Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama apabila terbukti menerima suap dalam kasus dugaan gratifikasi dan fasilitas impor yang menyeret Bos Blueray Cargo, John Field.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya merespons munculnya nama Djaka dalam persidangan kasus dugaan suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (20/5).

Dalam sidang tersebut, jaksa menyebut Djaka diduga menerima uang sebesar 213.600 dolar Singapura atau sekitar Rp2,9 miliar.

"Kalau orang nuduh bisa aja, tapi kalau terbukti ya sudah," kata Purbaya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Purbaya mengatakan pencopotan terhadap pejabat terkait semestinya dilakukan apabila dugaan penerimaan suap tersebut terbukti dalam proses hukum.

"Harusnya iya (dicopot), kalau terbukti ya," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Meski demikian, Purbaya menegaskan dirinya tidak ingin ikut campur dalam proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan.

"Kalau persidangan saya enggak akan ikut campur, saya lihat aja seperti apa hasilnya kan," katanya.

Ia juga mengaku masih berkomunikasi rutin dengan Djaka di tengah mencuatnya kasus tersebut. Namun, Purbaya enggan menjelaskan lebih jauh soal dugaan penerimaan uang yang menyeret bawahannya itu.

Saat ditanya apakah dirinya sudah meminta klarifikasi langsung kepada Djaka terkait dugaan suap tersebut, Purbaya hanya tertawa singkat.

"Saya enggak ikut campur soal itu," katanya.

Meski begitu, ia mengaku memahami perkembangan perkara yang kini bergulir di pengadilan.

"Tapi yang jelas saya ngerti apa yang terjadi," ujar Purbaya.

Nama Djaka sebelumnya disebut dalam sidang pemeriksaan Orlando Hamonangan di Pengadilan Tipikor.

Dalam persidangan, jaksa mengungkap adanya pembagian amplop berkode angka yang diduga berkaitan dengan aliran uang suap dari John Field. Jaksa menyebut kode "1" merujuk kepada Djaka Budhi Utama selaku Dirjen Bea dan Cukai.

Jaksa menyatakan jumlah uang yang diduga diterima Djaka mencapai 213.600 dolar Singapura.

Kasus tersebut bermula dari dugaan suap yang diberikan John Field bersama sejumlah pihak dari Blueray Cargo kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jaksa mendakwa total suap dan pemberian fasilitas mencapai Rp61 miliar serta barang mewah senilai Rp1,8 miliar. Uang itu diduga diberikan agar proses pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo dapat lebih cepat lolos dari pengawasan kepabeanan.

Selain Djaka, sejumlah pejabat Bea Cukai lain turut disebut dalam perkara tersebut, di antaranya Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal, Kasubdit Intelijen Sisprian Subiaksono, serta Orlando Hamonangan.

Jaksa menyebut klaster perkara yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan diproses dalam berkas terpisah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Djaka Budhi Utama apabila terbukti menerima suap dalam perkara dugaan gratifikasi dan fasilitas impor yang menyeret Bos Blueray Cargo John Field.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya merespons munculnya nama Djaka dalam persidangan kasus dugaan suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (20/5).

Dalam sidang tersebut, jaksa menyebut Djaka diduga menerima uang sebesar 213.600 dolar Singapura atau setara Rp2,9 miliar (asumsi kurs Rp13.822 per dolar Singapura).

"Kalau orang nuduh bisa aja, tapi kalau terbukti ya sudah," kata Purbaya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Purbaya mengatakan pencopotan semestinya dilakukan apabila dugaan penerimaan suap tersebut terbukti dalam proses hukum yang berjalan.

"Harusnya iya (akan dicopot) , kalau terbukti ya," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Meski demikian, Purbaya menegaskan dirinya tidak ingin ikut campur terhadap proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Ia mengatakan akan menunggu hasil persidangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

"Kalau persidangan saya enggak akan ikut campur, saya lihat aja seperti apa hasilnya kan," katanya.

Purbaya juga mengaku tetap berkomunikasi rutin dengan Djaka di tengah mencuatnya kasus tersebut. Namun, ia enggan mengomentari lebih jauh soal dugaan penerimaan uang yang menyeret bawahannya itu.

Ketika ditanya apakah dirinya sudah meminta penjelasan langsung kepada Djaka terkait dugaan penerimaan uang tersebut, Purbaya hanya tertawa singkat dan menyebut tidak ingin mencampuri perkara hukum yang sedang diproses.

"Saya enggak ikut campur soal itu," katanya.

Meski begitu, ia menyebut memahami perkembangan perkara yang kini bergulir di pengadilan.

