Jakarta (ANTARA) - Pakar ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar Profesor Hamid Paddu menyatakan pelemahan kurs rupiah sangat berpengaruh terhadap bahan baku impor, termasuk harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, apalagi Indonesia merupakan net importir minyak sejak 2004.

Pertengahan Mei 2026, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah dan menembus level psikologis Rp17.500/dolar AS bahkan pada Kamis 14 Mei 2026, penutupan berada di level Rp17.529.

Menurut Hamid produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi hanya 650 ribu barel per hari sehingga lebih dari 50 persen kebutuhan harus dipenuhi melalui impor.

"Impor tentu dibeli dengan nilai mata uang, valuta asing, dalam hal ini dolar AS. Makanya, nilai tukar sangat mempengaruhi harga BBM," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan, baik nilai tukar mata uang maupun harga minyak dunia, saat ini sudah melebihi asumsi APBN 2026 yakni Rp16.500/dolar AS sedangkan harga minyak dunia yang saat ini 105 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN yaitu 70 dolar AS per barel.

"Berarti untuk impor, beban energi minyak sudah kena dua kali. Pertama kena dari harga minyak dunia kemudian dari kurs," katanya.

Oleh karena itu menurut dia sangat wajar jika badan usaha termasuk Pertamina, pada saatnya akan kembali menaikkan harga BBM, apalagi diprediksi pelemahan mata uang Rupiah masih akan terus berlangsung hingga akhir tahun.

"Itu otomatis, karena ini kan market. Sejak lima tahun lalu, badan usaha swasta dan Pertamina selalu menyesuaikan harga BBM Non Subsidi dengan harga pasar. Jadi begitu bahan bakunya naik, dia harus menaikkan BBM," ujarnya.

Bahkan lanjutnya, jika badan usaha termasuk Pertamina tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi, justru akan berdampak sangat besar terhadap kondisi finansial BUMN tersebut. Sangat berat bagi Pertamina untuk melakukan pengadaan melalui impor dengan nilai dolar AS yang sudah sangat tinggi.

Di sisi lain, tambahnya saat ini literasi masyarakat terkait energi sudah baik, mereka sudah paham jika badan usaha seperti Pertamina menyesuaikan harga BBM nonsubsidi.

"Makanya sekian tahun tidak pernah ada gejolak kalau harga BBM nonsubsidi berubah. Masyarakat sudah tahu bahwa BBM nonsubsidi sesuai mekanisme pasar. Kalau naik harga bahan bakunya, BBM-nya juga naik," ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah hingga menembus level psikologis Rp17.500 per dolar AS pada pertengahan Mei 2026. Pelemahan kurs tersebut diperkirakan berdampak langsung pada kenaikan harga produk impor serta bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Pakar ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin Hamid Paddu mengatakan, depresiasi rupiah sangat mempengaruhi biaya impor bahan baku energi. Kondisi ini terjadi karena Indonesia telah menjadi net importir minyak sejak 2004.

Kebutuhan konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 650 ribu barel per hari. Artinya lebih dari separuh kebutuhan energi nasional masih bergantung pada impor.

“Nah, impor tentu dibeli dengan nilai mata uang, valuta asing, dalam hal ini dolar AS. Makanya, nilai tukar sangat mempengaruhi harga BBM,” kata Hamid dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2026).

Hamid menilai tekanan terhadap sektor energi saat ini terjadi secara berlapis karena nilai tukar dan harga minyak dunia sama-sama melampaui asumsi dalam APBN 2026. Pemerintah menetapkan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS, sedangkan harga minyak dunia saat ini sekitar 105 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN sebesar 70 dolar AS per barel.

“Berarti untuk impor, beban energi minyak sudah kena dua kali. Pertama kena dari harga minyak dunia kemudian dari kurs,” ujar Hamid.

Menurut Hamid, kondisi tersebut membuka peluang kenaikan harga BBM nonsubsidi oleh badan usaha, termasuk Pertamina, karena harga jual mengikuti mekanisme pasar.

“Itu otomatis, karena ini kanmarket. Jadi harga jual BBM nonsubsidi tidak dicampuri Pemerintah. Sejak lima tahun lalu, badan usaha swasta dan Pertamina selalu menyesuaikan harga BBM Non Subsidi dengan harga pasar. Jadi begitu bahan bakunya naik, dia harus menaikkan BBM,” ucap Hamid.

Ia menilai penundaan penyesuaian harga justru berisiko menekan kondisi keuangan badan usaha energi. Beban impor dengan kurs dolar yang tinggi membuat biaya pengadaan energi meningkat signifikan.

