Bisnis.com, JAKARTA — Operasi moneter bank sentral melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dilakukan secara habis-habisan guna menstabilkan kurs yang kian terdepresiasi. Bak simalakama, ongkos dari langkah intervensi 'around the world, around the clock' ini mulai dikhawatirkan berdampak ke likuiditas hingga kredit perbankan.

Untuk diketahui, SRBI diterbitkan sejak September 2023 silam. Saat itu, obligasi milik otoritas moneter berhasil menyerap dana Rp71,5 triliun pada lelang pertamanya di kala nilai tukar rupiah masih pada level Rp15.487 per dolar AS (kurs Jisdor).

Kini, rupiah sudah berada di atas level Rp17.500 per dolar AS. Total oustanding kepemilikan SRBI per April 2026 oleh perbankan dan non-perbankan, domestik maupun asing, sudah melonjak ke Rp957,91 triliun.

BI beberapa kali menyatakan bahwa operasi moneter melalui SRBI adalah salah satu dari tujuh langkah stabilisasi rupiah. Efeknya diklaim manjur untuk memicu aliran modal asing masuk (inflow), yang sampai 30 April 2026 mencapai US$3,3 miliar per data BI.

Tekanan outflow pada pasar SBN, maupun saham yang dipicu badai MSCI, mendorong BI menaikkan imbal hasil (yield) obligasinya sebagai kompensasi. Meski tren inflow terjadi, ini bukan tanpa ongkos. Porsi SRBI menanjak Rp234,68 triliun sejak November 2025, saat itu masih Rp723,23 triliun.

Posisi SRBI sampai akhir April 2026 merupakan yang tertinggi sejak November 2024, yakni Rp969,16 triliun. Saat itu, rupiah berada di level Rp15.856 per dolar AS. Setelah itu, sedikit demi sedikit BI mulai mengurangi porsi SRBI di pasar.

Levelnya sempat mencapai titik terendah sejak pertengahan 2024, yaitu pada Oktober 2025 di Rp705,8 triliun. Setelahnya, porsi SRBI kian menanjak hingga akhir April lalu nyaris Rp960 triliun.

Outstanding beban utang ini sejalan dengan yield SRBI yang kian menanjak guna menarik minat investor. Dari 4,80% untuk tenor 6 bulan, 4,85% untuk 9 bulan, dan 4,87% untuk 12 bulan pada awal tahun ini, yield SRBI per lelang terakhir 13 Mei 2026 lalu masing-masing di 6,21%, 6,3% dan 6,45%.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai agresivitas penerbitan SRBI memang efektif untuk menahan gejolak rupiah dalam jangka pendek. Akan tetapi, dia memandang itu belum cukup untuk mengembalikan rupiah ke kondisi stabil secara berkelanjutan.

SRBI dengan imbal hasil yang makin tinggi diakui membuat aset rupiah lebih menarik bagi investor, terutama investor asing yang mencari instrumen berjangka pendek, aman, dan likuid.

Di satu sisi, BI bisa menaikkan daya tarik rupiah melalui jalur imbal hasil tanpa menaikkan suku bunga acuan. Akan tetapi, Josua mengingatkan bahwa instrumen ini hanya sebagai penahan tekanan dan bukan pembalik arah kurs.

Sebab, rupiah masih terdepresiasi di level hingga melampaui Rp17.500 per dolar AS di tengah derasnya aliran dana asing ke SRBI. Josua mencatat secara year-to-date, obligasi BI ini menarik aliran masuk sekitar US$5,70 miliar sedangkan pasar saham dan obligasi masih mencatat tekanan.

"Jadi, SRBI membantu mengurangi tekanan, tetapi tidak mampu sendirian menghapus penyebab pelemahan rupiah. Masalah utamanya, tekanan rupiah saat ini bukan hanya masalah kekurangan imbal hasil, melainkan juga masalah kepercayaan dan risiko eksternal," terangnya kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Menurutnya, SRBI hanya memberi waktu bagi rupiah untuk tidak melemah terlalu cepat. Apalagi, selama harga minyak masih tinggi, dolar AS masih kuat, serta tren arus modal memilih aset aman dan mencemaskan fiskal maupun defisit transaksi berjalan.

Untuk itu, lanjutnya, stabilitas yang lebih permanen tetap membutuhkan penguatan ekspor, pengendalian impor energi, komunikasi fiskal yang kredibel, serta kepastian kebijakan pemerintah.

Efek ke Likuiditas dan Kredit

Josua turut mengemukakan adanya potensi penyerapan likuiditas berlebih ke SRBI. Dana yang seharusnya bisa ditempatkan di pasar uang, SBN, atau disalurkan menjadi kredit dapat berpindah ke instrumen BI tersebut.

Meski demikian, dia menilai wajar karena imbal hasil yang ditawarkan menarik dengan risiko sangat rendah. Ini cukup berbanding terbalik dengan SBN yang belakangan ini kian 'ditinggalkan' investor. Dari catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saja, outflow secara tahun berjalan dari SBN mencapai Rp20 triliun sampai 24 April kendati belakangan sudah mulai mencatatkan inflow.

Adapun inflow ke SRBI tercatat sebesar Rp53,9 triliun secara year-to-date sampai periode yang sama. Josua memandang bahwa outstanding SRBI sebesar Rp957,9 triliun hingga akhir April menunjukkan bahwa porsi dana sistem keuangan yang terserap ke instrumen moneter masih sangat besar.

"Dampaknya, likuiditas tidak langsung kering, tetapi menjadi lebih mahal dan lebih terkonsentrasi pada instrumen berimbal hasil tinggi," jelasnya.

