#30 tag 24jam
KPK Segera Tahan Dua Tersangka Kasus Kuota Haji Tambahan 2023-2024
KPK akan menahan dua tersangka kasus kuota haji 2023-2024, Ismail Adham dan Asrul Azis, terkait pengaturan kuota haji tambahan dan keuntungan ilegal. [347] url asal
#kpk-tahan-tersangka #kasus-kuota-haji #kuota-haji-tambahan #kpk-tahan-dua-tersangka #penahanan-tersangka-kpk #kasus-korupsi-haji #maktour-kuota-haji #kesthuri-asosiasi #penahanan-kasus-haji #kpk-dan-k
(Bisnis.Com - Terbaru) 02/06/26 10:23
v/237254/
Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menahan dua tersangka baru dalam kasus kuota haji tambahan 2023-2024. Rencananya penahanan dilakukan pekan ini atau pekan depan.
Kedua tersangka berasal dari pihak swasta, yakni Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri.
"Kami sudah konfirmasi ke teman-teman penyidik dalam waktu dekat ya, ditunggu. Mungkin minggu ini atau minggu depan insya Allah dilakukan penahanan," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu kepada awak jurnalis, Senin (1/6/2026).
Asep menjelaskan, alasan kedua tersangka belum ditahan karena pihaknya masih memastikan kecukupan alat bukti. Nantinya setelah alat bukti yang dihimpun cukup, kedua tersangka segera di sidang.
"Sehingga kalau dilakukan penahanan itu sudah terbatasi oleh waktu penahanan itu sendiri. Jadi kita kumpulkan dulu alat-alat buktinya. Setelah nanti lengkap baru kita lakukan upaya paksa penahanan," ucap Asep.
Kedua tersangka diduga bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama, mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Makassar Toraja (Maktour), sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0)
KPK menyebut Ismail Adham diduga memberikan sejumlah uang kepada Ishfah Abidal Aziz sebesar US$30.000 serta kepada Hilman Latief selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama sebesar US$5.000 dan 16.000 Saudi Arab Riyal.
Atas hal tersebut, PT Maktour memperoleh keuntungan tidak sah (illegal gain) pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp27,8 miliar.
"Sedangkan tersangka ASR diduga memberikan sejumlah uang kepada Saudara IAA sebesar USD 406.000. Atas pemberian itu, delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan tersangka ASR juga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 dengan total sebesar Rp40,8 miliar," ujar Asep dalam konferensi pers, Senin (30/3/2026).
Sebelumnya, KPK telah menetapkan eks Menag Yaqut dan mantan asistennya Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan pembagian kuota haji dari seharusnya 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus, menjadi 50%:50%. Kerugian dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar.
Ketua PN Depok hingga Dirut PT Karabha Digdaya Tersangka Kasus Suap Sengketa Lahan Rp850 Juta
KPK menetapkan 5 tersangka, termasuk Ketua PN Depok, dalam kasus suap sengketa lahan Rp850 juta di Tapos, Depok. Penahanan dilakukan hingga 25 Februari 2025. [392] url asal
#ketua-pn-depok #dirut-pt-karabha-digdaya #kasus-suap-sengketa-lahan #kpk-tetapkan-tersangka #suap-pengadilan-negeri-depok #sengketa-lahan-tapos #penahanan-tersangka-kpk #fee-percepatan-eksekusi #grati
(Bisnis.Com - Terbaru) 07/02/26 00:30
v/128829/
Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 5 tersangka termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok hingga Direktur Utama PT Karabha Digdaya (PT KD) dalam kasus dugaan suap untuk mengurus sengketa lahan di Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat.
Mereka adalah I Wayan Eka Mariarta selaku Ketua PN Depok; Bambang Setyawan selaku Wakil Ketua PN Depok; Yohansyah Marunaya selaku Jurusita PN Depok; Trisnadi Yulrisman selaku Direktur Utama PT KD; dan Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT KD.
"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 6-25 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Jumat (6/2/2026) malam.
Asep menjelaskan bahwa Eka dan Bambang memerintahkan Yohansyah bertemu dengan Berliana untuk membahas percepatan pembebasan sengketa lahan yang diajukan PT KD dan masyarakat seluas 6.500 meter persegi di Tapos.
Pertemuan itu membahas pemberian fee Rp1 miliar agar pengurusan sengketa dapat berjalan lancar. Berliana kemudian menyambungkan informasi kepada Trisnadi.
"Namun demikian, pihak PT KD melalui BER [Berliana] menyatakan keberatan atas besaran nilai Rp 1 miliar. Dalam prosesnya, BER [Berliana] dan YOH [Yohansyah] mencapai kesepakatan besaran fee untuk percepatan eksekusi senilai Rp850 juta," jelas Asep.
Bambang kemudian membuat resume pengurusan lahan sengketa. Setelah dokumen pengurusan lahan selesai, Yohansyah melakukan pembebasan lahan setelah Berliana memberikan uang Rp20 juta ke Yohansyah.
Berliana kembali bertemu dengan Yohansyah dan menyerahkan uang senilai Rp850 juta yang bersumber dari pencairan cek dengan underlying pembayaran invoice fiktif PT SKBB Consulting Solusindo (konsultan PT KD) kepada bank.
"Tim KPK mendapatkan data dari PPATK, bahwa saudara Bambang juga diduga menerima penerimaan lainnya (gratifikasi) yang bersumber dari setoran atas penukaran valas senilai Rp2,5 Miliar dari PT DMV selama periode 2025-2026," tandas Asep.
Atas perbuatannya, terhadap Wayan Eka dan Bambang bersama-sama dengan Yohansyah; dan Trisnadi bersama-sama dengan Berliana disangkakan telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 angka (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara, terkait penerimaan lainnya yang dilakukan oleh Bambang disangkakan telah melanggar pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)