Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyesuaikan harga acuan pembelian (HAP) di tingkat produsen untuk komoditas sapi hidup guna merespons dinamika global yang memengaruhi biaya impor dan distribusi pangan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penyesuaian dilakukan secara terbatas agar tetap menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

“Harga acuan pembelian sapi hidup dari Rp58.000 per kilogram (kg) menjadi sekitar Rp59.000 per kg, jadi penyesuaiannya hanya sekitar Rp1.000 per kg,” kata Zulhas usai rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan harga daging sapi di pasar tetap berada dalam kisaran harga eceran tertinggi (HET), yakni sekitar Rp130.000 hingga Rp140.000 per kg.

“Kalau daging sapi di pasar masih dalam HET, tidak ada perubahan,” ujarnya.

Zulhas menjelaskan penyesuaian harga tersebut tidak terlepas dari dampak kondisi geopolitik global yang memengaruhi biaya transportasi dan rantai pasok pangan.

“Walaupun jauh, geopolitik itu mempengaruhi transportasi sehingga beberapa pangan impor melakukan penyesuaian,” ungkap dia.

Selain sapi hidup, pemerintah juga menyesuaikan HET untuk daging kerbau seiring meningkatnya permintaan masyarakat.

Ia menjelaskan kenaikan harga daging sapi juga berpotensi mendorong sebagian konsumen beralih ke alternatif yang lebih terjangkau seperti daging kerbau.

“Permintaan daging kerbau juga meningkat, sehingga harga eceran tertinggi disesuaikan dari Rp80.000-an menjadi Rp90.000-an per kg,” tutur Zulhas.

Menurut dia, penyesuaian harga tersebut dilakukan secara hati-hati agar tetap menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan pasokan pangan tetap terjaga.

Pemerintah menilai langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan keberlanjutan pasokan di tengah dinamika pasar global.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Nanti kalau untuk bantuan (pangan), kita minta merek apa saja dengan harga sama dari produsen sehingga (Minyakita) yang di pasar tradisional itu tidak berkurang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan bahwa temuan kenaikan harga minyak goreng rakyat Minyakita dipicu oleh terserapnya pasokan untuk program bantuan pangan dalam jumlah besar.

Ia mengatakan penggunaan Minyakita dalam penyaluran bantuan pangan selama dua bulan terakhir menyebabkan pasokan di pasar tradisional berkurang sehingga harga mengalami kenaikan.

“Karena ada bantuan pangan 33 juta (penerima manfaat), kali 2 bulan, kali 2 liter, itu banyak sekali (yang terserap) dari pasar tradisional pindah ke bantuan pangan, jadi ini (harga) naik,” kata Zulhas usai rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan Minyakita pada awalnya merupakan minyak goreng curah yang dikemas ulang untuk meningkatkan higienitas dan ditujukan bagi masyarakat di pasar tradisional.

“Minyakita itu menggantikan minyak curah yang ada di pasar, tetap penjualannya ada di pasar, maksudnya itu pasar tradisional," ujarnya.

Namun, menurut dia, tingginya permintaan membuat Minyakita tidak hanya dibeli masyarakat di pasar tradisional, tetapi juga di ritel modern sehingga pasokan menjadi tidak mencukupi.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah memutuskan mengubah skema penyaluran bantuan pangan minyak goreng agar tidak lagi mengganggu pasokan di pasar tradisional.

“Nanti kalau untuk bantuan (pangan), kita minta merek apa saja dengan harga sama dari produsen sehingga (Minyakita) yang di pasar tradisional itu tidak berkurang,” ucap dia.

Selain itu, Zulhas mengatakan bahwa pemerintah juga akan mengembalikan distribusi utama Minyakita ke pasar tradisional dengan melibatkan BUMN Pangan, terutama Perum Bulog.

“Nanti Minyakita itu dikoordinir sebagian besar oleh BUMN, Bulog, untuk kembali itu menyuplai pasar-pasar tradisional yang ada di 500 kabupaten kota itu,” tuturnya.

Ia menegaskan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita saat ini belum mengalami perubahan. Menurutnya, usulan penyesuaian harga dari Menteri Perdagangan masih akan dikaji bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta instansi terkait sebelum diputuskan.

