Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan aliran modal asing keluar (capital outflow) dari Indonesia mencapai US$800 juta atau sekitar Rp14,12 triliun (asumsi kurs Rp17.650 per dolar AS) pada kuartal I 2026.

Kaburnya modal asing terjadi di tengah memburuknya kondisi ekonomi global akibat perang di Timur Tengah.

"Aliran modal pada kuartal I 2026 tercatat net outflows sebesar US$0,8 miliar," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (20/5).

Menurut Perry, kondisi global yang memburuk membuat investor global beralih ke aset safe haven, khususnya obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury).

Ia menjelaskan imbal hasil US Treasury terus meningkat akibat membengkaknya defisit fiskal AS dan ekspektasi suku bunga tinggi yang bertahan lebih lama.

"Imbal hasil US Treasury yang telah naik ke 4,66 persen untuk tenor 10 tahun dan 4,11 persen tenor 2 tahun pada 19 Mei 2026 diperkirakan naik lebih tinggi didorong oleh defisit fiskal AS yang membesar," katanya.

Perry mengatakan kondisi tersebut memicu pelarian modal dari berbagai negara emerging markets menuju aset yang dinilai lebih aman dan memberikan imbal hasil tinggi.

Selain itu, ketegangan geopolitik di Timur Tengah juga memperburuk sentimen pasar global. Penutupan Selat Hormuz akibat perang disebut mengganggu distribusi energi dunia dan mendorong lonjakan harga minyak global.

Meski demikian, Perry memastikan ketahanan eksternal Indonesia masih terjaga. Hal itu ditopang oleh masuknya kembali aliran modal asing pada kuartal II 2026.

"Berbagai respons kebijakan yang ditempuh dapat mendorong kembali masuknya investasi portofolio asing pada kuartal II 2026 yang mencatatkan net inflows sebesar US$5,5 miliar hingga 18 Mei 2026," ujarnya.

Menurut Perry, arus modal asing yang kembali masuk terutama mengalir ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN), seiring meningkatnya imbal hasil kedua instrumen tersebut.

Lebih lanjut, juga mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2026 tetap tinggi sebesar US$146,2 miliar. Angka itu setara pembiayaan 5,8 bulan impor atau 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Jakarta: Nilai tukar rupiah dan mata negara lain sedang berada di bawah tekanan.

Gejolak global yang makin panas akibat konflik Timur Tengah membuat dolar Amerika Serikat (AS) semakin perkasa.

Asal tau saja, nilai tukar rupiah pada 19 Mei 2026 tercatat sebesar Rp17.700 per USD, atau melemah 2,20 persen (ptp) dibandingkan dengan level akhir April 2026.

Dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur hari ini, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan secara rinci mengenai penguatan dolar AS yang dipicu oleh sejumlah faktor global.

Tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah memperburuk kondisi dan prospek perekonomian dunia. Lalu, penutupan Selat Hormuz mengakibatkan melonjak tingginya harga minyak dunia.

Terganggunya produksi, distribusi, dan rantai pasok perdagangan antarnegara juga mendorong kenaikan pada harga komoditas dunia lainnya.

"Perkembangan ini mengakibatkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 diperkirakan akan lebih rendah menjadi sebesar 3,0 persen dan tekanan inflasi global meningkat menjadi sekitar 4,3 persen," jelas Perry, Rabu, 20 Mei 2026.

Imbas dari kondisi itu, respons kebijakan moneter global menjadi lebih ketat, bahkan sejumlah bank sentral mulai menaikkan kebijakan suku bunganya.

Dia menyebutkan, suku bunga kebijakan moneter AS, Fed Funds Rate (FFR), diperkirakan tidak akan turun hingga akhir 2026 dan terdapat kemungkinan akan naik pada 2027 dengan inflasi AS yang masih tinggi.

Kemudian, imbal hasil (yield) US Treasury yang telah naik ke 4,66 persen (tenor 10 tahun) dan 4,11 persen (tenor 2 tahun) pada tanggal 19 Mei 2026, dan diperkirakan naik lebih tinggi didorong oleh defisit fiskal AS yang membesar.

"Di pasar keuangan global, memburuknya kondisi global tersebut mendorong berlanjutnya pelarian modal keluar dari berbagai negara, termasuk negara Emerging Markets, ke aset yang memberikan imbal hasil tinggi dan aman (safe-haven assets) khususnya obligasi AS," tuturnya.

"Perkembangan ini juga mendorong kuatnya Indeks dolar AS dan menimbulkan tekanan pelemahan baik terhadap mata uang negara maju (DXY) maupun mata uang negara berkembang (ADXY)," imbuhnya.

Sementara itu, dari dalam negeri, Perry juga mengatakan permintaan valas pada triwulan II 2026 meningkat cukup tinggi dipengaruhi oleh faktor musiman antara lain untuk pembayaran dividen dan utang luar negeri. Hal itu juga yang membuat posisi dolar AS melambung.

"Ke depan, Bank Indonesia meyakini nilai tukar Rupiah akan stabil dan cenderung menguat, didukung oleh komitmen Bank Indonesia, imbal hasil yang menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik," ucapnya.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Global Research on Economics, Advance Technology and Politics atau Great Institute menilai saat ini Bank Indonesia tidak memiliki ruang yang cukup untuk menunda pengetatan suku bunga di tengah pelemahan rupiah saat ini.

Peneliti Ekonomi Great Institute, Ani Asriyah menegaskan bahwa keputusan menaikkan BI Rate kini merupakan langkah korektif yang diperlukan untuk menjaga kredibilitas kebijakan moneter dan menahan depresiasi rupiah agar tidak menjalar lebih luas ke inflasi impor, pasar obligasi, dan persepsi risiko investor.

Dengan RDG Bank Indonesia yang berlangsung pada 19–20 Mei 2026, dia berpendapat sebaiknya BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin, dari level saat ini sebesar 4,75% menjadi 5%.

"Dalam situasi seperti sekarang, kenaikan BI-Rate 25 basis poin merupakan langkah korektif yang prudent untuk menahan depresiasi rupiah agar tidak berkembang menjadi dislokasi yang lebih mahal bagi perekonomian,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).

Great Institute menilai rupiah memasuki titik yang tidak bisa lagi dianggap sebagai pelemahan biasa. Pada 19 Mei 2026, kurs referensi resmi Bank Indonesia, JISDOR, tercatat Rp17.719 per dolar AS.

