Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo meminta pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, segera mencari solusi atas berbagai kendala yang dinilai mempersempit ruang investasi di daerah tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo Arifin Kilo di Gorontalo, Senin, mengatakan hal itu, usai pihaknya mengevaluasi secara menyeluruh program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sepanjang 2026.

Evaluasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap mitra kerja guna memastikan program daerah berjalan optimal.

Arifin mengatakan langkah itu juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kemitraan yang dinamis antara DPRD dan dinas terkait.

Menurut dia, melalui fungsi pengawasan yang ketat, DPRD berkomitmen mengawal setiap kebijakan dan pelaksanaan program agar tetap berjalan pada koridor yang tepat dan memberikan dampak positif bagi daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Dinas PTSP menyampaikan sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan anggaran yang dihadapi.

Minimnya alokasi anggaran dinilai mempersempit ruang gerak dinas dalam memberikan stimulus atau daya rangsang bagi investor luar agar mau menanamkan modal di Kabupaten Gorontalo.

Komisi II DPRD, kata Arifin, prihatin terhadap berbagai keluhan dan aspirasi yang disampaikan pihak dinas mengenai kendala operasional tersebut.

Saat ini, pihaknya tengah mengumpulkan dan merangkum seluruh poin krusial yang menjadi hambatan dalam sektor pelayanan investasi sebagai upaya mencari solusi.

“Dinas PTSP sebagai mitra Komisi II DPRD. Kami mengevaluasi semua program yang sudah dilaksanakan di tahun 2026. Ada beberapa hal yang muncul dari 'curhatan-curhatan' pihak dinas, khususnya tentang anggaran. Bagaimana mereka akan bergerak untuk memberikan stimulus pada kegiatan investasi di daerah ini,” katanya.

DPRD menegaskan daya rangsang investasi di Kabupaten Gorontalo tidak boleh melemah hanya karena persoalan anggaran.

Karena itu, hasil evaluasi dan rangkuman aspirasi tersebut akan segera dibawa ke tingkat yang lebih tinggi untuk dibahas bersama dalam mencari solusi konkret.

Sebagai tindak lanjut, DPRD dijadwalkan menggelar pertemuan khusus dengan pemerintah daerah guna membahas hasil evaluasi tersebut sekaligus merumuskan kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada penguatan sektor investasi daerah.

“Kita cari kendala yang menghambat atau mempersempit ruang investasi agar kembali leluasa dan memberi dampak ekonomi makro bagi daerah,” kata Arifin.

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo akan mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Jalan Rasuna Said usai mendapatkan masukan dari pihak tempat ibadah di sekitar lokasi tersebut.

Sebab, CFD digelar mulai pukul 05.30 WIB hingga 10.00 WIB, sedangkan ibadah dimulai jam 10.00 WIB. Pramono menyampaikan bahwa jam CFD di Rasuna Said akan berlangsung lebih cepat.

"Maka kami segera memutuskan untuk Rasuna Said, pelaksanaan Car Free Day tetap dimulai 5.30, tetapi untuk selesainya pasti akan lebih cepat dari itu," kata Pramono di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (11/5/2026).

Pramono memahami antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk menghadiri CFD, namun saran dari masyarakat khususnya ibadah Minggu pagi tidak boleh dikesampingkan.

"Tetapi khusus untuk Rasuna Said tentunya saya mempertimbangkan masukan, saran dari masyarakat yang akan beribadah pada hari itu. Dan pasti nanti berbeda dengan di Sudirman," jelasnya.

Dia menyebut bahwa sedang mempertimbangkan jam operasional CFD di Sudirman dan Thamrin apakah selesai pukul 10.00 WIB atau 09.30 WIB, di mana keputusan ini akan diambil sebelum tanggal 1 Juni 2026

"Tetapi untuk Sudirman-Thamrin kami akan mulai 5.30, selesai apakah jam 10.00 atau 9.30 nanti segera kami putuskan sebelum tanggal 1 Juni ini," ucapnya.

IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal melakukan evaluasi terhadap kenaikan harga tiket pesawat yang dipertimbangkan naik hingga 13 persen. Evaluasi ini menimbang harga avtur yang kembali mengalami kenaikan pada awal Mei 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, mengatakan pada Kamis (7/6/2026) pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas evaluasi kenaikan harga tiket pesawat yang sebelumnya ditetapkan boleh naik di kisaran 9-13 persen.

