Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah terus mengkaji kebijakan “satu rumah subsidi satu pohon” sebagai bagian dari upaya penghijauan kawasan permukiman dan pelestarian ekosistem perumahan.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah bersama asosiasi pengembang telah mendiskusikan kebijakan tersebut untuk mendukung penghijauan di kawasan perumahan subsidi.

“Kita akan mengeluarkan sebuah kebijakan yang kita diskusikan bersama untuk satu rumah subsidi yang dibangun, ada satu pohon,” kata Maruarar di Kementerian PKP, Jakarta, Senin (18/5/2026) dilansir dari Antara.

Menurut Ketua Umum Realestat Indonesia Joko Suranto menilai program tersebut menjadi langkah positif dalam mendukung penghijauan sekaligus merespons dampak perubahan iklim yang semakin terasa.

Ia menjelaskan mekanisme penanaman pohon nantinya akan diserahkan kepada pengembang dan penghuni rumah agar dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masing-masing kawasan.

Menurut Joko, REI sebelumnya juga telah memiliki program sejuta pohon yang kemudian didiskusikan bersama pemerintah hingga muncul konsep satu rumah satu pohon.

Dukungan juga datang dari Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat. Ketua Umumnya, Ari Tri Priyono, mengatakan asosiasi pengembang mendukung penuh kebijakan tersebut karena dinilai tidak membebani pengembang.

“Itu tinggal nambah Rp100 ribu atau Rp200 ribu sudah jadi,” ucap Tri.

Ia menilai program tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ruang hijau dan kualitas lingkungan permukiman. Menurutnya, masyarakat juga perlu memahami bahwa kondisi cuaca yang semakin panas tidak cukup diatasi hanya dengan penggunaan pendingin ruangan.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional Muhammad Syawali menilai program satu rumah satu pohon dapat membantu mengurangi dampak suhu panas sekaligus meningkatkan daya resap air di kawasan perumahan.

Menurutnya, pohon bakal menambah penghijauan dan ketersediaan air lebih stabil di tanah tersebut.

Pemerintah sebelumnya menargetkan pembangunan dan pembiayaan sekitar 350 ribu rumah subsidi pada 2026. Selain program penghijauan, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah kebijakan sektor perumahan seperti KPR FLPP tenor hingga 40 tahun, relaksasi SLIK OJK, serta percepatan penyelesaian persoalan lahan perumahan subsidi.

Sejumlah asosiasi pengembang pun menyatakan dukungan terhadap rencana kebijakan tersebut karena dinilai dapat mendorong penghijauan kawasan permukiman tanpa membebani pengembang, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas lingkungan hidup.

Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo meminta pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, segera mencari solusi atas berbagai kendala yang dinilai mempersempit ruang investasi di daerah tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo Arifin Kilo di Gorontalo, Senin, mengatakan hal itu, usai pihaknya mengevaluasi secara menyeluruh program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sepanjang 2026.

Evaluasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap mitra kerja guna memastikan program daerah berjalan optimal.

Arifin mengatakan langkah itu juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kemitraan yang dinamis antara DPRD dan dinas terkait.

Menurut dia, melalui fungsi pengawasan yang ketat, DPRD berkomitmen mengawal setiap kebijakan dan pelaksanaan program agar tetap berjalan pada koridor yang tepat dan memberikan dampak positif bagi daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Dinas PTSP menyampaikan sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan anggaran yang dihadapi.

Minimnya alokasi anggaran dinilai mempersempit ruang gerak dinas dalam memberikan stimulus atau daya rangsang bagi investor luar agar mau menanamkan modal di Kabupaten Gorontalo.

Komisi II DPRD, kata Arifin, prihatin terhadap berbagai keluhan dan aspirasi yang disampaikan pihak dinas mengenai kendala operasional tersebut.

Saat ini, pihaknya tengah mengumpulkan dan merangkum seluruh poin krusial yang menjadi hambatan dalam sektor pelayanan investasi sebagai upaya mencari solusi.

