjadi bukti penerapan prinsip transparansi melalui setiap proses, kebijakan, dan layanan Asabri yang dibangun berdasarkan integritas.

"Predikat informatif ini diraih atas kerja sama dan kerja bersama seluruh Insan ASABRI yang selalu berkomitmen menghadirkan layanan yang berkualitas, akses yang mudah, dan manfaat yang berdampak,” sebutnya.

Dengan predikat Informatif ini, imbuh Jeffry, perseroan akan terus memperkuat standar layanan, menciptakan inovasi, dan memastikan bahwa setiap peserta merasakan kehadiran perseroan dalam setiap fase perjuangannya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

PT Pertamina (Persero) kembali menorehkan prestasi dengan meraih predikat Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia. Pertamina mencatatkan skor tinggi sebesar 98,67 dan masuk lima besar terbaik kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Penghargaan tersebut diterima oleh Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sekaligus peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2025 di Jakarta, Senin (15/12).

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan apresiasi kepada Badan Publik yang konsisten menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan informasi publik.

VP Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron mengatakan Pertamina terus berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan seluruh Subholding dan Anak Perusahaan Pertamina.

Predikat informatif ini menjadi momentum kado Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 Pertamina atas capaian terhadap serangkaian proses asesmen mulai dari kuesioner evaluasi diri hingga presentasi uji publik pada pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

"Capaian ini wujud dedikasi Pertamina untuk masyarakat dan negeri," ucap Baron.

Baron melanjutkan, peningkatan peringkat Informatif 2025 diikuti sederet karya inovasi untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi Pertamina.

Beberapa inovasi itu diantaranya peningkatan sistem informasi melalui peluncuran wajah baru website Pertamina pada Juni 2025, peluncuran fitur website disabilitas pada September 2025 dan peluncuran Mobile Apps Layanan Informasi di bulan Oktober 2025.

"Melalui pemanfaatan digital, pemberdayaan dan peningkatan kompetensi SDM, Pertamina transformasi layanan informasi berbagai aspek, mulai dari peningkatan tata kelola informasi hingga inovasi sistem informasi publik berbasis digital," jelas Baron.

Menurut Baron, di balik karya transformasi informasi publik, turut berkontribusi literasi edukasi kepada masyarakat mengenai peran Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional dan mendukung swasembada energi sesuai Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Pertamina juga memberikan kemudahan akses informasi ramah disabilitas sebagai wujud inklusivitas, untuk memastikan seluruh masyarakat termasuk disabilitas memperoleh akses informasi dengan mudah dan akurat.

"Penghargaan ini menjadi amanah Pertamina untuk terus edukasi masyarakat, melayani sepenuh hati, memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi melalui berbagai kanal resmi media komunikasi Pertamina," tambah Baron.

Transparansi informasi, imbuh Baron, merupakan fondasi kuat dalam membangun kepercayaan publik sehingga bisa menjadi energi yang menggerakkan kemajuan Indonesia.

"Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Pertamina berkomitmen terus menjaga kepercayaan masyarakat Indonesia dengan transparansi, keterbukaan dan professional dalam menjalankan amanah mengelola energi nasional," imbuh Baron.

Bagi Pertamina, media massa baik cetak, online, TV maupun Radio, adalah mitra strategis yang berperan penting dalam memberikan edukasi kepada publik. Melalui media massa, publik bisa mengikuti perkembangan Pertamina dari waktu ke waktu hingga kini menginjak usianya yang ke-68 tahun.

Pertamina juga rutin memberikan apresiasi kepada insan media melalui Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) yang telah memasuki ke-22 tahun. Apresiasi ini sekaligus mendorong jurnalis terus berkarya dan menghasilkan karya berkualitas untuk publik.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang baru terbentuk setahun lalu berhasil meraih predikat "Informatif" dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai penghargaan tertinggi.

Sekretaris Kementerian UMKM, Arif Rahman Hakim yang mewakili Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Jakarta, Senin (15/12), menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.

Menurut Arif, penghargaan ini mencerminkan komitmen Kementerian UMKM untuk menjadi institusi pemerintah yang transparan, akuntabel, dan terbuka dalam pengelolaan informasi publik.

"Alhamdulillah, prestasi ini menunjukkan komitmen Kementerian UMKM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan serta memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat," ujar Arif.

