Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyatakan siap menempuh upaya lanjutan penguatan nilai tukar rupiah di tengah gejolak pasar keuangan akibat dampak perang. Berbagai upaya intervensi dan kontraksi dilakukan bank sentral guna mengedepankan stabilitas.

Pada Rapat Hasil Dewan Gubernur (RDG) BI 21-22 April 2026, otoritas moneter memutuskan untuk menahan kebijakan suku bunga acuan di level 4,75%. Suku bunga deposit facility dan lending facility turut ditahan di level masing-masing 3,75% dan 5,5%.

Ini sudah bulan ketujuh BI memutuskan untuk menahan kebijakan suku bunga acuan. Sebagaimana telah diproyeksikan sebagian besar ekonom dan analis, stabilitas dalam beberapa waktu ke depan bakal menjadi prioritas di tengah gejolak geopolitik yang belum diketahui kapan mereda.

Tensi perang yang melibatkan AS-Israel dan Iran sejak akhir Februari lalu pun memicu langkah pengetatan berbagai otoritas. Apalagi, disrupsi di jalur perdagangan energi yakni Selat Hormuz membuat harga minyak terus mendidih sehingga berisiko memicu naiknya inflasi.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa pihaknya merevisi ke bawah proyeksi ekonomi global dari 3,1% menjadi 3% pada 2026. Di sisi lain, inflasi diramal meningkat dari 4,1% menjadi 4,2% tahun ini. Dia pun memandang situasi ini bakal memicu semakin sempitnya ruang pelonggaran suku bunga bank sentral AS alias Federal Fund Rate (FFR).

"Sehingga makin mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter global. Penurunan Fed Fund Rate di AS juga diprakirakan mundur atau bahkan bertahan hingga akhir 2026, paparnya pada konferensi pers secara virtual, Rabu (22/4/2026).

Hal ini juga yang mendasari keputusan BI dalam menahan suku bunga atau BI-7 Days Reverse Repo Rate BI7DRR. Di samping itu, keputusan yang dipertahankan sejak Oktober 2025 lalu ini masih konsisten dengan upaya meningkatkan efektivitas penyesuaian struktur suku bunga instrumen operasi moneter dalam rangka stabilisasi nilai tukar.

Kendati kini dinilai sudah mulai stabil di level Rp17.140 per dolar AS, bank sentral mencatat depresiasi rupiah ini sudah mencapai 0,87% dari periode akhir Maret lalu.

Untuk itu, Perry menyatakan lembaganya siap untuk menempuh upaya lanjutan guna memastikan penguatan nilai tukar rupiah.

"Ke depan, BI siap menempuh penguatan lebih lanjut kebijakan moneter yang diperlukan untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5%+-1%," terang Gubernur BI dua periode itu.

Perry pun menyampaikan bahwa rupiah ke depan bakal cenderung menguat. Sebab, dia menegaskan nilai tukar mata uang Garuda ini lebih rendah dari nilai fundamentalnya atau undervalued.

Intervensi hingga Yield SRBI

Dalam merespons tekanan terhadap rupiah, BI menyatakan telah 'habis-habisan' intervensi. Nampaknya, intensitas intervensi ini akan semakin ditingkatkan ke depan baik di pasar non-delivery forward (NDF), spot maupun domestic NDF atau DNDF.

Pengetatan persyaratan dalam transaksi valas juga ditempuh. Sejak April 2026, BI telah menaikkan ambang batas (threshold) tunai beli valas terhadap rupiah, junal DNDF/forward, serta beli dan jual swap.

Langkah kontraksi juga dilakukan guna menarik kembali aliran modal asing. Upaya ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga SRBI sebagai instrumen moneter promarket. BI menyatakan upaya ini bisa memicu kembalinya aliran modal asing ke pasar SBN pemerintah, sehingga mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah.

Posisi instrumen moneter per 21 April 2026 pun naik menjadi Rp885,41 dari posisi per 13 Maret 2026 yaitu Rp831,55 triliun. Porsi kepemilikan investor asing di SRBI disebut mencapai Rp165,98 triliun atau 18,75% dari total outstanding.

Kendati menjadi bahan kritik sejumlah kalangan, SRBI dinilai efektif mengundang kembali tren inflow ke pasar keuangan RI. Data hingga 20 April 2026 menunjukkan bahwa net inflow modal portofolio asing kembali sebesar US$1,9 miliar. Masuknya investor asing ke SRBI turut memicu kembalinya kepemilikan nonresiden ke pasar SBN pemerintah juga.

Perlu dicatat, di tengah tren outflow dari pasar keuangan, BI dan pemerintah pun sama-sama menaikkan imbal hasil (yield) dari obligasi yang diterbitkan.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengakui bahwa kenaikan yield SRBI sudah dilakukan secara bertahap sejak Januari 2026. Dia menyebut obligasi bank sentral itu memiliki daya tarik terhadap aliran modal asing.

Buktinya, papar Destry, kenaikan ini membuahkan hasil di mana inflow ke SRBI mencapai Rp32,5 triliun pada Maret. Hal ini terjadi ketika SBN pemerintah masih mengalami tren outflow. Tren aliran modal asing masuk ke SRBI berlanjut pada April sebanyak Rp29 triliun.

Deputi Gubernur Senior dua periode itu lalu menyebut secara year to date, inflow ke SRBI sudah tembus Rp54,3 triliun. Menurutnya, ini turut berdampak terhadap net inflow ke SBN yang sudah mencapai Rp10,11 triliun pada April.

"Segala upaya memang kami lakukan, tentu dengan net inflow dari asing yang semakin meningkat ini akan memperkuat ketahanan sektor eksternal," ujarnya.

Kecukupan Likuiditas

Dengan prioritas terhadap stabilitas, bukan berarti likuiditas dikorbankan. Bank sentral turut memastikan pasar keuangan memiliki kecukupan likuiditas.