"Besok itu kita bahas (harga avtur naik), dengan Menko Perekonomian. Iya kita lakukan evaluasi (kenaikan harga sebelumnya)," kata dia di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Sebelumnya Indonesia National Air Carriers Association (INACA) melaporkan harga bahan bakar pesawat (avtur) per 1 Mei 2026 dari Pertamina kembali naik. Di Bandara Soekarno-Hatta pada periode 1-31 Mei 2026, harga avtur menjadi Rp27.358 per liter atau naik 16 persen dari periode 1-30 April 2026 yang sebesar Rp23.551 per liter.

Sementara kurs rupiah terhadap dolar AS per 4 Mei 2026 melemah ke Rp17.425 per USD atau naik 2,5 persen dibanding 1 April 2025 yang sebesar Rp17.017 per USD.

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja, mengaku kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap perusahaan maskapai di Indonesia. Pihaknya meminta agar Pemerintah segera melakukan penyesuaian tarif baru dan merevisi Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB).

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlintasan kereta api guna mencegah terulangnya kecelakaan Kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL di masa mendatang.

"Pemerintah Daerah (Pemda) harus aktif menyisir perlintasan kereta yang ilegal dan harus tegas menutup demi keamanan dan keselamatan masyarakat," ujar Pengurus Harian YLKI Rio Priambodo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Rio juga mengatakan bahwa YLKI mendorong Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk segera melakukan investigasi secara menyeluruh dan transparan guna memastikan penyebab kecelakaan.

YLKI juga menegaskan bahwa penanganan korban harus menjadi prioritas utama. YLKI, lanjut Rio, menyampaikan duka cita yang mendalam atas kecelakaan kereta api yang menimpa para penumpang, khususnya kelompok konsumen rentan yang turut menjadi korban dalam peristiwa Kecelakaan Kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL pada 27 April 2026.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembangunan flyover di Bekasi, Jawa Barat untuk mencegah terulangnya kembali kecelakaan di perlintasan kereta api, usai insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) malam.

Prabowo mengatakan pembangunan flyover tersebut diajukan oleh pemerintah daerah Bekasi karena wilayah tersebut padat penduduk dan kebutuhan transportasi kereta api sangat mendesak.

Menurut dia, banyak lintasan kereta api di wilayah tersebut yang belum dijaga sehingga memerlukan penanganan segera demi keselamatan masyarakat dan kelancaran transportasi.

Selain di Bekasi, Prabowo juga menyinggung mengenai sekitar 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa yang juga mengalami persoalan serupa, sehingga perlu segera dilakukan pembenahan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan duka kepada korban kecelakaan Kereta Jarak Jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di StasiunBekasi Timur, Senin (27/4/2026).

Puan menyampaikan peristiwa itu berdampak terhadap rasa aman masyarakat dalam menggunakan kereta. Dia mendesak agar manajemen KAI menginvestigasi penyebab kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek.

"Kecelakaan ini tidak hanya berdampak pada korban saja, tetapi juga pada persepsi rasa aman masyarakat saat menggunakan kereta," kata Puan di akun media sosial Instagram, Selasa (28/4/2026).

Puan mendesak agar KAI segera melakukan evaluasi dengan meningkatkan standar keamanan, keselamatan, serta berharap kejadian serupa tidak terulang kembali.

"KAI harus meningkatkan standar keamanan, keselamatan, dan kesiapsiagaan dalam setiap operasionalnya. Kejadian ini tidak boleh terulang," pungkasnya.

Kronologi Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan, berdasarkan kronologi awal, insiden kecelakaan bermula ketika rangkaian kereta rel listrik (KRL) relasi Bekasi–Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85.

Akibat kejadian tersebut, rangkaian KRL harus dievakuasi dan ditetapkan sebagai Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181 karena berhenti berdinas dan berjalan di luar jadwal reguler.

Sebagai dampaknya, petugas memberhentikan satu rangkaian KRL lainnya dengan kode PLB 5568 yang mengarah ke Cikarang di peron Stasiun Bekasi Timur.