“Begitu membeli yang baru dengan harga yang baru, kurs yang baru, berarti kan uangnya sudah besar sekali,” ucap Hamid.

Di sisi lain, Hamid menilai literasi energi masyarakat saat ini semakin baik. Publik dinilai memahami bahwa harga BBM nonsubsidi bergerak mengikuti mekanisme pasar sehingga perubahan harga tidak lagi memicu gejolak besar.

”Makanya sekian tahun tidak pernah ada gejolak kalau harga BBM nonsubsidi berubah. Masyarakat sudah tahu bahwa BBM nonsubsidi sesuai mekanisme pasar. Kalau naik harga bahan bakunya, BBM-nya juga naik,” ucap Hamid.

Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali membayangi sektor industri dalam negeri di tengah tekanan global dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan potensi badai PHK dalam tiga bulan ke depan mulai mengintai sedikitnya lima sektor industri, yakni industri tekstil dan produk tekstil (TPT), plastik, elektronik, otomotif dan semen. 

Namun, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkap ancaman PHK yang baru terjadi tiga bulan ke depan kurang tepat. Pasalnya, gelombang pengurangan tenaga kerja sebenarnya sudah berlangsung meski diam-diam.

"Dari kemarin-kemarin sampai hari ini pun masih terjadi PHK, namun PHK-nya itu untuk perusahaan-perusahaan atau industri yang masih beroperasi, PHK-nya senyap," ujar kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/5).

Menurut Ristadi, PHK kerap dilakukan secara bertahap dalam jumlah kecil sehingga luput dari sorotan publik. Selain itu, banyak perusahaan yang tidak memperpanjang kontrak pekerja sebagai bentuk efisiensi, yang secara hukum tetap masuk kategori PHK. Fenomena ini membuat tekanan di pasar tenaga kerja terlihat tidak mencolok, padahal terjadi secara konsisten di berbagai sektor.

Ia juga mengungkap adanya tekanan lain yang membuat kasus PHK tidak selalu terekspos, mulai dari kekhawatiran turunnya kepercayaan buyer hingga risiko pembatalan pembiayaan dari perbankan.

"Kalau kondisi itu terekspos, kepercayaan bank ataupun buyer akan turun. Sehingga bisa berakibat order berkurang atau dihentikan," katanya.

Lebih jauh, Ristadi menilai ancaman PHK tidak terbatas pada lima sektor. Seluruh industri yang berorientasi pasar domestik dinilai rentan terdampak.

"Seluruh industri dalam negeri kita yang lokal oriented, yang memproduksi barang-barang untuk kebutuhan rakyat Indonesia sendiri akan terus mengalami ancaman, akan terus mengalami potensi PHK," tegasnya.

Faktor utama pemicu bisnis lesu adalah banjirnya produk impor murah. Akibatnya, produk lokal sulit bersaing, yang berujung pada penurunan produksi dan PHK. Ristadi mencontohkan masuknya produk garmen impor sangat murah, bahkan di bawah biaya produksi lokal.

Selain itu, tekanan jangka pendek seperti konflik geopolitik dan kenaikan harga energi juga memperburuk situasi, terutama bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor seperti plastik.

Sejumlah indikator yang mengarah pada potensi PHK sebenarnya sudah terlihat di lapangan. Mulai dari penurunan order produksi, efisiensi bertahap tenaga kerja, hingga tidak diperpanjangnya kontrak pekerja.

Di sektor tekstil, misalnya, penurunan permintaan ekspor dan serbuan produk impor menjadi tekanan utama. Sementara di industri plastik, kenaikan harga bahan baku impor akibat pelemahan rupiah membuat biaya produksi melonjak.

Efek domino juga mulai terasa di sektor elektronik dan otomotif yang bergantung pada komponen plastik. Di sisi lain, industri semen menghadapi persoalan kelebihan pasokan di tengah permintaan yang melemah.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat menilai ancaman PHK bukan sekadar spekulasi, melainkan sudah menghantam sektor padat karya.

"Kami melihat potensi gelombang PHK dalam beberapa bulan ke depan memang bukan isu spekulatif, tetapi sudah mulai terlihat dari laporan di lapangan," ujarnya.

Ia menekankan PHK seharusnya menjadi opsi terakhir bagi pelaku industri. Ada opsi efisiensi non PHK bisa ditempuh dulu seperti penerapan skema pengurangan jam kerja hingga peningkatan keterampilan pekerja agar dapat dialihkan ke lini produksi lain.