Salah satu upayanya adalah dengan membeli SBN pemerintah yang jumlahnya mencapai Rp111,54 triliun per 21 April 2026. Jumlah itu turut mencakup pembelian di pasar sekunder sebesar Rp56,53 triliun.

Sementara itu, BI turut memastikan kecukupan likuiditas di perbankan agar bisa mendorong penyaluran kredit. Insentif likuiditas makroprudensial (KLM) telah disalurkan utamanya bagi perbankan yang mendukung pembiayaan ke sektor prioritas.

Insentif yang digulirkan sejak 16 Desember 2025 ini diprioritaskan bagi sektor-sektor yang sejalan dengan berbagai prioritas pemerintah seperti ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, perumahan, koperasi dan UMKM.

Besaran insentif yang sudah diguyur ke bank pada pekan pertama bulan inii sebesar Rp427,9 triliun dengan alokasi lending channel Rp358 triliun serta interest rate channel Rp69,9 triliun. Penerimanya meliputi bank BUMN sebesar Rp22,4 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) Rp166,6 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp29,6 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) Rp7,8 triliun.

Dengan ini, BI memproyeksikan kredit perbankan bisa tumbuh 8% sampai dengan 12% pada tahun ini. Harapannya, pertumbuhan kredit bisa mendukung pertumbuhan ekonomi, yang turut ditargetkan BI tetap di kisaran 4,9% sampai dengan 5,7%.

Pemerintah pun meyakini target pertumbuhan ekonomi masih bisa tercapai di tengah gejolak perang saat ini. APBN dinilai masih bisa menyerap kenaikan harga minyak sampai rata-rata US$100 per barel sepanjang tahun. Dengan demikian, harga BBM subsidi yaitu Pertalite dan Solar dijanjikan tidak naik sampai akhir tahun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun yakin pertumbuhan ekonomi masih bisa didorong lebih cepat tanpa mengorbankan kredibilitas fiskal. Utamanya mengenai komitmen defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB.

"Bagaimana bisa tumbuh lebih cepat? Karena kami akan memastikan real sector tumbuh. Gimana caranya? Kami pastikan ada cukup likuiditas di sistem perekonomian kita. Ini tugas bank sentral, tugas BI," paparnya di acara Simposium PT SMI, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Adapun keputusan BI memprioritaskan stabilitas ke depannya dinilai logis oleh Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede. Dia pun memprakirakan suku bunga acuan BI bakal masih ditahan cukup lama seiring dengan dampak perang dan memburuknya prospek ekonomi global.

"Dalam situasi seperti itu, menurut saya suku bunga acuan BI dalam waktu dekat lebih mungkin tetap ditahan cukup lama dengan kecenderungan ketat, bukan cepat diturunkan," jelasnya kepada Bisnis.

Akan tetapi, Josua menyampaikan bahwa ruang menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan tidak bersifat simetris. Situasi meningkatnya inflasi akibat harga energi sekaligus rupiah yang semakin tertekan bakal mendorong BI untuk menaikkan suku bunga. Begitu pula sebaliknya.

Namun, sinyal perbaikan setidaknya sudah terlihat bagi Josua. Premi credit default swap (CDS) 5 tahun Indonesia, sebagai persepsi investor atas risiko gagal bayar utang pemerintah, sudah mulai turun. Imbal hasil SBN pemerintah 10 tahun juga turun dari 6,86% ke 6,61% sehingga berpotensi mengurangi beban cost of fund pemerintah.

"Artinya, pasar mulai lebih tenang, tetapi belum cukup tenang untuk membuat BI merasa aman melonggarkan kebijakan," ujarnya.

Untuk itu, BI dan pemerintah dinilai perlu mempererat sinergi. Menurut Global Market Economist Maybank, Myrdal Gunarto, hal itu penting agar fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan dipandang positif oleh investor.

Aliran modal asing dalam bentuk portofolio yang kembali masuk ke pasar keuangan diharapkan nantinya turut diikuti oleh investasi riil atau foreign direct investment (FDI). Dengan demikian, suplai valas akan mengalir masuk ke Indonesia sejalan dengan permintaan yang tinggi.

"Dan pada akhirnya kondisi dari sisi nilai tukar rupiah akan tetap stabil ke depannya, walaupun akan ada tekanan dari permintaan valas domestik yang lebih tinggi di saat kebutuhan untuk impor, terutama BBM," jelasnya kepada Bisnis.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memberi pengecualian atas larangan transaksi NDF (Non-Deliverable Forward) jual valas terhadap rupiah di pasar luar negeri (offshore)bagi dealer utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) tertentu yang memenuhi syarat.

Menurut bank sentral, langkah ini ditempuh guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah serta pendalaman pasar keuangan domestik.

“Akan ada pengecualian terkait dengan pelarangan bank khususnya untuk dealer utama, di mana mereka bisa melakukan transaksi jual NDF (Non-Deliverable Forward). Jadi kita ingin itu sebagai salah satu untuk menjaga stabilitas rupiah di NDF market,” kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam konferensi pers hasil RDG BI secara daring di Jakarta, Rabu.

Secara umum, Destry menegaskan bahwa bank sentral akan terus berada di pasar selama 24 jam, baik di domestik maupun luar negeri termasuk di Eropa, Amerika, dan pasar global lainnya, untuk menjaga nilai tukar rupiah.

Selain pelonggaran NDF offshore bagi dealer PUVA, BI juga memperluas instrumen operasi moneter valas dengan instrumen spot dan swap dalam valuta Offshore Chinese Renminbi (CNH) terhadap rupiah.

Langkah ini diambil guna mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah dan perluasan transaksi perdagangan dan investasi menggunakan mata uang lokal (local currency transactions/LCT).

