JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ). Kemendikdasmen pun memberikan apresiasi.

Surat Edaran KPK tersebut menjadi penguatan penting bagi pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 agar berjalan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, inklusif, tanpa diskriminasi, serta bebas dari pungutan liar, suap, gratifikasi, titipan, dan konflik kepentingan.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (Ditjen PAUD Dikdas PNFI), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Gogot Suharwoto menyampaikan bahwa dukungan KPK mempertegas posisi SPMB sebagai layanan publik pendidikan yang harus dijaga integritasnya.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada KPK. SPMB adalah pintu awal anak-anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan. Karena itu, prosesnya harus bersih, adil, transparan, dan tidak boleh memberi ruang bagi pungutan liar, titipan, suap, gratifikasi, maupun penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya, melalui siaran pers, dikutip Sabtu (6/6/2026).

Menurut Gogot, semangat tersebut sejalan dengan kampanye SPMB Ramah yang terus diperkuat Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan. SPMB Ramah menempatkan penerimaan murid baru sebagai layanan publik yang mudah diakses, jelas prosedurnya, adil mekanismenya, dan melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan.

“SPMB Ramah adalah komitmen bersama untuk menghadirkan penerimaan murid baru yang melayani, bukan membebani. Negara harus hadir memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan bermutu, tanpa tekanan, tanpa diskriminasi, dan tanpa biaya yang tidak semestinya,” tambah Gogot.

Melalui Surat Edaran KPK, seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SPMB diingatkan untuk tidak meminta, memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas. Surat Edaran tersebut juga menegaskan pentingnya pencegahan konflik kepentingan, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, dan kewajiban pelaporan apabila terdapat penerimaan gratifikasi.

Ditjen PAUD Dikdas PNFI mendorong dinas pendidikan, satuan pendidikan, dan panitia SPMB di daerah untuk memperkuat tata kelola SPMB. Pemerintah daerah diharapkan memastikan informasi SPMB tersampaikan secara terbuka, prosedurnya mudah dipahami, kanal pengaduan tersedia dan responsif, serta setiap laporan ditindaklanjuti secara cepat dan akuntabel.

“Kunci SPMB Ramah adalah kepercayaan publik. Kepercayaan itu tumbuh ketika masyarakat melihat prosesnya jelas, petugasnya berintegritas, informasinya terbuka, dan pengaduan ditangani dengan serius,” jelas Gogot.

Kemendikdasmen juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawal pelaksanaan SPMB. Orang tua, calon murid, guru, komite sekolah, organisasi masyarakat, dan media massa diharapkan menjadi bagian dari gerakan bersama menjaga SPMB agar berlangsung bersih dan berkeadilan.

Apabila masyarakat menemukan indikasi pungutan liar, permintaan imbalan, titipan, gratifikasi, atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses SPMB, masyarakat diimbau untuk melapor melalui kanal pengaduan resmi pemerintah daerah, Unit Layanan Terpadu Kemendikdasmen, Inspektorat, maupun kanal pelaporan KPK.

“Kami mengajak seluruh pihak menjaga SPMB sebagai ruang pelayanan publik yang bermartabat. SPMB harus menjadi wajah negara yang hadir melindungi hak anak, mendukung orang tua, dan menjaga marwah satuan pendidikan,” tutup Gogot.

Dengan penguatan dari KPK, Kemendikdasmen berharap penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 semakin transparan, akuntabel, dan dipercaya publik. SPMB Ramah menjadi ikhtiar bersama untuk memastikan penerimaan murid baru benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak dan masa depan pendidikan Indonesia.

JAKARTA - Sebanyak 7 mantan pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dinyatakan bersalah dalam kasus suap dan gratifikasi pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker. Mereka divonis 4 hingga 6,5 tahun penjara.

Hakim menyatakan Terdakwa I Hery Sutanto dan Terdakwa II Subhan terbukti menerima gratifikasi yang nilainya masing-masing Rp1,45 miliar dan Rp598,7 juta.

"Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jumlah penerimaan dapat dinyatakan sebagai gratifikasi terhadap Terdakwa I Hery Sutanto sejumlah Rp1.455.120.000 (1,45 miliar) sedangkan untuk Terdakwa II Subhan sejumlah Rp598.722.222 (598,7 juta)," ujar hakim saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Hakim menyatakan total uang nonteknis yang diterima para terdakwa senilai Rp 49.607.500.000. Hakim menyatakan, uang nonteknis itu diberikan oleh Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) yang bertentangan dengan kewajiban para terdakwa yang berhubungan dengan jabatan pelayanan publik.

"Oleh karena itu, majelis hakim tidak dapat serta-merta mendasarkan penentuan jumlah perolehan uang non-teknis yang diterima oleh masing-masing para terdakwa semata-mata pada angka yang dicantumkan dalam tuntutan penuntut umum, melainkan berdasarkan perhitungan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan," ujar hakim.

Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa terkait penerimaan uang honorarium para terdakwa. Hakim menyatakan uang honorarium tersebut sah.

"Penerimaan honorarium dan narasumber atau evaluator merupakan penerimaan yang sah secara hukum oleh para terdakwa," ujar hakim.

Hakim menyatakan Hery, Subhan dan Fahrurozi bersalah melanggar Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara Gery, Sekarsari, Anitasari dan Supriadi terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Vonis Lengkap 7 Terdakwa Suap danGratifikasi Sertifikat K3 Kemnaker.

1. Fahrurozi

Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025, divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan uang pengganti Rp35 juta subsider 1 tahun pidana kurungan.

2. Hery Sutanto

Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025, divonis 6,5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan uang pengganti Rp7.591.120.000 (7,59 miliar) subsider 2 tahun pidana kurungan.

3. Subhan

Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020-2025, divonis 4,5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan uang pengganti Rp1.948.722.222 (1,94 miliar) subsider 1 tahun pidana kurungan.

4. Gerry Aditya Herwanto Putra

Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022, divonis 4,5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan uang pengganti Rp828.500.000 (828,5 juta) subsider 1 tahun.

5. Sekarsari Kartika Putri

Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3, divonis 4,5 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan uang pengganti Rp900.000.000 (900 juta) subsider 1 tahun pidana kurungan.

6. Anitasari Kusumawati

Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020, divonis 4,5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan uang pengganti Rp1.350.000.000 (1,35 miliar) subsider 1 tahun pidana kurungan.

7. Supriadi

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda selaku Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Personel K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3, divonis 4,5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan uang pengganti Rp3.000.000.000 (3 miliar) subsider 1 tahun pidana kurungan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada 25 Mei 2026. Edaran tersebut sebagai upaya pencegahan praktik curang dalam proses penerimaan peserta didik baru.

Kepala Satuan Tugas Jaringan Pencegahan Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Abdul Aziz Suhendra mengatakan, seluruh penyelenggara pendidikan tidak boleh melakukan praktik gratifikasi maupun penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan murid baru.

Melalui surat edaran tersebut, KPK meminta seluruh unit pelaksana teknis di bidang pendidikan, pendidikan madrasah, dan pendidikan keagamaan menjadi teladan dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, maupun penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pelaksanaan SPMB tidak boleh dimanfaatkan untuk tindakan koruptif maupun praktik yang menimbulkan konflik kepentingan. Seluruh pihak diharapkan menolak gratifikasi dalam bentuk apa pun pada kesempatan pertama.

“Permintaan dana dan/atau hadiah oleh ASN maupun non-ASN, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi pendidikan kepada masyarakat atau pegawai negeri lainnya merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pidana,” ujar Abdul, Sabtu (30/5/2026).