Dengan demikian BI pun perlu menunjukkan sinyal yang tegas bahwa stabilitas nilai tukar tetap menjadi prioritas.

Pasalnya suku bunga acuan telah bertahan di level 4,75% sejak September 2025, tetapi tekanan terhadap rupiah belum mereda.

Lebih lanjut dia menjelaskan dalam kondisi seperti ini, intervensi valas semata tidak lagi memadai, dan setiap penundaan hanya akan memperbesar biaya stabilisasi yang pada akhirnya harus ditanggung perekonomian nasional.

Tekanan terhadap rupiah tidak dapat dilepaskan dari dinamika global, khususnya kebijakan moneter The Federal Reserve yang masih mempertahankan pendekatan higher for longer. Kondisi ini menyebabkan diferensial suku bunga antara negara maju dan berkembang menjadi faktor krusial dalam menentukan arah aliran modal global.

Fenomena ini mencerminkan dilema impossible trinity, di mana otoritas moneter harus menyeimbangkan antara stabilitas nilai tukar, independensi kebijakan moneter, dan keterbukaan arus modal. Indonesia, sebagai bagian dari emerging markets, menghadapi tekanan yang lebih besar karena sensitivitas terhadap perubahan sentimen global dan volatilitas capital flow.

Menurut Ani, intervensi di pasar spot, DNDF, dan instrumen valas lainnya tetap penting, tetapi tidak seharusnya menjadi satu-satunya garis pertahanan.

Penurunan cadangan devisa dari US$148,2 miliar pada akhir Maret menjadi US$146,2 miliar pada akhir April 2026 menunjukkan bahwa strategi stabilisasi memang sedang bekerja, tetapi juga mengandung biaya yang tidak kecil.

Bank Indonesia sendiri menyebut penurunan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Dalam konteks tersebut, Ani menyatakan bahwa kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin memiliki fungsi ganda.

“Di satu sisi, secara mekanisme transmisi moneter, kenaikan ini akan meningkatkan imbal hasil instrumen keuangan domestik, sehingga berpotensi menarik kembali aliran modal asing ke pasar keuangan Indonesia," lanjutnya.

Pada sisi lain, imbuhnya, yang tidak kalah penting, kebijakan ini berperan sebagai policy signalling yang dapat membentuk ekspektasi pasar.

Dalam situasi ketidakpastian tinggi, ekspektasi sering kali menjadi determinan utama dalam pergerakan nilai tukar, sehingga langkah kecil namun kredibel dapat menghasilkan dampak yang signifikan dalam jangka pendek.

Meski demikian, ada beberapa trade off yang perlu diwaspadai pemerintah.

“Kenaikan suku bunga dapat menahan laju investasi dan konsumsi berbasis kredit dalam jangka pendek," terangnya

Namun dalam situasi kurs yang sudah tertekan sedalam ini, biaya dari tidak bertindak bisa jauh lebih besar. Pelemahan rupiah yang berlanjut berisiko memicu imported inflation, memperbesar beban utang valas, dan memperburuk persepsi risiko investor terhadap Indonesia.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan intervensi otoritas fiskal di pasar SBN dalam rangka ikut menstabilkan nilai tukar rupiah. Caranya adalah dengan membeli kembali surat utang pemerintah yang sudah dilepas oleh investor.

Hal ini dijelaskan Purbaya saat konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026, Selasa (19/5/2026). Dia menyebut ini bukan mekanisme bond stabilization framework (BSF), yang disiapkan oleh otoritas fiskal dalam masa krisis.

Intervensi ini disebut Purbaya sudah sejak Rabu (13/5/2026) pekan lalu. Dia mengeklaim langkah ini efektif untuk menaik aliran modal asing masuk kembali ke SBN, seperti hari ini melalui lelang SBSN alias sukuk. Harapannya, cara ini bisa mengembalikan kepercayaan investor ke surat utang pemerintah.

"Memang kami masuk seperti itu, kalau ada yang jual kami beli. Ada yang jual kami beli," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026, Selasa (19/5/2026).

Purbaya mengatakan bahwa langkahnya ini turut efektif menurunkan tingkat imbal hasil (yield) SBN yang belakangan ini naik. Dia menyebut saat ini yield SBN pemerintah 10 tahun turun 4 basis poin, sedangkan tenor 5 tahun turun 10 basis poin.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyebut telah memerintahkan dua unit di bawah Kemenkeu, yakni Direktorat Jenderal Pembiayaa dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk mengalokasikan Rp2 triliun setiap harinya untuk membeli kembali surat utang pemerintah.

Namun, dia mengeklaim nyatanya tidak banyak investor yang menjual SBN pemerintah.

"Saya minta mereka masuk setiap hari Rp2 triliun. Kalau ada [yang jual], ternyata yang jual sedikit, banyak yang nahan juga tuh," paparnya.

Di sisi lain, Purbaya memastikan bahwa aksi beli SBN yang dijual investor ini bukan beli-putus. Dia menyebut surat utang yang dibeli kembali ini tidak akan dipegang secara terus menerus.

Akan tetapi, mantan pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) ini tidak memerinci lebih lanjut sumber dana yang digunakan untuk intervensi. Dia hanya memastikan bahwa pemerintah memiliki dana cukup, salah satunya dengan kepemilikan SAL yang saat ini meningkat ke Rp435 triliun.

"SAL kami Rp435 triliun. Jadi nafas saya panjang," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus meningkatkan intervensi di pasar keuangan domestik setelah tekanan global memicu gejolak nilai tukar rupiah dan volatilitas pasar obligasi nasional. Pemerintah pun menilai kepercayaan investor asing mulai pulih.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah mulai aktif masuk ke pasar obligasi untuk menjaga stabilitas yield surat berharga negara (SBN). Langkah tersebut dilakukan setelah volatilitas pasar global mulai memengaruhi arus modal asing dan nilai tukar rupiah.

Purbaya mengungkapkan pemerintah telah melakukan aksi stabilisasi di pasar obligasi sejak pekan lalu. Intervensi dilakukan hampir setiap hari untuk menjaga kepercayaan investor terhadap pasar keuangan domestik.

“Pemerintah terpaksa melakukan inisiatif menjaga stabilitas di pasar obligasi,” katanya dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Mei 2026, Selasa (19/5/2026).

Dia menyebut aliran dana mulai kembali masuk ke pasar obligasi domestik setelah pemerintah melakukan intervensi. Pada perdagangan terbaru, dana asing tercatat masuk ke pasar sekunder dan pasar primer obligasi pemerintah.

