Mentan Amran Minta Tambahan Anggaran ke Purbaya untuk Gudang Bulog
Mentan Amran meminta tambahan anggaran ke Menkeu Purbaya untuk sewa gudang Bulog akibat lonjakan produksi dan stok beras nasional yang mencapai rekor tertinggi.
(Bisnis.Com) 13/02/26 18:53 136314
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengajukan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyewa gudang Perum Bulog. Hal ini seiring melonjaknya produksi dan stok beras nasional yang kini berada di level tertinggi sepanjang sejarah.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kapasitas penyimpanan Bulog semakin terbatas di tengah peningkatan produksi beras yang signifikan dalam beberapa bulan ke depan.
“Ini stok kita tertinggi sepanjang sejarah 4 juta [ton]. Kami prediksi Pak Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa] mungkin izin kalau ada tambahan sedikit dana untuk Bulog, bukan kami dana untuk Pak Rosan [CEO Danantara] dengan Pak Dony [COO BPI Danantara],” kata Amran dalam Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).
Amran menjelaskan, saat ini Bulog telah menyewa gudang dengan kapasitas sekitar 1 juta ton. Namun, produksi beras nasional diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 6 juta ton dalam tiga bulan mendatang, sedangkan total kapasitas gudang yang tersedia hanya sekitar 3 juta ton.
Bahkan, Amran memperkirakan dalam waktu dekat, stok beras nasional diperkirakan menyentuh hampir 4 juta ton. Kondisi ini membuat kebutuhan tambahan anggaran untuk penyewaan gudang menjadi tak terelakkan.
“Ini mungkin butuh dana tambahan, Pak Dony dengan Pak Rosan. Aku yang mintakan. ini bukan pertanyaan untuk Pak Rosan. Jadi sekarang ini, bulan ini kemungkinan 3,94 juta ton [beras],” ucapnya.
Selain itu, Amran juga menyoroti tingginya cadangan beras di sektor swasta, termasuk hotel, restoran, dan perumahan, yang kini mencapai 12 juta ton atau melonjak 47% dibandingkan posisi sebelumnya di kisaran 7 juta ton.
Menurut Amran, lonjakan produksi dan stok beras tersebut tidak lepas dari kebijakan deregulasi dan penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) yang dilakukan Kementan. Penetapan HPP beras di level Rp6.500 per kilogram disebut telah mendongkrak pendapatan petani secara signifikan.
“HPP kemarin yang dikeluarkan Bapak Presiden harga pembelian pemerintah beras itu harga dasarnya adalah Rp6.500, petani mendapatkan Rp132 triliun pendapatan petani sehingga NTP-nya [nilai tukar petani] naik 125,” tuturnya.
Adapun, deregulasi yang dilakukan Kementan adalah dengan mencabut total 547 regulasi internal untuk mempercepat pengambilan keputusan dan memperlancar distribusi sarana produksi, khususnya pupuk.
Salah satu dampak signifikan deregulasi tersebut terlihat pada sistem penyaluran pupuk yang kini dipangkas drastis dari rantai birokrasi panjang menjadi lebih sederhana dan cepat.
Kini, Amran menyampaikan distribusi pupuk hanya melalui tiga tahap, yakni dari Pupuk Indonesia, Kementan, dan petani.
“Dulu pupuk 12 menteri harus tanda tangan, 38 gubernur, kemudian 514 bupati dan walikota dan 145 regulasi yang mengatur,” pungkasnya.
#mentan-amran #tambahan-anggaran #gudang-bulog #stok-beras #produksi-beras #kapasitas-penyimpanan #kementerian-pertanian #menteri-keuangan #deregulasi-kementan #harga-pembelian-pemerintah #pendapatan-p