"Namun, KA Argo Bromo Anggrek (KA 4) relasi Jakarta–Surabaya tidak sempat berhenti sepenuhnya sehingga terlibat insiden dengan KA PLB 5568 yang sedang berhenti," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/4/2026).

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital resmi menghentikan sementara sistem rating IGRS. Keputusan ini diambil setelah muncul banyak masalah soal penilaian game yang dianggap tidak akurat.

Berdasarkan unggahan akun sosial media Gamewk, menurut Sonny Hendra Sudaryana, langkah ini cuma sementara karena lagi ada investigasi internal dan eksternal. Tujuannya biar sistem IGRS ke depan bisa lebih kredibel dan jelas.

Meski begitu, gamer tidak perlu khawatir. Semua game tetap bisa dimainkan seperti biasa dan tidak ada pemblokiran sama sekali selama proses ini berjalan.

Langkah ini juga jadi respons dari kekacauan sebelumnya, terutama di Steam, di mana ada game tanpa rating sampai kasus rating yang salah total.

Penghentian layanan ini mencakup pemeriksaan menyeluruh pada aspek sistem, teknologi, tata kelola organisasi, hingga sumber daya manusia. Penundaan dilakukan menyusul adanya laporan ketidaksesuaian klasifikasi usia pada sejumlah judul game populer di platform distribusi digital.

"Penundaan ini kami ambil untuk memastikan bahwa ke depannya sistem IGRS bisa berjalan lebih kuat, kredibel, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat maupun pelaku industri," ujar Sonny Hendra Sudaryana, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi.

Pemerintah menegaskan bahwa penghentian sementara operasional IGRS tidak akan berdampak pada aksesibilitas game di Indonesia. Mekanisme rating dipastikan berbeda dengan sistem pemblokiran, sehingga masyarakat tetap dapat memainkan video game seperti biasa tanpa kendala akses.

Dalam proses investigasi ini, Komdigi berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Keterlibatan asosiasi industri game juga diprioritaskan untuk menjaga akuntabilitas hasil evaluasi yang sedang berjalan

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mengatakan pihaknya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 terkait kewenangan penilaian kerugian negara.

Bob Hasan menyampaikan Baleg DPR telah menggelar rapat pengawasan dan evaluasi undang-undang yang berkaitan dengan putusan tersebut pada Selasa (14/4/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung olehnya bersama pakar hukum Prof. Bayu Dwi Anggono.

Menurut Bob, rapat tersebut membahas langkah lanjutan atas putusan MK yang berkaitan dengan sejumlah regulasi, termasuk Pasal 602 dan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu, pembahasan juga mencakup Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Pertimbangan hukum Mahkamah [Konstitusi] menyatakan bahwa jika terdapat tafsir ganda, maka merumuskan hal tersebut adalah kewenangan pembentuk peraturan,” ujar Bob dalam keterangannya.

Ia mengatakan hal itu menjadi dasar bagi DPR untuk melakukan peninjauan terhadap norma yang berkaitan dengan definisi serta penetapan kerugian negara dalam perkara korupsi.

Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai kewenangan lembaga dalam menilai kerugian negara. Salah satu isu yang muncul adalah apakah lembaga selain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melakukan penilaian tersebut.

Bob menilai lembaga seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), akuntan publik, maupun akademisi tidak dapat dijadikan rujukan dalam penegakan hukum untuk menetapkan kerugian negara.

“Oleh karena itu, lembaga di luar BPK tidak dapat dijadikan rujukan dalam penegakan hukum yang menetapkan atau memanfaatkan kerugian negara,” ujarnya.

Ia menjelaskan kewenangan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang memberikan kewenangan kepada BPK untuk menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung mengatakan Baleg juga akan melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang terkait norma kerugian negara.

“Karena MK baru saja memutuskan BPK sebagai satu-satunya pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara dan meminta pembentuk undang-undang untuk memberikan kejelasan norma kerugian negara, maka Baleg akan menjalankan fungsi pemantauan dan peninjauan undang-undang terkait hal tersebut,” kata Martin.

Menurut Martin, langkah tersebut bertujuan memastikan tidak terjadi perbedaan pemaknaan atas frasa kerugian negara oleh aparat penegak hukum.