“Hari ini pasar sekunder masuk Rp500 miliar, di pasar primer masuk Rp1,68 triliun,” ujar Purbaya.

Menurutnya, stabilisasi pasar obligasi mulai memberikan dampak positif terhadap sentimen investor asing. Arus modal asing yang kembali masuk dinilai menjadi sinyal kepercayaan terhadap stabilitas pasar keuangan Indonesia mulai pulih.

“Tindakan kita menjaga stabilitas bond market itu sudah bisa mengembalikan kepercayaan investor asing terhadap bond kita. Mereka mulai masuk, dolar mulai masuk,” katanya.

Pemerintah juga mencatat minat investor asing terhadap global bond Indonesia mulai meningkat. Purbaya menyebut potensi dana masuk dari penerbitan global bond diperkirakan mencapai US$1,6 miliar hingga US$1,8 miliar.

Masuknya aliran modal tersebut dinilai akan membantu memperkuat pasokan dolar di pasar domestik dan menopang stabilitas rupiah.

“Artinya akan masuk dolar tambahan ke sini. Itu akan memperkuat nilai tukar juga,” ujarnya.

Dia menegaskan pemerintah akan terus memantau pasar keuangan secara intensif untuk menjaga market confidence di tengah tekanan global yang masih berlangsung.

“Kita betul-betul serius menjaga market confidence,” kata Purbaya.

Di tengah langkah stabilisasi tersebut, asumsi dasar ekonomi makro 2026 masih menunjukkan sejumlah indikator bergerak relatif sesuai target pemerintah. Yield SBN 10 tahun berada di kisaran 6,47%, sementara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dinilai tetap terkendali.

Namun, tekanan terhadap rupiah dan volatilitas pasar obligasi diperkirakan masih akan menjadi tantangan utama pemerintah sepanjang tahun ini seiring belum meredanya risiko geopolitik global dan ketidakpastian arah suku bunga global.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim bahwa tekanan jual di pasar surat berharga negara (SBN) saat ini terbilang kecil dan masih dalam kondisi yang terkendali.

Purbaya mengungkapkan sebelumnya sudah menyiapkan setidaknya Rp2 triliun per hari untuk melakukan aksi buyback alias pembelian kembali SBN di pasar sekunder. Ternyata, sambungnya, realisasi penyerapannya berada jauh di bawah target.

"Kemarin saja saya sudah targetkan serap Rp2 triliun, [tetapi] hanya dapat Rp600 miliar. Artinya, yang jual juga sedikit sebetulnya. Jadi kita memastikan harga bond [obligasi] tetap terkendali itu," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Adapun, intervensi di pasar obligasi itu tak terlepas dari fakta bahwa masih terjadi arus modal keluar (capital outflow) milik asing dari pasar SBN. Data Kemenkeu menunjukkan, dari awal tahun sampai dengan 24 April 2026, terjadi outflow modal asing sebesar Rp20 triliun dari pasar SBN.

Akibatnya, harga jual SBN turun. Masalahnya, jika harga SBN turun, maka investor asing yang sudah memiliki SBN akan mengalami kerugian modal alias capital loss.

Kondisi tersebut mendorong mereka menjual kepemilikan SBN-nya, yang menyebabkan outflow modal asing dan pada akhirnya berdampak negatif terhadap kurs rupiah.

Oleh sebab itu, Purbaya akan melakukan intervensi seperti buyback SBN. Menurutnya, pemerintah saat ini masih memiliki sejumlah kas menganggur dalam Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang bisa dipakai untuk mengeksekusi rencana tersebut.

Dengan permintaan SBN yang kembali meningkat akibat aksi buyback tersebut, diharapkan harga SBN kembali membaik sehingga mencegah keluarnya outflow modal asing lebih lanjut, yang pada gilirannya mendorong stabilitas rupiah.

Bendahara negara mengaku langkah intervensi tersebut tidak dilakukan secara serampangan. Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah sudah mulai mencicil masuk ke pasar sejak pekan lalu, dengan memantau dinamika pasar secara real-time.

"Dari Kamis minggu lalu sedikit, terus kemarin sedikit, sekarang saya lihat lagi seperti apa," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Meskipun mencatatkan performa terburuk di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik akibat sentimen rebalancing indeks MSCI, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang melakukan rebound.

IHSG diketahui mencatatkan performa terburuk di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dan Asia Pasifik sepanjang pekan perdagangan 11—13 Mei 2026.

Berdasarkan data Global Index Comparison, indeks komposit parkir di zona merah dengan koreksi sebesar 3,53% ke level 6.723,32. Penurunan ini kontras jika dibandingkan dengan performa bursa ASEAN lainnya.

Singapore Straits Times Index (STI), misalnya, justru melonjak 1,67%, disusul oleh Thailand SET Index yang tumbuh 1,13% pada periode yang sama.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan hebat yang dialami bursa domestik bersifat sangat spesifik terhadap isu lokal, yakni hasil tinjauan indeks MSCI Mei 2026 yang mendepak 18 saham Indonesia secara neto.

Pelemahan IHSG semakin terlihat mencolok jika ditarik ke skala Asia Pasifik. Bursa Korea Selatan (KOSPI) justru terbang dengan kenaikan 4,61%, sementara bursa China (SSE Composite) dan Jepang (Nikkei 225) juga mampu bertahan di zona hijau dengan penguatan masing-masing 1,50% dan 0,89%.

Kendati demikian, tekanan jual akibat penataan ulang atau rebalancing indeks MSCI periode Mei 2026 dinilai mulai mencapai titik jenuh. Meski 18 saham domestik keluar dari daftar indeks global itu, ada peluang pemulihan IHSG yang didorong oleh potensi rotasi modal asing ke saham-saham berfundamental kuat.

Berdasarkan riset Kiwoom Sekuritas Indonesia, kekhawatiran pasar terhadap eksodus modal asing kini mulai mereda seiring dengan estimasi arus keluar atau outflow yang ternyata jauh lebih rendah dari prediksi awal.

Jika sebelumnya pasar sempat didera kepanikan dengan skenario outflow di atas Rp50 triliun, proyeksi terbaru kini berada di kisaran yang lebih moderat, yakni Rp27,8 triliun sampai dengan Rp34,7 triliun.

“Tekanan MSCI kelihatannya menyeramkan di permukaan, namun dampak riilnya kemungkinan tidak seburuk headline yang beredar,” tulis riset Kiwoom yang dikutip Sabtu (16/5/2026).