“Dinas PTSP sebagai mitra Komisi II DPRD. Kami mengevaluasi semua program yang sudah dilaksanakan di tahun 2026. Ada beberapa hal yang muncul dari 'curhatan-curhatan' pihak dinas, khususnya tentang anggaran. Bagaimana mereka akan bergerak untuk memberikan stimulus pada kegiatan investasi di daerah ini,” katanya.

DPRD menegaskan daya rangsang investasi di Kabupaten Gorontalo tidak boleh melemah hanya karena persoalan anggaran.

Karena itu, hasil evaluasi dan rangkuman aspirasi tersebut akan segera dibawa ke tingkat yang lebih tinggi untuk dibahas bersama dalam mencari solusi konkret.

Sebagai tindak lanjut, DPRD dijadwalkan menggelar pertemuan khusus dengan pemerintah daerah guna membahas hasil evaluasi tersebut sekaligus merumuskan kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada penguatan sektor investasi daerah.

“Kita cari kendala yang menghambat atau mempersempit ruang investasi agar kembali leluasa dan memberi dampak ekonomi makro bagi daerah,” kata Arifin.

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chery Indonesia memperkenalkan mobil listrik terbarunya Chery Q ke pasar Tanah Air. Peluncuran mobil lima penumpang ini berlangsung di Studio 8 RCTI, Jakarta, Senin (18/5/2026) malam.

‎Chery Q dirancang sebagai kendaraan listrik kompak untuk menjawab kebutuhan mobilitas perkotaan, dan mengincar kaum muda modern lewat desainnya.

“Chery Q dirancang untuk menghadirkan pengalaman berkendara, ruang dan kenyamanan, dan kepraktisan yang komplet. Tentunya juga keamanan yang komplet,” ujar Vice Country Director Chery Business Unit Budi Darmawan Jantania.

Chery masih menyimpan harga resmi mobil yang pernah masuk ke Indonesia pada 2006 dengan nama Chery QQ dan bermesin bensin. Meski begitu, Chery Q diperkirakan akan dilego dengan harga terjangkau.

Tampilan Chery Q ringkas, dengan siluet lekukan yang memadukan sudut mengotak dan bundar, membuatnya tampil dinamis dan modern. Tersedia juga ragam variasi aksesori kabin tambahan yang dapat dipersonalisasi sesuai keinginan pemiliknya.

Chery mengungkap mobil ini mampu menempuh jarak sekitar 400 km dalam kondisi baterai penuh, berdasarkan standar NEDC (New European Driving Cycle). Berdasarkan spesifikasi pasar China, model ini memiliki dimensi 4.195 mm x 1.811 mm x 1.574 mm dengan wheelbase 2.700 mm, serta ruang kaki penumpang belakang mencapai 977 mm.

‎Dari sisi kepraktisan, Chery Q menawarkan kapasitas bagasi belakang hingga 1.450 liter ditambah bagasi depan 70 liter. Ini menjadikannya bukan sekadar kendaraan listrik kompak yang stylish, melainkan juga fungsional untuk kebutuhan harian.

Selain desain yang ringkas dan menawarkan kepraktisan untuk mendukung mobilitas harian, Chery Q juga menyematkan sistem mengemudi pintar hingga ruang yang lapang untuk mendukung aspek kenyamanan.

“Smart cockpit hadir di dalam kabin yang nyaman dan juga spacious di kelasnya. Ini berkat efisiensi ruang melalui konsep smart cube design yang diusung oleh Cherry Q. Desain ini memungkinkan Chery Q menghadirkan headroom dan legroom yang lega, tidak hanya untuk penumpang di baris pertama, tapi juga hingga baris kedua,” kata Budi.

Chery mengklaim, antusiasme publik Indonesia terhadap Chery Q mulai terlihat dari peningkatan pencarian digital terkait model tersebut hingga 80 persen dalam sepekan terakhir. Pencarian terutama menyangkut desain, spesifikasi, potensi harga, dan peluang kehadirannya di pasar nasional.

