Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi Chromebook oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung.

"Menuntut agar terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan primer penuntut umum," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung Roy Riady dilansir dari Antara.

Selain pidana penjara, ia juga dituntut agar dijatuhkan pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 190 hari.

Tak hanya pidana penjara dan denda, Nadiem pun dituntut supaya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp809,59 miliar dan Rp4,87 triliun subsider 9 tahun penjara.

Dengan demikian, Nadiem diyakini bersalah melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

JPU menilai perbuatan Nadiem yang tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sebagai hal memberatkan sebelum mengajukan tuntutan.

Pertimbangan memberatkan lainnya dalam tuntutan Nadiem, yakni perbuatan dilakukan di bidang pendidikan yang merupakan sektor strategis pembangunan bangsa telah mengakibatkan terhambatnya kualitas pemerataan pendidikan anak-anak di Indonesia.

Selain itu, perbuatan Nadiem bersama-sama dengan terdakwa lainnya, yakni Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, dan Mulyatsyah, serta Jurist Tan (DPO), telah menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar, serta telah menyampaikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan, dipertimbangkan pula sebagai kondisi memberatkan tuntutan.

Hal memberatkan lain, yakni Nadiem, dalam pelaksanaan pengadaan TIK Chromebook tahun 2020-2022, dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi, telah mengabaikan kualitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Indonesia, sehingga harta kekayaan terdakwa meningkat tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.

"Sementara keadaan meringankan yang dipertimbangkan, yakni terdakwa belum pernah dihukum, " ungkap JPU menambahkan.

Dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019–2022, Nadiem didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,18 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mengatakan pihaknya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 terkait kewenangan penilaian kerugian negara.

Bob Hasan menyampaikan Baleg DPR telah menggelar rapat pengawasan dan evaluasi undang-undang yang berkaitan dengan putusan tersebut pada Selasa (14/4/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung olehnya bersama pakar hukum Prof. Bayu Dwi Anggono.

Menurut Bob, rapat tersebut membahas langkah lanjutan atas putusan MK yang berkaitan dengan sejumlah regulasi, termasuk Pasal 602 dan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu, pembahasan juga mencakup Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Pertimbangan hukum Mahkamah [Konstitusi] menyatakan bahwa jika terdapat tafsir ganda, maka merumuskan hal tersebut adalah kewenangan pembentuk peraturan,” ujar Bob dalam keterangannya.

Ia mengatakan hal itu menjadi dasar bagi DPR untuk melakukan peninjauan terhadap norma yang berkaitan dengan definisi serta penetapan kerugian negara dalam perkara korupsi.

Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai kewenangan lembaga dalam menilai kerugian negara. Salah satu isu yang muncul adalah apakah lembaga selain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melakukan penilaian tersebut.

Bob menilai lembaga seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), akuntan publik, maupun akademisi tidak dapat dijadikan rujukan dalam penegakan hukum untuk menetapkan kerugian negara.

“Oleh karena itu, lembaga di luar BPK tidak dapat dijadikan rujukan dalam penegakan hukum yang menetapkan atau memanfaatkan kerugian negara,” ujarnya.

Ia menjelaskan kewenangan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang memberikan kewenangan kepada BPK untuk menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung mengatakan Baleg juga akan melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang terkait norma kerugian negara.

“Karena MK baru saja memutuskan BPK sebagai satu-satunya pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara dan meminta pembentuk undang-undang untuk memberikan kejelasan norma kerugian negara, maka Baleg akan menjalankan fungsi pemantauan dan peninjauan undang-undang terkait hal tersebut,” kata Martin.

Menurut Martin, langkah tersebut bertujuan memastikan tidak terjadi perbedaan pemaknaan atas frasa kerugian negara oleh aparat penegak hukum.

Ia menambahkan penerapan yang tidak seragam terhadap norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Ke depan, Baleg DPR berencana menggelar rapat kerja lanjutan terkait pengawasan dan evaluasi pelaksanaan UU Tipikor dengan mengundang BPK, BPKP, Mahkamah Agung, Ikatan Akuntan Indonesia, serta aparat penegak hukum.