Di sisi lain, keluarnya sejumlah saham dari indeks MSCI justru diyakini akan meningkatkan bobot relatif saham-saham blue chip dan perbankan jumbo.

Hal itu membuka ruang bagi rotasi likuiditas asing ke emiten dengan profil tata kelola dan likuiditas yang lebih sehat seperti PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM).

"Secara global, banyak saham yang keluar dari indeks MSCI kali ini. Namun, bagi pasar domestik, hal ini justru berpotensi mengarahkan kembali minat asing ke saham-saham perbankan raksasa kita," tulis riset tersebut.

Secara teknikal, meskipun IHSG sempat menyentuh level terendah tahun ini di 6.762, pasar melihat adanya peluang untuk menetralisir tekanan jual. Jika IHSG mampu menembus area resistance terdekat di kisaran 6.980–7.015, maka momentum rebound menuju zona hijau diperkirakan akan semakin kuat.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Operasi moneter bank sentral melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dilakukan secara habis-habisan guna menstabilkan kurs yang kian terdepresiasi. Bak simalakama, ongkos dari langkah intervensi 'around the world, around the clock' ini mulai dikhawatirkan berdampak ke likuiditas hingga kredit perbankan.

Untuk diketahui, SRBI diterbitkan sejak September 2023 silam. Saat itu, obligasi milik otoritas moneter berhasil menyerap dana Rp71,5 triliun pada lelang pertamanya di kala nilai tukar rupiah masih pada level Rp15.487 per dolar AS (kurs Jisdor).

Kini, rupiah sudah berada di atas level Rp17.500 per dolar AS. Total oustanding kepemilikan SRBI per April 2026 oleh perbankan dan non-perbankan, domestik maupun asing, sudah melonjak ke Rp957,91 triliun.

BI beberapa kali menyatakan bahwa operasi moneter melalui SRBI adalah salah satu dari tujuh langkah stabilisasi rupiah. Efeknya diklaim manjur untuk memicu aliran modal asing masuk (inflow), yang sampai 30 April 2026 mencapai US$3,3 miliar per data BI.

Tekanan outflow pada pasar SBN, maupun saham yang dipicu badai MSCI, mendorong BI menaikkan imbal hasil (yield) obligasinya sebagai kompensasi. Meski tren inflow terjadi, ini bukan tanpa ongkos. Porsi SRBI menanjak Rp234,68 triliun sejak November 2025, saat itu masih Rp723,23 triliun.

Posisi SRBI sampai akhir April 2026 merupakan yang tertinggi sejak November 2024, yakni Rp969,16 triliun. Saat itu, rupiah berada di level Rp15.856 per dolar AS. Setelah itu, sedikit demi sedikit BI mulai mengurangi porsi SRBI di pasar.

Levelnya sempat mencapai titik terendah sejak pertengahan 2024, yaitu pada Oktober 2025 di Rp705,8 triliun. Setelahnya, porsi SRBI kian menanjak hingga akhir April lalu nyaris Rp960 triliun.

Posisi SRBI (triliun rupiah)	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26
*sampai 30 April 2026
Bank	549,76	563,50	587,55	601,90	618,31	589,42	614,78	637,64	638,92	673,90
Non-bank	179,14	148,23	115,59	102,82	103,72	134,19	137,99	169,81	170,25	227,83
Residen (domestik)	32,36	25,70	24,76	16,03	17,06	20,13	16,09	19,02	26,35	35,66
Nonresiden (asing)	146,78	122,52	90,82	86,79	86,66	114,05	121,90	150,79	143,91	192,17
Lain-lain	11,88	3,89	6,00	1,09	1,20	7,29	1,99	29,76	22,04	56,19
Total	740,78	715,61	709,13	705,81	723,23	730,90	754,76	837,22	831,21	957,91
Kurs JISDOR	16.459	16.461	16.692	16.625	16.661	16.720	16.796	16.779	16.999	17.378
Sumber: Posisi SRBI (Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas)

Outstanding beban utang ini sejalan dengan yield SRBI yang kian menanjak guna menarik minat investor. Dari 4,80% untuk tenor 6 bulan, 4,85% untuk 9 bulan, dan 4,87% untuk 12 bulan pada awal tahun ini, yield SRBI per lelang terakhir 13 Mei 2026 lalu masing-masing di 6,21%, 6,3% dan 6,45%.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai agresivitas penerbitan SRBI memang efektif untuk menahan gejolak rupiah dalam jangka pendek. Akan tetapi, dia memandang itu belum cukup untuk mengembalikan rupiah ke kondisi stabil secara berkelanjutan.

SRBI dengan imbal hasil yang makin tinggi diakui membuat aset rupiah lebih menarik bagi investor, terutama investor asing yang mencari instrumen berjangka pendek, aman, dan likuid.

Di satu sisi, BI bisa menaikkan daya tarik rupiah melalui jalur imbal hasil tanpa menaikkan suku bunga acuan. Akan tetapi, Josua mengingatkan bahwa instrumen ini hanya sebagai penahan tekanan dan bukan pembalik arah kurs.

Sebab, rupiah masih terdepresiasi di level hingga melampaui Rp17.500 per dolar AS di tengah derasnya aliran dana asing ke SRBI. Josua mencatat secara year-to-date, obligasi BI ini menarik aliran masuk sekitar US$5,70 miliar sedangkan pasar saham dan obligasi masih mencatat tekanan.

"Jadi, SRBI membantu mengurangi tekanan, tetapi tidak mampu sendirian menghapus penyebab pelemahan rupiah. Masalah utamanya, tekanan rupiah saat ini bukan hanya masalah kekurangan imbal hasil, melainkan juga masalah kepercayaan dan risiko eksternal," terangnya kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Menurutnya, SRBI hanya memberi waktu bagi rupiah untuk tidak melemah terlalu cepat. Apalagi, selama harga minyak masih tinggi, dolar AS masih kuat, serta tren arus modal memilih aset aman dan mencemaskan fiskal maupun defisit transaksi berjalan.

Untuk itu, lanjutnya, stabilitas yang lebih permanen tetap membutuhkan penguatan ekspor, pengendalian impor energi, komunikasi fiskal yang kredibel, serta kepastian kebijakan pemerintah.

Efek ke Likuiditas dan Kredit

Josua turut mengemukakan adanya potensi penyerapan likuiditas berlebih ke SRBI. Dana yang seharusnya bisa ditempatkan di pasar uang, SBN, atau disalurkan menjadi kredit dapat berpindah ke instrumen BI tersebut.

