REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Transmigrasi (Kementrans) membuka pendaftaran Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 pada 1–21 Mei bagi lulusan perguruan tinggi minimal Diploma IV (D4) untuk melakukan penelitian, pendampingan, serta pembinaan masyarakat di 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan fokus program TEP tahun ini adalah aksi nyata yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi, tidak lagi sebatas pemetaan potensi ekonomi seperti tahun lalu.

“Jika sebelumnya (TEP) berfokus pada riset dan pemetaan potensi ekonomi, kini diarahkan pada pemberdayaan dan pendampingan masyarakat. Orientasinya adalah aksi nyata di lapangan, termasuk menjawab kebutuhan dasar di kawasan transmigrasi,” kata M Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Karena adanya pergeseran fokus, pihaknya pun mengurangi jumlah kawasan transmigrasi yang terlibat dalam program tersebut. Pada 2025, para peserta dikirim ke seluruh 154 wilayah transmigrasi di Indonesia, tetapi tahun ini mereka hanya bertugas di 53 wilayah transmigrasi.

Wilayah tersebut mencakup kawasan transmigrasi prioritas nasional di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, hingga Maluku Utara.

Selain itu, program tersebut juga mencakup kawasan transmigrasi prioritas nasional di Papua, serta kawasan prioritas Kementerian Transmigrasi, seperti Barelang di Kepulauan Riau dan Bahari Tomini Raya di Sulawesi Tengah.

Iftitah menyatakan program TEP 2026 terbuka bagi lulusan atau alumni Diploma IV (D4), Sarjana (S1), Magister (S2), maupun Doktor (S3) dari semua perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Namun, peserta hanya dapat mendaftarkan diri pada salah satu dari 10 perguruan tinggi mitra utama program tersebut, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, IPB University, Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin.

Melalui program TEP, Kementrans mengajak generasi muda Indonesia untuk ambil bagian dalam membangun negeri dari kawasan transmigrasi, memperkuat kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Informasi lebih lanjut dan pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi TEP.

Orientasinya adalah aksi nyata di lapangan, termasuk menjawab kebutuhan dasar di kawasan transmigrasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) membuka pendaftaran Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 pada 1-21 Mei bagi lulusan perguruan tinggi minimal Diploma IV (D4) untuk melakukan penelitian, pendampingan, serta pembinaan masyarakat di 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.

Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan fokus program TEP tahun ini adalah aksi nyata yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi, tidak lagi sebatas pemetaan potensi ekonomi seperti tahun lalu.

“Jika sebelumnya (TEP) berfokus pada riset dan pemetaan potensi ekonomi, kini diarahkan pada pemberdayaan dan pendampingan masyarakat. Orientasinya adalah aksi nyata di lapangan, termasuk menjawab kebutuhan dasar di kawasan transmigrasi,” kata M Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Sabtu.

Karena adanya pergeseran fokus, pihaknya pun mengurangi jumlah kawasan transmigrasi yang terlibat dalam program tersebut. Pada 2025, para peserta dikirim ke seluruh 154 wilayah transmigrasi di Indonesia, tapi tahun ini mereka hanya bertugas di 53 wilayah transmigrasi.

Wilayah tersebut mencakup kawasan transmigrasi prioritas nasional di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, hingga Maluku Utara.

Selain itu, program tersebut juga mencakup kawasan transmigrasi dan prioritas nasional di Papua, serta kawasan prioritas Kementerian Transmigrasi, seperti Barelang di Kepulauan Riau dan Bahari Tomini Raya di Sulawesi Tengah.

Iftitah menyatakan, program TEP 2026 terbuka bagi lulusan atau alumni Diploma IV (D4), Sarjana (S1), Magister (S2), maupun Doktor (S3) dari semua perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Namun, peserta hanya dapat mendaftarkan diri pada salah satu dari 10 perguruan tinggi mitra utama program tersebut, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, IPB University, Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin.

Melalui program TEP, Kementrans mengajak generasi muda Indonesia untuk ambil bagian dalam membangun negeri dari kawasan transmigrasi, memperkuat kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Informasi lebih lanjut dan pendaftaran dapat diakses melalui https://tep.transmigrasi.go.id/.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Untuk MBG, karena ini program agenda besar pemerintah, kami akan melakukan support (dukungan) yang baik di semua ekosistem MBG dan SPPG tersebut

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menuturkan bahwa Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Kementerian Transmigrasi (Kementrans) 2026 diarahkan untuk mendukung pengembangan ekosistem rantai pasok komoditas pangan bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan 2.572 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Papua pada tahun ini, terutama di sejumlah kawasan transmigrasi setempat.