Selain itu, KIP juga memberikan Penghargaan Khusus kepada Kementerian UMKM sebagai Badan Publik Baru yang dinilai mampu melakukan percepatan penerapan keterbukaan informasi publik serta menyediakan layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat, meskipun baru resmi terbentuk pada 21 Oktober 2024.

Penilaian tersebut dilakukan KIP melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025.

Arif berharap, predikat Informatif ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, dengan menjadi penyemangat bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian UMKM untuk terus memberikan layanan publik yang berkualitas dan responsif.

Dalam upaya perwujudan komitmen, Kementerian UMKM mengembangkan sistem informasi yang tepat sasaran dalam mengelola, menyajikan, dan menyebarluaskan informasi publik guna menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Informasi publik Kementerian UMKM dapat diakses melalui berbagai kanal, antara lain situs resmi umkm.go.id, akun media sosial resmi, layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Call Center 106, serta layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berlokasi di Kantor Kementerian ESDM, Gedung Smesco Indonesia, Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KIP, Rospita Vici Paulyn menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh badan publik dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sebagai bagian dari implementasi keterbukaan informasi publik.

"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen badan publik dalam menjalankan keterbukaan informasi. Pencapaian tersebut membutuhkan konsistensi dan kerja bersama agar keterbukaan informasi publik dapat berjalan optimal," ujar Rospita.

Monev Keterbukaan Informasi Publik merupakan kegiatan tahunan KIP untuk menilai implementasi keterbukaan informasi publik. Pada 2025, KIP melakukan penilaian terhadap 387 badan publik dari tujuh kategori, yakni kementerian, lembaga negara atau lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah provinsi, perguruan tinggi negeri, Badan Usaha Milik Negara, dan partai politik.

Penilaian dilakukan melalui Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dengan klasifikasi nilai Informatif (90-100), Menuju Informatif (80-89,9), Cukup Informatif (60-79,9), Kurang Informatif (40-59,9), dan Tidak Informatif (

JAKARTA - Partai Golkar meraih penghargaan sebagai Partai Informatif dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025, yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025. Partai Golkar menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik.

Anugerah KIP merupakan ajang apresiasi tertinggi bagi lembaga penyiaran, badan publik, serta insan penyiaran yang dinilai berjasa dan berkontribusi besar dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia.

Pada penyelenggaraan KIP 2025, tercatat sebanyak 141 lembaga penyiaran dan 386 badan publik turut berpartisipasi. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik, sebagai instrumen pengukuran tingkat transparansi badan publik di Tanah Air.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Sarmuji menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima Partai Golkar. Menurut Sarmuji, capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran, khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Partai Golkar.

“Kami bersyukur Partai Golkar mendapatkan penghargaan sebagai partai informatif dari KIP. Ini adalah buah kerja keras teman-teman PPID. Terima kasih juga kepada Ketua Umum dan Bendahara Umum yang telah mendukung penuh kerja-kerja PPID selama ini,” ujarnya, Selasa (16/12/2025).

Sarmuji menambahkan, persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat namun serius, berhasil membuahkan hasil positif. Penghargaan ini juga menjadi yang pertama kalinya diraih Partai Golkar dalam kategori tersebut.

“Untuk pertama kalinya Partai Golkar memperoleh gelar sebagai partai informatif. Keseriusan teman-teman membuahkan hasil yang baik. Ke depan, kami optimistis capaian yang lebih baik dapat diraih hingga tingkat provinsi serta kabupaten/kota,” lanjutnya.

Sarmuji juga mengimbau seluruh jajaran Partai Golkar untuk terus mengedepankan keterbukaan informasi publik, agar partai dapat menyajikan informasi yang benar, jelas, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menilai penghargaan Anugerah KIP 2025 sebagai bukti nyata transformasi Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

“Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia, Partai Golkar untuk pertama kalinya mendapatkan anugerah dari Komisi Informasi Publik. Ini menunjukkan bahwa Golkar adalah partai yang terbuka, jelas, dan dapat diakses informasinya oleh publik,” tegas Dave.

Menurut Dave, keterbukaan informasi yang ditunjukkan Partai Golkar bukan sekadar retorika politik, melainkan diwujudkan dalam sikap dan posisi yang konsisten, serta penyajian informasi yang solutif bagi kepentingan bangsa dan negara.