Meski demikian, dia menilai wajar karena imbal hasil yang ditawarkan menarik dengan risiko sangat rendah. Ini cukup berbanding terbalik dengan SBN yang belakangan ini kian 'ditinggalkan' investor. Dari catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saja, outflow secara tahun berjalan dari SBN mencapai Rp20 triliun sampai 24 April kendati belakangan sudah mulai mencatatkan inflow.

Adapun inflow ke SRBI tercatat sebesar Rp53,9 triliun secara year-to-date sampai periode yang sama. Josua memandang bahwa outstanding SRBI sebesar Rp957,9 triliun hingga akhir April menunjukkan bahwa porsi dana sistem keuangan yang terserap ke instrumen moneter masih sangat besar.

Hasil Lelang dan yield SRBI Mar- Mei 2026	4/3	6/3	11/3	13/3	25/3	27/3	1/4	8/4	10/4	15/4	17/4	24/4	29/4	6/5	8/5	13/5
Rata-rata yield pemenang (%)
6 bulan	5,14	5,14	5,24	5,25	5,38	5,42	5,43	5,44	5,49	5,49	5,47	5,62	5,83	6,1	6,11	6,21
9 bulan	5,19	5,19	5,28	5,3	5,41	5,45	5,51	5,56	5,62	5,65	5,64	5,78	5,96	6,23	6,21	6,3
12 bulan	5,21	5,21	5,32	5,33	5,44	5,5	5,58	5,66	5,76	5,76	5,76	5,91	6,21	6,5	6,4	6,45
Total pemenang (Rp miliar)	1.500	4.000	8.000	150	3.600	9.000	15.000	17.000	15.000	17.000	19.000	45.500	27.000	2.461	30.000	22.000
Sumber: Hasil Lelang SRBI (Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas)

"Dampaknya, likuiditas tidak langsung kering, tetapi menjadi lebih mahal dan lebih terkonsentrasi pada instrumen berimbal hasil tinggi," jelasnya.

Kondisi tersebut, ungkapnya, belum menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perbankan ketat secara sistemik. Uang beredar dalam arti luas pada Maret 2026 masih tumbuh 9,7% (yoy) ke Rp10.355,1 triliun, sedangkan kredit tumbuh 8,9% dan relatif stabil.

Artinya, likuiditas perekonomian masih tersedia. Namun, Josua mewanti-wanti risikonya adalah likuiditas bisa menjadi tidak merata. Bank besar yang memiliki dana murah lebih mudah menempatkan dana di SRBI, sedangkan bank yang lebih bergantung pada deposito mahal dapat menghadapi kenaikan biaya dana dan lebih berhati-hati menyalurkan kredit.

Efek lain yang perlu diwaspadai adalah potensi persaingan antara SRBI, SBN, dan kredit perbankan. Imbal hasil SRBI yang terlalu menarik bisa membuat perbankan tak melirik SBN maupun kredit ke sektor riil.

Akibatnya, instrumen yang ditujukan untuk menahan tekanan rupiah ini berisiko mengurangi dorongan kredit produktif terutama ke sektor yang membutuhkan modal kerja.

Adapun pada sisi pemerintah, agresivitas SRBI juga bisa membuat pasar meminta imbal hasil SBN lebih tinggi agar tetap kompetitif. Padahal, lelang SBN terakhir sudah menunjukkan permintaan yang melemah, dengan total penawaran hanya Rp51,4 triliun dan rasio penawaran terhadap target 1,43 kali, atau terendah sejak Januari 2025.

"Jika penerbitannya terlalu agresif dan terlalu lama, biaya yang muncul adalah likuiditas perbankan terserap, biaya dana berpotensi naik, kredit ke sektor riil bisa tertahan, dan pasar SBN harus bersaing dengan instrumen BI yang berimbal hasil tinggi," kata ekonom lulusan Universitas Indonesia hingga Harvard Kennedy School ini.

Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto juga mengakui efektivitas SRBI dalam menarik modal domestik maupun valuta asing (valas). Apalagi, penyerapan valas perlu diimbangi di tengah permintaan valas yang tinggi di musim haji maupun repatriasi dividen korporasi.

Harapannya, kata Myrdal, likuiditas valas ini bisa dijadikan amunisi oleh BI untuk cadangan devisa guna memperkuat kebijakan intervensi atau stabilisiasi nilai tukar.

Namun, senada dengan Josua, penyerapan likuiditas berlebih dari modal domestik juga bisa berujung simalakama terhadap penyaluran kredit ke perbankan. Padahal, bisa jadi dunia usaha membutuhkan pembiayaan untuk berekspansi.

"Itu yang bikin adanya semacam rem ataupun penahan bagi perbankan untuk menggelontorkan kreditnya secara agresif. Karena, likuditas yang mereka punya banyak dipindahkan ke SRBI karena menjanjikan imbal hasil yang menarik," ujarnya kepada Bisnis.

Dari sisi risiko, Myrdal turut mempekirakan perbankan masih berhati-hati dalam menyalurkan kredit ke sektor riil akibat risikonya. Untuk itu, dia berharap ke depannya agar agresivitas penerbitan SRBI bisa dikendurkan.

Tren penurunan agresivitas ini pun sudah mulai terlihat. Hasil lelang terakhir pada 13 Mei senilai Rp22 triliun sudah tak setinggi dana yang diserap pada masing-masing 8 Mei dan 24 April yakni Rp30 triliun dan Rp45,5 triliun.

Menurut Myrdal, agresivitas ini semakin landai sejalan dengan net ekspor pada Maret 2026 yang melebar dari impor. Dengan demikian, posisi cadangan devisa diprakirakan masih tinggi dan memadai untuk upaya intervensi.

Setelah jorjoran melalui SRBI, bank sentral ke depannya diharapkan tidah menaikkan suku bunga. Sebab, kebijakan bank sentral yang semakin ketat dikhawatirkan berdampak ke momentum pertumbuhan ekonomi.

"Jadi, BI tidak usah ragu kalau mereka khawatir menggarami lautan. Yang ditakutkan dari BI, sebenarnya mereka intervensi karena permintaan dolar untuk domestik terus mengalami kenaikan terutama dari sektor riil. Tetapi kan kita lihat net eskpor kita melebar," tuturnya Myrdal.