Ia menambahkan penerapan yang tidak seragam terhadap norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Ke depan, Baleg DPR berencana menggelar rapat kerja lanjutan terkait pengawasan dan evaluasi pelaksanaan UU Tipikor dengan mengundang BPK, BPKP, Mahkamah Agung, Ikatan Akuntan Indonesia, serta aparat penegak hukum.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang melakukan evaluasi sistem perdagangan saham di papan pemantauan khusus dengan skema full auction (FCA).

FCA adalah sistem perdagangan saham di mana transaksi tidak terjadi secara langsung (real-time), tetapi dikumpulkan dulu dalam periode tertentu, lalu dieksekusi sekaligus pada satu harga kesepakatan (auction price). Mekanisme ini tengah mendapat sorotan karena menimbulkan pro dan kontra.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik berharap proses evaluasi ini rampung dalam kuartal II/2026. "Kami harapkan demikian," kata Jeffrey saat ditemui di Kantor BEI, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Jeffrey mengatakan evaluasi FCA tersebut dilakukan BEI usai otoritas bursa sebelumnya berfokus pada penyampaian proposal reformasi pasar modal kepada indeks provider global MSCI dan FTSE.

"Sedang masuk dalam proses, baru mulai, ini kan baru masuk awal kuartal kedua. Sesuai yang kami sampaikan, akan kami lakukan ini di kuartal kedua. Saat ini, setelah minggu lalu kita sudah menyelesaikan seluruh proposal kita kepada MSCI dan FTSE, tetapi itu bukan akhir. Saat ini kami masuk dalam tahap untuk berkomunikasi dengan MSCI dengan FTSE, dan juga dengan investor global," tandasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, kritik kencang datang ke BEI pada 2024 lalu ketika kebijakan papan pemantauan khusus FCA mendera saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) milik Prajogo Pangestu. Saham BREN merupakan saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia sehingga fluktuasinya akan memengaruhi laju IHSG secara keseluruhan.

Saham BREN disuspensi pada 27 Mei 2024, dan suspensi dibuka kembali pada 29 Mei 2024. Dengan masa suspensi lebih dari 1 hari perdagangan, maka saham BREN telah memenuhi syarat untuk masuk ke PPK FCA, yaitu kriteria 10.

Pada kesempatan terpisah, Jeffrey menjelaskan bahwa perubahan pada papan pemantauan khusus FCA akan bersifat progresif, walau dirinya enggan merinci penyesuaian apa saja yang akan dilakukan BEI dan kriteria apa saja yang akan dihilangkan perihal perubahan progresif ini. Jeffrey juga menuturkan mekanisme bid and offer dalam papan FCA nantinya akan ditambahkan. Adapun, saat ini terdapat 11 kriteria dalam papan pemantauan khusus.

“Ada sebagian kriteria yang tidak perlu lagi ada di papan pemantauan khusus. Kriterianya akan jauh lebih berkurang,” ujar Jeffrey.

Sebelumnya, pengamat pasar modal sekaligus Direktur Avere Investama Teguh Hidayat menilai bahwa investor publik cukup dirugikan dengan kebijakan FCA. Menurutnya, dengan adanya FCA, harga saham bisa turun sampai Rp1 dan hanya menguntungkan perusahaan broker.

Teguh tak menampik nilai transaksi BEI memang naik sejak adanya kebijakan FCA ini. Akan tetapi, menurutnya saat ini dengan nilai transaksi BEI yang meningkat seiring ramainya transaksi yang digerakkan saham-saham konglomerat membuat papan FCA tidak relevan lagi.

“Tapi kan sekarang nilai transaksi Bursa sudah naik. Jadi [FCA] tidak relevan lagi,” ucapnya, Rabu (1/4/2026).

Sementara itu, Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy memandang terdapat satu peraturan yang perlu dihapuskan, yang menurutnya tidak transparan.

“Penghapusan kriteria yang tidak jelas aturannya, alias tidak transparan. Yang nomor 11,” ujar Budi.