Berdasarkan pemetaan risiko yang dilakukan KPK, praktik pungutan liar masih ditemukan dalam proses penerimaan siswa baru. Modus yang muncul mulai dari biaya daftar ulang, uang bangku, hingga kewajiban membeli atribut tertentu tanpa dasar hukum yang jelas.

Selain itu, praktik titipan calon siswa oleh pihak tertentu mengancam prinsip keadilan dan meritokrasi dalam akses pendidikan. Kemudian, ditemukan pula praktik manipulasi data seperti rekayasa domisili, penyalahgunaan jalur afirmasi, hingga perubahan daftar siswa yang diterima.

Di sisi lain, maladministrasi dalam pelaksanaan SPMB juga masih menjadi perhatian. Permasalahan yang ditemukan antara lain ketidakjelasan daya tampung sekolah, lambatnya penanganan pengaduan, hingga proses pengambilan keputusan yang tidak terdokumentasi dengan baik.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) . Hal itu didalami saat tim penyidik memeriksa 2 ASN Kemenhub sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api di DJKA.

Dua ASN dimaksud yakni Iman Sukandar dan Benny Nurdin Yusuf. Keduanya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

"Penyidik meminta keterangan soal dugaan penerimaan yang dilakukan pihak-pihak di Kemenhub, dari Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip Kamis (28/5/2026).

"Pemeriksaan ini terkait dugaan pasal 12B-nya," sambungnya. Dalam perkara ini, KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo yang merupakan mantan anggota DPR RI.

Selain kasus DJKA, Sudewo juga terjerat dalam perkara dugaan pemerasan calon perangkat desa di lingkungan Pemkab Pati. KPK melimpahkan dua berkas perkara korupsi yang menjerat Sudewo ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Pelimpahan dari tahap penyidikan ke tahap penuntutan. Jadi ada dua berkas perkara penyidikan, penyidikan untuk DJKA dan penyidikan perkara Pati," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

JPU selanjutnya akan menyusun surat dakwaan untuk Sudewo. Surat dakwaan menggabungkan dua perkara yang menjerat Sudewo.

PONOROGO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Bupati Ponorogo non-aktif, Sugiri Sancoko. Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus baru yang tengah disidik KPK berkaitan dengan tindak pidana gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponogoro tahun 2020-2026.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan penggeledahan dilakukan pada Selasa (19/5/2026) kemarin. Adapun rumah Sugiri yang digeledah bertempat di Desa Bajang, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Budi menambahkan empat jenis mobil yang disita di antaranya 3 mobil jenis Toyota Hardtop dan 1 mobil Toyota Alphard.

"Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik menemukan dan menyita barang bukti berupa empat unit mobil," ujar Budi dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

Budi menyampaikan penyidik juga melakukan penggeledahan di area perkantoran Pemerintah Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Kantor Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Penyidik turut mengamankan barang bukti dokumen hingga barang buktil elektronik.

"Dari penggeledahan pada dua kantor tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, surat, serta barang bukti elektronik. Selanjutnya, barang bukti hasil penggeledahan tersebut dilakukan penyitaan untuk kepentingan proses penyidikan perkara," lanjut dia.

Tak hanya itu, KPK juga menggeledah rumah milik swasta berinisial CTR yang berlokasi di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dari rumah pihak swasta ini, penyidik turut menyita barang bukti elektronik dan dua unit handphone.

"Selanjutnya, atas barang bukti hasil penggeledahan tersebut dibawa dan diamankan guna kepentingan proses penyidikan lebih lanjut," tutup dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penyidikan baru hasil pengembangan kasus dugaan korupsi yang sempat menjerat Bupati Ponorogo non-aktif, Sugiri Sancoko. Surat perintah penyidikan (Sprindik) ini diterbitkan pada akhir bulan April lalu.

"Dari perkara Ponorogo ini, KPK kembali menerbitkan sprindik (surat perintah penyidikan) baru per akhir April kemarin," ujar Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (20/5/2026).