"Minyakita memang lama tidak ada penyesuaian, tadi Mendag usulkan penyesuaian, tapi saya minta dihitung dulu ya, minta BPKP dan beberapa instansi terkait untuk menghitung bareng-bareng nanti baru kita rapatkan secara khusus," ungkap Zulhas.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan stok minyak goreng nasional dalam kondisi aman dan pasokan di pasar tidak mengalami gangguan berarti.

Namun, ia mengakui terdapat kenaikan harga Minyakita di sejumlah wilayah dengan kisaran harga Rp15.900 per liter meskipun masih relatif dekat dengan HET.

Kondisi serupa juga terjadi pada minyak goreng premium yang dilaporkan mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah, dengan rata-rata mencapai Rp21.796 per liter berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kalau pemudanya kuat, persatuannya kuat dan pangannya kuat maka masa depan Indonesia juga akan kuat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengajak generasi muda memperkuat persatuan dan berperan aktif dalam menjaga ketahanan pangan di tengah dinamika global.

Ajakan tersebut disampaikan olehnya dalam kegiatan silaturahmi dan halal bihalal bersama organisasi kepemudaan, mahasiswa, pelajar dan lintas iman di Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta, Selasa.

“Kalau pemudanya kuat, persatuannya kuat dan pangannya kuat maka masa depan Indonesia juga akan kuat,” kata Zulhas.

Ia mengatakan kondisi global saat ini diwarnai ketidakpastian akibat konflik geopolitik yang berdampak pada rantai pasok dan biaya logistik.

Dengan demikian, pemerintah mempercepat program strategis seperti swasembada pangan, energi dan hilirisasi untuk menjaga ketahanan nasional.

“Kita dorong percepatan di sektor-sektor strategis, termasuk pangan, agar target yang semula direncanakan jangka menengah dapat dicapai lebih cepat,” ujarnya.

Zulhas menyebut dampak gejolak global turut dirasakan pada distribusi barang, termasuk perubahan jalur pelayaran yang memicu kenaikan biaya logistik.

Selain itu, kenaikan harga bahan baku seperti plastik juga berdampak pada distribusi pangan, termasuk ketersediaan karung untuk gabah.

Meski demikian, ia memastikan kondisi pangan nasional khususnya beras tetap aman di tengah ketidakpastian global.

Kementerian Pertanian mencatat cadangan beras pemerintah per 7 April 2026 mencapai sekitar 4,6 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah, yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 10 hingga 11 bulan ke depan.

Selain itu, total ketersediaan beras nasional, termasuk produksi dan stok, diperkirakan mencapai sekitar 28 juta ton, sehingga mampu menjaga stabilitas pasokan di tengah tekanan geopolitik global dan potensi El Nino.

“Tahun 2026, Insya Allah ketersediaan beras kita aman,” ucap Zulhas.

Ia menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman dalam menghadapi berbagai tantangan global ke depan.

Dalam acara silaturahmi, Zulhas mendorong pemuda untuk berkontribusi kepada negara melalui gagasan, inovasi dan aksi nyata.

Pertemuan itu diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan generasi pemuda dalam menjaga ketahanan pangan dan persatuan.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, antara lain Pemuda Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), serta Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Selain itu, hadir pula organisasi lintas iman seperti Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), dan Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia, serta organisasi lainnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan perangkat teknologi pengolahan sampah untuk kebutuhan daerah dapat masuk ke katalog elektronik (e-katalog) dalam waktu satu bulan ke depan guna mempercepat penanganan darurat sampah.

“Ini kita target (teknologi pengolahan sampah) satu bulan untuk bisa masuk e-katalog, sehingga masyarakat bisa membeli atau mempergunakan itu,” kata Zulkifli Hasan yang biasa disapa Zulhas usai rapat koordinasi terbatas lintas kementerian di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan rapat koordinasi yang dipimpinnya membahas dua agenda utama, salah satunya percepatan penerapan teknologi pengolahan sampah menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto yang menilai persoalan sampah telah berada pada kondisi darurat.

Zulhas menyebut pemerintah tetap melanjutkan program pembangkit listrik tenaga sampah (waste to energy/WTE) melalui fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang kini ditetapkan di 33 kota, berkurang dari sebelumnya 34 kota.

“PSEL tetap, tadinya 34 sekarang ada di 33 kota,” ujar dia.

