#30 tag 24jam
DPR RI siap memitigasi potensi PHK dengan seluruh pemangku kepentingan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya siap melakukan upaya mitigasi dari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) ... [349] url asal
#dasco #phk #dpr-ri #sufmi-dasco-ahmad #potensi-phk #mitigas-phk
Jadi masalah PHK sebagai dampak dari situasi global ini memang beberapa itu kemudian sudah dilakukan mitigasi.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya siap melakukan upaya mitigasi dari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada beberapa sektor industri, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Jadi masalah PHK sebagai dampak dari situasi global ini memang beberapa itu kemudian sudah dilakukan mitigasi,” kata Dasco saat ditemui di Jakarta, Selasa.
“Tetapi kemudian (untuk mengantisipasi) dampak-dampak ke depan, kami dalam waktu dekat, insya Allah, Jumat (26/6), kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan para stakeholder, termasuk Satgas Mitigasi PHK dari pihak pemerintah yang dibentuk untuk menangani hal-hal seperti itu,” katanya lagi.
Ia kemudian memberikan contoh salah satu pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat, yang terancam tutup dan melakukan PHK terhadap lebih dari 50 ribu orang pekerja akibat kenaikan harga gas industri.
Hal itu menyusul laporan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang dalam kesempatan terpisah mengatakan bahwa setidaknya 7-10 hari ke depan akan terjadi PHK di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi.
Dasco pun segera melakukan komunikasi dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) guna membicarakan harga gas industri yang mengalami kenaikan.
“Ya, jadi setelah kontak nanti saya juga sudah janjian dengan perwakilan dari teman-teman serikat pekerja yang terdampak. Kemudian untuk bertemu dengan Dirut Pertamina, mungkin besok, untuk kemudian membicarakan solusi mengenai perusahaan-perusahaan tadi yang mungkin bisa berdampak terhadap 55 ribu karyawan,” ujarnya.
Di sisi lain, Dasco juga mengajak serikat pekerja/buruh untuk kompak menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi yang kian menantang, imbas dinamika geopolitik dan perekonomian global.
“Terlebih lagi kita harus sama-sama menjaga kestabilan ekonomi, kestabilan politik untuk kemakmuran dan juga untuk kepentingan rakyat kita,” katanya pula.
“Memang dampak dari global itu luar biasa. Tetapi kalau kita sama-sama kompak, kita sama-sama berkeinginan baik untuk memecahkan hal ini bersama, tentunya kita bisa sama-sama memitigasi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang kemudian akan membuat rakyat kita menjadi susah,” ujarnya lagi.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
Buruh Ungkap Dampak Rupiah Melemah, Risiko PHK Meningkat
Pelemahan rupiah meningkatkan risiko PHK di sektor manufaktur, terutama yang bergantung pada impor dan ekspor, akibat biaya produksi yang melonjak. [309] url asal
#rupiah-melemah #dampak-rupiah-melemah #potensi-phk #phk-sektor-manufaktur #biaya-produksi-meningkat #bahan-baku-impor #pasar-ekspor-melemah #konflik-geopolitik-global #harga-bbm-industri #phk-industri
(Bisnis.Com - Ekonomi) 25/05/26 16:58
v/231599/
Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dapat meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor manufaktur padat karya.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan pelemahan rupiah meningkatkan biaya produksi perusahaan, khususnya industri yang bergantung pada bahan baku impor dan pasar ekspor.
Menurut dia, kondisi tersebut mulai berdampak pada sejumlah perusahaan yang melakukan efisiensi hingga menghentikan operasional.
“Harga rupiah yang ambruk terhadap dolar juga karena bahan baku impor membelinya pakai dolar, sehingga meningkat ongkos produksinya,” kata Said dalam konferensi pers daring, Senin (25/5/2026).
Namun demikian, Said menilai tekanan terhadap industri bukan hanya dipicu pelemahan rupiah. Dia menyebut konflik geopolitik global juga mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) industri nonsubsidi yang turut menambah biaya produksi perusahaan.
Dia mencontohkan penutupan operasional pabrik elektronik PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat, yang menyebabkan sekitar 350 pekerja terkena PHK. Menurut dia, kondisi itu dipengaruhi tekanan biaya impor dan melemahnya pasar ekspor.