Dalam konferensi pers, BI juga menyatakan komitmen untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi baik transaksi NDF di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

Kemudian, memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market untuk tetap menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik dalam mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah.

Bank sentral juga menyatakan komitmen untuk menjaga pertumbuhan Uang Primer lebih dari 10 persen sesuai dengan ekspansi moneter untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, termasuk melalui transaksi Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.

BI mencatat bahwa nilai tukar rupiah dapat dijaga relatif stabil yang pada 21 April 2026 tercatat sebesar Rp17.140 per dolar AS, atau melemah 0,87 persen (point to point/ptp) dibandingkan dengan level akhir Maret 2026.

Sebelumnya, bank sentral juga telah mengumumkan penguatan kebijakan transaksi pasar valas melalui penyesuaian threshold tunai beli valas terhadap rupiah, peningkatan threshold jual DNDF/Forward, peningkatan threshold beli dan jual swap, yang berlaku mulai April 2026.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bank Indonesia (BI) memutuskan menahan suku bunga acuan atau BI Rate di level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia periode 21-22 April 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan keputusan tersebut diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

"RDG BI pada 21 dan 22 April 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 4,75 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,5 persen," ujar Perry dalam konferensi pers, Rabu (22/4).

Ia menegaskan kebijakan ini konsisten dengan upaya memperkuat stabilisasi rupiah, terutama di tengah tekanan eksternal akibat konflik geopolitik global.

"Keputusan ini masih konsisten dengan upaya meningkatkan efektivitas strategi penyesuaian struktur suku bunga instrumen operasi moneter dalam memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi perekonomian global," imbuhnya.

Perry menjelaskan kondisi global saat ini masih diliputi ketidakpastian, terutama akibat konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga komoditas dan memperdalam disrupsi rantai pasok.

[Gambas:Youtube]

BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2026 melambat menjadi 3 persen, dari proyeksi sebelumnya 3,1 persen. Sementara inflasi global diprediksi meningkat menjadi 4,2 persen.

Di sisi lain, tekanan pasar keuangan global juga meningkat seiring pergeseran aliran modal ke aset lindung nilai (safe haven), yang turut menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Meski demikian, Perry memastikan kondisi ekonomi domestik tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada di kisaran 4,9 persen hingga 5,7 persen pada 2026, didorong oleh permintaan domestik.

Inflasi juga tetap terkendali. Pada Maret 2026, inflasi indeks harga konsumen tercatat sebesar 3,48 persen secara tahunan, lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 4,76 persen.

"Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen," ujarnya.

Selain itu, BI juga mencatat nilai tukar rupiah relatif stabil. Per 21 April 2026, rupiah berada di level Rp17.140 per dolar AS, atau melemah 0,87 persen dibandingkan posisi akhir Maret 2026.

Ke depan, Bank Sentral tetap optimistis rupiah akan stabil dan cenderung menguat, ditopang imbal hasil yang menarik serta prospek pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap solid.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) diperkirakan masih akan menahan suku bunga acuan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berakhir hari ini, Rabu (22/4/2026).

Di tengah tekanan global yang belum sepenuhnya mereda, bank sentral dinilai masih akan mempertahankan BI Rate di level 4,75% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan ekspektasi inflasi.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai fokus kebijakan BI saat ini masih condong pada stabilitas (pro-stability). Menurutnya, selama tekanan eksternal belum mereda, ruang bagi BI untuk memangkas suku bunga akan sangat terbatas.

"Meski pasar global pada awal pekan terlihat relatif tenang, ketenangan itu belum cukup kuat untuk mengubah sikap BI. Memangkas suku bunga di tengah ketidakpastian seperti ini akan terlalu berisiko karena dapat memperlemah bantalan terhadap rupiah," jelas Josua dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Setidaknya, lanjutnya, terdapat tiga landasan utama yang memperkuat proyeksi ditahannya BI Rate. Pertama, tekanan dari sisi eksternal yang tercermin dari pasar yang saat ini masih menakar dinamika perdamaian dan risiko geopolitik yang bergerak dua arah.

Josua mencatat, pelemahan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) belakangan ini masih rapuh dan sangat sensitif terhadap sentimen harian. Adapun, posisi nilai tukar rupiah terpantau masih tertekan di kisaran Rp17.127 per dolar AS pada pekan lalu.

Kedua, faktor inflasi energi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai memberikan rentetan dampak tidak langsung terhadap ekspektasi inflasi, lonjakan biaya logistik, biaya produksi, hingga risiko inflasi barang-barang impor apabila rupiah terus melemah.

"Ruang penurunan BI Rate pada 2026 praktis habis bila rata-rata harga minyak mencapai US$80 per barel dan rupiah mendekati level Rp17.000. Kenaikan BBM nonsubsidi memang belum otomatis memaksa BI menaikkan suku bunga, tetapi jelas membuat BI makin sulit untuk memangkasnya sekarang," tekannya.

Ketiga, resiliensi ekonomi domestik. Menurut Josua, kondisi makroekonomi dalam negeri belum cukup lemah untuk menuntut pelonggaran moneter segera seperti yang tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih di zona optimis (122,9) hingga PMI Manufaktur yang bertahan di zona ekspansi pada level 50,1.

Di tengah laju ekonomi domestik yang mengalami moderasi ringan ini, BI memiliki kelonggaran untuk mempertahankan BI Rate sambil mengoptimalkan bauran kebijakan makroprudensial lainnya untuk menopang pertumbuhan.

BI juga dinilai masih mengandalkan bauran kebijakan lain untuk menjaga stabilitas. Intervensi di pasar valas, instrumen DNDF, hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder serta optimalisasi SRBI dinilai cukup efektif meredam gejolak, meski tekanan belum sepenuhnya hilang.