“Untuk MBG, karena ini program agenda besar pemerintah, kami akan melakukan support (dukungan) yang baik di semua ekosistem MBG dan SPPG tersebut,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

Ia menyatakan pembangunan ribuan SPPG tersebut akan direalisasikan melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga lainnya, termasuk perguruan tinggi, Badan Gizi Nasional (BGN), hingga Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

“Kami dari Tim Ekspedisi Patriot berkomitmen untuk ikut membantu (implementasi program MBG) akan mendukung ekosistemnya, penyediaan bahan pangannya, dan sebagainya,” ucap M Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai menuturkan, pembangunan fasilitas SPPG serta pengembangan ekosistem rantai pasok pangan untuk Program MBG dapat menjadi salah satu target hasil (output) dari TEP.

Ia mengatakan banyak kawasan transmigrasi merupakan penghasil beras dan bahan pokok lainnya, daging, ikan, sayur, buah, hingga rempah-rempah, sehingga berpotensi untuk terlibat dalam ekosistem MBG.

Nantinya, lanjut dia, peserta TEP dapat menjadi pendamping bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan berbagai komoditas tersebut serta memfasilitasi penyerapan bahan pangan tersebut oleh para off-taker.

“SPPG di kawasan transmigrasi nanti akan (ada) pendampingan juga salah satunya dari kampus untuk mendekatkan off-taker di tingkat lokal,” kata Velix.

Selain perguruan tinggi, pihaknya akan bekerja sama dengan BGN untuk mempersiapkan kelembagaan SPPG dan mencari investor bagi proyek pembangunan dapur MBG tersebut.

Komite tersebut juga akan berkolaborasi dengan Kementrans dalam penyediaan lahan bagi bangunan SPPG di kawasan transmigrasi.

Ia berharap kolaborasi lintas lembaga tersebut dapat segera dimulai pada Mei atau Juni mendatang.

“Sementara dari sisi pembentukan koperasi maupun yayasan yang akan mengelola (implementasi MBG), itu mungkin akan menjadi sangat tergantung dengan kesiapan di masing-masing daerah,” tutur Velix Vernando Wanggai.

Sebagai catatan, pendaftaran untuk Program Ekspedisi Patriot 2025 belum dibuka dan masih dalam tahap finalisasi implementasi antara Kementrans dan 10 perguruan tinggi mitra.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengidentifikasi potensi ekonomi bernilai triliunan rupiah di berbagai kawasan transmigrasi, mulai dari 13 titik ladang minyak baru di Kalimantan Timur hingga komoditas kelapa di Sulawesi dan Maluku yang nilainya mencapai Rp120 triliun. Temuan ini diproyeksikan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan neraca ekspor, meskipun saat ini lebih dari 60% komoditas unggulan masih dijual dalam bentuk mentah akibat keterbatasan teknologi dan akses modal.

"Banyak lagi yang lain, kopi dan cokelat. Kopi seperti di Gayo (Aceh), itu banyak sekali para investor yang datang dari Australia, kemudian Inggris, hingga Amerika Serikat. Nah ini yang kami akan berdayakan dengan pendampingan dari tim ekspedisi patriot supaya hasilnya bisa lebih maksimal," ujar Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam Jumpa Pers, Rabu (29/4).

Iftitah menjelaskan, riset lapangan Tim Ekspedisi Patriot menemukan potensi besar komoditas kelapa di Sulawesi dan Maluku yang memiliki ceruk pasar sangat luas, terutama untuk memenuhi permintaan masif dari China serta negara-negara maju lainnya. Selain komoditas nabati, hasil riset juga mengungkap adanya potensi sumber daya energi berupa 13 titik ladang minyak di kawasan transmigrasi Kalimantan Timur yang akan direvitalisasi dan dieksplorasi kembali melalui koordinasi intensif bersama SKK Migas.