Kondisi tersebut, ungkapnya, belum menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perbankan ketat secara sistemik. Uang beredar dalam arti luas pada Maret 2026 masih tumbuh 9,7% (yoy) ke Rp10.355,1 triliun, sedangkan kredit tumbuh 8,9% dan relatif stabil.

Artinya, likuiditas perekonomian masih tersedia. Namun, Josua mewanti-wanti risikonya adalah likuiditas bisa menjadi tidak merata. Bank besar yang memiliki dana murah lebih mudah menempatkan dana di SRBI, sedangkan bank yang lebih bergantung pada deposito mahal dapat menghadapi kenaikan biaya dana dan lebih berhati-hati menyalurkan kredit.

Efek lain yang perlu diwaspadai adalah potensi persaingan antara SRBI, SBN, dan kredit perbankan. Imbal hasil SRBI yang terlalu menarik bisa membuat perbankan tak melirik SBN maupun kredit ke sektor riil.

Akibatnya, instrumen yang ditujukan untuk menahan tekanan rupiah ini berisiko mengurangi dorongan kredit produktif terutama ke sektor yang membutuhkan modal kerja.

Adapun pada sisi pemerintah, agresivitas SRBI juga bisa membuat pasar meminta imbal hasil SBN lebih tinggi agar tetap kompetitif. Padahal, lelang SBN terakhir sudah menunjukkan permintaan yang melemah, dengan total penawaran hanya Rp51,4 triliun dan rasio penawaran terhadap target 1,43 kali, atau terendah sejak Januari 2025.

"Jika penerbitannya terlalu agresif dan terlalu lama, biaya yang muncul adalah likuiditas perbankan terserap, biaya dana berpotensi naik, kredit ke sektor riil bisa tertahan, dan pasar SBN harus bersaing dengan instrumen BI yang berimbal hasil tinggi," kata ekonom lulusan Universitas Indonesia hingga Harvard Kennedy School ini.

Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto juga mengakui efektivitas SRBI dalam menarik modal domestik maupun valuta asing (valas). Apalagi, penyerapan valas perlu diimbangi di tengah permintaan valas yang tinggi di musim haji maupun repatriasi dividen korporasi.

Harapannya, kata Myrdal, likuiditas valas ini bisa dijadikan amunisi oleh BI untuk cadangan devisa guna memperkuat kebijakan intervensi atau stabilisiasi nilai tukar.

Namun, senada dengan Josua, penyerapan likuiditas berlebih dari modal domestik juga bisa berujung simalakama terhadap penyaluran kredit ke perbankan. Padahal, bisa jadi dunia usaha membutuhkan pembiayaan untuk berekspansi.

"Itu yang bikin adanya semacam rem ataupun penahan bagi perbankan untuk menggelontorkan kreditnya secara agresif. Karena, likuditas yang mereka punya banyak dipindahkan ke SRBI karena menjanjikan imbal hasil yang menarik," ujarnya kepada Bisnis.

Dari sisi risiko, Myrdal turut mempekirakan perbankan masih berhati-hati dalam menyalurkan kredit ke sektor riil akibat risikonya. Untuk itu, dia berharap ke depannya agar agresivitas penerbitan SRBI bisa dikendurkan.

Tren penurunan agresivitas ini pun sudah mulai terlihat. Hasil lelang terakhir pada 13 Mei senilai Rp22 triliun sudah tak setinggi dana yang diserap pada masing-masing 8 Mei dan 24 April yakni Rp30 triliun dan Rp45,5 triliun.

Menurut Myrdal, agresivitas ini semakin landai sejalan dengan net ekspor pada Maret 2026 yang melebar dari impor. Dengan demikian, posisi cadangan devisa diprakirakan masih tinggi dan memadai untuk upaya intervensi.

Setelah jorjoran melalui SRBI, bank sentral ke depannya diharapkan tidah menaikkan suku bunga. Sebab, kebijakan bank sentral yang semakin ketat dikhawatirkan berdampak ke momentum pertumbuhan ekonomi.

"Jadi, BI tidak usah ragu kalau mereka khawatir menggarami lautan. Yang ditakutkan dari BI, sebenarnya mereka intervensi karena permintaan dolar untuk domestik terus mengalami kenaikan terutama dari sektor riil. Tetapi kan kita lihat net eskpor kita melebar," tuturnya Myrdal.

Adapun pada konferensi pers berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (7/5/2026), Gubernur BI Perry Warjiyo memastikan koordinasi erat dengan pemerintah. Bukti koordinasi ini tercermin juga dari keputusan untuk menahan suku bunga acuan selama tiga bulan berturut-turut di level 4,75%.

Koordinasi juga dilakukan dalam hal penerbitan SRBI yang agresif. Namun, Perry memastikan bahwa kebijakannya berimbang. Selain menjaga stabilitas, bank sentral memastikan pasar tetap banjir likuiditas. Misalnya, dengan pembelian SBN pemerintah di pasar sekunder senilai Rp123,1 triliun sampai 4 Mei 2026.

Kemudian, insentif likuiditas makroprudensial untuk perbankan total Rp427,9 triliun guna memacu kredit ke sektor-sektor prioritas Asta Cita Presiden.

Gubernur BI dua periode ini menekankan bahwa rupiah saat ini undervalued mengingat kondisi ekonomi makro dalam negeri kuat, dengan pertumbuhan kuartal I/2026 5,61% (yoy). Dia memastikan bahwa tujuh langkah yang sudah diumumkannnya merupakan upaya all out dari bank sentral.

"Intervensi itu tidak hanya di dalam negeri. Around the world, around the clock. Kami itu intervensi di pasar luar negeri, Hong Kong, Singapura, London, New York. Intervensi kami itu namanya bukan business as usual, itu all out," tegasnya.