Dukungan lain datang dari cadangan devisa yang tetap kuat, tercatat sebesar US$148,3 miliar pada akhir Maret 2026. Posisi ini menjadi bantalan penting bagi stabilitas eksternal, terutama dalam menghadapi volatilitas pasar global.

Ke depan, peluang pemangkasan suku bunga acuan dinilai bergeser lebih jauh. Josua memproyeksikan BI baru akan memangkas suku bunga apabila terdapat konfirmasi meredanya ketegangan di Timur Tengah, stabilnya harga minyak dunia, membaiknya arus modal asing, serta kejelasan arah suku bunga global.

"Selama itu belum terjadi, BI harus menjaga level suku bunga saat ini untuk menahan arus keluar modal dan menambatkan ekspektasi inflasi," tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual juga memperkirakan sikap hawkish atau setidaknya kehati-hatian yang tinggi dari dewan gubernur pada RDG April 2026.

David menilai, Bank Indonesia belum memiliki ruang yang memadai untuk melakukan pelonggaran moneter di tengah kondisi global yang masih volatile.

"Kemungkinan [BI] masih akan menahan suku bunga karena tekanan eksternal, terutama dari kenaikan harga minyak, serta ekspektasi inflasi yang diproyeksikan masih relatif meningkat," singkat David kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Untuk diketahui, pada perdagangan Selasa, nilai tukar rupiah ditutup menguat 0,08% ke Rp17.131 per dolar AS. Rupiah menguat bersama sejumlah mata uang Asia lainnya.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menjelaskan dari global, sentimen datang dari masa depan perang yang sebagian besar masih belum pasti, di tengah sinyal yang saling bertentangan tentang apakah pembicaraan damai AS-Iran lebih lanjut akan berlangsung. Trump mengkonfirmasi bahwa delegasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance akan melakukan perjalanan ke Pakistan untuk pembicaraan lebih lanjut minggu ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Dunia sedang bergerak dalam tegangan yang keras, cepat, dan sulit ditebak. Perang di Timur Tengah, ancaman pada jalur energi, dan tekanan pada rantai pasok global menunjukkan bahwa konflik hari ini tidak lagi berhenti di medan perang.

Ia segera menjalar menjadi persoalan harga energi, biaya logistik, inflasi, dan ketidakpastian investasi. IMF bahkan memperingatkan perang di kawasan itu dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi global sekaligus mendorong inflasi lebih tinggi.

Gangguan di Selat Hormuz pun kembali mengingatkan betapa rapuhnya ekonomi dunia, karena jalur itu selama ini dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak dunia.

Indonesia tentu tidak berada di luar pusaran itu. Benar, ekonomi nasional pada 2025 masih tumbuh 5,11%. Namun angka itu tidak boleh dibaca sebagai tanda bahwa kita aman dari tekanan global. Bank Indonesia pada Maret 2026 mempertahankan BI-Rate di 4,75% sambil menegaskan pentingnya menjaga stabilitas rupiah di tengah memburuknya kondisi global.

Pada saat yang sama, tantangan domestik kita tetap nyata: produktivitas yang harus ditingkatkan, pekerjaan bermutu yang harus diciptakan, dan struktur ekonomi yang harus diperkuat agar tidak mudah goyah oleh gejolak dari luar.

World Bank menegaskan bahwa Indonesia perlu berlari lebih cepat dalam transformasi struktural dan penciptaan lapangan kerja yang lebih baik. Dalam konteks seperti inilah pembicaraan tentang pemimpin menjadi sangat penting.

Pada masa yang tenang, kelemahan pemimpin kadang masih tertutupi oleh sistem dan pertumbuhan. Namun pada masa penuh tekanan, kualitas kepemimpinan segera terlihat. Bangsa, perusahaan, dan institusi tidak cukup dipimpin oleh orang yang pandai berbicara.

Mereka membutuhkan orang yang mampu menimbang, menjaga arah, dan bertindak jernih saat keadaan mendorong banyak orang larut dalam kepanikan.

Keberanian yang Tidak Gaduh

Masalahnya, zaman ini bukan hanya zaman ketegangan, tetapi juga zaman kebisingan. Kita hidup di tengah banjir opini, reaksi cepat, pencitraan, dan kemarahan yang mudah dipertontonkan. Semua orang dapat terdengar seperti pemimpin.

Semua orang tampak memiliki jawaban. Tetapi tidak semua yang lantang itu jernih, dan tidak semua yang cepat bereaksi itu baik dan tepat. Justru dalam suasana seperti ini, kita perlu kembali bertanya: seperti apa pemimpin yang sungguh dibutuhkan zaman ini?

Bill Hybels dalam Courageous Leadership menyebut keberanian sebagai salah satu inti terdalam kepemimpinan. Namun keberanian yang dimaksud bukan gaya keras, bukan kemarahan yang dibungkus ketegasan, dan bukan keberanian yang haus tepuk tangan.

Keberanian sejati adalah kesanggupan mengambil sikap benar ketika sikap itu mahal, membuat keputusan ketika menunda terasa lebih aman, dan memikul konsekuensi ketika orang lain memilih bersembunyi. Pemimpin yang berani bukan yang gemar membesarkan suasana, melainkan yang mampu berdiri tenang di tengah tekanan.

Pada titik ini, gagasan Robert K. Greenleaf tentang servant leadership juga penting. Greenleaf mengingatkan bahwa pemimpin yang sehat bukanlah orang yang menjadikan kuasa sebagai pusat dirinya, melainkan orang yang lebih dahulu memahami makna melayani.

Ukuran pemimpin bukan seberapa tinggi ia berdiri, tetapi apakah orang-orang yang dipimpinnya bertumbuh, menjadi lebih kuat, dan lebih berdaya. Dalam dunia yang makin mudah terjebak pada citra, dominasi, dan personal branding, pelajaran ini terasa semakin relevan. Kita tidak membutuhkan lebih banyak figur yang hanya tampak kuat. Kita membutuhkan lebih banyak pemimpin yang sungguh memperkuat orang lain.