Untuk DKI Jakarta, ia mengatakan bahwa penerapan PSEL dirancang di tiga lokasi meski berada dalam satu wilayah administrasi, yakni dua fasilitas di kawasan Bantar Gebang di Kota Bekasi, Jakarta Barat dan satu fasilitas di Sunter, Jakarta Utara.

Namun, menurut Zulhas, penerapan WTE di 33 kota tersebut diproyeksikan baru dapat menyelesaikan sekitar 20 persen persoalan sampah nasional, sehingga pemerintah menyiapkan langkah lanjutan untuk menangani 80 persen sisanya.

“Kalau waste to energy itu jalan semua di 33 kota, baru 20 persen masalah sampah selesai. Masih ada 80 persen lagi yang belum kita selesaikan,” katanya.

Ia menyampaikan rapat memutuskan penanganan sisa 80 persen sampah dibagi ke dalam empat kategori teknologi, yakni tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) non-refuse derived fuel (non-RDF), TPST RDF, tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle (TPS 3R), serta pengolahan sampah organik dari sumber atau masyarakat langsung.

Menurut Zulhas, pihaknya telah berkoordinasi dan meminta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Menteri Lingkungan Hidup untuk segera merumuskan jenis dan spesifikasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan daerah, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan.

Ia menambahkan pemerintah akan terus menegakkan larangan praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) secara konsisten, sehingga penertiban harus diikuti dengan penyediaan solusi teknologi yang dapat diakses pemerintah daerah.

“Open dumping tidak boleh lagi, tapi harus ada solusinya,” katanya menegaskan.

Pemerintah menargetkan dalam dua tahun ke depan mulai terlihat perubahan nyata dalam pengelolaan sampah nasional, termasuk penanganan lokasi-lokasi pembuangan terbuka berskala besar, dengan sasaran penyelesaian pada akhir 2027 atau awal 2028.

“Dua tahun lagi kita akan melihat hasil nyata perubahan besar. Akhir 2027 atau awal 2028 ini bisa kita selesaikan,” kata Zulhas.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Fisiknya, pertumbuhannya, termasuk tentu pertumbuhan otak. Nanti setelah setahun-setahun bagaimana? Dua tahun bagaimana? Tiga tahun seperti apa,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan evaluasi dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menekankan pentingnya ketepatan data penerima manfaat sebagai dasar pengukuran hasil program.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai rapat koordinasi terbatas penguatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan MBG di Jakarta, Kamis.

“Nanti setelah satu tahun MBG kita ukur. Kalau sebelum makan bergizi bagaimana (perbandingannya)," kata Zulhas.

Ia menyebut evaluasi program diarahkan untuk melihat perubahan sebelum dan sesudah pelaksanaan MBG, termasuk pada aspek pertumbuhan fisik penerima manfaat.

Menurut dia, evaluasi juga berpotensi mencakup perkembangan yang lebih luas, termasuk pertumbuhan fungsi otak dan kualitas sumber daya manusia dalam jangka menengah hingga panjang.

"Fisiknya, pertumbuhannya, termasuk tentu pertumbuhan otak. Nanti setelah setahun-setahun bagaimana? Dua tahun bagaimana? Tiga tahun seperti apa," ujar dia.

Ia mengatakan, untuk mendukung evaluasi tersebut, pemerintah perlu merapikan dan mencocokkan data lintas kementerian dan lembaga agar basis penerima manfaat benar-benar akurat.

Zulhas menyebut pencocokan data akan melibatkan pejabat eselon I dari kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Agama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pengukuran hasil MBG akan menjadi bagian dari output program, namun pelaksana pengukuran perlu dilakukan oleh pihak yang independen.

“Nanti yang mengukur harus lembaga independen,” ucap Dadan.

Ia mencontohkan program makan bergizi di Jepang yang dinilai memiliki dampak pada perubahan indikator fisik masyarakat dalam rentang waktu panjang, seiring peningkatan kualitas gizi yang berkelanjutan.

“Jadi bukan hanya potensi genetik, tapi juga kualitas gizi. Nah, Indonesia akan seperti itu," tutur dia.

Ia menyebut Indonesia dapat mengarah pada pola evaluasi serupa agar dampak program MBG dapat dilihat secara objektif dalam jangka menengah hingga panjang.

Berdasarkan paparan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, hingga saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) tercatat sebanyak 22.091 unit dengan jumlah penerima manfaat MBG telah menembus lebih dari 60 juta orang.

