Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah menaikkan gaji hakim di Indonesia, untuk mencegah adanya kasus suap dan korupsi di perangkat hukum. Namun, aksi culas hakim mempermainkan hukum masih saja tetap ada di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini telah melakukan aksi OTT hakim di PN Depok dalam operasi tangkap tangan (OTT). Peristiwa ini telah mencoreng nama baik hakim di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu Basuki Widodo menuturkan bahwa ada banyak celah korupsi di tubuh peradilan. Dia mengatakan ada berbagai kegiatan korupsi yang bisa menjadi celah mulai dari penetapan hakim hingga eksekusi sebuah perkara.

"Banyak sekali risiko, mulai dari penetapan hakim, kemudian mulai dari bisa juga penangguhan penahanan, bisa juga dalam putusan, dalam penetapan, dan dalam eksekusi," jelasnya, dikutip pada Selasa (10/2/2026).

Meskipun telah ada kenaikan gaji hakim hingga 280%, dia mengatakan hal ini tidak menutup celah korupsi karena setiap tindakan tergantung pada orangnya.

"Kembali lagi kepada orangnya, kalau orangnya masih demikian gegap ditindak tegas oleh Mahkamah Agung," ucapnya.

Ibnu menuturkan telah melakukan berbagai pencegahan ke berbagai sektor, terutama di lembaga yudikatif melalui sosialisasi dengan para hakim tinggi, ketua pengadilan, hingga panitera.

Dia menyampaikan kembali perkataan Ketua Mahkamah Agung bahwa tidak ada toleransi bagi oknum pengadilan yang melakukan korupsi.

Pada Jumat (6/2/2026), KPK mengungkapkan kasus suap oleh PT Karabha Digdaya (PT KD) yang menyeret Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok.

Suap terkait sengketa lahan di mana PT KD ingin lahan seluas lebih dari 6 hektare segera dieksekusi setelah melakukan banding dan kasasi. Di saat yang bersamaan, masyarakat mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut.

Ketua pengadilan bersama wakilnya memerintahkan jurusita berkomunikasi dengan tim legal PT KD untuk meminta "pelicin" seharga Rp1 miliar jika eksekusi ingin segera dilaksanakan.

Namun, PT KD hanya dapat memberikan Rp850 juta dan disepakati kedua belah pihak. Namun kegiatan tersebut terdeteksi KPK dan akhirnya menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni:

1. I Wayan Eka Mariarta selaku Ketua PN Depok

2. Bambang Setyawan selaku Wakil Ketua PN Depok

3. Yohansyah Marunaya selaku Jurusita PN Depok

4. Trisnadi Yulrisman selaku Direktur Utama PT KD

5. Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT KD

Respon Istana

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan memang kenaikan gaji hakim tidak secara otomatis bisa menghilangkan praktik-praktik korupsi di peradilan secara menyeluruh.

"Akan tetapi, bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, kita berharap tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang kurang baik," kata Prasetyo saat bertemu dengan media pada Jumat (6/2/2026).

Dia pun mengatakan bahwa sejalan dengan kenaikan gaji hakim, pemerintah pun mengimbau agar institusi-institusi hukum bisa memperbaiki diri.

"Bahwa masih ada yang terjadi, ya tentu kita prihatin. Akan tetapi terus menerus, kita imbau kepada institusi untuk yang memperbaiki diri. Kalau bicaranya korupsi, ya bagaimana caranya untuk memperbaiki budaya korupsi, kongkalikong seperti itu," tuturnya.

Prasetyo menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan gaji hakim tetap harus berjalan. Saat ini pun, menurutnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait kenaikan gaji hakim telah diterbitkan dan tinggal diberlakukan.

"Ini kan oknum. Satu, dua orang. Jadi, bukan kemudian institusinya atau kebijakannya yang kemudian dihapus. Apalagi, kalau berkenaan dengan masalah kenaikan gaji, karena itu sebagian dari upaya sebetulnya. Kita berharap mengurangi budaya-budaya yang tidak baik," jelas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor dan rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri Depok, I Wayan Eka Mariarta dalam kasus dugaan suap sengketa lahan untuk memenangkan pihak PT Karabha Digdaya (PT KB).

Dari penggeledahan tersebut, tim lembaga antirasuah menyita US$50.000 hingga dokumen terkait perkara sengketa lahan.

"Penyidik di antaranya mengamankan dan menyita beberapa dokumen terkait dengan perkara ini, serta uang tunai senilai US$50.000," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

Budi mengatakan penyidik akan menganalisis temuan dalam penggeledahan itu untuk menguatkan bukti-bukti yang didapat dalam peristiwa tangkap tangan.

Pada Jumat (6/2/2026), KPK mengungkapkan kasus suap oleh PT Karabha Digdaya (PT KD) kepada Ketua sampai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok.