Chery QQ3 EV, nama model ini di pasar China, berhasil membukukan 56.879 pemesanan hanya dalam dua jam sejak registrasi resmi dibuka pada Maret 2026. Model itu kemudian melanjutkan eksposure globalnya melalui Bangkok International Motor Show 2026 di Thailand dengan nama Chery Q.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Pindad (Persero) memastikan tengah menyiapkan desain mobil kepresidenan “transparan” untuk Presiden Prabowo Subianto. Kendaraan tersebut dirancang agar memudahkan Presiden menyapa dan menyalami masyarakat saat melakukan kunjungan kerja ke daerah.

Direktur Utama PT Pindad, Sigit Puji Santosa, mengatakan permintaan pembuatan mobil berkaca transparan itu datang langsung dari Presiden Prabowo. Namun, hingga kini Pindad belum mengungkap detail spesifikasi maupun target penyelesaian kendaraan tersebut.

“Kalau itu iya, kita siapkan terus,” ujar Sigit di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/5/2026), dilansir dari Antara.

“Tunggu tanggal mainnya nanti,” imbuhnya.

Permintaan mengenai desain mobil kepresidenan transparan itu sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato dalam acara peluncuran 1.061 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyinggung antusiasme masyarakat yang rela menunggu berjam-jam di bawah terik matahari demi dapat bersalaman dengannya saat kunjungan kerja di berbagai daerah, termasuk di Nganjuk dan Tuban, Jawa Timur.

“Saya bilang mereka tunggu berjam-jam di (bawah) matahari. Ini saya lagi mikir, minta Pindad, mana itu Profesor Sigit… Coba didesain mobil khusus untuk Presiden pakai kaca itu yang ada kursi, tetapi kelihatan aku berdiri,” kata Presiden.

Selama ini, Presiden Prabowo diketahui menggunakan mobil kepresidenan Maung Garuda yang dirancang khusus oleh PT Pindad. Sosok “Profesor Sigit” yang disebut Presiden merujuk kepada Sigit Puji Santosa, perancang Maung Garuda yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Pindad sekaligus Chief Technology Officer (CTO) Danantara.

Mobil kepresidenan Maung Garuda buatan dalam negeri tersebut telah digunakan Presiden Prabowo sejak hari pertama menjabat sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Tidak hanya digunakan di dalam negeri, Maung Garuda juga sempat dibawa ke Cebu, Filipina, dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN untuk menjadi kendaraan resmi Presiden Prabowo selama menghadiri kegiatan tersebut.

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh meminta Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Aceh menjawab tantangan pembangunan di daerah rawan bencana melalui perencanaan yang adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada mitigasi risiko.

“Pembangunan ke depan harus dirancang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada mitigasi risiko bencana,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir saat membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) XI INKINDO Aceh 2026 di Banda Aceh, Senin.

M Nasir mengatakan musyawarah tersebut harus menjadi wadah strategis untuk memperkuat kontribusi tenaga konsultan dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.

Menurut dia, tema penguatan profesionalisme anggota INKINDO dalam menyikapi kebencanaan dan dinamika regulasi jasa konsultansi sangat relevan dengan kondisi Aceh saat ini.

Ia mengingatkan Aceh merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi sehingga proses pembangunan harus dirancang lebih adaptif dan memperhatikan mitigasi risiko bencana.

M Nasir menilai bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir tahun lalu menjadi pelajaran penting mengenai perlunya pembangunan yang tangguh dan aman bagi masyarakat.

“Kerusakan infrastruktur serta terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat akibat banjir dan longsor harus menjadi perhatian bersama dalam proses perencanaan pembangunan,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menyebut sektor konstruksi saat ini menjadi salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Aceh dengan kontribusi mencapai 1,36 persen, disusul sektor perdagangan sebesar 1,27 persen.

Karena itu, kata dia, peran jasa konsultansi sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran, aman, efisien, dan berkualitas.