Eksplorasi ladang minyak tersebut, menurut Iftitah, dirancang agar memberikan efek rambatan ekonomi bagi warga transmigran maupun masyarakat lokal di sekitar kawasan. "Kami ingin bagaimana bukan hanya para transmigran tapi masyarakat lokal itu juga mendapatkan manfaat dari ekosistem tambang yang ada di sana," tegasnya.

Namun, Kementrans mencatat tantangan besar yang masih membelit pengelolaan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi. Lebih dari 70 persen kawasan transmigrasi belum memiliki infrastruktur dasar yang berfungsi optimal, seperti jalan produksi, irigasi, air bersih, listrik, dan fasilitas pascapanen.

Akibatnya, lebih dari 60% komoditas unggulan masih dijual dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah ekonomi justru dinikmati di luar kawasan transmigrasi. Iftitah mengakui hilirisasi belum optimal karena keterbatasan teknologi tepat guna dan hambatan akses permodalan yang selama ini membelenggu para transmigran.

Ke depan, pengelolaan kawasan transmigrasi berbasis data dan riset diproyeksikan mampu menarik investasi sebesar Rp180 triliun hingga Rp240 triliun dalam kurun waktu empat tahun mendatang. Integrasi antara kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan produktivitas warga transmigran diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi kawasan hingga ratusan triliun rupiah per tahun.

"Sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kami ingin memberikan satu nilai tambah bahwa apa yang dikerjakan oleh para transmigran tidak hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia," pungkas Iftitah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan, pihaknya bersama 10 universitas terbaik di Indonesia sedang menyiapkan pembukaan pendaftaran Program Ekspedisi Patriot yang ditargetkan melibatkan 1.400 peserta tahun ini.

Ia menuturkan, para peserta Tim Ekspedisi Patriot (TEP) tahun ini diwajibkan untuk menyelesaikan jenjang S1 mereka. Hal tersebut berbeda dengan implementasi TEP tahun lalu yang memperbolehkan mahasiswa S1 yang masih aktif berkuliah untuk mengikuti program tersebut.

“Insyaallah pada tahun ini, kami akan membuka kembali (pendaftaran) kepada seluruh sarjana (lulusan) S1 yang akan bergabung dengan Tim Ekspedisi Patriot 2026,” kata Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, persyaratan tersebut diberikan karena sejumlah tim akan mendapatkan penugasan hingga satu tahun di beberapa wilayah transmigrasi tertentu.

Tim Ekspedisi Patriot merupakan salah satu bagian dari Program Transmigrasi Patriot yang dijalankan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) untuk mengoptimalkan pengembangan berbagai potensi ekonomi di kawasan transmigrasi.

Perbedaan lainnya antara pelaksanaan Ekspedisi Patriot kali ini adalah jumlah kawasan transmigrasi yang dilibatkan.

Iftitah menyatakan, para peserta TEP sebelumnya disebar ke 154 wilayah transmigrasi pada 2025, sementara pada tahun ini mereka hanya akan dikirim ke 52 wilayah transmigrasi.

Selain itu, ia menyampaikan terdapat penambahan perguruan tinggi nasional yang berpartisipasi dalam Ekspedisi Patriot tahun ini, yakni meningkat dari tujuh universitas menjadi 10 universitas.

Ia menuturkan, kampus yang terlibat tahun lalu adalah Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Sementara tiga perguruan tinggi yang baru bergabung dengan program tersebut tahun ini adalah Universitas Brawijaya (UNBRAW), Universitas Airlangga (UNAIR), dan Universitas Hasanuddin (UNHAS).

Mentrans Iftitah mengatakan, pendaftaran nantinya bisa dilakukan melalui laman (website) Kementrans maupun 10 kampus mitra tersebut.

Ia menuturkan, calon peserta tidak harus merupakan lulusan dari universitas-universitas tersebut, tapi diperbolehkan merupakan alumni dari perguruan tinggi lain.

Universitas mitra nantinya bertindak sebagai penanggung jawab atas program kerja yang dijalankan oleh para peserta TEP di kawasan transmigrasi yang menjadi wilayah tugas dari masing-masing perguruan tinggi.