"Tapi yang jelas saya ngerti apa yang terjadi," ujar Purbaya.

Nama Djaka sebelumnya disebut dalam sidang pemeriksaan Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di PN Tipikor.

Dalam persidangan, jaksa mengungkap adanya pembagian amplop berkode angka yang diduga terkait aliran uang suap dari Bos Blueray Cargo, John Field. Jaksa menyebut kode "1" merujuk kepada Djaka Budhi Utama selaku Dirjen Bea dan Cukai.

Jaksa menyatakan jumlah uang yang diduga diterima Djaka mencapai 213.600 dolar Singapura.

Kasus tersebut bermula dari dugaan suap yang diberikan John Field bersama sejumlah pihak dari Blueray Cargo kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jaksa mendakwa total suap dan pemberian fasilitas mencapai Rp61 miliar serta barang mewah senilai Rp1,8 miliar. Uang itu diduga diberikan agar proses pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo bisa lebih cepat lolos dari pengawasan kepabeanan.

Selain Djaka, sejumlah pejabat Bea Cukai lain turut disebut dalam perkara tersebut, antara lain Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal, Kasubdit Intelijen Sisprian Subiaksono, serta Orlando Hamonangan.

Jaksa menyebut klaster perkara yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan diproses dalam berkas terpisah.

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog mengusulkan optimalisasi pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) melalui skema penyaluran beras natura bagi aparatur sipil negara (ASN), hingga TNI dan Polri sebagai penguatan distribusi pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas harga di masyarakat.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan usulan itu menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan stok beras pemerintah yang saat ini dalam kondisi sangat kuat dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.

“Dengan kondisi stok beras nasional yang mencukupi, Bulog mengusulkan pemanfaatan beras CBP untuk kebutuhan ASN, TNI, dan Polri melalui skema natura," kata Rizal.

Dia menyebutkan hingga pertengahan Mei 2026, stok CBP yang dikelola perusahaan BUMN sektor pangan tersebut tercatat mencapai lebih dari 5,3 juta ton dan menjadi salah satu capaian tertinggi dalam sejarah pengelolaan cadangan beras pemerintah.

"Langkah ini diharapkan dapat memperkuat distribusi beras dalam negeri sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional,” ujar Rizal.

Dalam usulan tersebut, penyaluran beras natura bagi ASN, TNI, dan Polri diproyeksikan mencapai sekitar 2,8 juta ton per tahun. Penyaluran dilakukan menggunakan beras Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog.

Menurutnya, skema tersebut memiliki dampak ganda, yaitu memperkuat pemanfaatan stok hasil serapan dalam negeri sekaligus menjaga kesinambungan penyerapan gabah dan beras petani di tengah produksi nasional yang meningkat.

Selain penyaluran natura, Bulog juga mengusulkan optimalisasi penggunaan beras CBP sebagai bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan potensi kebutuhan sekitar 1,5 juta ton per tahun.

Disamping itu, Bulog juga mengusulkan tambahan penyaluran pada pasar khusus sekitar 1,3 juta ton melalui program bantuan pangan beras guna menjaga daya beli masyarakat dan mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan pada periode tertentu.

“Langkah ini merupakan bagian dari strategi menjaga keseimbangan antara penyerapan hasil panen petani, penguatan cadangan pangan pemerintah, dan distribusi beras kepada masyarakat secara tepat sasaran,” tutur Rizal.

Bulog menilai penguatan penyaluran melalui berbagai saluran strategis penting dilakukan untuk menjaga kualitas stok, memperkuat cadangan pangan pemerintah, serta memastikan distribusi beras tetap berjalan secara efektif dan terukur.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan stok cadangan beras pemerintah (CBP), yang kini mencapai 5,3 juta ton, dapat terjaga dengan baik, berkat dukungan dan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Kondisi stok yang kuat merupakan hasil dari sinergi pemerintah, petani, mitra penggilingan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan pangan nasional," kata Rizal dalam Dialog Kebangsaan bertajuk "Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan" yang digelar di Gudang Sewa Bulog Romokalisari, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Rizal menegaskan pihaknya terus memperkuat penyerapan gabah dan beras petani sebagai bagian dari upaya menjaga cadangan beras pemerintah, stabilitas pasokan, serta keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

"Stok CBP di Bulog sampai hari ini mencapai 5,329 juta ton dan menjadi puncak tertinggi sepanjang sejarah Bulog menyimpan beras. Potensi ini masih akan terus bertambah dan kami prediksi dapat mencapai 5,5 hingga 6 juta ton," ujar Rizal.