Suap terkait sengketa lahan di mana PT KD ingin lahan seluas lebih dari 6 hektare segera dieksekusi setelah melakukan banding dan kasasi. Di saat yang bersamaan, masyarakat mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut.

Ketua pengadilan bersama wakilnya memerintahkan jurusita berkomunikasi dengan tim legal PT KD untuk meminta "pelicin" seharga Rp1 miliar jika eksekusi ingin segera dilaksanakan.

Namun, PT KD hanya dapat memberikan Rp850 juta dan disepakati kedua belah pihak. Namun kegiatan tersebut terdeteksi KPK dan akhirnya menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni:

1. I Wayan Eka Mariarta selaku Ketua PN Depok

2. Bambang Setyawan selaku Wakil Ketua PN Depok

3. Yohansyah Marunaya selaku Jurusita PN Depok

4. Trisnadi Yulrisman selaku Direktur Utama PT KD

5. Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT KD.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Ketua Pengadilan Negeri Depok, I Wayan Eka Mariarta meminta jatah Rp1 miliar untuk memenangkan lahan sengketa milik PT Karabha Digdaya (PT KD).

Pasalnya pada tahun 2023, PN Depok mengabulkan gugatan PT Karabha Digdaya (PT KD) dalam sengketa lahan dengan masyarakat seluas 6.500 meter persegi di Tapos, Depok, Jawa Barat. Sebagai informasi, PT KD merupakan badan usaha di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada Januari 2025, PT KD mengajukan permohonan kepada PN Depok untuk melaksanakan eksekusi pengosongan lahan. Namun hingga Februari 2025, eksekusi tersebut belum dilaksanakan.

PT KD kemudian beberapa kali mengajukan permohonan eksekusi kepada PN Depok, karena lahan tersebut akan segera dimanfaatkan oleh PT KD. Di sisi lain pihak masyarakat juga mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas putusan dimaksud, pada Februari 2025.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Wayan Eka bersama [EKA] Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan [BBG] memerintahkan Jurusita PN Depok Yohansyah Maruanaya [YOH] menjadi tangan kanan untuk menghubungkan komunikasi dengan PT KD.

"YOH diminta melakukan kesepakatan diam-diam terkait permintaan fee sebesar Rp1 miliar dari EKA dan BBG kepada pihak PT KD melalui saudari BER [Berliana] Head Corporate Legal PT KD, dalam percepatan penanganan eksekusi tersebut," jelas Asep saat konferensi pers, Jumat (6/2/2026) malam.

Yohansyah melakukan pertemuan dengan Berliana untuk membahas fee tersebut. Berliana kemudian menyampaikan kepada Trisnadi Yulrisman selaku Direktur Utama PT KD.

Namun, PT KD hanya menyanggupi Rp850 juta. Berliana dan Yohansyah sepakat atas pemberian tersebut. Kemudian, Bambang kemudian membuat laporan eksekusi pembebasan lahan.

Berliana sempat memberikan Rp20 juta kepada Yohansyah agar pembebasan lahan dilakukan. Berliana kembali bertemu dengan Yohansyah dan menyerahkan uang senilai Rp850 juta yang bersumber dari pencairan cek dengan underlying pembayaran invoice fiktif PT SKBB Consulting Solusindo (konsultan PT KD) kepada bank.

"Tim KPK mendapatkan data dari PPATK, bahwa saudara Bambang juga diduga menerima penerimaan lainnya (gratifikasi) yang bersumber dari setoran atas penukaran valas senilai Rp2,5 Miliar dari PT DMV selama periode 2025-2026," tandas Asep.

Atas peristiwa tersebut KPK menetapkan lima tersangka, yakni:

1. I Wayan Eka Mariarta selaku Ketua PN Depok

2. Bambang Setyawan selaku Wakil Ketua PN Depok

3. Yohansyah Marunaya selaku Jurusita PN Depok

4. Trisnadi Yulrisman selaku Direktur Utama PT KD

5. Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT KD.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 5 tersangka termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok hingga Direktur Utama PT Karabha Digdaya (PT KD) dalam kasus dugaan suap untuk mengurus sengketa lahan di Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat.

Mereka adalah I Wayan Eka Mariarta selaku Ketua PN Depok; Bambang Setyawan selaku Wakil Ketua PN Depok; Yohansyah Marunaya selaku Jurusita PN Depok; Trisnadi Yulrisman selaku Direktur Utama PT KD; dan Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT KD.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 6-25 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Jumat (6/2/2026) malam.

Asep menjelaskan bahwa Eka dan Bambang memerintahkan Yohansyah bertemu dengan Berliana untuk membahas percepatan pembebasan sengketa lahan yang diajukan PT KD dan masyarakat seluas 6.500 meter persegi di Tapos.