Dari sisi pemerintah, Mirah menilai diperlukan intervensi yang lebih kuat, mulai dari pemberian insentif bagi industri padat karya, pengendalian impor, hingga stabilisasi nilai tukar dan harga bahan baku.

"Pemerintah harus hadir lebih kuat, bukan hanya reaktif," katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan tenaga kerja dalam setiap kebijakan ekonomi, termasuk restrukturisasi di sektor BUMN yang berpotensi memicu efisiensi tenaga kerja.

"Perlindungan tenaga kerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi nasional, termasuk dalam setiap kebijakan restrukturisasi BUMN," pungkas Mirah.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dinilai berisiko menekan daya beli masyarakat sekaligus memperlambat perputaran ekonomi sektor riil, khususnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mencatat nilai tukar rupiah yang telah menembus level Rp17.300 per dolar AS akan berdampak langsung pada kenaikan harga bahan baku dan biaya logistik yang mayoritas masih bergantung pada impor.

"Dalam jangka pendek menengah akan mendorong naik harga-harga konsumen, karena bahan baku dan biaya logistik juga menjadi lebih mahal. Ini bisa mengakibatkan perputaran ekonomi di sektor riil menurun,” ujar Ketua Umum API Jemmy Kartiwa dalam keterangannya, dikutip Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Lebih lanjut, Jemmy memperkirakan pasar domestik tekstil dan garmen masih menghadapi tekanan, terutama akibat penurunan belanja pemerintah dan kenaikan biaya rantai pasok. Di tengah kondisi tersebut, industri dalam negeri juga dihadapkan pada persaingan ketat dengan produk impor, baik legal maupun ilegal.

Dia menyebut harga produk domestik masih tertinggal daripada produk impor. "Kepentingan terkait supply biaya produksi menjadi prioritas untuk dilakukan. Menurunnya daya beli akan berdampak langsung pada konsumsi produk tekstil dan garmen," tegasnya.

Dia menekankan stabilitas nilai tukar menjadi faktor krusial dalam menjaga struktur biaya industri TPT. Selain itu, peningkatan permintaan domestik dinilai dapat didorong melalui optimalisasi belanja pemerintah, khususnya dengan memprioritaskan pengadaan produk dalam negeri. "Sehingga bisa mendongkrak kinerja tekstil garmen di level kecil menengah juga," imbuhnya.

API juga mengapresiasi sinergi antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dalam mendorong industri padat karya melalui berbagai regulasi baru. Namun demikian, asosiasi menilai upaya perlindungan pasar domestik tetap harus diperkuat untuk menjaga keberlangsungan industri dan penyerapan tenaga kerja.

Ke depan, API berharap pemerintah bersama Bank Indonesia dapat merumuskan strategi untuk meredam fluktuasi nilai tukar guna menjaga stabilitas biaya bahan baku impor, seperti kapas dan serat sintetis, serta mencegah lonjakan biaya operasional industri.

Adapun kinerja ekspor TPT Indonesia pada awal 2026 menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, sektor ini tumbuh 3,55% dengan nilai ekspor mencapai US$12,08 miliar serta mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar US$3,45 miliar. Produk pakaian jadi masih mendominasi kontribusi ekspor.

Industri TPT juga mencatatkan investasi sebesar Rp20,23 triliun pada kuartal I/2026 dengan penyerapan tenaga kerja mendekati 4 juta orang. Indeks kepercayaan industri pun berada di level 51,86 pada Maret 2026, yang menandakan fase ekspansi.

Kendati demikian, pelaku industri masih menghadapi ketidakpastian terkait perjanjian perdagangan Indonesia-AS, khususnya terkait potensi penerapan tarif nol persen untuk produk tekstil.

API menilai peluang ekspor tetap terbuka melalui kerja sama perdagangan lain seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), serta ekspor ke pasar Kanada dan Eurasia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelemahan nilai tukar rupiah yang berpotensi menembus level Rp 17.000 per dollar Amerika Serikat (AS) memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri.

Kondisi ini bukan sekadar gejolak pasar, melainkan bisa memberi tekanan bagi industri nasional.

Nilai tukar rupiah di pasar spot melemah pada perdagangan Jumat (27/3/2026). Mata uang Garuda dibuka di level Rp 16.936 per dollar AS.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah terdepresiasi 32 poin atau 0,19 persen dibandingkan penutupan perdagangan hari sebelumnya di 16.904 per dollar AS.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur, menilai tekanan rupiah menjadi alarm keras bagi industri nasional lantaran belum cukup kuat menghadapi tekanan global yang terjadi secara berulang.

