JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berulang kali berpesan kepada seluruh jajarannya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan, tugas berat saat ini harus melawan korupsi.

Pesan Prabowo itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai menghadiri pertemuan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu (6/6/2026).

“Berulang kali juga sudah saya sampaikan bahwa berulang kali Pak Presiden terus mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa salah satu tugas berat kita ini adalah melawan tindak pidana korupsi,” ujar Prasetyo.

Menurut dia, melawan korupsi harus dimulai dari jajaran pemerintah yang telah diberikan amanah oleh rakyat. “Yang itu harus dimulai dari kita, dari jajaran pemerintah yang sedang diberi amanah, dari jajaran kabinet, dari seluruh kementerian dan lembaga, dan sebenarnya juga bagi kita semua,” katanya.

Karena itu, Prabowo juga berulang-ulang mengingatkan untuk meninggalkan, membenahi diri, meninggalkan praktik-praktik yang melanggar norma hukum termasuk mengarah kepada tindak pidana korupsi.

“Jadi berulang kali itu sudah diingatkan untuk kita semua meninggalkan, mari membenahi diri, meninggalkan praktik-praktik yang mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran norma hukum terutama tindak pidana korupsi. Begitu. Sudah sering diingatkan,” ujarnya.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Djaka Budi Utama buka suara namanya terseret dalam kasus dugaan suap perusahaan Blueray Cargo.

Djaka terlihat hadir dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Mengenakan baju batik lengan panjang, Djaka duduk di bagian belakang kanan Purbaya.

Dalam konferensi pers tersebut, Djaka sempat berdialog bersama Purbaya, terutama mengenai penerimaan kepabeanan dan cukai. Ia juga berbincang mengenai upaya Bea Cukai dalam menindak rokok ilegal.

Kehadiran Purnawirawan TNI itu cukup menarik perhatian awak media karena ia menjadi salah seorang pimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang banyak ditanya awak media.

Pertanyaannya beragam. Ada yang mengenai peran Bea Cukai setelah kehadiran BUMN ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia, kelanjutan kasus dugaan praktik pelanggaran impor oleh penjual perhiasan mewah Tiffany & Co, dan soal kasus dugaan suap dan gratifikasi impor di Bea Cukai.

Ketika ditanya mengenai dugaan kasus tersebut, Djaka hanya menjawab singkat.

"Terkait dengan permasalahan importasi di Bea Cukai, kita sama-sama ikuti perkembangan persidangan saja," ujar Djaka.

KPK menetapkan enam orang tersangka dalam suap dan gratifikasi importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan (OTT).

Mereka ialah mantan Direktur Penyidikan & Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026 Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC) Sisprian Subiaksono.

Kemudian Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC) Orlando; Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, Andri; Pegawai Ditjen Bea dan Cukai Budiman Bayu Prasojo; Pemilik PT Blueray bernama John Field; dan Manajer Operasional PT Blueray Dedy Kurniawan.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan terdakwa Pemilik PT Blueray bernama John Field dan kawan-kawan, Rabu (20/5), terungkap adanya amplop berisi 213.600 dolar Singapura dengan kode Sales 2-1 DIR. Jaksa KPK menyebut amplop itu merujuk kepada Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah membuat aturan baru tentang pajak Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Aturan itu termaktub Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Dalam isi PP Nomor 20 2026 disebutkan beleid tersebut bertujuan mewujudkan kebijakan perpajakan yang mendukung praktik bisnis yang sehat dan ditegakkannya peraturan perundang-undangannya.

Aturan tersebut juga bertujuan lebih mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan yang tepat sasaran kepada Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu serta kepastian hukum pelaksanaan pengenaan pajak penghasilannya.

Berikut perinciannya:

Pasal 20A

Di dalam Pasal 20A disebutkan bahwa: “Pengeluaran berupa pemberian suap, gratifikasi, dan/atau pemberian lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana suap, termasuk yang diberikan kepada pejabat publik asing, bukan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto,”.

Pasal 56

Di dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan: “Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final”.

“Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5 persen” bunyi ayat (2).