“Bukan hanya mendukung pemerintahan, tetapi juga memberikan informasi terbaik dan solusi untuk kemajuan bangsa. Selamat dan sukses untuk seluruh tim. Terima kasih kepada Ketua Umum dan Sekjen atas dukungan penuh hingga capaian ini bisa diraih. Sukses selalu untuk PPID Partai Golkar,” pungkasnya.

Penghargaan Anugerah KIP 2025 ini diharapkan semakin memperkuat komitmen Partai Golkar dalam mewujudkan tata kelola partai yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi publik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) terus memperkuat komitmennya dalam penerapan keterbukaan informasi publik melalui transformasi tata kelola informasi yang lebih transparan, inklusif, dan berbasis digital. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui partisipasi aktif ADHI dalam rangkaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Kegiatan itu dihadiri Direktur Human Capital & Legal ADHI, Ki Syahgolang Permata, sebagai representasi komitmen perusahaan dalam penguatan prinsip keterbukaan informasi publik dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi.

Sebagai bagian dari transformasi tata kelola informasi, ADHI terus meningkatkan kesiapan internal melalui digitalisasi sistem penyediaan informasi yang terpusat agar akses publik dapat dilakukan secara real-time, konsisten, dan sesuai standar layanan publik. ADHI juga memperkuat transparansi pengadaan barang dan jasa melalui optimalisasi platform ELISA (Electronic Integrated Supply Chain Management ADHI) sebagai kanal resmi informasi berbasis digital.

Dalam implementasinya, ADHI memastikan layanan informasi publik berjalan inklusif dengan memberikan akses setara bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Penerapan keterbukaan informasi juga diinternalisasikan sebagai bagian dari budaya kerja melalui koordinasi lintas fungsi, kolaborasi dengan lembaga pengawas informasi, serta evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

“Keterbukaan informasi adalah bagian penting dari upaya membangun kepercayaan publik dan edukasi masyarakat mengenai peran ADHI sebagai kontraktor nasional yang membangun infrastruktur strategis. ADHI berkomitmen memberikan layanan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses sebagai bentuk tanggung jawab terhadap publik,” ujar Ki Syahgolang.

Ia menegaskan keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik serta menjadi fondasi kepercayaan publik.

Dengan langkah ini, ADHI menunjukkan kesungguhan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance) dan penyelenggaraan informasi publik yang profesional sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.

Sebagai salah satu perusahaan konstruksi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia, ADHI berkomitmen memperkuat inovasi serta kualitas layanan informasi publik agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat jangka panjang dalam ekosistem tata kelola yang transparan dan berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Asabri (Persero) menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi dengan mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 yang digelar Komisi Informasi Pusat di Jakarta.

Langkah ini diposisikan perusahaan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola sekaligus menjaga kepercayaan peserta, terutama prajurit TNI, anggota Polri, serta ASN Kemhan dan Polri.

Direktur Utama Asabri Jeffry Haryadi menyatakan, keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan fondasi dalam penyelenggaraan layanan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sebagai institusi yang mengemban amanah negara, Asabri menempatkan keterbukaan informasi sebagai pilar utama dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik," jelas Jeffry dalam siaran pers, Minggu (23/11/2025).

"Partisipasi dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 menjadi bukti komitmen kami untuk menjaga transparansi sekaligus memperkuat kualitas layanan informasi yang akurat, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Jeffry.

Fokus pada transformasi layanan

Asabri menilai Uji Publik KIP sebagai ruang untuk mengukur konsistensi dan kapasitas perusahaan dalam menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagi perusahaan, transparansi juga berkaitan erat dengan transformasi layanan yang tengah dijalankan.

Sejumlah inovasi yang telah dikembangkan antara lain peningkatan fitur Asabri Mobile, sistem autentikasi digital Asabri Star, serta perluasan jaringan layanan Asabri Link yang kini mencakup lebih dari 1.900 titik.

Perseroan juga memperkuat kehadiran di Mal Pelayanan Publik, serta mendorong penggunaan Klaim Online Asabri.

Selain itu, Asabri mempertahankan operasional 33 kantor cabang dan memperluas akses layanan kesehatan melalui kemitraan dengan lebih dari 350 rumah sakit.

Penyediaan manfaat tambahan seperti PUM-KPR dan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan peserta.