Pemerintah menyatakan, penguatan akurasi data penerima dan evaluasi hasil program akan menjadi bagian dari upaya memastikan MBG berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan terukur dampaknya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Sekolah yang non-Muslim (distribusi MBG) seperti biasa. Ibu hamil, balita juga seperti biasa

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah dengan penyesuaian mekanisme layanan bagi peserta didik dan kelompok penerima manfaat.

Penyesuaian tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan terkait penguatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG di Jakarta, Kamis.

“Pelaksanaan MBG pada bulan Ramadhan tetap berjalan,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Ia menjelaskan penyesuaian dilakukan agar layanan tetap tepat sasaran tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa bagi peserta didik Muslim.

Menurut dia, anak sekolah di daerah yang mayoritas menjalankan puasa akan menerima makanan kering yang dapat dikonsumsi saat berbuka.

Sementara itu, sekolah di wilayah yang mayoritas tidak berpuasa tetap mendapatkan layanan MBG seperti hari biasa.

Untuk kelompok balita, ibu hamil dan ibu menyusui, pemerintah memastikan layanan MBG tetap diberikan secara normal selama bulan Ramadhan.

“Sekolah yang non-Muslim (distribusi MBG) seperti biasa. Ibu hamil, balita juga seperti biasa," ujar dia.

Zulhas menambahkan layanan MBG di pesantren akan menyesuaikan waktu distribusi, yakni digeser ke sore hari untuk konsumsi saat berbuka puasa.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan skema Ramadhan tersebut telah disiapkan oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di daerah.

Menurut dia, menu yang disiapkan tetap memperhatikan kecukupan gizi meskipun dikemas dalam bentuk makanan kering.

“Untuk anak sekolah yang puasa, dibagikan saat pulang sekolah untuk berbuka,” ungkap Dadan.

Pemerintah menegaskan penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan Program MBG sekaligus menghormati pelaksanaan ibadah masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan, hingga akhir Januari 2026 Program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Jumlah tersebut dilayani oleh 22.091 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.

Program MBG juga tercatat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pemerintah mencatat sebanyak 924.424 tenaga kerja langsung terlibat di SPPG, didukung 68.551 pemasok bahan pangan serta 21.413 mitra usaha, yang sebagian besar berasal dari pelaku UMKM lokal.

Pemerintah menilai keberlanjutan pelaksanaan MBG selama Ramadhan penting untuk menjaga konsistensi pemenuhan gizi masyarakat, sekaligus memastikan dampak ekonomi program tetap berjalan di tingkat daerah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Sampai hari ini, SPPG sudah (sebanyak) 22.091. Penerima manfaat sudah lebih dari angka bulat, 60 juta, lebih sedikit

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat seiring bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia menyampaikan capaian tersebut usai rapat koordinasi terbatas penguatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG di Jakarta, Kamis.

“Sampai hari ini, SPPG sudah (sebanyak) 22.091. Penerima manfaat sudah lebih dari angka bulat, 60 juta, lebih sedikit,” kata Zulhas.

Ia juga memaparkan pelaksanaan MBG turut melibatkan dukungan rantai pasok dan kemitraan, termasuk tenaga kerja langsung di SPPG, pemasok dan mitra.

Menurut dia, tenaga kerja langsung yang tercatat di SPPG mencapai 924.424 orang, pemasok 68.551, serta mitra 21.413.

Ia menambahkan proses pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang terkait program juga berjalan, dengan jumlah yang diproses 32.000 orang.

Dalam rapat tersebut, Kementerian juga menyepakati perlunya revisi surat keputusan bersama (SKB) menteri terkait daftar lokasi pembangunan SPPG yang dibiayai pemerintah pusat, untuk menyesuaikan kesiapan pelaksanaan di lapangan.

Zulhas menyebutkan penugasan yang dibiayai Kementerian Keuangan disesuaikan dari 542 menjadi 315 lokasi, sedangkan penugasan terkait Kementerian Pekerjaan Umum disesuaikan dari 264 menjadi 222 lokasi.