Dalam dunia usaha, keberanian dan pelayanan bertemu ketika seorang pemimpin berani mengoreksi strategi yang salah, menahan ekspansi semu, memperbaiki budaya kerja, dan tetap memikirkan manusia di balik angka.

Dalam pemerintahan, keduanya bertemu ketika pemimpin menjaga kredibilitas kebijakan, bukan sekadar mengejar tepuk tangan jangka pendek. Pada akhirnya, kepemimpinan tidak boleh berhenti pada citra. Ia harus menjadi tanggung jawab moral.

Budaya, Teladan, dan Masa Depan

Edgar H. Schein menekankan bahwa budaya organisasi dibentuk terutama oleh apa yang diperhatikan, dihargai, diukur, dibiarkan, dan dikoreksi oleh pemimpin. Itu sebabnya budaya tidak lahir dari slogan. Budaya lahir dari keputusan yang berulang. Dari kompromi kecil yang terus dibiarkan. Dari kejujuran yang dihargai atau justru dihukum.

Dengan kata lain, budaya sebuah institusi pada akhirnya adalah jejak moral para pemimpinnya. Jika sebuah lembaga menjadi defensif, oportunistis, dan kehilangan nurani, masalahnya sering kali bukan pertama-tama pada sistem, melainkan pada kepemimpinan yang membentuk atmosfer moralnya dari hari ke hari.

Indonesia sangat memerlukan pemimpin yang memahami hal ini. Banyak persoalan kita bukan hanya teknis, melainkan juga kultural: budaya sungkan yang berlebihan, toleransi terhadap mediokritas, kecenderungan menutup masalah, dan lemahnya meritokrasi.

Pada masa normal, kelemahan seperti ini mungkin belum terasa fatal. Namun pada masa penuh tekanan, semuanya menjadi biaya mahal. Organisasi yang lambat belajar akan tertinggal. Institusi yang takut kepada kebenaran akan rapuh. Bangsa yang pemimpinnya lebih sibuk mengelola persepsi daripada memperbaiki fondasi akan kehilangan momentum.

Jim Collins melalui konsep Level 5 Leadership memberi penguatan penting: pemimpin besar justru sering memadukan kerendahan hati pribadi dengan kemauan profesional yang kuat. Mereka tidak sibuk membesarkan ego, tetapi membesarkan institusi.

Pelajaran ini makin penting ketika dunia kerja juga sedang diguncang percepatan kecerdasan artifisial (AI). Harvard Business Publishing menekankan bahwa kepemimpinan era AI menuntut kemampuan membayangkan ulang kolaborasi manusia dan mesin. Itu berarti pemimpin masa depan tidak cukup hanya paham teknologi. Ia harus matang secara moral, tajam secara strategis, dan rendah hati secara intelektual.

Pada akhirnya, krisis zaman ini bukan hanya krisis geopolitik, ekonomi, atau teknologi. Ini juga krisis teladan dalam kepemimpinan. Kita tidak kekurangan orang yang ingin memimpin.

Kita justru kekurangan figur pemimpin yang cukup tenang untuk berpikir jernih, cukup berani untuk mengambil sikap benar, cukup rendah hati untuk mendengar, dan cukup bersih untuk tidak menjadikan kepemimpinan sebagai panggung diri.

Karena itu, kebutuhan terbesar kita hari ini barangkali bukan pemimpin yang paling keras suaranya, melainkan yang paling tertib nuraninya; bukan yang paling cepat bereaksi, melainkan yang paling jernih menimbang; bukan yang sekadar memenangi hari ini, melainkan yang sanggup menjaga masa depan. Di tengah ketegangan dan kebisingan zaman, itulah pemimpin yang patut dicari, dibentuk, dan diteladani.

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) memperkuat langkah intervensi di pasar keuangan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hal ini dilakukan terutama di tengah tekanan global akibat meningkatnya ketidakpastian geopolitik.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) BI Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan mekanisme pasar tetap berjalan secara efektif sekaligus menjaga keseimbangan permintaan dan pasokan valas di dalam negeri.

“Kami terus melanjutkan intervensi baik di pasar global melalui Non-Deliverable Forward (NDF) maupun di domestik melalui spot dan Surat Berharga Negara (SBN), agar pergerakan nilai tukar tetap sejalan dengan fundamental,” ujarnya dalam acara Central Banking Forum 2026, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Dia menjelaskan, tekanan terhadap pasar keuangan domestik masih dipengaruhi oleh arus keluar modal asing yang dipicu meningkatnya ketidakpastian global, terutama akibat konflik geopolitik.

“Outflow dari pasar domestik masih terjadi sehingga menimbulkan tekanan terhadap permintaan dolar AS, khususnya untuk kebutuhan korporasi seperti pembayaran impor dan kewajiban utang,” kata Erwin.

Dalam kondisi tersebut, kata dia, Bank Indonesia juga memastikan kebutuhan valuta asing bagi pelaku usaha tetap terpenuhi, terutama untuk kegiatan ekonomi riil, bukan untuk aktivitas spekulatif.

Selain intervensi di pasar valas, BI juga terus menjaga kecukupan likuiditas rupiah melalui berbagai instrumen moneter, termasuk operasi pasar terbuka, repo, serta pembelian SBN di pasar sekunder.

Erwin menambahkan, upaya ini dilakukan untuk memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan dan sektor perbankan memiliki ruang yang cukup dalam menyalurkan pembiayaan.

Di sisi lain, Bank Indonesia juga terus memantau pergerakan pasar secara global dan domestik secara intensif, termasuk dinamika pasar NDF yang menjadi acuan awal pergerakan nilai tukar di pasar domestik.