Perum Bulog bersama Kementerian Pertanian RI menghadirkan sejumlah akademisi, pengamat, organisasi kepemudaan, mahasiswa, petani, hingga pelaku pasar dalam kegiatan dialog kebangsaan tersebut.

Rizal menuturkan kegiatan itu menjadi ruang diskusi strategis untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai kondisi pangan nasional.

Selain itu, menjadi momentum penting untuk memperlihatkan secara langsung kondisi cadangan beras pemerintah sekaligus memperkuat dialog lintas sektor mengenai masa depan pangan nasional.

Di tempat yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kondisi stok beras nasional saat ini mencatatkan capaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi penguatan ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika pangan global.

Amran menambahkan terjadi peningkatan produksi pangan nasional yang turut didukung data Badan Pusat Statistik (BPS), Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization/FAO), dan Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), yang mencatat produksi beras Indonesia mencapai 34,6 juta ton dengan surplus sekitar 4 juta ton.

"Capaian peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai langkah pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pertanian, memperbaiki sarana produksi, mendorong penggunaan benih unggul tahan kekeringan, serta menghadirkan kebijakan strategis yang mendukung peningkatan produktivitas pangan nasional," kata Amran.

Adapun dialog kebangsaan itu turut dihadiri sejumlah akademisi dan pengamat nasional, organisasi kepemudaan, badan eksekutif mahasiswa se-Jawa Timur, gapoktan, dan pedagang pasar.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Film pendek Mothers Are Mothering berhasil menembus salah satu festival film paling bergengsi di dunia, Festival Film Cannes 2026. Pencapaian ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi industri film nasional, tetapi juga menandai semakin kuatnya posisi sinema Indonesia di panggung internasional.

Film ini hadir dengan perspektif yang segar dan berani tentang perempuan. Alih-alih menempatkan perempuan sebagai sosok lemah atau sekadar objek drama, Mothers Are Mothering justru menampilkan perempuan sebagai figur yang kuat, kompleks, dan memiliki kendali atas narasi hidup mereka sendiri.

Aktris Happy Salma, yang turut membintangi film ini, menegaskan bahwa karya tersebut memang dirancang untuk menyoroti perempuan dari sudut pandang yang berbeda. Dalam film ini, perempuan tidak digambarkan sebagai korban keadaan, melainkan sebagai individu yang berdaya dan mampu menentukan jalan hidupnya.

Secara tematis, film ini mengangkat dinamika perempuan dalam konteks keibuan—tema yang kerap muncul dalam berbagai karya sinema. Namun, Mothers Are Mothering memilih pendekatan yang tidak biasa. Keibuan tidak semata ditampilkan sebagai beban atau pengorbanan, melainkan sebagai sumber kekuatan yang membentuk karakter dan identitas perempuan.

Selain Happy Salma, film ini juga dibintangi oleh Asmara Abigail. Keduanya dikenal sebagai aktris yang memiliki rekam jejak kuat dalam perfilman Indonesia sekaligus aktif menyuarakan isu-isu perempuan. Kehadiran mereka menjadi bagian penting dalam memperkuat pesan yang ingin disampaikan film ini.

Di balik layar, film ini disutradarai oleh sineas muda Indonesia Khozy Rizal, dengan kolaborasi bersama sineas Singapura Lam Li Shuen sebagai co-director. Kolaborasi lintas negara ini memberi warna tersendiri dalam pendekatan visual dan penceritaan film.

Mothers Are Mothering juga merupakan bagian dari program pengembangan film Next Step Studio Indonesia, sebuah inisiatif yang bertujuan memperkuat ekosistem produksi film nasional dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berorientasi kualitas.

Film ini dijadwalkan tayang perdana sebagai salah satu dari empat film pendek dalam program La Semaine de la Critique di Cannes—sebuah seksion yang dikenal sebagai ruang bagi sineas-sineas baru dengan karya visioner. Terpilihnya film ini menjadi pengakuan atas kualitas artistik sekaligus keberanian narasi yang dihadirkan.

Kehadiran Mothers Are Mothering di Cannes bukan sekadar pencapaian sebuah film, melainkan juga momentum penting bagi sinema Indonesia untuk menunjukkan bahwa cerita perempuan dari negeri ini memiliki kekuatan dan relevansi di panggung global.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan hingga pertengahan awal Mei 2026, penyerapan gabah petani di dalam negeri telah mencapai 2,4 juta ton setara beras untuk penguatan cadangan beras pemerintah (CBP).

Rizal mengatakan capaian tersebut merupakan bagian dari target nasional sebesar 4 juta ton setara beras pada 2026 sebagaimana penugasan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan stabilitas pasokan dalam negeri.