Pertemuan itu membahas pemberian fee Rp1 miliar agar pengurusan sengketa dapat berjalan lancar. Berliana kemudian menyambungkan informasi kepada Trisnadi.

"Namun demikian, pihak PT KD melalui BER [Berliana] menyatakan keberatan atas besaran nilai Rp 1 miliar. Dalam prosesnya, BER [Berliana] dan YOH [Yohansyah] mencapai kesepakatan besaran fee untuk percepatan eksekusi senilai Rp850 juta," jelas Asep.

Bambang kemudian membuat resume pengurusan lahan sengketa. Setelah dokumen pengurusan lahan selesai, Yohansyah melakukan pembebasan lahan setelah Berliana memberikan uang Rp20 juta ke Yohansyah.

Berliana kembali bertemu dengan Yohansyah dan menyerahkan uang senilai Rp850 juta yang bersumber dari pencairan cek dengan underlying pembayaran invoice fiktif PT SKBB Consulting Solusindo (konsultan PT KD) kepada bank.

"Tim KPK mendapatkan data dari PPATK, bahwa saudara Bambang juga diduga menerima penerimaan lainnya (gratifikasi) yang bersumber dari setoran atas penukaran valas senilai Rp2,5 Miliar dari PT DMV selama periode 2025-2026," tandas Asep.

Atas perbuatannya, terhadap Wayan Eka dan Bambang bersama-sama dengan Yohansyah; dan Trisnadi bersama-sama dengan Berliana disangkakan telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 angka (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, terkait penerimaan lainnya yang dilakukan oleh Bambang disangkakan telah melanggar pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 7 orang termasuk ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri Depok, serta Direktur PT Karabha Digdaya

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan perihal pihak-pihak yang terjaring tangkap tangan dan diamankan itu.

"3 orang dari PN Depok, salah satunya Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian 4 orang lainnya, pihak-pihak dari PT KRB [PT Karabha Digdaya], salah satunya direkturnya," jelas Budi kepada wartawan, Jumat (6/2/2026).

Budi mengatakan, tim penyidik KPK juga mengamankan uang ratusan juta rupiah. Dia menjelaskan bahwa perkara yang ditangani terkait sengketa lahan.

Perlu diketahui PT KRB merupakan badan usaha yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.

"Ini diduga terkait dengan sengketa lahan antara PT KRB, yang merupakan badan usaha di ekosistem Kementerian Keuangan, yang fokus terkait dengan pengelolaan aset. Salah satunya sengketa lahan dengan masyarakat yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Depok," sambung Budi.

Diketahui operasi senyap ini berlangsung pada Kamis (5/2/2026). Sengketa lahan berlangsung di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat.

Sampai saat ini pihak yang diamankan tengah dilakukan pemeriksaan untuk ditetapkan statusnya apakah sebagai tersangka atau tidak.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengamakan seorang hakim atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok berinisial BS.

Wakil Ketua KY Desmihardi mengatakan mendukung penuh upaya KPK untuk memberantas korupsi di tubuh yudikatif.

"KY mendukung langkah KPK untuk melakukan penegakan hukum dugaan kasus transaksional dalam penanganan perkara. KY sangat menyesalkan tindakan ini karena mencederai kehormatan dan keluhuran martabat seorang hakim," ungkap Desmihardi, dalam keterangan resmi Jumat (6/2/2026).

Menurutnya, KY memiliki prinsip mewujudkan peradilan yang bersih dari tindakan korupsi.

KY, katanya, juga akan bekerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan proses pembersihan di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya.

Dia menilai tindakan korupsi akan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum di Indonesia.

Dia menilai praktik transaksional tidak hanya merusak integritas, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap peradilan di Indonesia.

KY dan MA dengan tegas akan menerapkan prinsip "zero tolerance”, yang berarti tidak ada tempat bagi pelanggaran atau penyimpangan dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal pelayanan transaksional.

"KY bersama MA siap menegakkan kode etik dan mengambil tindakan keras," tegas Desmihardi.

Dia mengatakan seharusnya tindakan tersebut tidak terjadi karena Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan gaji hakim karier hingga 280%.

Kebijakan sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan hakim.

Peningkatan kesejahteraan ini seharusnya diikuti dengan komitmen moral hakim untuk menjaga integritas dan kemandirian.

"Namun, perbuatan terduga Waka PN Depok juga telah mengabaikan Instruksi Presiden Prabowo yang telah memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan hakim dengan menaikan tunjangan hakim," tegas Desmihardi.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan lembaga antirasuah menggelar operasi senyap di wilayah Depok.

"Yang pasti memang benar ada penangkapan di wilayah Depok," kata Fitroh saat dikonfirmasi, Kamis (5/2/2026) malam.

Namun, detail konstruksi perkara belum disampaikan oleh KPK, termasuk siapa saja pihak yang diamankan.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum pihak yang diamankan.