Penulis: Nasywa Salsabila

(Dhera Arizona)

Pemerintah memastikan kerja sama pertukaran mata uang bilateral (bilateral currency swap) dengan sejumlah negara, termasuk China dan Jepang, akan dilanjutkan sebagai langkah menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan.

"Kemudian Bapak Presiden juga mengarahkan bilateral currency swap untuk dilanjutkan. Dengan beberapa negara, sekarang Tiongkok, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, Korea Selatan," ujarnya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Ia menambahkan kerja sama ini akan terus diperluas ke negara lain ke depan.

"Dan ke depan beberapa negara juga bergabung," lanjutnya.

Di sisi lain, pemerintah menilai kondisi ekonomi domestik masih relatif kuat di tengah geopolitik global.

"Perekonomian kita di antara negara G20 kita hanya lebih rendah dari India, dengan pertumbuhan di kuartal IV 5,39 persen," ujarnya.

Airlangga juga menyoroti peran konsumsi domestik yang masih menjadi penopang utama perekonomian nasional dengan kontribusinya mencapai sekitar 54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Selain itu, stabilitas nilai tukar rupiah turut dijaga melalui koordinasi erat dengan Bank Indonesia (BI). Pemerintah dan otoritas moneter menjalankan kebijakan triple intervention di pasar keuangan, baik melalui pasar spot, domestic non-delivery forward, maupun non-delivery forward.

Dari sisi indikator ekonomi lainnya, pemerintah mencatat sejumlah faktor penopang tetap terjaga.

Ketahanan pangan dinilai kuat dengan produksi beras mencapai 34,7 juta ton pada 2025 dan stok cadangan beras di Perum Bulog sebesar 4,6 juta ton. Sementara sektor manufaktur masih berada dalam fase ekspansi.

Di sektor fiskal, pemerintah juga menjaga disiplin anggaran dengan rasio utang di kisaran 40 persen serta defisit anggaran tetap di bawah 3 persen hingga akhir tahun.

Penerimaan pajak hingga Maret tercatat tumbuh 14,3 persen menjadi Rp462,7 triliun. Hal ini memperkuat fungsi APBN sebagai penahan gejolak (shock absorber).

Dengan berbagai indikator tersebut, pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 tetap terjaga. Bahkan, proyeksi pertumbuhan disebut berpotensi mencapai minimal 5,5 persen.

SRBI yang tahun lalu kami mampu turunkan secara cepat, ini memang harus kita lakukan rekalibrasi supaya memang menarik inflow,

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa ke depan, ruang penurunan suku bunga acuan atau BI-Rate kemungkinan semakin tertutup di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah.

“Meskipun BI-Rate kami pertahankan 4,75 persen, tampaknya ke depan untuk ruang penurunannya kemungkinan semakin lama semakin tertutup dan kami juga harus menyikapi untuk stabilitas,” kata Perry dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI di Jakarta, Rabu.

Dia menambahkan bahwa bank sentral juga mulai memperkuat lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sejak awal tahun untuk menyeimbangkan antara keperluan menstabilkan nilai tukar rupiah, intervensi, serta menahan agar outflow tidak terlalu besar.

“SRBI yang tahun lalu kami mampu turunkan secara cepat, ini memang harus kita lakukan rekalibrasi supaya memang menarik inflow,” kata dia.

Ia pun memastikan bahwa langkah ini tetap disertai dengan upaya menjaga kecukupan likuiditas perbankan. Dalam hal ini, uang primer (M0) tetap dijaga tumbuh pada level double digit, yakni sekitar 13,3 persen per Februari 2026.

Selain itu, BI juga terus melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder. Hingga saat ini, realisasi pembelian secara year to date telah mencapai Rp90,05 triliun.

“Inilah beberapa rekalibrasi di mana kebijakan moneter memang bobotnya sekarang lebih banyak untuk pro-stability,” kata Perry.

Ia menjelaskan, prospek perekonomian global semakin memburuk, terutama dipicu oleh konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran. Kondisi ini berdampak terhadap ekonomi dan keuangan global melalui jalur komoditas, perdagangan, dan finansial.

Pada jalur komoditas, terjadi kenaikan harga, khususnya minyak. Di jalur perdagangan, terjadi gangguan rantai pasok (supply chain). Sementara pada jalur finansial, ketidakpastian pasar keuangan global juga meningkat.

Perry mencatat, harga minyak dunia bahkan melonjak sejak Februari hingga Maret yang sempat mencapai 122,95 dolar AS per barel dan masih berfluktuasi. Selain itu, harga emas juga meningkat sepanjang 2025 dan tetap berada pada level tinggi.

Dampak ketidakpastian global juga terlihat dari meningkatnya imbal hasil (yield) obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury), baik tenor 2 tahun maupun 10 tahun.

Jika pada tahun lalu yield cenderung menurun, namun kini US Treasury tenor 2 tahun maupun 10 tahun meningkat cukup tajam sejak memanasnya konflik di Timur Tengah. Kenaikan ini antara lain dipengaruhi oleh pelebaran defisit fiskal AS, termasuk untuk pembiayaan perang.

Kondisi tersebut berimplikasi pada Indonesia, baik melalui tekanan fiskal akibat kenaikan harga minyak dunia maupun melalui pasar keuangan.

Perry mencatat, aliran portofolio ke emerging markets pada tahun lalu bergerak volatil dengan tren meningkat. Namun sejak awal tahun, kondisi berbalik mengalami outflow yang cukup besar, baik pada instrumen obligasi, saham, maupun lainnya.

Selain itu, terjadi pula penguatan dolar AS yang semakin menambah tekanan terhadap pasar keuangan global.