“Mulai dari penyusunan tata ruang, studi kelayakan, desain infrastruktur hingga pengawasan pekerjaan membutuhkan kompetensi, integritas, dan tanggung jawab profesional yang tinggi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, M Nasir berharap INKINDO Aceh terus menjadi organisasi profesi yang solid, progresif, dan mampu meningkatkan kapasitas anggotanya agar semakin profesional serta adaptif terhadap perkembangan regulasi jasa konsultansi.

“Semoga MUSPROV XI ini mampu melahirkan kepemimpinan organisasi yang amanah, visioner, serta memberi kontribusi nyata bagi pembangunan Aceh di masa mendatang,” demikian M Nasir.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelesaikan utang kontraktual senilai Rp91,45 miliar yang dibayarkan secara bertahap.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB Ahsanul Khalik menjelaskan berdasarkan data manajemen per 6 Mei 2026, total kewajiban utang kontraktual tahun anggaran 2025 tercatat sebesar Rp91,45 miliar. Proses pelunasan dilakukan secara bertahap hingga seluruh kewajiban berhasil diselesaikan. Pada masa direksi sebelumnya, pembayaran utang berhasil dituntaskan sebesar Rp44,76 miliar.

Sementara pada masa direksi baru saat ini dilakukan percepatan penyelesaian sisa kewajiban sebesar Rp46,67 miliar hanya dalam waktu satu bulan hingga pembayaran mencapai 100%.

Menurutnya, pelunasan utang harus menjadi momentum memperkuat tata kelola rumah sakit, memulihkan kepercayaan publik, dan membangun sistem pelayanan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

“Bapak Gubernur menekankan bahwa setelah persoalan utang diselesaikan, RSUP NTB harus mulai bergerak lebih cepat melakukan pembenahan. Ukuran keberhasilan rumah sakit bukan hanya besar gedungnya, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang cepat, nyaman, manusiawi, dan memberi rasa aman,” jelas Aka dikutip dari keterangan pers, Senin (18/5/2026).

Penyelesaian kewajiban tersebut dinilai menjadi titik penting karena stabilitas keuangan rumah sakit memiliki hubungan langsung dengan kelancaran pelayanan, mulai dari pengadaan alat kesehatan, dukungan operasional, hingga kepastian kerja sama dengan berbagai mitra layanan kesehatan.

Selain itu, dengan berakhirnya beban utang RSUP NTB kini memiliki ruang fiskal yang jauh lebih sehat untuk memperkuat stabilitas operasional, menjaga keberlanjutan pelayanan, serta melakukan pembenahan organisasi secara lebih terukur.

“Kalau utang sudah selesai, maka perlahan akan bangkit. Kami ingin RSUP NTB tidak hanya menjadi rumah sakit yang besar, tetapi menjadi rumah sakit yang sehat, kuat, maju, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” demikian penegasan Bapak Gubernur, jelasnya.

Aka juga menyebut manajemen rumah sakit saat ini mulai menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga kondisi fiskal tetap sehat melalui pengendalian belanja, penataan arus kas, percepatan penyelesaian klaim BPJS, serta pengembangan sumber-sumber pendapatan baru yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Selain itu, manajemen RSUP NTB juga mulai menyiapkan strategi diversifikasi pendapatan melalui evaluasi kerja sama, appraisal aset, optimalisasi aset yang belum produktif, serta pengembangan berbagai revenue center baru guna memperkuat kemandirian fiskal rumah sakit ke depan.

Menurutnya, dengan fondasi fiskal yang mulai sehat dan tata kelola yang terus diperbaiki, RSUP NTB optimistis dapat tumbuh menjadi institusi layanan kesehatan yang semakin sehat, mandiri, dan berkelanjutan.

Palu (ANTARA) - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyebut baru tujuh perusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau galian C yang telah memperoleh persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Kepala Bidang Mineral dan Batubara ESDM Sulteng Sultanisah di Palu, Senin, mengatakan sebanyak 136 perusahaan MBLB berstatus operasi produksi (OP) mengajukan RKAB tahun 2026.