Budi menambahkan dua Sprindik ini berkaitan dengan tindak pidana gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Meski demikian, belum ada pihak yang ditetapkan tersangka dalam perkara ini. "Betul (belum ada tersangka)," ujar Budi.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa ajudan dan mantan ajudan dari Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada Selasa (12/5/2026). Penyidik lembaga antirasuah itu menduga keduanya mempunyai peran untuk membantu penerimaan gratifikasi Fadia.

Adapun ajudan Fadia yakni Aji Setiawan (AS) sementara mantan ajudannya yaitu Siti Hanikatun (SH). Siti yang juga merupakan orang kepercayaan Fadia didalami soal pengoordinasian para kadis agar menggunakan perusahaan tertentu sebagai penyedia jasa outsourcing.

"Dalam pemeriksaan kali ini, saksi SH selaku orang kepercayaan Bupati, didalami terkait pengkoordinasian kepada para Kadis agar PT RNB masuk sebagai penyedia jasa Outsourcing di dinas-dinas," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (13/5/2026).

"Kemudian untuk saksi AS dimintai keterangan soal pengetahuan dan perannya dalam operasional PT RNB, termasuk dalam proses pengadaan," lanjut Budi

Budi menyebut keduanya diduga membantu Fadia dalam melakukan penerimaan gratifikasi. Penyidik, kata Budi, masih melakukan penyidikan terkait kasus ini melalui pemeriksaan saksi lainnya.

"Keduanya juga diduga membantu Bupati melakukan penerimaan-penerimaan gratifikasi. Penyidik masih akan terus melakukan penelusuran dan pendalaman kepada para saksi lainnya," tandas dia.

Diketahui, KPK secara resmi mengumumkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Penetapan ini seusai yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Semarang pada Selasa (3/3/2026).

Dalam operasi senyap tersebut, total 14 orang ditangkap di Semarang dan Pekalongan. "KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap saudari FAR," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (4/3/2026).

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan produser film Agung Winarno (AW) sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang di kasus suap dan gratifikasi eks pejabat MA Zarof Ricar. Adapun keduanya menjadi produser film yang berjudul “Sang Pengadil”.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan keduanya saling mengenal dan terlibat dalam sebuah proyek bersama.

"Jadi tersangka AW ini bersama-sama dengan terpidana Zarof Ricar ini ada sebuah proyek pada saat itu dan pada saat proyek itu mereka sudah intens berkomunikasi," kata Syarief dalam konferensi pers, Kamis (16/4/2026).

Pada 2025, kata dia, Zarof kemudian menghubungi Agung untuk menitipkan sejumlah asetnya mulai dari sertifikat tanah, deposito, uang hingga logam mulia emas. Syarief mengatakan aset itu diserahkan Zarof ke kantor milik Agung.

"AW dihubungi oleh Zarof Ricar untuk menitipkan dokumen-dokumen berupa sertifikat tanah, deposito atau uang, dan lain-lain dan diantar ke kantor milik AW," ujar dia.

Lihat video: LIVE | Sindo Prime | Terjerat Suap, Zarof Ricar Dihukum 16 Tahun Penjara



Dalam kasus ini, Syarief menyebut Agung sejak awal juga sudah mengetahui bahwa penitipan aset itu dilakukan Zarog untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul perolehan.

"Sejak awal sudah menduga bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi berupa suap yang dilakukan oleh Saudara Zarof Ricar," jelasnya.

Dia menambahkan, dari hasil penggeledahan di kantor Agung penyidik turut menyita dokumen-dokumen berupa bukti kepemilikan tanah, deposito, emas dan uang tunai milik Zarof Ricar.

JAKARTA - Bupati Ponorogo nonaktif, Sugiri Sancoko Cs segera menjalani persidangan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Sebab, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Ponorogo.

"Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK melakukan limpah perkara dugaan suap proyek di Kabupaten Ponorogo ke PN Ponorogo," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (3/4/2026).