“Ketika nilai tukar Rupiah menembus kisaran Rp 17.000 per dollar AS, kita tidak sedang menghadapi sekadar gejolak pasar. Ini adalah alarm keras bahwa fondasi industri nasional belum cukup kuat menghadapi tekanan global yang berulang,” ujar Sobur lewat keterangan pers yang diterima Kompas.com.

Dalam lima tahun terakhir, rupiah bergerak dari kisaran Rp 14.000 menuju Rp 17.000 per dollar AS.

Di saat yang sama, tekanan eksternal seperti kenaikan suku bunga global, konflik geopolitik, serta penguatan mata uang Paman Sam sebagai aset safe haven turut memperburuk kondisi.

Namun, menurut Sobur, persoalan yang lebih mendasar terletak pada struktur industri nasional yang belum terintegrasi kuat dari hulu hingga hilir.

Di sektor mebel dan kerajinan, yang menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja, Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan berupa bahan baku melimpah, keterampilan tenaga kerja, serta posisi strategis dalam rantai pasok global.

Namun, kebocoran bahan baku ke luar negeri serta tingginya biaya logistik dan pembiayaan menjadi hambatan utama.

Akibatnya, setiap kali rupiah melemah, industri menghadapi tekanan ganda berupa kenaikan biaya produksi dan logistik, sementara daya saing tidak sepenuhnya meningkat.

Kondisi ini diperparah dengan membanjirnya produk impor di pasar domestik dengan harga murah dan standar yang tidak selalu setara.

Ini menciptakan kompetisi yang tidak sehat bagi industri nasional yang memproduksi dengan standar, menyerap tenaga kerja, dan membayar pajak di dalam negeri.

Untuk itu pemerintah wajib melakukan safeguard dengan terukur.

Ia memperingatkan, jika kondisi tersebut terus berlanjut, Indonesia berisiko mengalami dua kerugian sekaligus, yakni kehilangan nilai tambah di pasar ekspor dan kehilangan pasar domestik yang seharusnya menjadi penopang utama ketahanan ekonomi.

“Momentum pelemahan rupiah harus kita jadikan titik balik untuk membangun kemandirian industri nasional berbasis nilai tambah, bukan lagi ketergantungan pada bahan mentah,” paparnya.

Untuk itu, ia menekankan perlunya langkah strategis dari pemerintah.

Pertama, menghentikan kebocoran bahan baku seperti kayu dan rotan agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh industri dalam negeri.

Kedua, memperkuat pasar domestik melalui pengendalian impor barang jadi secara selektif dan terukur.

Selain itu, kebijakan industri dinilai harus lebih berpihak melalui penyediaan akses pembiayaan yang kompetitif, efisiensi logistik, serta kepastian regulasi.

Di sisi lain, diplomasi dagang juga perlu diperkuat agar Indonesia tidak hanya menjadi pengikut, tetapi pemain utama dalam perdagangan global.

Data menunjukkan, nilai pasar global mebel mencapai lebih dari 200 miliar dollar AS, sementara ekspor Indonesia baru sekitar 2,4 miliar dollar AS.

Hal ini menunjukkan potensi besar yang belum tergarap optimal.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji langkah kebijakan untuk merespons persaingan antara perdagangan daring dan luring, termasuk maraknya produk impor di platform digital.

Ia menilai perkembangan teknologi mendorong lonjakan transaksi online yang sangat cepat.

Dalam satu kesempatan, ia menyebut transaksi dapat mencapai puluhan ribu dalam waktu singkat.

“Dalam 15 menit saja bisa sampai 50.000 transaksi. Itu menunjukkan teknologinya luar biasa,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Namun di balik pertumbuhan tersebut, Purbaya mulai melihat adanya dampak terhadap perdagangan konvensional atau offline yang mulai tertekan.

Hal ini juga diperkuat dari berbagai masukan pelaku usaha di sejumlah daerah, termasuk kawasan industri.

Sehingga Purbaya menyebut bahwa, pemerintah sebelumnya sudah mencurigai adanya pergeseran ini, dan kini mendapatkan konfirmasi bahwa perdagangan offline memang terdampak oleh ekspansi perdagangan online.

Ia juga menyoroti bahwa pelaku dalam ekosistem digital tidak sepenuhnya didominasi oleh pelaku usaha domestik.