Di dalam ayat (3) tertulis: “Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (a) penghasilan yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebar, (b) penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri, (c) penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, dan (d) penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak”

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Djaka Budhi Utama apabila terbukti menerima suap dalam perkara dugaan gratifikasi dan fasilitas impor yang menyeret Bos Blueray Cargo John Field.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya merespons munculnya nama Djaka dalam persidangan kasus dugaan suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (20/5).

Dalam sidang tersebut, jaksa menyebut Djaka diduga menerima uang sebesar 213.600 dolar Singapura atau setara Rp2,9 miliar (asumsi kurs Rp13.822 per dolar Singapura).

"Kalau orang nuduh bisa aja, tapi kalau terbukti ya sudah," kata Purbaya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Purbaya mengatakan pencopotan semestinya dilakukan apabila dugaan penerimaan suap tersebut terbukti dalam proses hukum yang berjalan.

"Harusnya iya (akan dicopot) , kalau terbukti ya," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Meski demikian, Purbaya menegaskan dirinya tidak ingin ikut campur terhadap proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Ia mengatakan akan menunggu hasil persidangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

"Kalau persidangan saya enggak akan ikut campur, saya lihat aja seperti apa hasilnya kan," katanya.

Purbaya juga mengaku tetap berkomunikasi rutin dengan Djaka di tengah mencuatnya kasus tersebut. Namun, ia enggan mengomentari lebih jauh soal dugaan penerimaan uang yang menyeret bawahannya itu.

Ketika ditanya apakah dirinya sudah meminta penjelasan langsung kepada Djaka terkait dugaan penerimaan uang tersebut, Purbaya hanya tertawa singkat dan menyebut tidak ingin mencampuri perkara hukum yang sedang diproses.

"Saya enggak ikut campur soal itu," katanya.

Meski begitu, ia menyebut memahami perkembangan perkara yang kini bergulir di pengadilan.

"Tapi yang jelas saya ngerti apa yang terjadi," ujar Purbaya.

Nama Djaka sebelumnya disebut dalam sidang pemeriksaan Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di PN Tipikor.

Dalam persidangan, jaksa mengungkap adanya pembagian amplop berkode angka yang diduga terkait aliran uang suap dari Bos Blueray Cargo, John Field. Jaksa menyebut kode "1" merujuk kepada Djaka Budhi Utama selaku Dirjen Bea dan Cukai.

Jaksa menyatakan jumlah uang yang diduga diterima Djaka mencapai 213.600 dolar Singapura.

Kasus tersebut bermula dari dugaan suap yang diberikan John Field bersama sejumlah pihak dari Blueray Cargo kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jaksa mendakwa total suap dan pemberian fasilitas mencapai Rp61 miliar serta barang mewah senilai Rp1,8 miliar. Uang itu diduga diberikan agar proses pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo bisa lebih cepat lolos dari pengawasan kepabeanan.

Selain Djaka, sejumlah pejabat Bea Cukai lain turut disebut dalam perkara tersebut, antara lain Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal, Kasubdit Intelijen Sisprian Subiaksono, serta Orlando Hamonangan.

Jaksa menyebut klaster perkara yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan diproses dalam berkas terpisah.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi Chromebook oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung.

"Menuntut agar terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan primer penuntut umum," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung Roy Riady dilansir dari Antara.

Selain pidana penjara, ia juga dituntut agar dijatuhkan pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 190 hari.

Tak hanya pidana penjara dan denda, Nadiem pun dituntut supaya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp809,59 miliar dan Rp4,87 triliun subsider 9 tahun penjara.

Dengan demikian, Nadiem diyakini bersalah melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

JPU menilai perbuatan Nadiem yang tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sebagai hal memberatkan sebelum mengajukan tuntutan.

Pertimbangan memberatkan lainnya dalam tuntutan Nadiem, yakni perbuatan dilakukan di bidang pendidikan yang merupakan sektor strategis pembangunan bangsa telah mengakibatkan terhambatnya kualitas pemerataan pendidikan anak-anak di Indonesia.

Selain itu, perbuatan Nadiem bersama-sama dengan terdakwa lainnya, yakni Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, dan Mulyatsyah, serta Jurist Tan (DPO), telah menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar, serta telah menyampaikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan, dipertimbangkan pula sebagai kondisi memberatkan tuntutan.