“Dan ini membuat kenapa dari sisi Bank Indonesia kami perlu merekalibrasi berbagai kebijakan yang kami lakukan,” kata Perry.

Sebelumnya, bank sentral tidak lagi menyinggung peluang untuk penurunan BI-Rate dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Maret 2026.

“(Dengan adanya) dampak perang Timur Tengah, itu kenapa kami dalam pernyataan ini tidak lagi menyampaikan kemungkinan penurunan suku bunga. Itu kami hilangkan dari pernyataan ini karena memang kemungkinan kami akan tetap mempertahankan BI-Rate selama ini,” kata Perry pada Selasa (17/3).

Pada Maret 2026, BI kembali mempertahankan BI-Rate pada level 4,75 persen. Langkah ini menandai dipertahankannya BI-Rate sejak Oktober 2025, setelah penurunan sebesar 150 bps sejak September 2024 atau 125 bps sepanjang tahun 2025.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyampaikan posisi cadangan devisa Indonesia pada Maret 2026 mencapai 148,2 miliar dolar AS. Angka tersebut menurun dibandingkan posisi Februari 2026 sebesar 151,9 miliar dolar AS.

“Perkembangan ini dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Kebijakan stabilisasi tersebut merupakan respons BI terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).

Denny menuturkan, posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2026 setara dengan pembiayaan enam bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

"BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," ujarnya.

Ke depan, BI meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik, didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing, sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

Denny menekankan, BI terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Diketahui, nilai tukar rupiah masih terus mengalami tren pelemahan di tengah tingginya ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Posisi rupiah pada penutupan perdagangan Selasa (7/4/2026) berada di level Rp 17.105 per dolar AS.

BI menyatakan stabilitas menjadi prioritas utama, sehingga dilakukan optimalisasi pemanfaatan seluruh instrumen operasi moneter yang dimiliki. Bank sentral akan selalu berada di pasar uang, baik spot market, DNDF, maupun NDF di offshore market untuk menjaga stabilitas rupiah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Nilai tukar rupiah masih berada di kisaran Rp17.000 sampai Rp17.100 per dolar AS pada perdagangan Rabu (8/4/2026). Pemerintah menilai pelemahan ini masih dalam batas yang telah diantisipasi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, pergerakan rupiah tersebut sudah masuk dalam simulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Angka simulasi rupiah itu bukan yang digunakan dalam APBN sebelumnya. Sudah dinaikkan ke level tertentu, sehingga kondisi sekarang masih dalam perhitungan,” ujar Purbaya, di kantin kantor Kemenkeu, Selasa (7/4/2026).

Ia menegaskan, pemerintah tidak hanya terpaku pada satu asumsi nilai tukar. Berbagai skenario disiapkan untuk menghadapi ketidakpastian global, termasuk tekanan di pasar keuangan.

Purbaya juga enggan memerinci angka dalam simulasi tersebut. Ia khawatir hal itu justru memicu spekulasi di pasar.

“Kalau saya sebutkan, nanti orang berspekulasi rupiah akan ke level tertentu. Untuk rupiah, kita serahkan ke bank sentral, ke ahlinya,” katanya.

Dari sisi otoritas moneter, Bank Indonesia menegaskan fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, ketidakpastian global masih tinggi sehingga respons kebijakan harus tetap terukur.

“Stabilitas menjadi prioritas utama. BI akan mengoptimalkan seluruh instrumen operasi moneter untuk menjaga nilai tukar,” ujarnya.

BI terus melakukan intervensi di pasar valas, baik di pasar spot maupun melalui instrumen domestic non-deliverable forward (DNDF) dan non-deliverable forward (NDF) di pasar offshore.

Di tengah tekanan tersebut, BI melihat ada sisi positif dari dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah. Kenaikan harga komoditas dinilai dapat menjadi penopang bagi perekonomian Indonesia sebagai negara eksportir.

“Dampaknya dua arah. Kenaikan harga komoditas bisa memberi efek positif yang mengimbangi tekanan nilai tukar,” kata Destry.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketegangan geopolitik yang memuncak antara Iran—AS kian mendorong susutnya minat investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Meskipun begitu, kalangan analis memprediksi bahwa Indonesia sebagai emerging market masih memiliki daya tarik di mata investor global.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, menerangkan bahwa sepanjang tahun berjalan 2026, net sell asing di pasar SBN telah tercatat sebesar Rp31,04 triliun. Sejalan dengan itu, yield SBN juga melemah hingga ke level 6,89% per hari ini, Senin (30/3/2026).

Kepala Unit Riset dan Market Informasi PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) Salvian Fernando menilai kendati pasar SBN RI mengalami outflow asing, tetapi minat investor asing terhadap SBN RI masih terbuka lantaran daya tarik yield obligasi dibandingkan negara emerging market lainnya.

Data World Government Bonds, menunjukkan kendati yield Indonesia sebagai pasar SBN tengah melemah, tetapi masih kompetitif dibandingkan negara-negara lainnya. India misalnya, kini memiliki yield sebesar 6,96%, Filipina sebesar 6,92%, atau Romania sebesar 7,25%.

”Minat investor asing terhadap SBN masih ada karena daya tarik yield obligasi Indonesia dibandingkan emerging market lainnya, tetapi saat ini investor rasanya cenderung lebih selektif akibat volatilitas global dan risiko nilai tukar,” katanya kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Salvian menilai faktor utama yang diperhatikan investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri tidak hanya persoalan imbal hasil, tetapi juga stabilitas makro dan arah kebijakan fiskal RI. Dengan begitu, di tengah aksi outflow asing, Salvian menilai pemerintah perlu menjaga disiplin fiskal, stabilitas rupiah, serta konsistensi kebijakan.

”Namun saat ini dengan basis kepemilikan obligasi yang besar dari investor domestik, mampu menjaga persepsi risiko investor juga penting agar pasar SBN lebih resilien,” katanya.