Sebagai informasi, berikut adalah 11 kriteria saham yang masuk ke dalam papan pemantauan khusus dengan mekanisme FCA;

1. Harga rata-rata saham di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction kurang dari Rp51,00; dan Dalam kondisi likuiditas rendah dengan rata-rata harian nilai kurang dari Rp5.000.000 dan volume kurang dari 10.000 selama 3 bulan terakhir

2. Laporan Keuangan Auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer)

3. Tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada Laporan Keuangan Auditan dan/atau Laporan Keuangan Interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya

4. Perusahaan Tercatat yang merupakan perusahaan tambang minerba atau induk dari perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core business hingga tahun buku ke-4 (keempat) sejak tercatat di Bursa

5. Memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir

6. Tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di Bursa sebagaimana diatur Peraturan Nomor I-A dan I-V (terkait Saham Free float), kecuali ketentuan jumlah saham free float paling sedikit 50.000.000 untuk Papan Utama dan Papan Pengembangan, dan diatas 5% dari jumlah saham tercatat untuk Papan Utama, Papan Pengembangan dan Papan Akselerasi

7. Memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5.000.000 dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 3 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction

8. Perusahaan Tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian

9. Anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material terhadap Perusahaan Tercatat, dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian

10. Dikenakan penghentian sementara perdagangan Efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan

11. Kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan

Jadi itu libur tidak ada lagi (penyaluran MBG ke siswa), hanya diberikan di hari sekolah

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memutuskan hanya akan memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari-hari di mana para murid masuk sekolah, atau tidak diberikan ketika hari libur.

Hal ini menyusul evaluasi lintas kementerian/lembaga yang disampaikan dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan RI di Jakarta, Kamis.

“Dalam rangka perbaikan, efektivitas pelaksanaan, kalau kemarin (MBG diberikan selama) 6 hari, hari libur dikasih juga. Nah, itu ternyata kurang efektif. Oleh karena itu kita putuskan MBG itu (diberikan saat) hari sekolah, (murid) datang 5 hari. Kalau libur Lebaran, kan, kalau (diberikan MBG) juga tidak efektif. Jadi itu libur tidak ada lagi (penyaluran MBG ke siswa), hanya diberikan di hari sekolah,” kata Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Selama Libur Sekolah yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 52.1 Tahun 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa alur distribusi MBG tetap berlanjut meski sekolah memasuki masa libur semester, di mana Kelompok 3B yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tetap menerima MBG enam hari dalam sepekan tanpa terpengaruh kalender libur sekolah.

Sementara, siswa dan santri memperoleh paket MBG sesuai mekanisme libur sekolah pada sekolah atau pesantren yang bersedia hadir untuk pendistribusian.

Lebih lanjut, Menko Pangan mengatakan pemerintah juga menaruh perhatian lebih pada penyaluran MBG di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan daerah-daerah dengan tingkat stunting anak yang tinggi.

Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, distribusi MBG harus dapat menyesuaikan dengan kondisi di daerah tersebut, mulai dari segi kualitas menu makanan hingga jumlah pemberian kepada penerima manfaat.

“Tetapi yang 3T dan yang tinggi sekali stunting-nya, tentu ada penanganan khusus. Selain 5 hari sekolah, kalau diperlukan bisa saja ditambah lagi 1 hari, karena (tingkat) stunting-nya tinggi, atau dia tinggal di daerah tertinggal, kemiskinan juga tinggi, dan sebagainya. Itu adalah perlakuan khusus,” ujar Zulhas.

Sementara itu, ia mengatakan sejauh ini progres pemberian MBG untuk balita, ibu hamil dan menyusui tidak ada perubahan apa pun karena dinilai sudah bisa berjalan dengan baik.

“Perlu disempurnakan saat ini, iya. Tapi (MBG untuk) ibu hamil dan menyusui dan balita sangat penting, karena itu akan menentukan masa depan anak-anak kita yang pada akhirnya akan menentukan masa depan Indonesia. (Sejauh ini) Tidak ada perubahan apa pun,” kata Menko Pangan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, harga sejumlah barang kebutuhan pokok (bapok) di periode Ramadan dan Idulfitri 2026 terpantau turun dibandingkan periode tahun lalu. Hal ini terlihat dari harga yang lebih rendah pada Maret 2026 bila dibandingkan dengan Maret 2025.

Dia juga menilai, pergerakan harga harian di periode Ramadan dan Lebaran tahun ini menunjukkan dinamika normal tanpa gejolak harga signifikan.