Dengan pelimpahan ini, pihaknya tinggal menunggu penetapan sidang perdana perkara yang dimaksud. Selain Sugiri, berkas tersangka yang dilimpahkan yaitu Agus Pramono (AGP) selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Yunus Mahatma (YUM) selaku Direktur RSUD Harjono Ponorogo,

"Maka kemudian kami menunggu untuk penetapan jadwal sidangnya untuk tiga tersangka dalam perkara ini," ujarnya.

Kasus ini bermula pada awal 2025 saat Yunus Mahatma menerima informasi Sugiri akan melakukan pergantian posisinya sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harjono Ponorogo.

Mengetahui hal itu, Yunus langsung berkoordinasi dengan Agus Pramono untuk menyiapkan uang yang akan diserahkan ke Sugiri agar tidak diganti.

Lihat video: Usut Suap Jabatan, KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Ponorogo

Februari 2025, terjadi penyerahan pertama dari Yunus ke Sugiri melalui ajudannya sebesar Rp400 juta. Periode April-Agustus 2025, Yunus kembali melakukan penyerahan uang kepada Agus Pramono senilai Rp325 juta.

Kemudian, terjadi penyerahan uang Rp500 juta melalui kerabat Sugiri pada November 2025. Total, terjadi penyerahan uang sebesar Rp1,25 miliar yang dibagi untuk Sugiri Rp900 juta dan Agus Rp325 juta.

Dilepas ke masyarakat gratis semuanya. Jadi kuponnya gratis. Diserahkan, diberikan gratis oleh pemerintah kepada masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog bersama ID FOOD menyalurkan 100 ribu paket sembako gratis kepada masyarakat DKI Jakarta, melalui Bazar di kawasan Monumen Nasional (Monas) sebagai dukungan pada program “Bazar Dari Istana Untuk Rakyat”.

"Dilepas ke masyarakat gratis semuanya. Jadi kuponnya gratis. Diserahkan, diberikan gratis oleh pemerintah kepada masyarakat," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani ditemui di sela-sela kegiatan bazar tersebut di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan kegiatan itu merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga stabilitas pangan dan membantu masyarakat.

“Program Bazar Dari Istana Untuk Rakyat ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan pokok dengan kualitas yang baik," ujarnya.

Kegiatan Bazar itu berlangsung selama enam jam, mulai pukul 15.00 WIB hingga 21.00 WIB, dengan jumlah peserta mencapai 100 ribu orang yang berasal dari seluruh wilayah kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta.

Dalam pelaksanaannya, sebanyak lima tenda yang terdiri dari 20 stan untuk masing-masing tenda atau total 100 stan disiapkan untuk melayani masyarakat, dengan estimasi setiap stan dapat melayani sekitar 1.000 peserta bazar.

Adapun dalam satu paket sembako yang disediakan pemerintah dalam program itu terdiri dari beras 5 kg, gula pasir 1 kg, minyak goreng 1 liter, daging ayam 1 ekor, telur ayam 1 kg, hingga sarden 1 kaleng.

Selain itu, setiap wilayah kota mendapatkan alokasi distribusi masing-masing sebanyak 20.000 paket sembako guna memastikan pemerataan akses bagi masyarakat.

Bulog bersama ID FOOD memastikan ketersediaan 100 ribu paket sembako itu dapat tersalurkan dengan baik, tepat sasaran, dan tepat waktu, khususnya momentum pasca Lebaran 1447 Hijriah.

Lebih lanjut Rizal mengatakan pada program Bazar Dari Istana Untuk Rakyat itu, masyarakat mendapatkan paket sembako senilai kurang lebih Rp300.000 secara gratis tanpa perlu membayar.

Melalui kegiatan ini, Bulog dan ID FOOD terus memperkuat peran dalam mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan nasional serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

"Jadi selain paket sembako, masyarakat juga mendapatkan sejumlah undian hadiah non-sembako berupa sepeda dan motor listrik hingga pakaian kelengkapan sekolah yang disiapkan pemerintah," imbuh Rizal.