Senada, Chief Dealer Fixed Income & Derivatives PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Fudji Rahardjo menilai bahwa posisi yield SBN yang kini melemah mendekati level 6,90%, masih menempatkan pasar SBN RI sebagai salah satu instrumen yang kompetitif di regional.

Namun, investor asing disebut tidak semata-mata tergiur oleh angka yield karena turut menimbang stabilitas nilai tukar, biaya hedging, hingga persepsi terkait kesehatan fiskal Indonesia secara keseluruhan.

Di satu sisi, terhadap penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp100 triliun ke perbankan, Fudji menilai hal itu hanya menjadi peredam jangka pendek terhadap arus keluar dana asing dari pasar SBN RI.

”Penempatan dana SAL ke perbankan bersifat sebagai peredam gejolak jangka pendek, sehingga belum mampu menjawab kebutuhan investor asing akan kepastian jangka menengah,” katanya kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Dengan kata lain, pemerintah disebut perlu membangun kredibilitas fiskal secara konsisten melalui transparansi data anggaran, komitmen terhadap target defisit, serta sinergi kebijakan yang solid antara Kemenkeu dan BI. Kepercayaan investor asing dinilai akan pulih secara bertahap lewat komitmen pemerintah pada kondisi perekonomian dalam negeri.

Portfolio Manager Batavia Prosperindo Aset Manajemen Putri Nur Astiwi menilai arus net sell asing dinilai dapat mereda jika terjadi normalisasi harga minyak dan kinerja rupiah yang lebih stabil.

Terhadap potensi larinya dana asing ke depan, Putri menilai aksi ini akan tetap terjadi jika pasar global bersikap risk-off dan investor memilih aset safe haven sebagai instrumen investasi. Terlebih jika volatilitas rupiah terus terjadi.

”Jadi, durasi net sell sangat bergantung perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah. Selama ketidakpastian perang masih berlanjut panjang, di mana menghilangkan ruang pemangkasan suku bunga, maka outflow berpotensi berlanjut,” katanya.

IDXChannel – Momentum mudik Idulfitri 1447 Hijriah diperkirakan tetap menjadi penggerak ekonomi nasional. Meski jumlah pemudik pada Lebaran 2026 diprediksi menurun tipis, potensi perputaran uang justru meningkat hingga menembus Rp148 triliun.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mengatakan survei Kementerian Perhubungan menunjukkan potensi pergerakan masyarakat selama periode Lebaran mencapai 143,9 juta orang atau sekitar 50,6 persen dari total populasi Indonesia. Angka tersebut turun sekitar 1,75 persen dibandingkan 2025 yang mencapai 146,4 juta orang.

Namun, penurunan jumlah pemudik tidak mengurangi potensi dampak ekonomi yang dihasilkan. Dengan asumsi satu keluarga terdiri dari empat orang, jumlah pemudik diperkirakan setara dengan 35,97 juta kepala keluarga.

Jika setiap keluarga membawa dana rata-rata Rp4,125 juta atau naik sekitar 10 persen dibanding tahun sebelumnya, maka potensi perputaran uang selama periode mudik dan Lebaran diperkirakan mencapai Rp148,39 triliun. Bahkan, dalam skenario optimistis, nilai tersebut berpotensi meningkat hingga Rp161,88 triliun apabila rata-rata pengeluaran keluarga mencapai Rp4,5 juta selama periode libur Lebaran.

Sarman menjelaskan besarnya potensi perputaran uang tersebut juga didorong oleh berbagai stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah. Di sektor transportasi, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp911,16 miliar untuk program diskon tarif, termasuk potongan hingga 30 persen untuk kereta api, angkutan laut, serta tarif tol di sejumlah ruas utama. Selain itu, terdapat pula diskon tiket pesawat kelas ekonomi sekitar 17–18 persen.

Insentif lainnya berupa pembebasan tarif jasa kepelabuhanan untuk penyeberangan yang diharapkan dapat meningkatkan mobilitas penumpang dan kendaraan selama periode mudik.

Dari sisi daya beli masyarakat, pemerintah juga menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, dan pensiunan dengan total anggaran sekitar Rp65 triliun, meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, THR dari sektor swasta diperkirakan mencapai Rp124 triliun yang akan diterima sekitar 26,5 juta pekerja.

Tambahan perputaran uang juga berasal dari kebijakan Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online dan kurir yang diperkirakan mencapai Rp220 miliar untuk sekitar 850 ribu penerima. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) selama lima hari di sekitar periode Lebaran guna membantu mengurai kepadatan arus mudik dan arus balik.

Perputaran uang selama Lebaran diperkirakan tersebar di berbagai wilayah, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, serta daerah lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Dana tersebut umumnya digunakan untuk kebutuhan transportasi, konsumsi, pembelian oleh-oleh, pakaian baru, hingga kegiatan sosial seperti pemberian THR, zakat, dan sedekah.

Sektor UMKM di daerah juga diperkirakan akan merasakan dampak positif dari meningkatnya aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor kuliner, kerajinan, dan pariwisata lokal. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas masyarakat selama Ramadan dan Lebaran 2026, Bank Indonesia telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp185,6 triliun.

Sarman menilai lonjakan konsumsi rumah tangga selama periode Lebaran yang diperkirakan meningkat sekitar 10–15 persen dapat menjadi momentum penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I-2026 yang ditargetkan berada di kisaran 5,4–5,5 persen.

“Dengan rangkaian momentum sejak awal tahun seperti libur Natal dan Tahun Baru, Imlek, hingga Lebaran, kami optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal I dapat mencapai target,” ujar Sarman.

Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, terutama terkait stabilitas pasokan energi seperti BBM dan gas, di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok energi.

(Shifa Nurhaliza Putri)