Hal memberatkan lain, yakni Nadiem, dalam pelaksanaan pengadaan TIK Chromebook tahun 2020-2022, dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi, telah mengabaikan kualitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Indonesia, sehingga harta kekayaan terdakwa meningkat tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.

"Sementara keadaan meringankan yang dipertimbangkan, yakni terdakwa belum pernah dihukum, " ungkap JPU menambahkan.

Dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019–2022, Nadiem didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,18 triliun.

Romli Atmasasmita

PERKARA korupsi selalu menarik perhatian masyarakat yang besar apalagi jika tersangka/terdakwa adalah seorang penyelenggara negara seperti kasus Tom Lembong dan kasus Nadiem Makarim .

Masyarakat ada yang sekadar ingin tahu atau semata ingin melihat penyelenggara negara terkait menderita cemoohan masyarakat; masyarakat lupa bahwa mereka juga adalah kepala keluarga dari sekian banyak putra/putrinya dan memiliki keluarga besar sehingga aib yang telah dilekatkan Negara (Kejaksaan) dipastikan akan selalui menjadi mimpi buruk keluarga terdakwa penyelenggara negara tanpa jeda.

Media sosial dan TV nasional juga telah menyemarakkan kasus korupsi penyelenggara negara dan seakan-akan tidak pernah berhenti perkembangan kasus korupsi terutama terkait penyelenggara negara.

Sejarah awal dari maksud dan tujuan diberlakukannya UU Tipikor adalah karena alasan kerugian keuangan negara atau perekonomian Indonesia sejak tahun 1957 sampai saat ini sangat menghambat upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut disebabkan tata kelola penyelenggaraan negara yang tidak efisien dalam pengelolaan dana APBN/APBD sehingga subjek hukum yang ditempatkan sebagai tersangka/terdakwa korupsi adalah selalu penyelenggara negara.

Adapun orang lain yang bukan penyelenggara negara dapat ditetapkan sebagai tersangka jika berhubungan dengan penyelenggara negara yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Perkembangan pemberantasan korupsi sampai sejauh ini telah berhasil memasukkan koruptor ke penjara di beberapa wilayah pemasyarakatan di Indonesia, akan tetapi tampak tidak ada jera-jeranya muncul lagi koruptor baru dan juga masih terkait penyelenggara negara.

Sesungguhnya reformasi tahun 1998 didahului oleh semangat antikorupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sehingga melahirkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Telah tersedia norma dan sanksi pidana bagi pelaku kolusi dan nepotisme, sehingga kolusi dan nepotisme telah merupakan tindak pidana; tidak lagi merupakan pelanggaran etika atau perbuatan yang bersifat tercela semata-mata.

Kedua jenis perbuatan tersebut merupakan embrio dari korupsi jika tidak segera dapat dicegah sejak awal. Berangkat dari uraian tersebut jelas bahwa korupsi berakar pada kebiasaan masyarakat yang dipandang telah merupakan keharusan dalam hubungan interpersonal yang bertujuan memperoleh keuntungan finansial. Jika demikian halnya apakah korupsi merupakan masalah hukum atau masalah moral masyarakat Indonesia?

Jawaban atas pertanyaan ini variatif; tergantung dari iklim kehidupan masyarakat atau masa/era peradaban masyarakat yang dapat memengaruhi pola perilaku anggota masyarakat. Keadaan dan masalah korupsi sejatinya berasal dari embrio kolusi dan nepotisme. Namun, dalam praktik peradilan pidana sama sekali tidak pernah dilakukan dakwaan-tuntutan hukum atas dasar kolusi dan nepotisme sehingga akar masalah korupsi tidak pernah terungkap tuntas dalam praktik peradilan.

Korupsi dan kolusi serta nepotisme dapat juga terjadi tidak melalui korupsi melainkan pelanggaran terhadap UU sectoral juga bisa terjadi akan tetapi tidak serta-merta terhadap setiap pelanggaran suatu UU sectoral menjadi tindak pidana korupsi karena masih memerlukan pembuktian adanya niat jahat(mens-rea) dan tindakan (actus reus) dari pelakunya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa tuduhan perbuatan sebagai tindak pidana harus memenuhi selain unsur-unsur dari tindak pidana yang dituduhkan dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan (pidana)-nya, unsur kesalahan. Tanpa kedua syarat yang bersifat mutlak tersebut maka tidak akan dapat dipertanggungjawabkan adanya suatu tindak pidana.