“Yang kita pikirkan, online itu kan sebagian besar digunakan orang Indonesia. Tapi ternyata yang banyak menguasai bukan orang Indonesia,” katanya.

Karena itu, pemerintah mulai mempertimbangkan langkah taktis agar pelaku usaha dalam negeri tetap dapat bersaing, baik di kanal offline maupun online.

Purbaya menegaskan, jika peralihan ke platform digital tidak bisa dihindari, maka pemerintah ingin memastikan pelaku usaha Indonesia tetap menjadi pemain utama.

Lebih lanjut, Bendahara Negara mengungkapkan pemerintah sedang mengevaluasi sejumlah kebijakan yang sebelumnya sempat ditunda, termasuk kemungkinan pengenaan instrumen tertentu terhadap perdagangan digital.

Kajian ini juga mencakup daya saing harga produk dalam negeri dibandingkan barang impor, khususnya dari China.

Ia menyebut adanya indikasi produk impor memiliki keunggulan harga yang signifikan.

Menurut informasi yang diterima, eksportir dari China disebut memperoleh insentif hingga 15 persen dari pemerintahnya, meski hal tersebut masih akan diverifikasi lebih lanjut.

“Kalau memang itu benar, kita harus ambil langkah supaya barang kita bisa lebih bersaing di pasar dalam negeri,” kata Purbaya.

Saat ditanya kemungkinan pengenaan pajak terhadap produk impor di platform online, ia menyatakan masih membuka berbagai opsi kebijakan.

“Saya tampung dulu usulnya, nanti kita pikirkan,” ucapnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, GARUT- Industri kulit yang selama puluhan tahun menjadi identitas ekonomi Kabupaten Garut mulai menghadapi tekanan serius akibat persaingan produk impor, keterbatasan teknologi produksi, serta minimnya akses ke pasar global.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mencari strategi baru agar sektor unggulan tersebut tidak semakin tertinggal.

Bupati Garut,Abdusy Syakur Amin, mengatakan industri kulit Garut saat ini berada pada titik penting yang membutuhkan pembenahan menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.

Menurutnya, tanpa perubahan signifikan, industri yang pernah berjaya itu berpotensi semakin terdesak oleh produk kulit dari luar negeri.

“Kami melihat sektor industri kulit di Garut memiliki potensi besar, tetapi juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Karena itu kami membuka kerja sama dengan berbagai pihak agar sektor ini bisa kembali berkembang dan mampu bersaing,” ujar Syakur, Selasa (10/3/2026).

Ia menjelaskan, salah satu persoalan utama yang dihadapi pelaku usaha kulit di Garut adalah derasnya arus produk impor yang masuk ke pasar domestik.

Produk-produk tersebut dinilai memiliki keunggulan dari sisi desain, teknologi produksi, hingga efisiensi biaya yang sulit ditandingi oleh industri lokal yang masih didominasi usaha kecil dan menengah.

Menurut Syakur, kondisi tersebut membuat banyak pengrajin dan produsen kulit di Garut kesulitan mempertahankan pangsa pasar. Jika tidak segera diantisipasi, bukan tidak mungkin sektor industri yang selama ini menjadi kebanggaan daerah itu akan semakin kehilangan daya saing.

Selain tekanan dari produk impor, masalah lain yang masih membayangi industri kulit Garut adalah teknologi produksi yang relatif tradisional.

Banyak pelaku usaha masih mengandalkan metode produksi lama yang belum sepenuhnya efisien dan belum mampu memenuhi standar kualitas pasar internasional.

“Kami menyadari sebagian besar proses produksi masih menggunakan teknologi yang sederhana. Ini tentu memengaruhi kualitas, kapasitas produksi, hingga kemampuan untuk memenuhi standar pasar global,” kata Syakur.

Padahal, menurutnya, peningkatan teknologi menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong daya saing industri. Tanpa modernisasi produksi, pelaku usaha akan sulit meningkatkan kualitas produk sekaligus menekan biaya produksi.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan akses pasar global. Selama ini sebagian besar produk kulit Garut masih beredar di pasar domestik, sementara penetrasi ke pasar ekspor masih sangat terbatas.

Syakur menilai, kondisi tersebut bukan semata karena kualitas produk, tetapi juga berkaitan dengan jaringan pemasaran, standar ekspor, hingga keterbatasan informasi pasar internasional yang dimiliki pelaku usaha.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut mulai menjajaki kolaborasi dengan kalangan akademisi dan lembaga internasional. Salah satunya melalui kerja sama denganIPB UniversitysertaAustralia-Indonesia Centreyang diharapkan dapat memperkuat pengembangan industri kulit di daerah itu.