Naufal Panigoro, warga Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan mengaku sangat bersyukur bisa mendapatkan bantuan paket sembako tersebut.

"Dengan adanya Bantuan ini, warga khususnya DKI Jakarta menjadi terbantu. Khususnya bagi kami yang kurang mampu, semoga ke depannya dan seharusnya akan ada program-program seperti ini," kata Naufal.

Kebahagiaan Naufal juga semakin bertambah setelah mendapatkan hadiah motor listrik. Ia mengantre sejak pukul 14.00 WIB dan berhasil mendapatkan bantuan tersebut sekitar pukul 15.30 WIB.

"Senang banget karena sebelumnya saya pengen beli motor listrik tadinya. Alhamdulillah rezeki," kata Naufal.

Asri, warga Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, mengaku bersyukur bisa mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah.

Ia menilai bantuan tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang bagi masyarakat.

"Alhamdulillah, senang bisa dapat bantuan sembako gratis ini, semoga ke depannya bisa kembali diadakan seperti ini," kata Asri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberangkatkan 340 peserta mudik gratis menuju Aceh dan Medan dalam program mudik Lebaran 1447 Hijriah menggunakan transportasi darat guna memberikan kemudahan khususnya bagi pemudik yang menuju wilayah terdampak bencana pada November 2025.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Muiz Thohir mengatakan program Mudik Gratis Kemenhub 2026 tujuan Sumatera diadakan untuk mempermudah masyarakat mudik, khususnya ke wilayah yang terdampak bencana pada akhir 2025 lalu.

"Sesuai arahan Pak Menhub (Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi) mudik gratis tujuan Aceh dan Medan ini sebagai upaya meringankan beban masyarakat yang ingin mudik, terutama bagi warga yang memiliki keluarga di daerah terdampak bencana,” kata Muiz dalam pelepasan peserta mudik tersebut di Terminal Tipe A (TTA) Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten.

Muiz mengatakan program Mudik Gratis Angkutan Lebaran 2026 tujuan Aceh dan Medan diadakan untuk memastikan keselamatan masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman dari perantauan.

Pemerintah memfasilitasi agar pergerakan masyarakat selama mudik Lebaran bisa berjalan aman, selamat dan lancar sampai tujuan. Program itu juga diadakan agar masyarakat tidak menggunakan kendaraan sepeda motor saat mudik karena dinilai rentan dari aspek keselamatan.

Kemenhub menyediakan 10 unit bus untuk mengangkut total 340 peserta program mudik gratis tujuan Aceh dan Medan yang diberangkatkan dari Terminal Tipe A (TTA) Pondok Cabe.

Adapun selain Aceh dan Medan, program mudik gratis tujuan Sumatera tahun ini juga akan menyasar wilayah Sumatera Barat yang akan diberangkatkan pada 17-18 Maret 2026 dari TTA Jatijajar, TTA Pulo Gebang, TTA Kampung Rambutan, dan TTA Poris Plawad.

“Hari ini kita melepas saudara-saudara kita yang akan mudik ke arah Sumatera yaitu Aceh dan Medan. Insya Allah juga besok kita akan melepas saudara kita yang akan ke Padang di Terminal Pulo Gebang,” ujar Muiz

Pemerintah berupaya penyelenggaraan mudik gratis bisa terus dilaksanakan agar meringankan beban masyarakat yang ingin mudik. Ia turut mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Mudik Gratis Kemenhub 2026.

“Kita berharap penyelenggaraan mudik gratis bisa berjalan baik dan mudah-mudahan tahun depan juga kita masih berkesempatan untuk menyelenggarakan lagi," ucapnya.