Bagaimana halnya jika terdapat suatu perbuatan yang termasuk pelanggaran UU sektoral yang bersifat administratif dan juga terdapat unsur tindak pidana? Dalam kasus ini perlu dipergunakan doktrin hukum pidana yang dikenal dengan fungsi ultimum remedium, hukum pidana merupakan sarana terakhir jika sarana hukum lainnya (administratif atau perdata) tidak efektif. Namun dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, fungsi hukum pidana telah diberdayakan sebaliknya yaitu sebagai fungsi primum-remedium, sarana yang harus didahulukan daripada sarana hukum adiministratif atau perdata.

Penafsiran hukum tersebut merupakan kekeliruan dalam menempatkan hukum pidana di samping hukum administrasi dan hukum perdata. Contoh, sering terjadi suatu kasus dimana penyimpangan yang bersifat administratif dipandang merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (pidana), sedangkan penyimpangan administratif tidak serta-merta merupakan perbuatan melawan hukum dari aspek pidana.

Penafsiran hukum keliru sedemikian mengakibatkan tidak terdapat kepastian hukum terutama di kalangan pelaku bisnis, dan juga di dalam tata kelola administrasi pemerintahan. Untuk pelanggaran yang bersifat administratif maka rujukan utama adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah mengatur secara memadai bentuk/jenis perbuatan satu-satunya oleh penyelenggara negara, yaitu penyalahgunaan wewenang. Untuk menguji telah terjadi penyalahgunaan wewenang harus melalui prosedur peradilan Tata Usaha Negara (TUN), yang harus dibuktikan terlebih dulu telah terjadi perbuatan melampaui batas wewenang, mencampuradukkan wewenang , dan sewenang-wenang.

Pembuktian niat jahat (mens-rea) jika ditemukan unsur niat jahat dalam penyelahgunaan wewenang tersebut (dalam UU Tipikor, dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi), dan prosedur penyelesaian berdasarkan sarana hukum administratif tidak efektif.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum pidana di dalam mengatur dan menjamin kepastian hukum harus merupakan ultimum remedium; tidak bersifat primum remedium. Prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana adalah untuk memastikan secara hukum bahwa telah terjadi tindak pidana setelah sarana hukum lain telah tidak efektif. Prinisp ultimum remedium ini berlaku baik dalam tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi.

Di dalam Buku Kedua KUHP 2023, tindak pidana korupsi termasuk salah satu tindak pidana khusus, sehingga dengan peleburan tipikor ke dalam KUHP serta-merta melunturkan marwah tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus antara lain, tipikor tidak dapat digunakan sebagai primum remedium, dan tidak lagi merupakan perkara yang pemeriksaannya didahulukan serta prinsip lex specialis derogat legi generali, tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai norma pidana. Selain itu, tidak jelas lagi alias kabur perbedaan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus; atau telah tidak relevan lagi dibedakan antara keduanya karena sifat kekhususannya telah sirna.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan belum akan memberhentikan sementara Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Djaka Budi Utama dari jabatannya karena terseret kasus suap pimpinan Blueray Cargo John Field.

Ia mengatakan masih akan melihat lebih jauh lagi mengenai kasus tersebut.

"Ya kita lihat saja nanti. Nanti kita lihat proses hukumnya seperti apa," katanya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (7/5).

Purbaya belum akan memberhentikan sementara atau menonaktifkan Djaka hingga keterlibatannya di kasus tersebut terungkap lebih jelas.

"Tidak (diberhentikan sementara atau dinonaktifkan) sampai clear di sana seperti apa. Prosesnya kan baru mulai, namanya baru muncul, masa langsung berhenti? Kita lihat sampai clear, sejelas-jelas seperti apa kasus itu, baru kita akan ambil tindakan," ujar Purbaya.

Ia sendiri mengaku sudah bertemu Djaka setelah nama dia muncul dalam persidangan kasus tersebut pada Rabu (6/5). Purbaya menyebut Djaka akan mengikuti proses hukum yang ada.