“Ini nanti harus kerja sama dengan daerah. Ada yang soal pembayaran, soal tanah, dan lain-lain. Jadi harus dirapikan dulu,” ujar dia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pendataan penerima manfaat dilakukan bersama pemerintah daerah secara rinci, termasuk kelompok yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan anak usia sekolah yang putus sekolah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pangan bekerja sama dengan Perum Bulog membagikan setidaknya 500 paket kepada para pengemudi ojek online (ojol) yang ada di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Pembagian paket sembako tersebut dihadiri langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, di Gudang Bulog Palebon, Semarang, Jumat.

"Saya tahu saudara-saudara mau antar orderan lagi kan? Jadi saya enggak (ngomong, red.) lama-lama ya. Senang nggak ini dapat oleh-oleh dari Bulog, dari Goto, dari Grab? Tepuk tangan dulu," sapa Zulhas kepada para pengemudi ojol.

Di hadapan sekitar seratus ojol, Zulhas sempat menyampaikan beberapa pantun tanpa memperpanjang sambutan.

"Saya pantun saja ya. Ke Lawang Sewu pagi hari, singgah bentar beli lumpia. Sembako murah hadir di sini, untuk ojol hebat penuh dedikasi," ucapnya.

Kemudian, dilakukan penyerahan secara simbolis paket sembako kepada pengemudi ojol, di antaranya oleh Zulhas, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, dan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti.

Ia pun berharap bantuan sembako untuk para pengemudi ojol di Semarang dan sekitarnya itu bisa bermanfaat, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Selepas acara, Zulhas langsung menuju mobilnya dan meninggalkan lokasi, tanpa mau diwawancarai para awak media.

Sementara itu, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Tengah Sri Muniati menjelaskan bahwa pembagian sembako itu merupakan program kerja sama Kemenko Pangan dan Bulog.

Menurut dia, pembagian sembako itu dimaksudkan untuk membantu para pengemudi ojol dalam menghadapi lonjakan kebutuhan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

"Dan tentunya juga dimaksudkan untuk mengendalikan harga pada penghujung tahun supaya tidak terjadi lonjakan inflasi," katanya.

Ia menyebutkan bahwa setiap paket sembako berisikan beras premium 5 kilogram, minyak goreng 1 liter, gula 1 kilogram, dan tepung terigu 1 kg dengan nilai Rp145.000, dan ditebus secara gratis.

"Ini diberikan secara gratis. Untuk di Semarang ada 500 driver ojol, tapi khusus dari Gojek dan Grab. Kemarin pemerintah juga sudah menyerahkan kepada 1.000 ojol di Tangerang," katanya.

Wiji Hariyati, salah satu pengemudi ojol yang mendapatkan paket sembako itu mengaku sangat terbantu, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru biasanya harga komoditas naik.

"Ini membantu sekali ya, mudah-mudahan nanti ada lagi seperti ini," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menargetkan produk pakaian jadi dan sepatu Indonesia bisa mendapatkan tarif impor di bawah 19% dari Amerika Serikat (AS). Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi.

Menurut Edi, pemerintah akan mengupayakan tarif yang lebih rendah, bahkan hingga 0% untuk barang tertentu yang tidak diproduksi AS.

"Kita tetap akan upayakan untuk bisa dikerjasamakan dengan tarif yang lebih rendah, (contohnya) pakaian jadi, sepatu," paparnya saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (14/11/2025).

Perundingan tarif ini harus didorong karena Indonesia memberikan banyak manfaat kepada AS. Bahkan, Indonesia berkomitmen ingin memesan tank dari AS. Dengan penawaran Indonesia ini, seharusnya besaran tarif bisa turun di bawah 19%.

"Presiden Trump pernah ngomong bahwa kami ingin membuat tank kan. Kalau itu berarti diusahakan bisa di bawah 19%," ujar Edi.

Edi menegaskan pemerintah akan tetap mendorong agar perundingan dagang ini bisa dibangun di atas dasar manfaat keuntungan bersama.

"Sama-sama menguntungkan, itu yang kita utamakan. Jadi kita tidak berhenti, tetap kasih jalan," tegasnya.

Kudus (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mengajak lintas sektor berkolaborasi dalam mendukung implementasi kebijakan zero over dimension and over loading (ODOL) yang ditargetkan mulai berlaku secara penuh di wilayah Jawa pada tahun 2027.

"Kegiatan audiensi yang dilaksanakan hari ini (11/11) merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi berbagai pihak, terutama asosiasi pengemudi, transporter, dan pengusaha logistik," kata Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko IPK Edi Susilo seusai audiensi dengan sopir truk dan pelaku usaha angkutan barang di Kudus, Selasa.