Adapun pada konferensi pers berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (7/5/2026), Gubernur BI Perry Warjiyo memastikan koordinasi erat dengan pemerintah. Bukti koordinasi ini tercermin juga dari keputusan untuk menahan suku bunga acuan selama tiga bulan berturut-turut di level 4,75%.

Koordinasi juga dilakukan dalam hal penerbitan SRBI yang agresif. Namun, Perry memastikan bahwa kebijakannya berimbang. Selain menjaga stabilitas, bank sentral memastikan pasar tetap banjir likuiditas. Misalnya, dengan pembelian SBN pemerintah di pasar sekunder senilai Rp123,1 triliun sampai 4 Mei 2026.

Kemudian, insentif likuiditas makroprudensial untuk perbankan total Rp427,9 triliun guna memacu kredit ke sektor-sektor prioritas Asta Cita Presiden.

Gubernur BI dua periode ini menekankan bahwa rupiah saat ini undervalued mengingat kondisi ekonomi makro dalam negeri kuat, dengan pertumbuhan kuartal I/2026 5,61% (yoy). Dia memastikan bahwa tujuh langkah yang sudah diumumkannnya merupakan upaya all out dari bank sentral.

"Intervensi itu tidak hanya di dalam negeri. Around the world, around the clock. Kami itu intervensi di pasar luar negeri, Hong Kong, Singapura, London, New York. Intervensi kami itu namanya bukan business as usual, itu all out," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,66% atau 115 poin ke Rp17.529 per dolar AS pada perdagangan Selasa (12/5/2026). Di sisi lain, indeks dolar AS menguat 0,31% ke 98,25.

Research and Development ICDX, Tiffani Safinia mengatakan bahwa pelemahan rupiah hingga menembus level Rp17.500 per dolar AS mencerminkan kombinasi tekanan eksternal dan domestik. Dari sisi global, penguatan dolar AS masih didorong oleh ekspektasi suku bunga tinggi The Fed yang bertahan lebih lama.

"Selain itu, ada peningkatan permintaan aset safe haven di tengah ketegangan geopolitik Timur Tengah, serta kenaikan harga minyak dunia yang meningkatkan tekanan terhadap rupiah. Pasar juga masih menunggu arah inflasi AS yang akan menentukan ekspektasi kebijakan moneter The Fed ke depan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5/2026).

Sementara dari sisi domestik, pelemahan rupiah juga dipengaruhi oleh sentimen terkait aliran modal asing dan persepsi investor terhadap pasar keuangan Indonesia. Menurutnya, isu MSCI yang sebelumnya menyoroti aspek transparansi dan struktur pasar modal Indonesia turut meningkatkan kehati-hatian investor global terhadap aset domestik.

Selain itu, pasar juga mencermati kekhawatiran terkait kapasitas fiskal pemerintah, besarnya kebutuhan subsidi ketika rupiah melemah, serta meningkatnya kebutuhan dolar AS untuk pembayaran utang luar negeri korporasi pada periode April–Mei. Kombinasi faktor tersebut membuat tekanan terhadap rupiah menjadi lebih besar dibandingkan mata uang regional lainnya.

Ke depan, Tiffani melanjutkan, dampak pelemahan rupiah terhadap perekonomian Indonesia perlu dicermati terutama pada sisi imported inflation. Pelemahan nilai tukar berpotensi meningkatkan biaya impor bahan baku, energi, dan barang konsumsi, sehingga dapat mendorong kenaikan harga domestik secara bertahap.

Tekanan juga dapat muncul terhadap APBN karena beban subsidi energi dan pembayaran utang valas menjadi lebih besar ketika kurs melemah. Bagi sektor korporasi, terutama yang memiliki kewajiban dolar AS namun pendapatan berbasis rupiah, depresiasi rupiah dapat meningkatkan tekanan terhadap cash flow dan biaya operasional.

"Namun demikian, pelemahan rupiah juga memberikan sisi positif terbatas bagi sektor berorientasi ekspor karena meningkatkan daya saing harga produk ekspor Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia masih memiliki ruang stabilisasi melalui intervensi pasar valas, optimalisasi instrumen moneter, serta penguatan kebijakan pengendalian permintaan dolar AS domestik," ujarnya.

Tiffani menggarisbawahi, secara umum pasar saat ini melihat pergerakan rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen global dan arus modal jangka pendek. Selama ketidakpastian geopolitik masih tinggi dan arah suku bunga AS belum berubah signifikan, volatilitas rupiah diperkirakan masih akan tetap tinggi dalam jangka pendek.

Sementara itu, Trading Economics memperkirakan rupiah akan berada di level Rp17.388 per dolar AS pada akhir kuartal kedua 2026, namun bisa turun lebih dalam di penghujung tahun.

"Rupiah Indonesia diperkirakan akan melemah hingga pertengahan 2026, dengan perkiraan menunjukkan di kisaran Rp17.300 sampai lebih dari Rp17.500 per dolar AS pada akhir 2026," tulis laporan tersebut.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terus tertekan dan pada perdagangan Selasa (12/5/2026) sempat menyentuh level Rp 17.500 per dolar Amerika Serikat (AS). Pelemahan rupiah tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap risiko kenaikan harga BBM, inflasi, hingga tekanan baru terhadap daya beli masyarakat.

Mengutip data Bloomberg, rupiah sempat melemah ke level Rp 17.505 per dolar AS pada perdagangan pagi. Level tersebut menjadi salah satu titik terlemah rupiah sepanjang sejarah.

Permata Institute for Economic Research menilai tekanan terhadap rupiah saat ini dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik. Konflik Timur Tengah yang belum mereda membuat harga minyak dunia tetap tinggi, sementara arus modal asing keluar dari pasar keuangan domestik terus menekan rupiah.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan, tekanan terhadap rupiah saat ini tidak bisa dilepaskan dari lonjakan harga minyak mentah dan penguatan dolar AS secara global.

“Kondisi global, khususnya sentimen dari konflik Timur Tengah, memang menjadi faktor utama,” kata Josua dalam Virtual Media Briefing PIER Economic Review Kuartal I Tahun 2026, Selasa (12/5/2026).

Menurut dia, tekanan terhadap rupiah juga diperbesar karena Indonesia memiliki ketergantungan cukup besar terhadap impor energi. Akibatnya, kenaikan harga minyak dunia langsung memberi tekanan terhadap inflasi, subsidi energi, hingga APBN.