[Gambas:Youtube]

"Dia akan ikuti proses hukum yang berlaku. Ini kan belum apa-apa, kan? Masih baru. Nanti kita lihat seperti apa kelanjutan prosesnya," ucap Purbaya.

Ia memastikan Djaka akan mendapatkan pendampingan hukum dari Kementerian Keuangan jika ia dipanggil KPK untuk dimintai keterangan.

Sementara itu secara terpisah, Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai DJBC Kementerian Keuangan Budi Prasetiyo mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5).

John Field didakwa menyuap sejumlah pejabat DJBC dengan uang sejumlah Rp61 miliar dan pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,8 miliar.

Tindak pidana itu dilakukan John Field bersama-sama dengan Terdakwa II Dedy Kurniawan Sukolo selaku Manager Operasional Custom Clearance Pelabuhan pada Blueray Cargo (Grup) dan Terdakwa III Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi pada Blueray Cargo (Grup).

Penerima suap terdiri dari Direktur Penindakan dan Penyidikan, Rizal; Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Sisprian Subiaksono; dan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Orlando Hamonangan. Mereka akan dituntut dalam berkas terpisah.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (6/5), Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) membeberkan sejumlah pertemuan hingga pemberian uang untuk meloloskan kepentingan Blueray Cargo (Grup).

JAKARTA - Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Hibnu Nugroho menilai langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang terus memburu aset Zarof Ricar merupakan bentuk langkah optimalisasi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ke negara. Langkah Korps Adhyaksa dianggap modern dalam menangani tindak pidana korupsi.

Dia melihat Kejagung sedang memulai mengoptimalkan perampasan aset tindak pidana korupsi. “Jadi sebelum UU Perampasan Aset ini diterbitkan, Kejagung sudah mulai mengejar secara maksimal pengembalian kerugian negara. Saya kira ini langkah yang bagus,” kata Hibnu, Minggu (26/4/2026).

Diketahui, Zarof Ricar merupakan terpidana kasus suap pengaturan vonis bebas Ronald Tannur. Zarof telah divonis 18 tahun penjara oleh pengadilan banding, setelah sebelumnya divonis 15 tahun penjara oleh Pengadian Negeri Surabaya.

Setelah berstatus terpidana, penyidik Jampidsus Kejagung melanjutkan pengusutan tentang sumber uang dan aset-aset milik Zarof Ricar lainnya melalui pengusutan tindak pidana pencucian uang.

Hasilnya, Kejagung menemukan shadow company, atau perusahaan-perusahaan hantu yang didirikan tersangka AW bersama dengan terpidana Zarof sebagai perusahaan tempat penampungan hasil tindak pidana pencucian uang.

Lebih lanjut Hibnu mengatakan, langkah Kejagung mengejar aset yang dimiliki Zarof Ricar merupakan langkah yang sangat penting. Posisi strategis langkah ini, menurutnya, adalah penyelesaian perkara suap maupun korupsi secara utuh.

“Tidak hanya menyelesaikan tindak pidananya, tetapi juga mengejar sampai kemana uang itu mengalir atau money laundering-nya. Karena banyak tersangka korupsi melakukan pencucian uang,” ujarnya.

Kejagung mengejar tindak pidana pencucian uang agar asetnya bisa dikembalikan kepada negara. Jadi tidak hanya Zarof Ricar yang dipenjarakan, tapi juga uang hasil perbuatan melawan hukum juga bisa dikembalikan kepada negara.

“Ini merupakan langkah penegakan hukum modern, yang tidak hanya mengejar pelaku tapi juga sampai di mana uang korupsi ini dilarikan. Kalau perlu sampai ke para pelaku pasif, yaitu mereka yang menerima uang aliran tidak secara langsung,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengingatkan keluarga dapat menjadi bagian dari tindak pidana korupsi maupun pencucian uang. Namun aspek yang menjadi indikator utama adalah transaksi tidak wajar.

Sebagai konteks, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fenomena "circle" dalam praktik korupsi di mana melibatkan keluarga hingga kerabat terdekat, serta terdapat indikasi balas budi karena hubungan politik.

Ketua Tim Humas PPATK, Tri Andriyanto, mengatakan tidak seluruh relasi keluarga dapat diasosiasikan dengan praktik tersebut, karena dalam banyak situasi, transaksi antar keluarga juga bersifat sah (legitimate).