Pada prinsipnya, kata dia, kegiatan ini sangat menarik dalam rangka menindaklanjuti aspirasi dari asosiasi yang berharap adanya kejelasan informasi serta arah kebijakan pemerintah terkait implementasi zero ODOL di Jawa tahun 2027.

Ia menjelaskan penerapan zero ODOL merupakan agenda kolaboratif nasional yang menuntut keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian/lembaga teknis, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha di sektor logistik.

Menurut dia, hasil audiensi menunjukkan bahwa asosiasi pengemudi dan pelaku usaha logistik pada prinsipnya mendukung penerapan zero ODOL. Meski demikian, masih terdapat sejumlah masukan yang perlu ditindaklanjuti, terutama yang berkaitan dengan aspek kesejahteraan dan jaminan sosial bagi pengemudi.

Edi menambahkan pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah langkah tindak lanjut, salah satunya melalui penyusunan rencana aksi nasional yang terdiri dari sembilan langkah strategis sebagaimana disampaikan dalam paparan narasumber dari Kemenko Infrastruktur.

Lebih lanjut, Edi mengungkapkan sembilan rencana aksi tersebut nantinya akan menjadi bagian integral dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Sistem Logistik Nasional yang sedang disusun oleh Kemenko IPK.

"Perpres ini akan menjadi payung hukum utama dalam memperkuat sistem logistik nasional. Setiap rencana aksi dari sembilan poin itu akan menjadi tugas pokok kementerian dan lembaga teknis terkait, sedangkan kami di Kemenko bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian," ujarnya.

Ia menargetkan Peraturan Presiden tentang Penguatan Sistem Logistik Nasional tersebut dapat ditetapkan dan diimplementasikan pada Januari 2027 bersamaan dengan pelaksanaan zero ODOL di Pulau Jawa.

Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan pemberian subsidi atau bantuan untuk normalisasi kendaraan ODOL ke standar dimensi, Edi menyebutkan bahwa kebijakan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan dan kementerian teknis lainnya.

Sementara itu, Bupati Kudus Sam'ani Intakoris pada audiensi tersebut mengungkapkan kebijakan zero ODOL penting untuk keselamatan dan ketertiban lalu lintas, namun penerapannya harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi para pengemudi dan pengusaha angkutan barang.

"Banyak sopir truk dan pemilik kendaraan, terutama yang kecil, mengeluh karena tidak memiliki biaya untuk menyesuaikan kendaraan agar sesuai standar ODOL. Karena itu, subsidi dari pemerintah sangat diperlukan. Selain itu, perlu ada komitmen pengusaha untuk bersama-sama menaati aturan," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sam'ani juga mendorong pemerintah pusat untuk menyiapkan desain besar matriks asal tujuan barang yang terintegrasi, sehingga arus distribusi logistik nasional dapat dikelola secara efisien. Pemerintah juga bisa menentukan jalur distribusi mana yang masih bisa menggunakan truk dan mana yang lebih efisien bila dialihkan ke moda transportasi kereta api.

Bupati Kudus juga mengusulkan pembentukan koperasi pengemudi sebagai wadah untuk memperkuat posisi tawar para sopir dan membantu mereka mengakses program pembiayaan atau subsidi kendaraan.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Pembentukan Sekretariat RCEP ini penting untuk penguatan koordinasi, peningkatan transparansi, dan memastikan relevansi kerja sama RCEP.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan kesiapan menjadi tuan rumah Sekretariat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Jakarta.

Upaya pembentukan Sekretariat dalam rangka mendorong penguatan kelembagaan RCEP.

“Pembentukan Sekretariat RCEP ini penting untuk penguatan koordinasi, peningkatan transparansi, dan memastikan relevansi kerja sama RCEP,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso terkait Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Para Pemimpin RCEP ke-5 di Kuala Lumpur, Malaysia, dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa.

Indonesia disebut memegang peran penting sebagai Country Coordinator di RCEP, yakni perjanjian perdagangan yang mewakili 28,6 persen dari penduduk dunia dan 28 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.

RCEP beranggotakan 15 negara, yaitu 10 negara Anggota ASEAN dan 5 negara mitra ASEAN (Republik Rakyat Tiongkok/RRT, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru).