Syakur mengatakan kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan konsep pengembangan industri yang lebih terintegrasi, termasuk melalui kajian akademik mengenai persoalan yang dihadapi sektor kulit Garut saat ini.

“Kami berharap kerja sama ini dapat membantu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada di sektor industri kulit, sekaligus merumuskan solusi yang lebih komprehensif agar industri ini bisa berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak ingin industri kulit Garut hanya bertahan sebagai simbol sejarah ekonomi daerah, tetapi juga mampu berkembang menjadi sektor industri yang modern dan berorientasi ekspor.

Menurut Syakur, jika pembenahan dilakukan secara serius, industri kulit Garut masih memiliki peluang besar untuk kembali bersaing, bahkan menembus pasar global.

“Kami ingin industri kulit Garut tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga mampu menjangkau pasar internasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat menilai pembebasan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berpotensi menciptakan ketidakseimbangan apabila hanya diberlakukan bagi produk asal Amerika Serikat (AS), sementara pelaku usaha lain tetap dibebani kewajiban kandungan lokal.

Dalam industri seperti smartphone, pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi mengatakan perbedaan perlakuan regulasi tersebut dapat memengaruhi struktur biaya dan daya saing pelaku usaha.

“Kebijakan apa pun harus memastikan persaingan tetap sehat, tidak mematikan pelaku usaha dalam negeri, dan tidak mengurangi standar keamanan, kualitas, maupun layanan purna jual,” kata Heru kepada Bisnis pada Senin (23/2/2026).

Heru menegaskan konsumen berhak memperoleh produk yang aman, berkualitas, serta didukung ekosistem layanan yang memadai, terlepas dari asal negaranya.

Dalam jangka panjang, lanjut dia, dampak kebijakan sangat bergantung pada desain regulasi yang diterapkan.

Menurutnya, apabila tidak diatur secara hati-hati, terdapat risiko meningkatnya ketergantungan Indonesia terhadap produk impor, yang pada akhirnya dapat memengaruhi ketahanan pasokan dan stabilitas harga.

Heru menambahkan, tingkat ketergantungan yang tinggi juga berpotensi menekan inovasi serta mengurangi investasi domestik. Oleh sebab itu, keseimbangan antara keterbukaan pasar dan penguatan industri dalam negeri menjadi krusial.

Menurutnya, tujuan utama kebijakan tersebut adalah memastikan Indonesia tetap memiliki beragam pilihan produk, harga yang wajar, serta kepastian kualitas dan layanan. Pasar yang sehat dan kompetitif, pada akhirnya, menjadi bentuk perlindungan terbaik bagi masyarakat.

“Dan lebih khusus TKDN ini kan upaya agar ada porsi lokal dari perkembangan digital yang lebih banyak dinikmati asing,” katanya.

Heru menjelaskan bahwa kebijakan TKDN pada dasarnya dimaksudkan untuk melawan hegemoni asing, agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar pasif, melainkan memiliki daya tawar dan memperoleh kontribusi nyata dari perkembangan digital di dalam negeri, sehingga tidak sepenuhnya didominasi pihak asing.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan kebijakan TKDN tetap berlaku dan diterapkan dalam konteks pengadaan pemerintah.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan bahwa ketentuan tersebut berlaku untuk proyek atau belanja pemerintah, bukan seluruh barang yang beredar di pasar. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya mendorong penggunaan produk buatan Indonesia.

Adapun barang yang dijual secara komersial di pasar nasional, termasuk yang dipasarkan langsung kepada konsumen, pada prinsipnya tidak dipersyaratkan memenuhi ketentuan TKDN secara umum.

“Dengan demikian, ketentuan ini tidak mengubah mekanisme persaingan barang di pasar ritel atau industri secara luas dan tidak serta merta membuat kondisi menjadi tidak adil bagi pelaku usaha dalam negeri,” ungkapnya.

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menegaskan tidak ada pengecualian sertifikasi halal bagi produk impor asal Amerika Serikat (AS).

Juru Bicara Kemenko Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan Indonesia tetap memberlakukan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman asal AS.

"Sementara itu, makanan minuman yang mengandung konten non-halal wajib diberi keterangan non-halal. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dalam negeri," ujar Haryo dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2).