“Tercatat hanya 136 perusahaan MBLB atau Galian C berstatus operasi produksi (OP) yang mengajukan RKAB. Sebanyak 21 diantaranya sedang dalam proses serta 7 yang sudah mendapatkan RKAB,” katanya.

Ia menjelaskan, saat ini terdapat 292 perusahaan dengan izin usaha pertambangan (IUP) berstatus OP yang tersebar di 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Namun, hanya sebagian perusahaan yang telah mengajukan RKAB untuk operasional tahun depan.

Menurut dia, tujuh perusahaan yang telah mengantongi RKAB tersebut tersebar di Kabupaten Donggala sebanyak tiga perusahaan, Kabupaten Morowali Utara dua perusahaan, dan Kabupaten Morowali dua perusahaan.

Perusahaan tersebut yakni Rezki Utama Jaya, Pasi Wita Aksata, Khatulistiwa Mineral and Mining, Jasatama Mandiri Sukses, Indologo Sejahtera, Bosowa Tambang Indonesia, dan Sinar Mutiara Megalithindo.

ESDM Sulteng juga mengingatkan pelaku usaha tambang agar tidak menjalankan aktivitas pertambangan sebelum memperoleh pengesahan RKAB.

“Perusahaan tambang yang belum mengajukan RKAB 2026 dan belum mendapat pengesahan, untuk tidak menjalankan operasional pertambangannya,” ujar Sultanisah.

Ia menegaskan, perusahaan tambang yang beroperasi tanpa RKAB berpotensi dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha pertambangan.

Peringatan tersebut disampaikan menyusul berakhirnya masa berlaku RKAB tiga tahunan periode 2024-2026 pada 31 Maret 2026, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 2.E/HK.03/DJB/2025 tentang RKAB 2026 tertanggal 31 Desember 2025.

Dinas ESDM Sulteng juga mengungkapkan masih banyak perusahaan tambang yang belum memenuhi syarat dasar pengajuan RKAB. Salah satu kendala utama yakni belum ditempatkannya jaminan reklamasi (Jamrek) di bank pemerintah.

Selain itu, perusahaan tambang juga diwajibkan memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT) sebagai penanggung jawab operasional tambang serta terdaftar dalam sistem Minerbaone.

Pewarta: Fauzi
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Waskita Karya (Persero) Tbk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 di Gedung Waskita Karya, Jakarta, Jumat (8/5/2026). Terdapat enam mata acara yang dibahas dalam agenda rutin tersebut, di antaranya Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

Pada tahun 2025 Perseroan telah melakukan upaya perbaikan kinerja, di antaranya melalui pencapaian pendapatan usaha atau revenue sebesar Rp8,82 triliun. Laba bruto pun meningkat sekitar 12 persen menjadi Rp1,58 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,41 triliun.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, sejak 2023 perusahaan memulai proses restrukturisasi, baik di sisi keuangan maupun operasional. Perseroan melanjutkan strategi penguatan struktur keuangan, dengan penandatanganan perjanjian Master Restructuring Agreement (MRA) pada 2024 oleh 21 bank. Perjanjian tersebut telah diimplementasikan sampai sekarang.

Berkat upaya itu, Waskita berhasil menurunkan beban keuangan dari Rp4,34 triliun menjadi Rp4,00 triliun. Manajemen juga sukses menurunkan total utang sebesar 20,16 persen dari Rp84 triliun pada 2023 menjadi Rp67,1 triliun pada 2025.

Utang vendor past due pun turun drastis hingga 96,1 persen selama periode 2023 sampai 2025, dari Rp1,62 triliun menjadi Rp63,4 miliar. Perseroan berkomitmen menyelesaikan sisa utang tersebut secepat mungkin.

Ermy melanjutkan, sejak efektifnya restrukturisasi, kewajiban atas pajak past due telah diselesaikan 100 persen. Dengan begitu, per 2024 Waskita Karya tidak lagi memiliki utang pajak past due.