“Diberikan ruang juga bagi siapapun, sarjana lulusan dari universitas manapun, untuk ikut ambil bagian di dalam program itu. Itulah kenapa kami membuka kesempatan bagi siapapun untuk ikut bergabung di dalam tim UI, misalkan, begitu pula dengan tim ITB, ITS, dan UNHAS juga demikian,” jelas Iftitah.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menuturkan kawasan transmigrasi berperan penting dalam keberhasilan program swasembada pangan nasional.

"Swasembada beras misalkan, itu ada beberapa tempat seperti di Sumatera Selatan, 40 persen padinya disumbang dari kawasan transmigrasi. Juga di Merauke itu hampir lebih dari 60 persen disumbang dari kawasan transmigrasi," ucapnya di Jakarta, Selasa.

Tidak hanya beras, ia mengatakan pihaknya juga mengupayakan swasembada bagi komoditas pangan lainnya, seperti perikanan dan buah-buahan.

Sejumlah wilayah transmigrasi di Sulawesi Tengah berhasil menjadi penyumbang 80 persen produksi durian lokal.

Untuk mengoptimalkan potensi di kawasan transmigrasi tersebut, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) pun menandatangani sejumlah nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Selain itu, Iftitah menyatakan pihaknya juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menjamin kejelasan status lahan yang disediakan bagi para transmigran.

Ia menyampaikan penyediaan lahan dengan kepastian status clean and clear merupakan hal yang penting untuk menjalankan transformasi program transmigrasi yang saat ini difokuskan kepada pembukaan lapangan kerja, hilirisasi dan industrialisasi komoditas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kekuatan (program transmigrasi) kami itu dua, satu adalah lahannya, karena untuk menanam kan butuh lahan. Kedua adalah tenaga kerjanya, para transmigran itu sendiri," ujarnya.

Iftitah mengatakan untuk menjalankan transformasi tersebut, pihaknya menguatkan implementasi pengetahuan dan teknologi melalui kerja sama dengan sejumlah universitas di Indonesia dalam Program Transmigrasi Patriot.

Kolaborasi juga dibangun dengan berbagai investor potensial, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, salah satunya Pemerintah China untuk dapat memasarkan berbagai komoditas hasil olahan para transmigran.

"Tiongkok (China) juga merupakan salah satu off-taker yang kami approach (dekati) untuk kami bisa memasarkan hasil produk-produk transmigrasi," katanya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan petani kelapa di Indonesia memiliki peluang mengekspor tiga miliar butir kelapa per tahun ke China.

"Kelapa itu kebutuhannya 4 miliar butir (per tahun) di Tiongkok (China), tapi mereka hanya mampu dari yang mereka miliki di Provinsi Hainan itu hanya 1 miliar butir, jadi masih ada gapnya 3 miliar butir," ucapnya di Jakarta, Selasa.

"Ini potensi luar biasa yang kita bisa kembangkan," lanjut Iftitah.

Selain kelapa, ia mengatakan durian, kopi, dan cokelat merupakan produk agrikultur lainnya yang potensial untuk dikembangkan menjadi komoditas ekspor unggulan Indonesia.

Ia mencontohkan komoditas durian memiliki permintaan yang tinggi di China, tapi nilai ekspor durian lokal ke Negeri Tirai Bambu belum menembus Rp1 triliun per tahunnya.

Padahal, menurut dia, pasar durian di China bisa mencapai Rp120 triliun hingga Rp137 triliun setiap tahun.

"Sementara di Sulawesi Tengah, menurut penuturan kepala daerah dan gubernur setempat, itu tadinya (hasil panen) durian itu melimpah, tidak tahu mau dijual ke mana," kata Iftitah.

Ia menyatakan hal tersebut menjadi peluang bagi masyarakat di kawasan transmigrasi di Sulawesi Tengah untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Ia mengatakan komoditas tersebut hanya dihargai sebesar Rp4-5 ribu di daerah asalnya, sedangkan harga ekspor bisa mencapai Rp25 ribu.

"Otomatis peningkatan pendapatan (masyarakat) akan signifikan (berdampak) dengan penurunan angka kemiskinan," ujar Iftitah.

Untuk mengoptimalkan pengembangan berbagai komoditas agrikultur tersebut, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) pun berupaya untuk membangun koridor ekonomi yang menghubungkan wilayah Poso, Sigi, hingga Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.