Haryo menjelaskan untuk produk kosmetik, alat kesehatan, dan produk manufaktur lain asal AS akan tetap mengikuti kaidah standar dan mutu keamanan produk, goodmanufacturing practice, dan informasi detail konten produk. Meski begitu, produk-produk tersebut cenderung masih abu-abu apakah mengikuti kaidah standar Indonesia atau AS.

"Hal ini untuk memastikan konsumen di Indonesia mengetahui secara detail produk-produk yang akan digunakan," tambahnya.

Adapun Indonesia dan AS telah bekerja sama terkait Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di AS yang memungkinkan pemberian label halal yang diberikan di AS dapat diakui keabsahannya di Indonesia.

"Hal ini dibutuhkan seiring dengan meningkatnya permintaan pasar Indonesia terhadap produk halal berkualitas tinggi, terutama produk daging dan barang konsumsi lainnya dari AS," terang Haryo.

Sebelumnya, Indonesia dan AS telah menandatangani Perjanjian Perdagangan Resiprokal (ART) pada Kamis (19/2), salah satu poinnya adalah memberikan pengecualian sertifikasi halal bagi sejumlah produk AS yang masuk ke Indonesia.

"Dengan tujuan memfasilitasi ekspor produk kosmetik, alat kesehatan, dan barang-barang lainnya dari AS yang saat ini mungkin memerlukan sertifikasi halal, Indonesia akan membebaskan produk-produk AS dari persyaratan sertifikasi halal dan penandaan halal," kata article 2.9 perjanjian tersebut.

"Indonesia juga akan membebaskan wadah dan bahan lain yang digunakan untuk mengangkut produk manufaktur dari persyaratan sertifikasi halal dan penandaan halal, kecuali untuk wadah dan bahan yang digunakan untuk mengangkut makanan dan minuman, kosmetik, dan farmasi," terang poin berikutnya.

Perjanjian ini juga menyebut Indonesia tidak akan memberlakukan persyaratan penandaan atau sertifikasi untuk produk non-halal dari AS.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa perjanjian kerja sama resiprokal antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat tidak menghapus kewajiban sertifikasi dan label halal bagi produk yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia.

Perjanjian kerja sama dagang resiprokal tersebut ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump pada 19 Februari 2026 di Washington, D.C.. Kerja sama ini merupakan bagian dari penguatan hubungan perdagangan bilateral kedua negara.

Lembaga tersebut mengatakan sehubungan dengan itu, isu yang berkembang di ruang publik bahwa produk asal Amerika Serikat dapat masuk ke Indonesia tanpa sertifikasi halal adalah tidak benar. Kewajiban sertifikasi halal di Indonesia tetap mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan turunannya.

"Seluruh produk yang termasuk kategori wajib halal dan masuk, beredar, serta diperdagangkan di Indonesia, termasuk produk impor dari Amerika Serikat dan negara lain, tetap harus memenuhi ketentuan sertifikasi halal dan pencantuman label halal sesuai regulasi," tegas Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, di Jakarta, Senin (23/2) dalam keterangan resminya.

Sedangkan untuk produk nonhalal dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal dan wajib mencantumkan keterangan tidak halal sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun mekanisme kerja sama resiprokal atau Mutual Recognition Agreement (MRA) merupakan bentuk pengakuan kesetaraan standar dan sistem jaminan halal antara BPJPH dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah melalui proses asesmen dan evaluasi ketat. Mekanisme ini tidak berarti penghapusan kewajiban halal, melainkan penyederhanaan prosedur melalui pengakuan sertifikat halal yang diterbitkan lembaga halal luar negeri yang telah diakui.

Saat ini, terdapat lima LHLN di Amerika Serikat yang telah melakukan MRA dengan BPJPH, yaitu Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA), American Halal Foundation (AHF), Islamic Services of America (ISA), Halal Transactions, Inc. / Halal Transactions of Omaha (HTO), serta Islamic Society of Washington Area melalui Halal Certification Department (ISWA). Kelima lembaga tersebut telah melalui proses asesmen dan evaluasi sesuai ketentuan BPJPH sebelum memperoleh pengakuan kesetaraan sistem jaminan halal.

"Kerja sama resiprokal bukanlah penghapusan kewajiban halal. Setiap produk yang wajib halal dan masuk ke Indonesia tetap harus bersertifikat halal dan mencantumkan label halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Negara hadir untuk memastikan perlindungan konsumen Muslim tetap terjaga," lanjutnya.Ia menambahkan bahwa pengakuan timbal balik justru memperkuat tata kelola halal global tanpa mengurangi kedaulatan regulasi Indonesia.