Josua mengatakan, pemerintah perlu berhati-hati menjaga harga BBM subsidi agar tidak memukul konsumsi masyarakat. Sebab, kenaikan harga BBM akan cepat merambat ke biaya transportasi, logistik, hingga harga kebutuhan pokok.

“Kalau pemerintah menaikkan harga BBM, dampaknya akan langsung terasa pada inflasi dan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Permata memperkirakan risiko fiskal akan meningkat apabila harga minyak mentah bertahan di atas 100 dolar AS per barel dan rupiah terus melemah. Dalam simulasi Permata, tambahan defisit APBN bahkan bisa melebihi Rp 200 triliun apabila rupiah berada di level Rp 17.400 dan harga minyak mencapai 100 dolar AS per barel.

Head of Macroeconomic & Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman mengatakan, pemerintah saat ini menghadapi dilema besar. Di satu sisi, APBN harus menopang pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain juga harus menjadi bantalan menghadapi gejolak global.

“Kalau rupiah terus melemah hingga Rp 17.500 per dolar AS dan harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS per barel, maka kondisi tersebut pada akhirnya akan melampaui kapasitas fiskal pemerintah saat ini,” kata Faisal.

Tekanan terhadap rupiah dan pasar keuangan domestik juga mulai menjadi perhatian industri perbankan. Di tengah ketidakpastian global, bank-bank besar memilih memperkuat fundamental bisnis sambil menjaga optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Josua, kondisi global saat ini membuat investor cenderung mengalihkan dana ke aset aman sehingga menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

“Tema besarnya sebenarnya bukan rupiah menjadi satu-satunya mata uang yang lemah terhadap dolar AS, tetapi memang kondisi global yang sedang mengalami tekanan,” ujar Josua.

Hingga awal Mei 2026, rupiah tercatat melemah sekitar 3,9 persen secara year to date. Sementara aliran modal asing keluar dari pasar saham domestik juga masih terjadi akibat tingginya ketidakpastian global dan kekhawatiran investor terhadap kondisi pasar domestik.

Permata Bank menilai tekanan tersebut perlu diwaspadai karena dapat memengaruhi inflasi, biaya impor energi, hingga ruang fiskal pemerintah. Konflik Timur Tengah yang mendorong harga minyak dunia di atas 100 dolar AS per barel dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat apabila berlangsung berkepanjangan.

Meski demikian, Josua menilai ekonomi domestik Indonesia masih memiliki daya tahan karena ditopang konsumsi masyarakat dan permintaan domestik yang relatif kuat.

“Yang diharapkan pelaku usaha sebenarnya bukan rupiah pada level tertentu, melainkan stabilitas nilai tukar,” kata Josua.

Bisnis.com, SEMARANG – Central Java Investment & Business Forum (CJIBF) 2026 kembali digelar pada Senin (11/5/2026) hingga Selasa (12/5/2026) esok. Agenda tahunan ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha di Jawa Tengah untuk memamerkan sejumlah potensi investasi yang dimilikinya kepada calon penanam modal, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Sakina Rosellasari, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, menyebut ada 21 Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang dipamerkan dalam gelaran CJIBF tahun ini. Adapun total investasi yang ditawarkan mencapai angka Rp30 triliun.

Proyek-proyek berstatus IPRO ini dipastikan telah memiliki kejelasan status lahan, kajian kelayakan dasar, hingga potensi imbal hasil yang menjanjikan, sehingga relatif feasible. Berbagai sektor ditawarkan, mulai dari manufaktur, infrastruktur, hingga proyek-proyek berkelanjutan yang menjadi magnet baru bagi lanskap investasi global saat ini.

"Agenda CJIBF yang dilaksanakan 11-12 Mei 2026 ini memiliki banyak rangkaian, mulai Business Forum berupa talkshow yang menghadirkan Gubernur Jawa Tengah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, juga kepeminatan Letter of Intent (LOI) yang dilanjutkan dengan One-on-One Meeting antara calon investor dengan pemilik proyek investasi dan kawasan industri," jelas Sakina.

Agenda promosi investasi seperti CJIBF menjadi strategi konkret di tengah gejolak geopolitik yang terjadi belakangan. Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman memberikan perhatian serius pada kondisi tersebut. Perang tidak hanya berdampak pada harga minyak, tetapi ikut mengganggu distribusi barang, serta memberikan tekanan besar bagi perekonomian banyak negara. Dalam situasi tarik-menarik kepentingan global inilah, Indonesia harus pandai mencari celah.

Alih-alih berpangku tangan, Aida mendorong pemangku kepentingan untuk bersama-sama ikut mendorong permintaan domestik sebagai upaya untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Konsumsi masyarakat harus terus dijaga agar tetap kuat. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, pasar domestik adalah benteng pertahanan yang solid. Ketika keran ekspor terhambat oleh lesunya daya beli negara-negara mitra dagang yang tengah dilanda krisis, mesin ekonomi di dalam negeri harus dipastikan terus menderu.

"Investasi ini punya backward linkage dan forward linkage. Artinya kalau sisi industri bisa jalan, faktor-faktor input di belakangnya juga meningkat. Kalau dia menghasilkan sesuatu, produksi itu akan menjadi input bagi forward linkage ke depan," jelas Aida.

Aida menyebut, untuk mencapai target Indonesia Emas di tahun 2045, pertumbuhan ekonomi harus terus dipacu melalui strategi kolaboratif. Di Indonesia sendiri, target pertumbuhan ekonomi 8% masih coba direalisasikan oleh pemerintah pusat. Namun demikian, beberapa daerah seperti Jawa Tengah per hari ini sudah mampu menembus pertumbuhan ekonomi hingga lebih dari 5%. Bahkan, pada Kuartal I/2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat menyentuh angka 5,89%.

“Artinya, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pangsa yang cukup besar terhadap pertumbuhan domestik kita, atau lebih dari 8% maka Jateng memiliki peran yang strategis,” tegas Aida.

Peran strategis Jawa Tengah juga dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu. Berdasarkan data realisasi investasi tahun 2025, Jawa Tengah menempati peringkat keenam dalam realisasi investasi tahunan. Per Kuartal I/2026, Jawa Tengah telah mengantongi investasi sebesar Rp23 triliun. Arus investasi tersebut menyerap tenaga kerja baru sebanyak 95.000 jiwa.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi melihat bahwa ketersediaan lahan yang masih luas, dipadukan dengan potensi kabupaten/kota yang belum sepenuhnya tereksplorasi, menjadikan Jawa Tengah sebagai kanvas kosong yang menjanjikan bagi para pelaku industri. Terutama dengan adanya dorongan untuk memperbanyak kawasan industri baru dan integrasi sistem perizinan yang dipangkas menjadi hitungan hari saja.