"Strategi penyehatan keuangan konsisten dilakukan melalui implementasi MRA. Sejak restrukturisasi tersebut efektif di tahun 2024 sampai dengan Desember 2025, Waskita Karya telah berhasil menurunkan nilai outstanding utang MRA semula Rp26,2 triliun menjadi Rp24,1 triliun," jelas Ermy dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Kemudian dari sisi obligasi dan sukuk penjaminan, sampai dengan Desember 2025 Waskita Karya telah melakukan pembayaran kupon atas dua seri obligasi dan satu sukuk sebesar Rp707 miliar. Langkah itu sesuai ketentuan yang telah disepakati sesuai ketentuan perjanjian perwaliamanatan yang berlaku.

Adapun restrukturisasi yang dilakukan pada obligasi non-penjaminan senilai Rp3,35 triliun telah mendapatkan persetujuan restukturisasi melalui RUPO atas tiga seri obligasi dari total empat seri. Satu seri lainnya masih dalam proses persetujuan restrukturisasi.

Kinerja Waskita Karya terus didukung oleh peningkatan realisasi Nilai Kontrak Baru (NKB). Perolehan NKB Perseroan mencapai Rp12,52 triliun pada tahun lalu, sebelumnya hanya Rp9,5 triliun.

Berdasarkan hasil RUPST 2025, diputuskan tidak ada perubahan susunan direksi dan komisaris. Maka manajemen Perseroan siap melanjutkan strategi yang telah disusun sekaligus memperkokoh fondasi untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

"Dengan keputusan ini, kami optimistis dapat memperkuat kinerja dan daya saing perusahaan. Kombinasi strategi digital dan konektivitas global diharapkan mampu mendongkrak kinerja bisnis dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional," tutur dia.

Berikut susunan Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi Waskita Karya:

Komisaris Utama: Sutrisno

Komisaris Independen: Aqila Rahmani

Komisaris Independen: Muhammad Harrifar Syafar

Komisaris Independen: Muhammad Abdullah Syukri

Komisaris: Ade Abdul Rochim

Komisaris: Hasby Muhammad Zamri

Direktur Utama: Muhammad Hanugroho

Direktur Keuangan: Wiwi Suprihatno

Direktur Business Strategic, Portfolio dan Human Capital: Rudi Purnomo

Direktur Operasi I: Ari Asmoko

Direktur Operasi II: Paulus Budi Kartiko

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mencatat kinerja pembiayaan griya positif seiring membaiknya daya beli masyarakat dan meningkatnya kebutuhan hunian nasional, dengan portofolio mencapai sekitar Rp60 triliun hingga Maret 2026.

Perseroan mengungkapkan bahwa pembiayaan griya ini menjadi salah satu kontributor utama pada pertumbuhan pembiayaan konsumer.

Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pembiayaan griya tetap menjadi salah satu fokus utama perseroan mengingat kebutuhan perumahan nasional yang masih tinggi serta potensi pertumbuhan pasar yang besar.

“Segmen griya merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan pembiayaan konsumer BSI. Kami melihat kebutuhan hunian masyarakat masih sangat besar, khususnya untuk pembelian rumah pertama. Hal ini sejalan dengan membaiknya daya beli masyarakat dan meningkatnya optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional,” kata Erwan.

Ia menambahkan bahwa pertumbuhan pembiayaan griya juga didukung oleh berbagai keunggulan produk yang kompetitif, antara lain angsuran tetap hingga akhir tenor, fasilitas free appraisal, special price pada developer rekanan terpilih, hadiah BSI Emas, serta berbagai program promo lainnya.

Selain memperkuat layanan pada segmen komersial, perseroan terus mendukung program kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga Maret 2026, portofolio FLPP BSI telah mencapai lebih dari Rp5,7 triliun.

Perseroan mencatat tren booking pembiayaan griya masih menunjukkan pertumbuhan yang baik, terutama untuk pembelian rumah pertama dengan kisaran harga Rp500 juta hingga Rp1 miliar.

Permintaan pembiayaan juga berasal dari kebutuhan take over, renovasi rumah, serta kebutuhan hunian lainnya.