"Dan sampai tanggal 6 Mei ini (2026), kami sudah mencapai lebih dari 2,4 juta ton (penyerapan gabah setara beras). Jadi hampir mencapai sekitar 60 persen dari total target 4 juta ton," kata Rizal di Jakarta, Rabu.

Dia menekankan itu saat berbincang bersama sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam peninjauan langsung kondisi riil stok cadangan beras pemerintah yang dikelola di Gudang Bulog Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Rizal menyampaikan keberhasilan tersebut didukung sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian lapangan (PPL) Kementerian Pertanian, serta aparat TNI/Polri yang terlibat langsung dalam mengawal penyerapan di lapangan.

Bulog juga menerapkan kebijakan penyerapan gabah dan beras dengan standar kualitas tertentu, yakni hanya hasil panen yang telah mencapai usia optimal untuk menjaga mutu produk yang dihasilkan.

Pendekatan itu memastikan beras yang diserap memiliki tingkat kematangan yang baik sehingga menghasilkan kualitas lebih tinggi saat diproses dan disimpan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam upaya mencapai target, Bulog menerapkan strategi pentahelix dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi dan media sebagai bagian dari pengawasan serta transparansi kinerja.

Selain itu, mahasiswa juga didorong berperan aktif sebagai pengawas independen melalui kegiatan edukatif dan kunjungan lapangan guna memahami langsung sistem logistik pangan nasional.

Bulog saat ini mengelola jaringan gudang yang tersebar luas di seluruh Indonesia untuk menyimpan cadangan beras pemerintah sebagai bagian dari sistem distribusi dan stabilisasi pangan.

Ia menyebutkan total gudang yang dimiliki mencapai 1.555 unit dengan kapasitas penyimpanan sekitar 3,7 juta ton, sehingga sebagian kebutuhan tambahan dipenuhi melalui penyewaan gudang eksternal.

Untuk mengakomodasi peningkatan stok, Bulog menyewa fasilitas tambahan dengan kapasitas mendekati 2 juta ton guna memastikan seluruh hasil serapan gabah petani dapat diserap dengan baik.

Pemerintah juga memberikan dukungan pembangunan 100 gudang baru pada 2026 yang diprioritaskan di wilayah terdepan seperti Nias, Natuna, dan Morotai untuk memperkuat distribusi logistik nasional.

Langkah itu sekaligus ditujukan untuk menjangkau daerah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan memadai sehingga distribusi cadangan beras dapat lebih merata dan efisien.

Secara keseluruhan, tambah Rizal, stok beras nasional yang dikelola BUMN pangan tersebut saat ini telah mencapai sekitar 5,23 juta ton dan dinilai cukup untuk menjaga ketahanan pangan hingga tahun mendatang.

Bulog menegaskan seluruh beras yang disimpan merupakan milik pemerintah sebagai cadangan pangan nasional yang terdiri dari beras premium dan medium untuk kebutuhan stabilisasi harga serta bantuan masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Bulog tidak hanya memastikan ketersediaan stok, tetapi juga menjamin kualitas beras yang didistribusikan kepada masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan stok cadangan beras nasional dalam kondisi kuat dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha 2026, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

"Bulog tidak hanya memastikan ketersediaan stok, tetapi juga menjamin kualitas beras yang didistribusikan kepada masyarakat. Ini merupakan komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik,” kata Dirut Bulog dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan bahwa sebelumnya pihaknya menerima kunjungan kerja Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Kantor Wilayah DKI Jakarta & Banten yang dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke gudang Bulog Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kunjungan yang dilakukan pada Senin (4/5) itu untuk memastikan kondisi riil stok beras yang dikelola Bulog mencapai 5 juta ton lebih, sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional.

"Peninjauan dilakukan secara menyeluruh terhadap kapasitas gudang, kualitas beras, serta kesiapan distribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Selain itu, kata Rizal, rombongan Komisi III DPR RI juga meninjau langsung salah satu unit bisnis strategis Bulog yang memiliki peran penting dalam pengelolaan stok dan ketersediaan beras, mulai dari proses pengolahan hingga pengemasan.

Dalam kunjungan tersebut, diperlihatkan penggunaan teknologi modern mesin Sentra Pengolahan Beras (SPB) milik Bulog yang mampu meningkatkan efisiensi serta menjaga mutu beras agar tetap berkualitas tinggi sebelum disalurkan kepada masyarakat.

Rizal menegaskan penerapan teknologi menjadi bagian penting dalam transformasi Bulog untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Bulog menjamin kualitas beras yang didistribusikan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi modern seperti Rice to Rice," ucap Rizal.