BPJPH juga memastikan komitmen perlindungan konsumen serta pelaksanaan kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 tetap berjalan konsisten, transparan, dan akuntabel, termasuk terhadap produk impor.

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan perjanjian kerja sama resiprokal antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak menghapus kewajiban sertifikasi dan label halal bagi produk AS yang masuk dan beredar di Indonesia.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menjelaskan, kewajiban sertifikasi halal di Indonesia tetap mengacu pada amanat Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

"Seluruh produk termasuk kategori wajib halal dan masuk, beredar, serta diperdagangkan di Indonesia, termasuk produk impor dari Amerika Serikat dan negara lain harus memenuhi ketentuan sertifikasi halal sesuai regulasi, baik bersertifikat halal di negaranya maupun halal di Indonesia," ujar dia dalam konferensi pers, Senin (23/2/2026).

Dia memastikan kerja sama resiprokal antara Indonesia dengan AS tidak lantas menghapus kewajiban halal. Setiap produk yang wajib halal dan masuk ke Indonesia tetap harus bersertifikat halal dan mencantumkan label halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk produk tidak halal dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, artinya wajib mencantumkan keterangan tidak halal sesuai ketentuan. Lebih lanjut, pengakuan timbal balik ini justru memperkuat tata kelola halal global tanpa mengurangi kedaulatan regulasi Indonesia.

Adapun mekanisme kerja sama tertuang dalam Mutual Recognition Agreement (MRA) sebagai bentuk pengakuan standar halal antara BPJPH dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah melalui proses asesmen ketat. Mekanisme ini bukan berarti penghapusan kewajiban halal, melainkan penyederhanaan prosedur melalui pengakuan sertifikat halal yang diterbitkan oleh LHLN yang telah diakui BPJPH tersebut.

Saat ini, terdapat lima LHLN di AS yang telah melakukan kerja sama pengakuan standar dengan BPJPH, yaitu Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA), American Halal Foundation (AHF), Islamic Services of America (ISA), Halal Transactions, Inc / Halal Transactions of Omaha (HTO), serta Islamic Society of Washington Area melalui Halal Certification Department (ISWA).

BPJPH juga memastikan komitmen perlindungan konsumen terkait pelaksanaan kebijakan kewajiban bersertifikat halal atau Wajib Halal Oktober 2026 tetap dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan akuntabel termasuk terhadap produk impor dari AS.

Bisnis.com, ANKARA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah narasi yang menyebut bahwa produk asal Amerika Serikat (AS) dapat masuk ke Indonesia tanpa sertifikasi. Dia memastikan kabar itu tidak benar.

Penegasan tersebut disampaikan melalui unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.kabinet pada Minggu (22/2/2026).

Dalam keterangannya, Teddy menyampaikan bahwa seluruh produk yang memang diwajibkan bersertifikat halal tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku, baik melalui lembaga halal di Amerika Serikat maupun di Indonesia.

“Ada yang bilang kalau produk AS masuk ke Indonesia tanpa sertifikasi halal? Jadi singkatnya begini: itu tidak benar,” tegas Teddy.

Teddy menjelaskan, produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia wajib memiliki label dan sertifikasi halal. Sertifikasi tersebut dapat diterbitkan oleh lembaga halal yang diakui, baik dari AS maupun Indonesia.

Beberapa lembaga halal di Amerika Serikat yang disebutkan antara lain Halal Transactions of Omaha (HTO) dan Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA).

Sementara itu, di Indonesia, sertifikasi halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dengan demikian, produk impor dari AS yang termasuk kategori wajib halal tetap harus memiliki sertifikasi resmi sebelum dapat beredar di pasar Indonesia.

Selain makanan dan minuman, Teddy juga menegaskan bahwa produk kosmetik dan alat kesehatan yang masuk ke Indonesia wajib memiliki sertifikasi dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ketentuan ini berlaku tanpa pengecualian, termasuk untuk produk impor dari Amerika Serikat.

Kerja Sama Pengakuan Halal Indonesia–AS

Lebih lanjut, Teddy menjelaskan bahwa lembaga halal Indonesia dan Amerika Serikat telah memiliki Mutual Recognition Agreement (MRA), yaitu perjanjian internasional terkait penyetaraan sertifikasi halal dalam kerja sama global.

Melalui MRA tersebut, sertifikasi halal yang diterbitkan lembaga di AS yang telah diakui dapat diterima di Indonesia, selama memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga standar jaminan produk halal sekaligus memastikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi konsumen di dalam negeri.