Perseroan menyampaikan bahwa saat ini pihaknya berada pada posisi enam besar bank penyalur pembiayaan perumahan nasional dengan kualitas pembiayaan yang sehat.

Perseroan juga optimistis sektor perumahan masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar seiring dukungan kebijakan pemerintah melalui Program 3 Juta Rumah serta prospek konsumsi domestik yang terus membaik.

Untuk diketahui, hingga Maret 2026, total pembiayaan perseroan mencapai Rp329 triliun. Dari jumlah tersebut, segmen konsumer dan emas menjadi penyumbang terbesar dengan total pembiayaan mencapai Rp184,27 triliun atau tumbuh 17,59 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Pertumbuhan tersebut juga diiringi dengan kualitas pembiayaan yang tetap terjaga. Rasio non-performing financing (NPF) segmen konsumer berada pada level sehat di bawah 1,5 persen, mencerminkan prinsip kehati-hatian perseroan dalam menjaga kualitas aset sekaligus mendorong ekspansi bisnis secara berkelanjutan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga mengoperasikan armada MT Pertamina Halmahera untuk menjaga distribusi bahan bakar minyak (BBM) nasional ke berbagai terminal energi di wilayah Sumatera, Jawa, hingga Indonesia timur.

“MT Pertamina Halmahera memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran distribusi BBM di Indonesia,” ujar Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga Arif Yunianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

MT Pertamina Halmahera merupakan kapal tanker kelas Suezmax dengan kapasitas besar, memiliki deadweight tonnage (DWT) sekitar 100.000–160.000 ton dan panjang kapal (length overall/LOA) mencapai sekitar 240 meter.

Kapal ini dirancang untuk mengangkut berbagai jenis BBM dalam satu pelayaran melalui sistem segregated cargo tank, serta dilengkapi teknologi keselamatan seperti inert gas system dan cargo monitoring system untuk memastikan operasional yang aman dan andal.

Dengan ukuran tersebut, MT Pertamina Halmahera setara dengan lebih dari dua lapangan sepak bola atau sekitar 60–70 mobil berjejer, menjadikannya salah satu kapal tanker besar yang beroperasi di perairan Indonesia.

Dalam satu kali pelayaran, kapal ini mampu mengangkut hingga sekitar 100.000–160.000 kiloliter BBM yang kemudian didistribusikan ke berbagai terminal energi di wilayah Sumatera, Jawa, hingga Indonesia Timur.

Kapasitas tersebut menjadikan MT Pertamina Halmahera sebagai salah satu armada strategis dalam menjaga kontinuitas pasokan energi nasional.

“Dengan kapasitas angkut yang besar, kapal ini menjadi bagian dari sistem logistik energi yang bekerja memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di berbagai wilayah,” tutur Arif.

Sebagai negara kepulauan, distribusi energi Indonesia sangat bergantung pada transportasi laut. Dalam hal ini, kapal tanker berkapasitas besar memiliki peran penting sebagai penghubung antara terminal energi dan berbagai wilayah tujuan distribusi di seluruh Indonesia.

Nama “Halmahera” diambil dari salah satu pulau besar di Indonesia timur yang merepresentasikan konektivitas antarpulau serta peran strategis wilayah maritim Indonesia.

Penamaan ini mencerminkan fungsi kapal sebagai penghubung distribusi energi ke berbagai wilayah Nusantara.

Arif juga menambahkan, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat keandalan armada laut sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional.

“Kami berkomitmen memastikan distribusi energi berjalan aman, tepat waktu, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” tutupnya.

Melalui pengoperasian MT Pertamina Halmahera, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat keandalan distribusi energi nasional, sekaligus memastikan konektivitas pasokan BBM tetap terjaga dari wilayah barat hingga timur Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan negara, Perum Bulog menyatakan telah menyalurkan 240.000 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke seluruh tanah air.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan, data tersebut mengacu pada kinerja distribusi per Senin (18/5/2026).

"Per hari ini, penyaluran beras SPHP oleh Bulog sudah sebanyak 240.000 ton ke berbagai daerah di Indonesia,” kata Rizal dalam keterangan tertulis, Senin.