"Kita tahu Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang punya populasi besar dan di sini tumbuh sangat masif industri manufaktur. Sebenarnya selain investasi besar-besaran yang coba kita datangkan, harapannya selain itu adalah kontribusi terhadap perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja, dan juga bisa menciptakan ekosistem bagi pelaku usaha termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Tengah untuk semakin tumbuh," imbuhnya.

POTENSI INVESTASI

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut strategi kolaboratif merupakan ujung tombak dari upaya promosi investasi di wilayah tersebut. Bersama kepala daerah tingkat kabupaten dan kota, Luthfi terus mempromosikan potensi investasi yang ada ke pelaku usaha di dalam dan luar negeri. Dalam pandangannya, para bupati dan wali kota saat ini tidak boleh lagi hanya duduk manis di belakang meja sebagai birokrat, melainkan ikut bertransformasi menjadi manajer pemasaran bagi daerahnya masing-masing.

Pengembangan ekonomi baru ini bukan hanya isapan jempol. Saat ini, Jawa Tengah berani tampil beda dengan memberikan insentif pajak khusus bagi penanam modal di sektor ekonomi terbarukan dan ekonomi hijau. Mulai dari potensi energi bayu (angin), tenaga air, hingga gas, semuanya dieksplorasi sebagai respons atas tuntutan pengetatan energi global saat ini.

Berkat upaya tersebut, sepanjang tahun 2025, Jawa Tengah berhasil mengantongi realisasi investasi sebesar Rp110 triliun. Serapan tenaga kerja yang dihasilkan juga mencapai angka 480.000 yang tersebar di berbagai sektor industri.

Untuk menjaga tren positif ini, pemerintah daerah berkolaborasi erat dengan kementerian teknis untuk memberangus penyakit birokrasi klasik seperti lambatnya izin lokasi, amdal, maupun persetujuan bangunan gedung. Berbagai layanan perizinan mulai didelegasikan langsung ke pengelola kawasan industri, menerapkan prinsip persetujuan fiktif positif dan post-audit, sehingga bisnis dapat langsung berjalan tanpa harus menunggu bertahun-tahun.

Mohammad Noor Nugroho, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Tengah, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong investasi di wilayah tersebut. BI juga ikut memberikan pendampingan dalam bentuk asesmen ekonomi terkait potensi serta multiplier effect dari proyek investasi yang coba dikembangkan di Jawa Tengah.

"Kami tidak berhenti di sini. Dalam perkembangannya, nanti kami akan coba bawa IPRO yang ada di Jawa Tengah untuk juga dipromosikan ke luar negeri. Kami ada beberapa kantor perwakilan yang siap untuk mempromosikan ini," lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku pasar bersiap menghadapi potensi gejolak baru di pasar saham domestik menjelang pengumuman hasil review indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 12 Mei 2026.

Kekhawatiran utama datang dari potensi pengurangan bobot (underweight) Indonesia hingga peluang keluarnya sejumlah saham terkonsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) dari indeks MSCI.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia menilai pasar sebenarnya telah lebih dulu mengantisipasi potensi sentimen negatif tersebut melalui aksi jual investor asing dalam beberapa pekan terakhir.

“Menurut kami, asing sudah jualan dari kemarin-kemarin. Jadi mungkin besok masih volatil, tapi kalau besar-besaran sampai di bawah 6.800 kayaknya enggak,” ujarnya, Senin (11/5/2026).

Dia menjelaskan, tekanan tidak hanya berasal dari potensi keluarnya saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) dari indeks MSCI, tetapi juga dari pengurangan bobot saham Indonesia secara keseluruhan dalam portofolio global.

Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan memburuknya persepsi investor global terhadap prospek pasar domestik dalam jangka pendek.

“Yang menjadi concern itu saham-saham lain yang juga di-underweight. Jadi di indeks MSCI itu kan saham Indonesia bukan cuma BREN dan DSSA, ada saham lain juga yang porsinya dikurangi,” lanjutnya.

Liza menilai investor asing cenderung hanya mempertahankan posisi pada saham-saham berkapitalisasi besar demi menjaga fleksibilitas keluar-masuk pasar Indonesia. Namun, di tengah minimnya katalis positif, arus modal asing dinilai masih sulit kembali masuk secara agresif.

“Sayangnya, katalis yang berkembang sekarang semuanya negatif. Jadi agak sulit berharap asing masuk lagi ke Indonesia dalam jangka pendek,” ujarnya.

Dia juga menepis anggapan adanya arus dana asing besar yang masuk ke pasar saham domestik pekan ini. Menurutnya, nilai transaksi jumbo Rp12 triliun yang sempat tercatat lebih banyak berasal dari transaksi negosiasi terkait corporate action PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI), bukan murni inflow asing di pasar reguler.

Di sisi lain, tekanan eksternal dinilai masih membayangi pasar mulai dari pelemahan rupiah yang bertahan di atas Rp17.400 per dolar AS, kenaikan harga minyak dunia, hingga ketidakpastian geopolitik global.

Kondisi tersebut membuat IHSG rawan bergerak fluktuatif dalam jangka pendek, terlebih menjelang libur panjang akhir pekan.

Liza memperkirakan level 6.800 menjadi area psikologis penting bagi IHSG. Jika level tersebut ditembus, tekanan jual dikhawatirkan semakin besar.

“Kalau di bawah 6.800, alarmnya sudah nyala banget,” katanya.

Meski demikian, dia masih melihat peluang teknikal rebound pada sejumlah saham yang valuasinya mulai murah, terutama saham perbankan dan emiten tertentu yang berpotensi mendapat sentimen positif sektoral.

Salah satu yang dicermati adalah PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) setelah pemerintah berencana menghapus bea keluar produk plastik menjadi 0%.

“Kalau memang bea keluar plastik jadi 0%, mungkin bisa jadi momentum untuk TPIA. Tapi problemnya bercampur dengan sentimen MSCI,” ujarnya.

Untuk proyeksi jangka menengah, Kiwoom merevisi target IHSG kuartal II/2026 menjadi sekitar 7.300.

Menurut Liza, pemulihan pasar baru berpotensi terjadi apabila tensi geopolitik global mereda dan harga minyak mulai turun sehingga tekanan terhadap fiskal dan nilai tukar Indonesia berkurang.