Selain sektor elektronik, Said menyebut tekanan juga terjadi di industri otomotif. Menurut dia, kenaikan harga kendaraan akibat mahalnya komponen impor mulai menekan permintaan pasar.
Di Sidoarjo, Jawa Timur, dia menyebut CV Asri yang bergerak di sektor otomotif telah melakukan PHK terhadap sekitar 200 pekerja akibat penurunan penjualan kendaraan.
“Akibat harga mobil naik, permintaan untuk membeli mobil dan motor menurun. Mau nggak mau perusahaan melakukan PHK,” ujarnya.
Selain itu, Said mengatakan tekanan juga mulai dirasakan industri tekstil, garmen, dan alas kaki. KSPI memperkirakan potensi PHK di sektor formal industri tersebut dapat mencapai 9.000 pekerja dalam tiga bulan ke depan.
Karena itu, KSPI meminta pemerintah melalui Satuan Tugas Mitigasi PHK mengambil langkah antisipatif, termasuk memperluas penyaluran tenaga kerja ke daerah atau sektor industri yang masih berkembang.
Said menambahkan pihaknya juga berencana berkomunikasi dengan DPR RI untuk menyampaikan kondisi industri dan ancaman PHK akibat tekanan ekonomi global serta pelemahan rupiah.
Buruh Singgung Risiko PHK Besar-besaran 3 Bulan Mendatang, Ini Biang Keroknya
Buruh KSPI mewanti-wanti risiko PHK besar dalam 3 bulan ke depan. Apa penyebabnya? [358] url asal
#phk-besar-besaran #phk-massal #potensi-phk #kenaikan-harga-energi #biaya-produksi-meningkat #efisiensi-tenaga-kerja #perang-iran-as #harga-bbm-industri #biaya-buruh #ancaman-phk #kebijakan-impor-mobil
(Bisnis.Com - Ekonomi) 07/04/26 14:49
v/183913/
Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkirakan adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran dalam 3 bulan mendatang, lantaran kenaikan harga komoditas energi akibat konflik geopolitik global hingga kebijakan perekonomian dalam negeri.
Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa perang antara Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel telah membuat harga bahan bakar minyak (BBM) industri melambung. Meningkatnya harga energi disebutnya membuat biaya produksi juga membengkak, sehingga perusahaan akan punya pertimbangan untuk menekan biaya ketenagakerjaan.
“Kalau dia sudah menekan labor cost atau biaya buruh, maka ujung-ujungnya efisiensi. Ini yang sudah disampaikan oleh para pimpinan perusahaan kepada serikat-serikat pekerja di tingkat perusahaan. Ancaman PHK sudah di depan mata, besar-besaran,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, dikutip pada Selasa (7/4/2026).
Dia melanjutkan, risiko ini kian besar mengingat BBM industri tidak bersubsidi, di samping pemerintah yang memutuskan belum akan meningkatkan harga BBM baik subsidi maupun nonsubsidi.
Apabila perang berlangsung lebih panjang, maka Said menyebut biaya bahan bakar untuk menggerakkan mesin-mesin di industri akan lebih besar dibandingkan keuntungan suatu perusahaan dari sisi penjualan produk.
Pihaknya lantas menyinggung kebijakan dalam negeri yakni impor ratusan ribu mobil operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dari India. Menurut Said, apabila pengadaan unit kendaraan itu dikerjakan oleh industri otomotif dalam negeri, maka justru akan menyerap 20.000 hingga 50.000 tenaga kerja.
“Kalau mobil impor yang dari India tadi dikerjakan di Indonesia, maka akan memperpanjang kontrak, juga menambah tenaga kerja yang baru. Di tengah ancaman perang ini, ancaman PHK akan terjadi besar-besaran dalam 3 bulan ke depan,” tuturnya.
Adapun, berdasarkan portal Satu Data Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan total pekerja yang terkena PHK pada Januari 2026 mencapai 359 orang. Tenaga kerja yang terdampak PHK ini merupakan yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Lebih lanjut, PHK paling banyak terjadi di Jawa Barat dan Sumatra Selatan yang masing-masing tercatat sebanyak 49 orang pada bulan pertama tahun ini.
“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat dan Sumatra Selatan yaitu sekitar 13,65% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” demikian dikutip dari Satu Data Ketenagakerjaan.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)