“Dibandingkan periode Ramadan-Idulfitri tahun lalu, harga bapok periode tahun ini cenderung turun, antara lain, untuk beras, gula pasir, MinyaKita, bawang merah, cabai, dan bawang putih. Pola pergerakan harga harian juga menunjukkan dinamika normal dan wajar, yaitu kenaikan bertahap menjelang Idulfitri dan normalisasi setelahnya tanpa gejolak harga signifikan. Hal ini mengindikasikan, pasokan dan distribusi bapok berjalan dengan baik,” kata Mendag dalam Konferensi Pers Update Program Prioritas/PHTC & Evaluasi Arus Mudik, Arus Balik, serta Dampak Idulfitri 2026 terhadap Sektor Perdagangan dan Pariwisata di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (1/4/2026).

Bila dibandingkan secara tahunan (year on year), harga nasional beras medium pada Maret 2026 terpantau berada di harga Rp13.681 per kg atau turun 0,19 persen dibanding Maret 2025 yang sebesar Rp13.707 per kg. Kemudian, beras premium pada Maret 2026 menjadi Rp15.340 per kg atau turun 0,23 persen dari 15.376 per kg.

Selain itu, gula pasir curah terpantau di Rp17.956 per kg (turun 0,98 persen), MinyaKita di Rp15.890 per liter (turun 7,89 persen), bawang merah Rp40.450 per kg (turun 5,16 persen), cabai merah keriting Rp40.943 per kg (turun 16,27 persen), cabai rawit merah Rp77.589 per kg (turun 7,46 persen), dan bawang putih honan Rp36.416 per kg (turun 15,04 persen).

Mendag juga menyampaikan optimisme keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi, yang tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2026 sebesar 125,2 atau berada di level optimis.

“Tetap kuatnya keyakinan konsumen pada Februari 2026 ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) saat ini yang tercatat sebesar 115,9, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 115,1. Sementara itu, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) tetap berada pada level optimis sebesar 134,4,” kata Mendag.

Sementara itu, untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada Ramadan dan Idulfitri 2026, Kemendag sebelumnya bersinergi menyelenggarakan beberapa program pemberian diskon maupun promo belanja, antara lain, melalui program Friday Mubarak dan Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran 2026. Sinergi dilakukan dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), serta kementerian dan lembaga lainnya.

Mendag mencatat, capaian transaksi Friday Mubarak per 29 Maret 2026 sebesar Rp126,02 triliun. Estimasi sampai 31 Maret 2026, nilai transaksi bisa mencapai Rp129,11 triliun atau 8,5 persen di atas target. Sementara itu, BINA Lebaran 2026 pada 6—30 Maret 2026 berhasil mencatatkan total transaksi mencapai Rp54,9 triliun atau 2,8 persen di atas target.

Selanjutnya, perniagaan elektronik (e-commerce) juga terpantau terdongkrak sepanjang Ramadan-Idulfitri. Beberapa kategori produk paling laris selama Ramadan, antara lain, busana muslim, makanan dan minuman, bingkisan lebaran (hampers), produk kecantikan, hingga peralatan rumah tangga. Laporan E-Commerce Database (ECDB) menunjukkan, total penjualan di niaga elektronik Indonesia pada Februari 2026 diperkirakan mencapai USD5,76 miliar atau setara Rp96,7 triliun.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi I DPR RI mendesak agar pemerintah maupun Mabes TNI bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan tiga prajurit di Lebanon. Ungkapan itu pun ramai disampaikan oleh sejumlah anggota Komisi I DPR.

Dave Laksono misalnya. Wakil Ketua Komis I DPR RI ini mengatakan bahwa gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon menunjukkan betapa beratnya tugas menjaga perdamaian di wilayah yang masih diliputi konflik.

Meskipun Prajurit TNI yang tergabung dalam misi PBB telah menjalankan amanah dengan penuh dedikasi. Namun, gugurnya prajurit tidak dapat terhindarkan jika eskalasi di wilayah konflik terus memanas.

"Langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah evaluasi menyeluruh oleh Mabes TNI dan Pemerintah, baik dari sisi keamanan, prosedur operasional, maupun dukungan logistik," ujar Dave saat dihubungi, Rabu (1/4/2026).