“Langkah-langkah strategis ini mencerminkan visi Asabri untuk menjadi pengelola asuransi sosial yang tepercaya, profesional, dan peduli kepada kesejahteraan peserta," tutur Jeffry.

"Sekaligus menunjukkan bahwa keterbukaan informasi sejalan dengan upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat kepercayaan publik,” imbuhnya.

Penguatan peran sebagai pengelola asuransi sosial sektor pertahanan dan keamanan

Partisipasi dalam Uji Publik KIP 2025 juga dipandang Asabri sebagai momentum untuk menegaskan kembali peran strategis perusahaan.

Asabri mengelola program asuransi sosial bagi garda terdepan pertahanan dan keamanan, sehingga transparansi menjadi bagian dari akuntabilitas publik.

Jeffry menambahkan, perusahaan akan terus menjaga integritas dalam komunikasi dan layanan.

“Dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, Asabri akan terus menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka, bertanggung jawab, dan berkelanjutan," ungkapnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui berbagai langkah transformasi, mulai dari pembenahan tata kelola hingga pengembangan inovasi layanan informasi berbasis digital.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat hubungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pertamina.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan Pertamina mendukung penuh pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat RI.

"Pertamina berkomitmen untuk terus mendukung keterbukaan informasi dalam rangka memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat Indonesia," jelas Simon pada kesempatan presentasi uji publik di hadapan tim penilai Monev Keterbukaan Informasi Publik, di Jakarta, Kamis (20/11).

Simon menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi elemen kunci dalam membangun kepercayaan publik sekaligus sarana edukasi kepada masyarakat terkait peran Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional. Hal ini juga selaras dengan upaya mewujudkan swasembada energi sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

"Pertamina siap menunjukkan langkah nyata dalam penyediaan informasi untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, dan melayani sepenuh hati," tambah Simon.

Selain itu, Simon memastikan seluruh subholding terlibat aktif mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik. Pertamina juga memberikan kemudahan akses informasi ramah disabilitas sebagai wujud inklusivitas, serta inovasi transformasi digital layanan informasi untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi secara dengan mudah dan akurat.

"Dengan dukungan Komisi Informasi Pusat RI dan masyarakat Indonesia, Pertamina berkomitmen terus meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia," tutup Simon.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) berkomitmen meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui transformasi berbagai aspek, mulai dari peningkatan tata kelola informasi hingga inovasi sistem informasi publik berbasis digital.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan Pertamina mendukung penuh pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat RI.

“Pertamina berkomitmen untuk terus mendukung keterbukaan informasi dalam rangka memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat Indonesia,” kata Simon pada kesempatan presentasi uji publik di hadapan tim penilai Monev Keterbukaan Informasi Publik, Kamis (20/11/2025).

Menurut Simon, keterbukaan informasi sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Selain itu juga sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat mengenai peran Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional dan mendukung swasembada energi sesuai Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

“Pertamina siap menunjukkan langkah nyata dalam penyediaan informasi untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, dan melayani sepenuh hati,” kata Simon.

Simon memastikan seluruh subholding terlibat aktif mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik. Pertamina juga memberikan kemudahan akses informasi ramah disabilitas sebagai wujud inklusivitas, serta inovasi transformasi digital layanan informasi untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi secara dengan mudah dan akurat.

“Dengan dukungan Komisi Informasi Pusat RI dan masyarakat Indonesia, Pertamina berkomitmen terus meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia,” kata Simon.

Uji publik ini merupakan ruang penting bagi kami untuk menjelaskan komitmen pimpinan terhadap informasi publik.

Yogyakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mengatakan keterbukaan informasi publik (KIP) bagian dari ekosistem transparansi yang memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat.

Farida, dalam keterangannya yang diterima di Yogyakarta, Rabu, menilai hak publik atas informasi adalah elemen dasar dalam tata kelola pemerintahan yang modern.

“Kami komitmen memberikan layanan informasi yang cepat, mudah, berbiaya ringan, dan non-diskriminatif,” kata Wamenkop.

Lebih jauh, Farida menekankan bahwa uji publik pun menjadi ruang strategis untuk memperlihatkan keseriusan Kementerian Koperasi (Kemenkop) dalam memastikan informasi dapat diakses oleh seluruh warga negara.