"PPATK memandang fenomena ini sebagai salah satu modus yang perlu diwaspadai, khususnya ketika terdapat ketidaksesuaian antara profil ekonomi dengan aktivitas keuangan," katanya kepada Bisnis, Kamis (23/4/2026).

Dia menjelaskan, pendekatan yang dilakukan PPATK bukan berbasis asumsi hubungan keluarga, melainkan berbasis analisis risiko dan pola transaksi keuangan yang tidak wajar (red flags).

Secara umum, kata dia, dalam praktik pencucian uang, terdapat berbagai metode yang digunakan oleh pelaku untuk menyamarkan aliran dana.

Berdasarkan hasil identifikasi, cara yang digunakan mulai dari penggunaan beberapa rekening, pemanfaatan badan usaha, hingga pembelian aset. Kendati demikian, skema ini pada dasarnya legal, dan digunakan secara luas dalam kegiatan ekonomi yang sah.

"Yang menjadi perhatian PPATK adalah pola penggunaan yang tidak sesuai dengan profil dan tujuan ekonomi yang wajar," jelasnya.

Ketidaksesuaian profil dengan transaksi keuangan juga menjadi salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan secara proporsional dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi yang legitimate.

Tri menyampaikan bahwa PPATK bekerja dalam kerangka sebagai Financial Intelligence Unit (FIU), yang berfokus pada penelusuran dan analisis data transaksi keuangan. Akan tetapi ada sejumlah tantangan secara global.

Pertama, kompleksitas pola transaksi, terutama ketika melibatkan banyak pihak dan lintas sektor. Kedua, perbedaan antara kepemilikan formal dan pengendali manfaat (beneficial ownership). Ketiga, Adanya dimensi lintas negara (cross-border) yang memerlukan kerja sama internasional.

Bisnis.com, SURABAYA – Jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur melakukan penggeledahan terhadap kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim, yang terletak di Jalan Tidar, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Kamis (16/4/2026).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Timur Adnan Sulistiyono menjelaskan giat tersebut dilakukan penyidik bidang Pidana Khusus (Pidsus) dalam upaya pengusutan dugaan kasus pungutan liar (pungli) dalam layanan publik berupa penerbitan dokumen perizinan.

"Benar, terkait dugaan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pungutan liar atau pungli dalam penerbitan perizinan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur," beber Adnan, Kamis (16/4/2026).

Adnan membeberkan proses penggeledahan oleh tim penyidik tersebut dilakukan dalam upaya lanjutan dalam mengungkap dugaan kasus pungutan liar yang terjadi di instansi pemerintah provinsi bidang energi dan sumber daya mineral tersebut.

Menurutnya, tim penyidik Pidsus Kejati Jawa Timur tengah berusaha untuk mengumpulkan berbagai alat bukti yang berkaitan atau relevan dengan dugaan kasus tindak korupsi di lingkungan salah satu OPD Pemprov Jawa Timur itu.

Berbagai surat maupun dokumen administrasi perizinan hingga perangkat elektronik menjadi target penelusuran tim penyidik Pidsus Kejati Jawa Timur dalam membongkar serta memperkuat konstruksi terhadap perkara itu.

"Hari ini, penyidik melakukan penggeledahan di kantor Dinas ESDM provinsi Jawa Timur untuk mencari dan menemukan alat bukti yang, mendukung. Baik berupa dokumen atau surat maupun barang bukti elektronik (BBE)," tegasnya.

Mengenai pihak-pihak yang diperiksa oleh penyidik, Adnan masih enggan untuk merinci sosok-sosok yang terseret dalam pusaran kasus tersebut. Hingga pukul 19.15 WIB, proses penggeledahan masih berlangsung di lokasi, di mana telah dilakukan penyidik Korps Adhyaksa sejak pukul 12.00 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan pihak swasta yakni AW dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks pejabat MA, Zarof Ricar.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan AW sebagai tersangka.

"Tim Jampidsus menetapkan Tersangka AW dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan Terpidana Zarof Ricar," ujar Syarief di Kejagung, Kamis (16/4/2026).