Namun demikian, kata Dave, evaluasi tersebut tidak serta merta harus menghasilkan keputusan untuk menarik prajurit TNI dari garda terdepan pasukan perdamaian PBB.

Alhasil, penarikan prajurit TNI dari misi perdamaian harus melalui mekanisme yang melibatkan persetujuan PBB, negara pendukung, serta hasil evaluasi menyeluruh yang mencakup situasi dan kondisi kawasan.

"Keputusan akhir berada dalam kewenangan Kementerian Pertahanan bersama TNI, dengan melibatkan institusi terkait lainnya. Karena itu, langkah yang lebih tepat adalah memperkuat koordinasi, meningkatkan kesiapan personel, dan memastikan kesejahteraan prajurit tetap menjadi prioritas utama," imbuhnya.

Di samping itu, Dave menegaskan bahwa Komisi I DPR RI akan terus mendukung langkah-langkah strategis Pemerintah dan TNI dalam menjaga komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia. Tentunya, hal itu mengutamakan keselamatan prajurit sebagai hal yang paling utama.

Kemudian, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin menyatakan insiden ini tidak bisa dipandang dari sudut risiko biasa dalam konflik.

Oleh sebab itu, dia pun mendesak agar peristiwa ini bisa diselidiki secara menyeluruh dan transparan, serta menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang terlibat, termasuk Israel.

Dia juga mengecam bahwa penyerangan terhadap personel penjaga perdamaian, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

"Tidak boleh ada impunitas. Harus ada kejelasan, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana akuntabilitasnya," tutur Nurul.

Adapun, anggota Komisi I DPR fraksi Nasdem, Amelia Anggraini menyarankan bahwa penarikan pasukan di daerah konflik tidak perlu dilakukan secara reaktif. Namun, keputusan nantinya harus tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dan komitmen politik luar negeri Indonesia.

"Indonesia perlu tetap mengambil peran aktif dalam misi perdamaian dunia, namun dengan pendekatan yang lebih adaptif, berbasis mitigasi risiko, dan berorientasi pada keselamatan prajurit," ujar Amelia.

Bisnis.com, MEDAN — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan evaluasi besar-besaran terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk penutupan sementara lebih dari seribu dapur yang tidak memenuhi standar.

Hal itu disampaikan dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis senior dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, yang ditayangkan Kamis (19/3/2026).

Prabowo menyebut langkah evaluasi dilakukan setelah muncul berbagai kritik terhadap pelaksanaan program tersebut. Ia menegaskan langsung melakukan pengecekan dan verifikasi lapangan.

“Saya langsung cek, panggil kepala BGN, dan kirim orang-orang untuk cross-check,” ujarnya.

Dari hasil evaluasi, pemerintah memutuskan menangguhkan operasional 1.030 dapur MBG yang dinilai tidak memenuhi kriteria.

“Total 1.030 yang sudah di-suspend,” kata Prabowo.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan kepada masyarakat.

Terapkan Standar Ketat dan Sertifikasi

Pemerintah kini menerapkan sistem standarisasi yang lebih ketat. Setiap dapur diwajibkan memenuhi sertifikasi kebersihan dan keamanan pangan agar dapat terus beroperasi.

Beberapa aspek yang diperiksa antara lain kualitas dan keamanan air. Lalu, proses pengolahan makanan hingga kebersihan peralatan dan wadah makanan

“Kalau tidak beres, ditutup. Harus lulus sertifikasi,” tegas Prabowo.

Selain pengawasan internal, pemerintah juga membuka partisipasi masyarakat dalam mengawasi program ini. Disediakan nomor telepon bebas pulsa serta transparansi lokasi dapur agar masyarakat bisa memberikan laporan langsung.

“Siapa pun boleh cek dan komplain, termasuk orang tua dan pihak sekolah,” ujarnya.

Kritik Budaya Laporan “Bagus-Bagus Saja”

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti budaya laporan yang hanya menampilkan hal-hal positif, yang menurutnya justru merugikan pengambilan kebijakan.

Dia menekankan pentingnya kejujuran dalam pelaporan agar pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat.

“Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik,” tandas Prabowo.