Muiz berterima kasih kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan, TNI-Polri hingga organisasi angkutan darat (Organda) yang memfasilitasi kendaraan-kendaraan yang digunakan dalam perjalanan mudik gratis tahun ini.

Ia optimistis perjalanan peserta mudik gratis dari Terminal Tipe A Pondok Cabe menuju Aceh dan Sumatera berjalan aman dan lancar.

"Mudah-mudahan perjalanan mudik ini berjalan lancar dan selamat sampai tujuan sehingga mereka bisa berkumpul dengan sanak saudara di momen Lebaran nanti," kata Muiz.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan mengapresiasi Kemenhub yang sukses menyelenggarakan program mudik gratis dari tahun ke tahun.

Ia mengatakan program mudik gratis itu merupakan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan perjalanan mudik warga berlangsung aman dan lancar.

“Program mudik gratis ini merupakan bentuk komitmen Pemkot Tangerang Selatan bersama Kemenhub untuk memastikan mudik berjalan aman, nyaman, tertib, dan lancar, semoga semua peserta dapat berkumpul bersama keluarga di kampung halaman masing-masing,” kata Pilar.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Melalui program Mudik Gratis ini, kami ingin membantu masyarakat agar dapat pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman,

Jakarta (ANTARA) - PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) memberangkatkan 200 pemudik gratis menuju Purwokerto, Jawa Tengah, dalam program Mudik Gratis Bersama Pelindo Group 2026 guna mendukung kelancaran arus mudik Lebaran.

"Ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang bertujuan membantu masyarakat merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman dengan aman dan nyaman," kata Direktur Utama PTP Nonpetikemas Indra Hidayat Sani dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan, dalam program tersebut pihaknya menyediakan empat unit bus dengan rute Jakarta-Purwokerto (pergi-pulang/PP) yang diperuntukkan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Keberangkatan peserta mudik dilakukan melalui kegiatan flag off yang digelar oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di Buffer Area Tanjung Priok, Jakarta, pada Senin (16/3), serentak dilaksanakan dengan Pelindo Group.

Indra mengatakan, program mudik gratis menjadi salah satu bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekaligus bagian dari implementasi program TJSL yang secara konsisten dijalankan perusahaan.

“Melalui program Mudik Gratis ini, kami ingin membantu masyarakat agar dapat pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman," ujarnya.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi wujud nyata komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat sosial bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Program Mudik Gratis Bersama Pelindo Group tahun ini mengusung tema “Mudik Aman, Berbagi Harapan.”

Melalui partisipasi dalam program ini, PTP Nonpetikemas berharap dapat terus berkontribusi dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung kelancaran tradisi mudik yang menjadi bagian penting dari perayaan Idul Fitri di Indonesia.

Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar mengatakan, kegiatan itu merupakan bagian dari komitmen Pelindo Group melalui program TJSL untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung mobilitas masyarakat selama periode arus mudik Lebaran.

Menurutnya antusiasme masyarakat terhadap program mudik gratis Pelindo Group terus meningkat, pada tahun 2026 jumlah peserta meningkat menjadi 7.570 orang, dari pada tahun 2025 program ini memberangkatkan 7.198 peserta, dengan berbagai tujuan di sejumlah wilayah di Indonesia.

Selain menyediakan fasilitas transportasi, pihaknya juga menghadirkan berbagai hiburan di area keberangkatan, termasuk zona ramah anak serta penampilan cosplay dan badut.

"Ini untuk menciptakan suasana yang lebih hangat dan menyenangkan bagi para peserta sebelum memulai perjalanan menuju kampung halaman," katanya.

Trianto, salah seorang peserta Mudik Bersama Pelindo 2026 tujuan Purwokerto, mengaku senang dapat mengikuti program mudik gratis yang diselenggarakan oleh Pelindo.

Ia mengatakan, awalnya dirinya tidak mendapatkan tiket untuk mengikuti program tersebut. Namun pada akhirnya ia berkesempatan bergabung dan dapat pulang ke kampung halaman melalui layanan mudik gratis.