Rizal mengatakan, beras SPHP menjadi instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjaga harga beras tetap stabil.

Beras SPHP disalurkan ke pasar rakyat, Rumah Pangan Kita (RPK), koperasi, hingga Gerakan Pangan Murah di berbagai wilayah.

Untuk menjamin ketersediaan stok di berbagai wilayah, kata Rizal, pihaknya terus memperkuat distribusi beras SPHP.

“Penyaluran tersebut terus dioptimalkan guna menjaga daya beli masyarakat serta memastikan cadangan pangan pemerintah dapat dimanfaatkan secara efektif untuk stabilisasi harga,” ujar Rizal.

Tidak hanya mendistribusikan beras, Bulog juga berkoordinasi dengan Satgas Pangan dari Polri, pemerintah daerah, distributor, hingga pelaku usaha guna memastikan beras SPHP disalurkan dengan lancar.

Rantai koordinasi itu sekaligus memastikan harga beras di tingkat konsumen tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Rizal memastikan, harga beras SPHP tidak melebihi HET yang berlaku.

Adapun HET beras SPHP medium adalah 12.500 per kilogram di Zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan (Sumsel), Bali, NTB, dan Sulawesi.

Kemudian, Rp 13.100 per kilogram untuk zona 2 yang meliputi Sumatera selain lampung dan Sumsel, Kalimantan, dan NTT.

Lalu, Rp 13.500 untuk zona 3 yang mencakup Maluku dan Papua.

“Bulog terus memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau,” tutur Rizal.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Marselinus Edwin selaku kuasa hukum keluarga Kepala Cabang Bank Mohamad Ilham Pradipta (MIP) menyesali tuntutan oditurat Militer II-07 Jakarta yang tak menggunakan pasal pembunuhan berencana dalam menjerat para terdakwa. Hal itu dia sampaikan usai mengikuti persidangan pembacaan tuntutan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (18/5/2026).

Para terdakwa hanya dituntut dengan pasal pembunuhan. Padahal, keluarga korban mengharapkan terdakwa bisa dijatuhi hukuman maksimal dengan penerapan pasal pembunuhan berencana.

“Penerapan hukum maksimalnya yang kami harapkan dengan pasal-pasal terkait pembunuhan berencana,” ujar Marselinus.

Jika oditur menjerat dengan pasal pembunuhan berencana, maka para terdakwa bisa terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun. Sementara, penerapan pasal pembunuhan, pidana penjaranya maksimal 15 tahun.

“Karena itu tidak diterapkan dan itu tidak dilakukan, maka sebagaimana fakta persidangan tadi yang sudah kita jalani bersama, terdakwa satu hanya dikenakan 12 tahun, untuk terdakwa dua 10 tahun, dan terdakwa tiga hanya 4 tahun,” katanya.

Oditurat Militer II-07 Jakarta menuntut para terdakwa dengan pidana penjara berbeda-beda. Terdakwa 1 Serka Mochamad Nasir (Serka MN) dituntut 12 tahun penjara dengan pidana tambahan dipecat sebagai anggota TNI Angkatan Darat (AD).

Terdakwa 2 Kopda Feri Herianto (Kopda FH) juga dituntut pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD dan penjara 10 tahun. Sementara, Terdakwa 3 Serka Frengky Yaru (Serka FY) dituntut 4 tahun penjara tanpa pidana tambahan.

Oditur meyakini terdakwa 1 melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama. Atas perbuatannya oditur menuntut terdakwa 1 dengan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 458 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 jo Pasal 20 huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2023.

Selain itu, terdakwa 1 juga diyakini melakukan tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menutupi kematian MIP yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri. Perbuatan ini dijerat Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 270 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 jo Pasal 20 huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2023.

Sementara, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, oditur menyakini perbuatannya telah merampas kemerdekaan seseorang, jika mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama. Kedua terdakwa dijerat Pasal 333 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 451 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 jo Pasal 20 huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2023.