Lebih lanjut, Rizal menambahkan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPR RI, menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem ketahanan pangan nasional.

"Ini menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas Bulog dalam memastikan cadangan beras pemerintah berada dalam kondisi aman, berkualitas, dan terkendali,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan stok beras nasional yang saat ini dalam kondisi sangat memadai, bahkan telah mencapai lebih dari 5 juta ton, menunjukkan Indonesia berada dalam kondisi swasembada beras dan akan terus memperkuat capaian tersebut.

Ia juga menekankan kondisi di lapangan menunjukkan gudang-gudang Bulog terisi penuh, termasuk pemanfaatan gudang tambahan yang juga dalam kondisi optimal.

"Dengan demikian, kebutuhan beras masyarakat dipastikan aman dan tercukupi, seiring dengan kerja keras Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan pangan nasional," kata Habiburokhman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

paket tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dengan koordinasi lintas instansi dalam waktu singkat hanya tiga hari persiapan

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyalurkan 350 ribu paket sembako kepada seluruh buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi pekerja.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pihaknya menyiapkan paket tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dengan koordinasi lintas instansi dalam waktu singkat hanya tiga hari persiapan.

"Syukur alhamdulillah dari pagi atau bahkan kemarin kami Bulog sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk mengoordinir penyiapan 350 ribu paket sembako yang diperuntukkan kepada saudara-saudara kita, rekan-rekan buruh yang sedang melaksanakan Hari Buruh Dunia," kata Rizal ditemui di Monas, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, setiap paket sembako berisi beras 2,5 kilogram, kopi, teh, gula, sarden, minyak, serta kebutuhan pokok lain yang diharapkan membantu meringankan beban hidup buruh dan keluarganya sehari-hari masing-masing.

Selain paket sembako, pemerintah juga menyediakan makan siang gratis bagi sekitar 350 ribu buruh yang hadir di kawasan Monas sebagai bentuk dukungan langsung terhadap kesejahteraan pekerja Indonesia hari.

Rizal menilai program itu merupakan kejutan sekaligus perhatian khusus dari Presiden Prabowo kepada buruh yang baru pertama kali diberikan dalam momentum peringatan Hari Buruh Dunia di Indonesia tahun.

Ia menyebutkan anggaran seluruh bantuan tersebut bersumber dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) sementara Bulog bertugas menyiapkan dan menyalurkan paket secara optimal kepada para buruh.

"Kalau dikalkulasikan, nilai bantuan ini sejumlah lebih kurang lebih Rp350 ribu per satu paket. (Anggarannya) dari Setneg bantuannya, kami Bulog hanya menyiapkan," jelasnya.

Untuk memastikan distribusi tepat sasaran, setiap buruh yang menerima paket diwajibkan menandai tangan dengan tinta biru sebagai bukti telah mengambil bantuan yang disediakan.

Menurut dia, pelaksanaan kegiatan berlangsung tertib dan aman dengan aksi buruh yang berjalan damai tanpa anarkis, mencerminkan kedewasaan pekerja serta sinergi aparat keamanan dan pemerintah dalam pengamanan acara tersebut.

Bulog bersama ID Food dan BUMD DKI Jakarta bergandeng tangan menyiapkan seluruh kebutuhan logistik guna memastikan distribusi paket sembako kepada buruh berjalan lancar dan tepat waktu hari ini.

Ia berharap program bantuan itu mampu menjaga daya beli buruh, mengurangi tekanan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Kehadiran Bulog dalam kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian sosial perusahaan sekaligus dukungan terhadap program pemerintah dalam menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat pekerja Indonesia luas hari ini.

Rizal bersama jajaran direksi Bulog turut hadir langsung meninjau pelaksanaan distribusi guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan optimal serta sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya secara menyeluruh.

Dia menegaskan partisipasi Bulog dalam May Day 2026 mencerminkan komitmen perusahaan untuk hadir di tengah masyarakat, khususnya buruh, dalam memastikan akses pangan tetap terjangkau dan memadai nasional.

"Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi buruh, menjaga daya beli, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya," kata Rizal.

Sementara itu Muhammad Syahrul salah satu buruh asal Cirebon mengaku bantuan sembako yang diterimanya sangat membantu meringankan beban ekonomi pekerja di tengah kebutuhan hidup yang meningkat saat ini.

"Ya, ini (paket sembako) sangat membantu bagi kami para buruh di seluruh Indonesia," kata Syahrul ditemui usai mengantre sembako tersebut.