Melalui koridor ekonomi tersebut, pihaknya juga akan mendorong industrialisasi dan hilirisasi berbagai produk perkebunan, sekaligus menciptakan semakin banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

Ia pun memastikan pembangunan kawasan ekonomi tersebut dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku dengan status lahan yang jelas (clear and clean).

"Tentu saja pembukaan lahan (untuk pengembangan koridor ekonomi tersebut) juga selalu akan berada di dalam HPL (hak pengelolaan lahan transmigrasi) dan tidak merusak lingkungan," imbuh Iftitah.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) RI dan Pemerintah China tengah mengembangkan kolaborasi di sektor pertanian dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menuturkan kerja sama tersebut salah satunya dilakukan melalui pembangunan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Merauke, Papua Selatan.

"Pendidikan itu juga bisa menjadi pintu untuk penyediaan lapangan kerja, yang pada akhirnya outcome-nya (hasilnya) adalah pengentasan kemiskinan,”)" kata Iftitah saat ditemui awak media di Jakarta, Selasa.

Selain fasilitas pendidikan, ia menyatakan bahwa pihaknya dan Pemerintah China juga sedang mendirikan pusat pengembangan dan riset komoditas pertanian, terutama padi.

Riset tersebut diharapkan dapat menghasilkan varietas bibit padi dengan kualitas terbaik yang dapat menghasilkan 6-8 ton beras untuk setiap hektare lahan.

Upaya tersebut, lanjut dia, sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan swasembada pangan.

"(Swasembada pangan) ini juga nanti akan ujungnya adalah kepada pengentasan kemiskinan," ujar Iftitah.

Ia menyampaikan pengentasan kemiskinan merupakan salah satu program utama pemerintahan Presiden Prabowo.

Menurut data per September 2025, jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa, sehingga sekitar 1,36 juta penduduk miskin ekstrem telah naik kelas ekonomi.

"Ini salah satu bukti Presiden Prabowo Subianto dalam 1,5 tahun masa pemerintahannya fokus sekali dengan masalah pengentasan kemiskinan," ujar Iftitah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa kemiskinan ekstrem pada tahun 2025 menurun.

"Alhamdulillah, kemiskinan ekstrem berhasil turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem Alhamdulillah telah naik kelas," kata Muhaimin.

Ia mengatakan bahwa keberhasilan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui penguatan orkestrasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Transmigrasi terus memperkuat langkah transformasi transmigrasi melalui pengembangan komoditas unggulan berbasis kawasan. Bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran ( Unpad ), Kementerian Transmigrasi mendorong pengembangan ubi jalar tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga hingga pengolahan menjadi produk bernilai tambah melalui proses industrialisasi.

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat. Melalui kolaborasi ini, diharapkan terbuka peluang usaha baru, peningkatan pendapatan, serta penguatan ekonomi di kawasan transmigrasi.

“Kementerian Transmigrasi memiliki kekuatan pada lahan dan tenaga kerja transmigran. Namun, kami masih membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sinilah peran Unpad sebagai perguruan tinggi yang berdampak bagi masyarakat menjadi sangat penting,” kata Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam kunjungannya ke Universitas Padjajaran, Jatinangor, Rabu (22/4/2026).

Menteri Iftitah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem yang utuh, mulai dari riset, produksi, investasi, hingga pasar. Kolaborasi ini menjawab kebutuhan nyata di kawasan transmigrasi.

“Kami akan menghubungkan kekuatan lahan transmigrasi, tenaga kerja, teknologi dari kampus, dukungan investasi, hingga kepastian pasar atau off-taker. Jika semua ini terintegrasi, hasilnya akan maksimal dan menguntungkan semua pihak, terutama masyarakat,” ujarnya.

Rektor Universitas Padjadjaran, Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita menyampaikan Unpad saat ini tengah mengembangkan pusat riset dan inovasi ubi jalar yang diharapkan menjadi rujukan nasional.

“Hari ini kami mengembangkan pusat ubi jalar di Unpad yang diharapkan tidak hanya bermanfaat untuk Jawa Barat, tetapi juga untuk skala nasional. Kami juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Transmigrasi, khususnya dengan masyarakat di kawasan transmigrasi, mulai dari pembibitan hingga pengembangan di lapangan,” ujarnya.