Dia menjelaskan, kasus ini berkaitan dengan pembuatan proyek film dengan judul "Sang Pengadil". Dalam proyek film itu, Zarof Ricar mengajak AW memberikan dukungan berupa uang pembuatan film tersebut.

Modal pembuatan film ini sebesar Rp4,5 miliar. Uang tersebut dibagi tiga, oleh Agung Rp1,5 miliar, Zarof Ricar Rp1,5 miliar dan GR selaku pihak produkai sebesar Rp1,5 miliar.

"Bahwa Tersangka AW bersama-sama dengan Terpidana Zarof Ricar membuat suatu proyek flim dengan judul "Sang Pengadil"," tutur Syarief.

Pada 2025, Zarof menghubungi AW untuk menitipkan dokumen berupa sertifikat tanah dan disimpan di kantor tersangka, Cawang, Jakarta Timur.

Padahal, AW telah mengetahui bahwa penitipan aset tersebut bertujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul aset yang diperoleh dari tindak kejahatan.

"Bahwa Tersangka AW mengetahui bahwa penitipan aset-aset milik Zarof Ricar tersebut bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul perolehan dan sejak awal sudah menduga bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi berupa suap yang dilakukan oleh Terpidana Zarof Ricar," pungkasnya

Atas perbuatannya itu, AW dipersangkakan melanggar Pasal 607 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No.1/2023 tentang KUHP.

Sekadar informasi, total ada lima box berisi dokumen sertifikat tanah, emas hingga uang tunai Rp12 miliar yang telah disita penyidik terkait perkara ini.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan segera menunjuk sosok Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung usai Gatut Sunu Wibowo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi pemerasan.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setdaprov) Jawa Timur Adi Sarono mengaku bahwa pihaknya sebelumnya menerima informasi mengenai penangkapan Gatut tersebut dari sejumlah pemberitaan yang beredar di media massa.

"Kami mendapat informasi dari media massa. Sesuai keterangan KPK, saat ini yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka," ucap Adi Sarono, Senin (13/4/2026).

Secara umum Adi menyatakan Pemprov Jawa Timur berkomitmen sepenuhnya untuk menyerahkan proses hukum yang tengah berjalan ke aparat penegak hukum terkait.

Mengenai mekanisme penunjukan Plt Bupati Tulungagung, dia menjelaskan bahwa kewenangan tersebut berada pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim.

"Terkait mekanisme untuk kelangsungan pemerintahan di Kabupaten Tulungagung pasca-penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan di Pemprov, [penunjukan Plt menjadi tupoksi] Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah," ujarnya.

Sementara itu Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim Lilik Pudjiastuti mengungkapkan sosok Plt Bupati Tulungagung tengah digodok. Ia memastikan pengumuman akan segera disampaikan secara resmi.

Penunjukan Plt tersebut berdasar pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mekanisme penyelenggaraan otonomi daerah dan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

"[Surat penunjukan Plt oleh gubernur] masih dalam proses, secepatnya akan diumumkan secara resmi dan penunjukannya berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014," jelasnya.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur Indah Wahyuni menjelaskan berkaitan dengan status kepegawaian dari para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau kepala dinas dan staf di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tulungagung yang turut serta terjaring OTT, pihaknya saat ini masih menunggu perkembangan dari proses hukum hingga penetapan tersangka oleh KPK.

"Ditunggu saja apakah sudah ditetapkan tersangka. Nanti yang berwenang menetapkan [Plt. Kepala Dinas] dari kabupaten, bukan kami," pungkas Indah.

Sebagai informasi, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terjaring OTT oleh KPK, Jumat (10/4/2026) petang. Tak hanya Gatut, belasan orang lainnya, termasuk kepala dinas, staf, hingga ajudan bupati juga ditangkap oleh KPK.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkapkan Gatut diduga menerima uang senilai Rp2,7 miliar dari sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung.

Aliran dana tersebut disebut diduga disalurkan oleh 16 kepala OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung sejak medio Desember 2025 hingga awal April 2026. Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita uang tunai yang diduga berkaitan dengan praktik melawan hukum.

Atas perbuatannya, Gatut beserta ajudannya Dwi Yoga Ambal telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU 1/2023 tentang KUHP.