“Uji publik ini merupakan ruang penting bagi kami untuk menjelaskan komitmen pimpinan terhadap informasi publik,” kata dia lagi.

Kemenkop berkomitmen untuk menyediakan kemudahan akses terhadap informasi bagi masyarakat terkait program-program strategis Kementerian.

Kemenkop pun telah menetapkan dasar regulasi melalui Keputusan Menteri Koperasi Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Regulasi ini memastikan struktur PPID berjalan efektif dan memiliki tugas yang jelas.

Sebagai upaya memudahkan publik mengakses informasi, Kemenkop menyediakan dua jalur permohonan: secara online melalui situs resmi PPID, dan secara offline melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Prosedur permohonan informasi kami rancang agar mudah dijangkau, baik secara daring maupun luring,” kata Farida.

Selain itu, Kemenkop juga aktif menyebarluaskan berbagai konten kebijakan, program, serta edukasi publik melalui website resmi dan media sosial.

Penyebaran informasi ini disebutnya sebagai bentuk komitmen memastikan masyarakat tidak tertinggal dari perkembangan layanan pemerintah.

Ia juga menyebutkan, keterbukaan informasi telah menjadi bagian dari indikator kinerja organisasi serta masuk ke dalam Rencana Strategis Kemenkop. Dengan demikian, keberhasilan layanan informasi dapat diukur secara objektif.

Lebih lanjut, Kemenkop menghadirkan sejumlah inovasi daring seperti Simkopdes.id, nik.depkop.go.id, Talentakoperasi.id, lbh-koperasi.kop.go.id, dan eproposal.lpdb.id.

“Semua inovasi tersebut dirancang untuk memastikan layanan publik lebih transparan, efisien, dan mudah diakses,” ujar Wamenkop.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

PT Pertamina (Persero) menghadirkan aplikasi mobile layanan informasi publik Pertamina sebagai wujud komitmen melawan disinformasi di ruang digital.

Melalui tema "Energizing The Information", Pertamina menegaskan transformasi inovasi sistem layanan informasi publik yang menekankan digitalisasi dan kepercayaan publik. Hal itu disampaikan Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso pada kegiatan Pameran Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta, Selasa (14/10).

Ia menjelaskan, keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

"Pertamina terus memperkuat ekosistem keterbukaan informasi melalui kanal resmi yang kredibel, mudah diakses, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Transparansi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik serta menangkal potensi hoaks dan disinformasi di ruang digital," ujar Fadjar.

Pada aplikasi layanan informasi publik ini, Pertamina juga menyediakan kemudahan memperoleh informasi bagi komunitas disabilitas.

"Sebagai bentuk inklusivitas, Pertamina menghadirkan fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada layanan informasi publik, seperti pilihan tampilan kontras dan pembesaran teks, pengaturan jarak antar teks dan opsi ramah disleksia, fitur penghentian animasi serta penyesuaian tinggi baris tulisan sesuai kebutuhan," papar Fadjar.

Langkah ini sekaligus menjadi bukti komitmen Pertamina memberikan layanan informasi yang setara bagi seluruh masyarakat, dan menjadi energi informasi untuk publik. Pertamina juga ingin memastikan masyarakat memperoleh informasi yang tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Keterbukaan informasi adalah energi baru dalam membangun kepercayaan publik. Dengan transparansi, kita tidak hanya melawan disinformasi, tetapi juga memperkuat budaya akuntabilitas dan partisipasi publik," kata Fadjar.

Hingga kini, Pertamina telah membuka berbagai kanal resmi yang dapat diakses masyarakat untuk memperoleh informasi akurat, seperti melalui situs resmi website, media sosial, majalah Energia, Pertamina Call Center 135, email @infopublik, hingga aplikasi berbasis mobile layanan informasi publik.

Capaian keterbukaan informasi publik semester I/2025 pun dicatatkan Pertamina, dengan 153.805 informasi publik di media nasional, 1,7 juta views pada laman website, 219 interaksi via PPID, 1.692 informasi di media sosial, serta 245.002 interaksi melalui Call Center 135.

"Melalui kanal-kanal ini, masyarakat dapat memverifikasi informasi secara langsung sekaligus memperoleh data dan fakta terbaru mengenai kegiatan serta kebijakan Pertamina," pungkas Fadjar.