Prof Arief menambahkan bahwa penguatan riset bibit unggul dan pengembangan skala industri menjadi kunci agar komoditas ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Selama ini kami sudah memiliki kebun percontohan dan membina petani, namun skalanya masih terbatas. Dengan dukungan Kementerian Transmigrasi, kami optimistis pengembangan ini bisa diperluas dan memberikan manfaat lebih besar,” tambahnya.

Menurutnya Prof Arief, potensi ubi jalar sangat besar, namun kualitas ekspor saat ini masih terbatas. “Dari total produksi, baru sekitar 15 persen yang memenuhi standar ekspor, padahal permintaan dari negara seperti Jepang dan Korea Selatan sangat tinggi. Dengan dukungan riset dan teknologi, kita targetkan bisa meningkat hingga 50 persen,” ungkapnya.

Prof Arief juga menugaskan produksi yang tidak masuk kategori ekspor akan diarahkan untuk hilirisasi. “Sisanya bisa diolah menjadi berbagai produk, seperti tepung atau bahan pangan lain yang bernilai tambah. Ini yang akan kita dorong melalui industrialisasi,” tambahnya.

Kolaborasi ini sejalan dengan konsep PRAISE (Padjadjaran Center for Sweet Potato Research and Innovation Excellence) yang mengusung semangat serupa dengan Centre of Excellence Patriot, yaitu membangun ekosistem inovasi dari hulu hingga hilir secara berkelanjutan.

Melalui sinergi antara Kementerian Transmigrasi dan Unpad, pengembangan ubi jalar diharapkan menjadi model baru dalam Transformasi Transmigrasi, yang tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kami mengembangkan pusat ubi jalar di Unpad yang harapannya dapat menjadi center pengembangan, tidak hanya untuk lokal tetapi juga nasional

Sumedang (ANTARA) - Universitas Padjadjaran (Unpad) menjalin kolaborasi dengan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) untuk mengembangkan pusat ubi jalar sebagai upaya mendukung swasembada dan ketahanan pangan nasional.

Rektor Unpad Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita di Sumedang, Jawa Barat, Rabu, menyampaikan kampusnya saat ini tengah mengembangkan pusat ubi jalar yang diharapkan menjadi pusat riset dan pembibitan untuk kebutuhan nasional.

“Kami mengembangkan pusat ubi jalar di Unpad yang harapannya dapat menjadi center pengembangan, tidak hanya untuk lokal tetapi juga nasional,” katanya.

Ia menjelaskan pengembangan tersebut difokuskan pada riset bibit unggul yang selanjutnya dapat didistribusikan ke masyarakat, khususnya di kawasan transmigrasi.

“Ke depan pembibitan ini akan dikembangkan dan ditanam oleh masyarakat di lahan transmigrasi, sehingga memberikan nilai tambah,” ujarnya.

Sementara itu Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari implementasi arahan Presiden Prabowo terkait penguatan ketahanan pangan dan swasembada pangan.

Menurut dia, program transmigrasi memiliki potensi berupa ketersediaan lahan dan tenaga kerja yang dapat dioptimalkan melalui dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dari perguruan tinggi.

“Kami mempertemukan kekuatan lahan dan SDM transmigrasi dengan teknologi dari kampus,” katanya.

Selain itu pemerintah juga mendorong keterlibatan dunia usaha dalam penyediaan permodalan serta memastikan adanya pasar atau offtaker bagi hasil produksi.

Ia menambahkan pengembangan komoditas ubi jalar juga perlu disertai perhitungan model bisnis, termasuk kebutuhan investasi dan rantai logistik.

“Dengan kolaborasi ini diharapkan pengembangan ubi jalar dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi bagi ketahanan pangan nasional,” kata Mentrans.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Nilai durian segar bahkan bisa hampir dua kali lipat dibandingkan produk beku

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengajak warga di kawasan transmigrasi mengoptimalkan peluang untuk mengekspor komoditas durian, baik beku maupun segar, ke China.

Ia pun menekankan pentingnya hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah, sekaligus mendorong optimalisasi ekspor durian dalam bentuk segar yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi di pasar internasional.