Ia mengatakan dirinya datang ke kawasan Monas sejak pukul 10-an bersama rekan buruh lain dari satu perusahaan tempat ia bekerja untuk mengikuti peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini.

Syahrul menyebut rombongan buruh dari salah satu perusahaan manufacturing di Cirebon berangkat menggunakan sembilan bus sekaligus sebagai bentuk kebersamaan dalam memperjuangkan aspirasi sekaligus merayakan momentum May Day bersama.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan Pasar Grogol Jakarta Barat, guna menjaga stabilitas pangan strategis sekaligus memastikan stok dan harga tetap terkendali di tingkat konsumen.

"Hari ini kami melaksanakan sidak pasar seperti biasa, rutin. Kami melaksanakan sidak itu rata-rata seminggu tiga kali. Hari ini Selasa 14 April kami mengecek di Pasar Minggu," kata Rizal di Jakarta, Selasa.

Dalam sidak di Pasar Minggu, harga beras medium terpantau sesuai harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp13.500 per kilogram (kg), lalu beras premium Rp14.900 per kg. Sementara untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga masih sesuai HET, yaitu Rp12.500 per kg.

Untuk komoditas minyak goreng, harga MinyaKita tercatat Rp31.400 per kemasan dua liter atau Rp15.700 per liter, sedangkan minyak curah berada di kisaran Rp23.000 per liter.

Kenaikan harga minyak curah dipengaruhi tingginya harga plastik kemasan yang bahkan mencapai Rp58.000 per kilogram di tingkat pelaku usaha untuk merek tertentu.

Kondisi tersebut mendorong peralihan konsumsi masyarakat dari minyak curah ke MinyaKita sehingga permintaan meningkat dan memerlukan tambahan pasokan di pasar.

Rizal juga mencatat harga telur ayam ras di pasar itu sebesar Rp30.000 per kg, telur ayam kampung Rp3.000 per butir, serta telur bebek mencapai Rp3.500 per butir. Lalu harga gula pasir terpantau stabil di level Rp17.500 per kg, masih dalam rentang wajar di tengah dinamika harga pangan nasional saat ini.

Sementara itu, harga daging sapi tercatat Rp150.000 per kg, sedikit di atas harga acuan pemerintah sebesar Rp140.000 per kg.

Untuk komoditas cabai, cabai rawit merah mengalami kenaikan, saat ini dijual hingga di atas Rp50.000 per kilogram, sedangkan jenis cabai lainnya relatif stabil di pasar.

Usai mengecek harga di Pasar Minggu, Rizal yang didampingi Direktur Pemasaran Bulog Febby Novita bersama jajaran berpindah lokasi sidak di Pasar Grogol, Jakarta Barat.

Adapun kegiatan tersebut, Bulog bersinergi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta, Perumda Pasar Jaya, serta jajaran Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten untuk memastikan distribusi pangan strategis yang dikelola BUMN pangan itu seperti MinyaKita bisa berjalan lancar dan merata.

Adapun di Pasar Grogol, Rizal bersama jajaran menemukan komoditas MinyaKita dijual Rp15.700 per liter atau Rp31.400 untuk kemasan dua liter, masih sesuai HET. Telur ayam ras tercatat Rp30.000 per kg.

Di pasar yang sama, harga beras tetap stabil dengan beras medium berada di kisaran Rp13.500 per kg sesuai HET, beras premium Rp14.900 per kg, dan beras SPHP Rp12.500 per kg.

Komoditas daging sapi dijual di kisaran Rp150.000 per kilogram atau di atas harga acuan Rp140.000 per kg.

"Harapan kami nanti support dari PT Berdikari (salah satu perusahaan BUMN peternakan) ke depan supaya lebih ditambah kebutuhan-kebutuhan daging di pasar-pasar SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok), ujar Rizal.

Sedangkan daging ayam berada pada rentang Rp40.000 per kg, dan ayam fillet mencapai Rp50.000 per kg.

Sementara itu, harga cabai merah keriting mengalami kenaikan, saat ini mencapai Rp50.000 per kg, cabai rawit merah Rp55.000 per kg, dan cabai rawit hijau Rp45.000 per kg.

Untuk komoditas bawang, bawang merah tercatat Rp48.000 per kg, bawang putih Rp38.000 per kg yang kating, bawang putih bulat Rp37.000 per kg, serta bawang merah kupas berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kg.

"Pemerintah terus memantau harga-harga pangan secara umum di pasar-pasar SP2KP, tujuannya apa? Untuk meyakinkan sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) pada saat rapat di Istana beberapa minggu yang lalu, bahwa harga pangan tidak (boleh) ada kenaikan," kata Rizal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan rencana pengadaan 146 kios di PD Pasar Jaya Jakarta terus berproses melalui tindak lanjut jajaran di wilayah guna memperkuat distribusi dan stabilitas harga pangan strategis.