Trianto juga menyampaikan apresiasi kepada PT Pelabuhan Tanjung Priok Nonpetikemas dan Pelindo yang telah menyediakan fasilitas mudik gratis bagi masyarakat, khususnya bagi warga yang berangkat dari wilayah Jakarta.

Menurutnya, program mudik gratis tersebut sangat membantu masyarakat. Ia berharap ke depan layanan serupa dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi pelayanan maupun koordinasi seluruh pihak yang terlibat.

“Ini pertama kalinya saya ikut program mudik gratis dari Pelindo. Awalnya sebenarnya kami tidak mendapatkan tiket, tapi Alhamdulillah akhirnya bisa ikut program ini dan tentu saja sangat senang," kata Trianto.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id –  PT TASPEN (Persero) mengambil langkah tegas dalam menjaga integritas institusi menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H. Hal ini dilakukan dengan mengimbau seluruh peserta, mitra kerja, dan rekan perusahaan untuk tidak memberikan hadiah, bingkisan, maupun parsel dalam bentuk apa pun kepada jajaran insan TASPEN maupun anak perusahaan. 

Langkah ini merupakan bagian dari wujud nyata komitmen TASPEN dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), dan mencegah potensi konflik kepentingan di hari yang fitri ini. 

Corporate Secretary TASPEN, Henra menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan penerapan ISO 37001:2025 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang telah diimplementasikan oleh PT TASPEN (Persero) sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat tata kelola dan integritas organisasi.

“Kami di TASPEN terus konsisten membangun budaya kerja yang profesional dan menjunjung tinggi integritas. Karena itu, kami meminta kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung semangat 'Zero Gratification' dengan tidak memberikan bingkisan dalam bentuk apa pun menjelang Idulfitri ini," ujar Henra. 

Baca Juga

TASPEN Mulai Salurkan THR 2026 bagi Penerima Pensiun, Tekankan Prinsip 5T

Lebih lanjut, TASPEN juga mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya TASPEN dalam mengimplementasikan ketentuan terbaru terkait pengendalian gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Regulasi tersebut memperkuat mekanisme pelaporan serta pengendalian gratifikasi guna mendorong tata kelola yang lebih berintegritas dan akuntabel. Apabila masyarakat menemukan adanya oknum dari jajaran TASPEN yang meminta atau menerima hadiah atau gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan, laporan dapat disampaikan melalui mekanisme Whistleblowing System (WBS) yang telah disediakan oleh perusahaan.

Pengaduan dapat disampaikan melalui beberapa kanal, antara lain melalui email [email protected], SMS/WhatsApp 08111446666, serta melalui website wbs.taspen.co.id. Seluruh identitas pelapor dijamin kerahasiaannya sebagai bentuk perlindungan bagi pelapor.

Sepanjang 2025, TASPEN juga telah melaksanakan berbagai inisiatif penguatan budaya antikorupsi dan pengendalian gratifikasi, antara lain melalui penyelenggaraan sosialisasi antikorupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA), kegiatan Compliance Movie Day, sosialisasi Budaya Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang, program e-learning integritas, hingga kampanye digital internal yang menekankan penerapan prinsip 5 NO (No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality, No Conflict of Interest).

Berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan TASPEN dalam membangun ekosistem kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Melalui langkah ini, TASPEN berharap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Upaya ini sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut juga menjadi bagian dari langkah TASPEN dalam memperkuat budaya integritas perusahaan sekaligus menegaskan perannya sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial aparatur negara, yang senantiasa mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik, serta pelayanan profesional bagi seluruh peserta.

Dalam implementasinya, TASPEN menargetkan terwujudnya Zero Fraud di lingkungan perusahaan, sehingga partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk turut mengawasi serta melaporkan apabila ditemukan indikasi pelanggaran integritas.

Editor: Rizqa Leony Putri