Selain itu, juga sudah ada 4 negara yang mengajukan permohonan aksesi untuk menjadi anggota baru RCEP, yaitu Hong Kong, Srilanka, Bangladesh, dan Chile.

Dalam kesempatan itu, fokus pembahasan pada dua agenda krusial untuk membahas arah strategis implementasi RCEP di tengah dinamika ekonomi regional dan global.

Pada pertemuan ini, turut dibahas Joint Leaders‘ Statement on RCEP, yang antara lain berisi komitmen untuk menegakkan aturan WTO (World Trade Organization) dan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang berdasarkan keterbukaan, transparan, adil, serta berbasis aturan, guna menjamin kepastian, prediktabilitas, dan non-diskriminasi.

“Menko Airlangga (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto) selaku Initiator and Country Coordinator mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan intervensi pada KTT RCEP dengan mendorong penguatan kelembagaan RCEP,” ujar Susiwijono.

Para Pemimpin RCEP dinyatakan sepakat secara resmi mengadopsi Leaders’ Statement, yang menegaskan komitmen bersama negara-negara anggota memperkuat sistem perdagangan multilateral dengan menjunjung tinggi prinsip dan aturan WTO.

Pernyataan ini, katanya lagi, secara eksplisit mengakui pula peran penting RCEP dalam integrasi dan kerja sama ekonomi regional.

“Para pemimpin sepakat untuk menjaga pasar RCEP tetap terbuka, bebas, dan berbasis aturan, dengan mengurangi hambatan perdagangan serta memperkuat fasilitasi perdagangan dan investasi. Para pemimpin juga menekankan pentingnya implementasi penuh Perjanjian RCEP, bersamaan dengan reformasi domestik untuk mendorong pertumbuhan yang kuat dan tangguh,” kata dia lagi.

Lebih lanjut, RCEP disebut berkomitmen untuk terus memastikan dukungan penuh terhadap sentralitas ASEAN.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini, para pemimpin menyepakati langkah-langkah konkret ke depan yang mencakup implementasi penuh Perjanjian RCEP secara efektif, mendorong proses aksesi bagi mitra strategis, dan memperkuat kerangka institusional melalui pendirian Sekretariat RCEP.

Untuk memastikan perjanjian tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika perekonomian global, upaya juga terus dilakukan dalam rangka mempersiapkan rencana General Review on RCEP yang ditargetkan untuk dimulai pada tahun 2027.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) untuk memastikan program prioritas dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menuturkan Satgas P2SP ini dibentuk untuk memonitor program prioritas pemerintah.

Ada 3 kelompok kerja (pokja) di dalamnya, yakni Pokja monitoring anggaran, Pokja percepatan implementasi program dan penyelesaian hambatan (debottlenecking) dan Pokja dukungan deregulasi dan penegakkan hukum.

Khusus pokja pertama yang menangani analisis anggaran, Ferry menuturkan pemerintah tengah fokus menyoroti anggaran yang tidak terserap.

"Ini melalui Pokja bidang monitoring realisasi anggaran, ini kita sedang review berbagai anggaran yang sudah dilakukan oleh K/L, berapa pagunya, berapa serapannya, outlooknya berapa," kata Ferry.

Ferry menjelaskan, evaluasi ini batasnya ialah pada akhir Oktober 2025. Bila ada K/L yang memang masuk kategori lambat dalam melaksanakan belanja anggarannya akan segera dipindah sisa anggarannya ke K/L yang bisa cepat membelanjakan anggaran sesuai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Sampai akhir Oktober kita evaluasi, apakah itu bisa capai target atau tidak, kalau tidak sesuai catatan Pak Menteri Keuangan akan digeser ke teman-teman lain yang punya program lebih siap," tegasnya.

Sementara itu, terkait dengan segala hambatan di dunia usaha, Ferry menuturkan masalah ini akan ditangani ke Pokja II yang fokus pada debottlenecking. Adapun, penegakkan hukum akan ditangani oleh Pokja III. Sayangnya, Ferry tidak mengungkapkan penanggungjawab masing-masing Pokja

Adapun, Satgas diketuai oleh Ketua I Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua II Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli. Lalu, Wakil Ketua I Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Wakil Ketua II Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, serta Wakil Ketua III Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy. Satgas ini anggotanya mencapai 29 menteri dan kepala badan.