Ia menjelaskan pelaksanaan program tersebut tengah dikoordinasikan oleh Pimpinan Wilayah (Bulog) DKI Jakarta guna memastikan setiap pasar memiliki kios Bulog sebagai perpanjangan distribusi pangan.

"Ini lagi ditindaklanjuti oleh Pinwil DKI ya, Pinwil DKI untuk supaya bisa direalisasikan tiap pasar itu ada kios Bulog sebagai perpanjangan tangan (Bulog)," kata Rizal ditemui usai Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin.

Menurutnya, kehadiran kios di pasar bertujuan mempermudah akses pengecer terhadap pasokan pangan tanpa harus mengambil langsung dari gudang pusat.

Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya distribusi sekaligus meningkatkan efisiensi penyaluran komoditas pangan kepada pedagang di tingkat pasar.

"Kan kalau teman-teman (pedagang eceran) harus ngambil, beli di gudang Bulog pusat, di gudang-gudang DKI lah contoh itu, itu kan cost-nya tinggi. Jadi harus ada perpanjangan tangan kita di masing-masing pasar," ujar Rizal.

Program tersebut sebelumnya telah direncanakan bersama Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo sebagai langkah menjaga stabilitas harga pangan strategis di tingkat konsumen.

Rizal menyebut rencana pengadaan 146 kios itu mencakup seluruh pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya sebagai proyek percontohan distribusi pangan langsung. Rencana itu telah dibahas bersama jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Ramadhan Februari lalu.

Melalui kios tersebut, Bulog akan menyediakan stok komoditas seperti beras, MinyaKita, dan gula agar dapat diakses langsung oleh pengecer resmi di pasar.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat distribusi, menekan biaya logistik, serta mengurangi potensi kelangkaan yang kerap memicu kenaikan harga di tingkat pengecer.

Bulog hanya akan melayani pengecer yang telah terdaftar resmi dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai ketentuan yang berlaku dalam sistem perdagangan pangan nasional.

Selain penyediaan kios, pihak pengelola pasar juga akan memasang papan informasi harga guna memastikan transaksi berjalan sesuai harga eceran tertinggi dan harga acuan pemerintah.

Informasi harga komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, gula, dan tepung akan ditampilkan untuk memudahkan pengawasan serta mencegah praktik harga di atas ketentuan.

Rizal menegaskan DKI Jakarta menjadi prioritas pelaksanaan karena perannya sebagai barometer nasional yang mempengaruhi stabilitas harga pangan di berbagai daerah lain.

Untuk memperkuat implementasi, Bulog bersama Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan nota kesepahaman sebagai dasar kerja sama dalam distribusi pangan di pasar secara berkelanjutan.

Rizal menambahkan, apabila program itu berjalan, Bulog membidik, hal serupa dilakukan oleh jajaran di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur dan lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Karena pengalaman yang lalu masih ada sebagian kecil, yang belum saatnya dipanen harus dipanen

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani meminta petani menjual gabah sesuai masa usia panen guna menjaga kualitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) meski penyerapan dilakukan pada semua kualitas (any quality).

"Kalau yang lalu itu catatannya adalah any quality, penyerapan gabah dalam semua kondisi gabah petani. Namun, yang sekarang ditambah dengan catatan any quality dalam masa usia panen," kata Rizal usai Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan ketentuan tersebut menjadi pembeda utama dibandingkan kebijakan sebelumnya yang hanya menekankan penyerapan semua kualitas tanpa mencantumkan syarat masa usia panen secara khusus.

Menurutnya, tambahan ketentuan masa usia panen bertujuan memastikan gabah yang diserap berasal dari panen optimal sehingga kualitas hasil petani tetap terjaga dalam proses penyerapan.

Kebijakan tersebut diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026-2029.

Rizal menuturkan ketentuan itu muncul dari pengalaman sebelumnya di mana masih terdapat sebagian kecil petani yang memanen gabah sebelum mencapai usia panen yang seharusnya.

Menurutnya praktik panen lebih awal tersebut biasanya terjadi karena dorongan melihat petani lain telah lebih dulu panen dan memperoleh hasil, sehingga memicu keputusan panen sebelum waktunya.

"Karena pengalaman yang lalu masih ada sebagian kecil, yang belum saatnya dipanen harus dipanen," tutur Rizal.

Dengan adanya aturan baru itu, Bulog mendorong agar seluruh proses panen dilakukan sesuai usia yang tepat sehingga hasil gabah yang diserap memiliki kualitas lebih baik.