“Permintaan durian di pasar global, khususnya Tiongkok sangat besar. Nilai durian segar bahkan bisa hampir dua kali lipat dibandingkan produk beku. Ini menjadi peluang besar yang harus kita manfaatkan,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Salah satu daerah yang berhasil mengembangkan komoditas durian adalah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

Mentrans Iftitah memimpin langsung pelepasan ekspor 459 ton durian senilai Rp42,5 miliar yang berasal dari 11 kawasan transmigrasi yang ada di kabupaten tersebut pada Kamis (16/4). Dalam kesempatan tersebut, ia juga meninjau proses pengemasan durian yang akan dipasarkan ke luar negeri.

Ia mengatakan, keberhasilan ekspor durian tersebut merupakan hasil dari penguatan ekosistem ekonomi berbasis kawasan, yang kini menjadi arah baru kebijakan transmigrasi.

Selain durian, ia menuturkan bahwa kelapa juga memiliki prospek ekspor yang menjanjikan dengan permintaan mencapai 4 miliar butir atau senilai sekitar Rp110 triliun per tahun di China. Sementara produksi domestik di Negeri Tirai Bambu tersebut hanya mencapai 1 miliar butir.

Untuk mengoptimalkan potensi ekspor tersebut, pemerintah nantinya akan mengembangkan koridor ekonomi hortikultura di Sulawesi Tengah yang mencakup wilayah Poso, Sigi, hingga Parigi Moutong.

Sebagian besar wilayah Parigi Moutong sendiri merupakan kawasan transmigrasi dan eks-transmigrasi yang telah berkembang menjadi sentra produksi hortikultura.

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) juga membuka peluang kolaborasi dengan investor dan mitra internasional untuk memperkuat rantai pasok, infrastruktur, serta akses pasar bagi komoditas unggulan daerah.

“Transmigrasi hari ini bukan lagi sekadar memindahkan penduduk, tetapi menciptakan ekosistem ekonomi berbasis kawasan yang mampu menghasilkan komoditas unggulan berdaya saing global,” ujar M Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Palu (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menjadikan sejumlah daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai jalur koridor ekonomi khususnya sub sektor hortikultura.

"Ke depan Kabupaten Parigi Moutong, Poso dan Sigi sebagai jalur koridor ekonomi, karena daerah tersebut memiliki wilayah transmigrasi saling terhubung," kata Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara saat menghadiri ekspor raya durian berlangsung di Kota Palu, Kamis.

Ia menjelaskan saat ini konsep Transmigrasi telah bertransformasi berfokus pada strategi pengembangan kawasan berbasis koridor ekonomi dan sentra produksi pangan/hortikultura pada tahun 2025-2026.

Pendekatan itu sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang bukan hanya sekedar memindahkan penduduk bermukim di suatu tempat, tetapi menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi mandiri melalui integrasi hulu ke hilir.

"Kami ingin masyarakat transmigrasi berperan sebagai penopang ekonomi daerah melalui sektor pertanian. Salah satu peran nyata adalah keberhasilan ekspor durian tidak lepas dari peran warga trans sebagai hulu perkembangan bisnis tersebut," ujarnya.

Ia memaparkan di era pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, Kementrans menghadirkan program trans tuntas bertujuan untuk menyelesaikan konflik lahan dan memberikan kepastian hukum sertifikat tanah transmigran secara cepat.

"Lewat program trans tuntas kami berupaya menyelesaikan sekitar 120 ribu bidang tanah transmigrasi bermasalah, saat ini sedang diselesaikan secara bertahap," ucap Iftitah.

Ia mencontohkan program transmigrasi lokal di Rempang, Batam sebagai solusi relokasi warga terdampak pengembangan Eco-City.

Ia mengatakan, Kementrans membuat satuan permukiman terintegrasi dengan bantuan rumah tipe 45 dilengkapi sarana dan prasarana penunjang seperti jalan, pasar, sekolah dan instalasi pengelolaan sampah, termasuk dermaga serta bantuan kapal tangkap ikan.

"Ke depan ekosistem seperti itu dibangun supaya masyarakat mendapat manfaat untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga," kata dia.

Maka konsep koridor ekonomi dikerjakan secara kolaborasi lintas sektor untuk memastikan infrastruktur jalan, transportasi, dan logistik yang efisien.

"Kami berharap pemerintah daerah (pemda) tutur serta mewujudkan perencanaan itu, demi meningkatkan kualitas hidup layak masyarakat transmigrasi," ucap Iftitah.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026