Selain perubahan ketentuan kualitas, pemerintah juga menetapkan target penyerapan tahun 2026 sebesar 4 juta ton beras melalui Inpres yang sama.

Target tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang ditetapkan sebesar 3 juta ton dan telah berhasil dicapai sesuai dengan rencana pemerintah.

Dalam Inpres tersebut pula, pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah petani usia panen tetap di angka Rp6.500 per kilogram (kg) guna menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjamin ketersediaan cadangan beras serta menjaga keberlanjutan swasembada komoditas tersebut.

Hingga April 2026, capaian penyerapan Bulog telah mencapai sekitar 1,9 juta ton setara beras atau hampir 48 persen dari total target yang ditetapkan.

Dengan capaian tersebut, Bulog memproyeksikan target 4 juta ton dapat tercapai pada akhir Juli 2026 seiring percepatan penyerapan selama masa panen berlangsung.

Sementara itu, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola di gudang Bulog pada periode yang sama tercatat mencapai 4,727 juta ton.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan kapasitas gudang masih mencukupi untuk menampung cadangan beras dan jagung nasional guna menjaga ketahanan pangan dan stabilitas pasokan.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa, Rizal mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola saat ini mencapai sekitar 4,59 juta ton.

Untuk mendukung penyimpanan cadangan pangan pemerintah, Bulog masih memiliki sisa kapasitas gudang sekitar 1,07 juta ton, sehingga memungkinkan penyerapan gabah petani di dalam negeri secara optimal selama memasuki masa panen.

"Kami laporkan jumlah cadangan beras pemerintah sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) tadi per hari ini (Selasa, 7 April 2026 red.) sudah 4,59 juta ton. Nah ini kami siapkan juga cadangan space gudang, masih tersisa 1,07 juta ton space gudang kami," kata Rizal dalam rapat tersebut.

Dia menyampaikan kapasitas gudang juga didukung oleh jaringan gudang sewa yang mencapai total sekitar dua juta ton, serta tambahan kapasitas dari proses sewa lanjutan dan pembangunan fasilitas baru.

"Dengan perincian gudang yang kami sewa itu totalnya mencapai dua juta ton. Kemudian yang sedang proses sewa lanjutan (kapasitasnya) 7,62 (ton) dan sedang proses bangun sekitar 250 ton," ujarnya.

Sementara itu, cadangan jagung pemerintah tercatat mencapai 175.598 ton dengan total kapasitas gudang 275.444 ton, sehingga masih tersedia ruang penyimpanan sekitar 99.846 ton untuk komoditas tersebut.

Ke depan, Bulog akan membangun 100 infrastruktur pascapanen untuk beras dan jagung sesuai arahan Presiden guna memperkuat sistem logistik dan meningkatkan efisiensi pengelolaan cadangan pangan nasional.

Sebelumnya, Bulog segera melakukan pembangunan 100 gudang baru guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan kapasitas penyimpanan pascapanen.

Program pembangunan itu direncanakan tersebar di 92 kabupaten dengan total anggaran sekitar Rp5 triliun, yang terdiri atas sekitar Rp4,4 triliun untuk pembangunan infrastruktur utama dan sekitar Rp560 miliar untuk mekanisasi, otomatisasi, serta sistem teknologi informasi.

Adapun rencana pembangunan infrastruktur pascapanen itu meliputi 94 unit gudang penyimpanan; enam unit silo gabah; delapan unit silo jagung; 17 unit dryer beras; 17 unit rice milling unit (RMU); delapan unit dryer jagung; dan sembilan unit sentra pengolahan dan fasilitas packaging beras.

Dalam pelaksanaannya, setiap lokasi akan melalui uji kelayakan teknis seperti soil test, analisis kemiringan lahan, serta kajian akses jalan guna mendukung mobilisasi angkutan logistik.

Rizal menuturkan pembangunan fisik akan dilaksanakan BUMN karya sesuai ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026 terkait pembangunan 100 titik infrastruktur pascapanen di seluruh Indonesia.

Infrastruktur itu akan diprioritaskan di sentra produksi pangan seperti Lampung, Jawa, dan Sulawesi Selatan dengan fasilitas lengkap berupa dryer, RMU, silo, hingga sistem mekanisasi dan otomatisasi modern.

Sementara itu, di wilayah kepulauan seperti Natuna, Rote, dan Tidore, pembangunan difokuskan pada gudang penyimpanan guna menjaga stabilitas pasokan pangan, khususnya saat kondisi cuaca ekstrem.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026