Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan akan terus menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di tengah gelombang konsolidasi yang terjadi di industri telekomunikasi.

Pemerintah menilai merger dan akuisisi dapat memperkuat industri, tetapi tidak boleh mengurangi kompetisi maupun merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan konsolidasi industri telekomunikasi bukan sekadar pilihan bisnis, melainkan sebuah keniscayaan yang perlu didukung selama mampu menciptakan industri yang lebih sehat dan mendukung percepatan transformasi digital nasional.

Menurutnya, pasar telekomunikasi Indonesia yang besar tidak akan efisien apabila diisi terlalu banyak penyelenggara, khususnya operator jaringan bergerak seluler.

“Pemerintah menilai kondisi saat ini dengan hanya terdapat tiga perusahaan penyelenggara jaringan bergerak seluler termasuk jumlah yang cukup tepat untuk pasar Indonesia,” kata Wayan kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Meski demikian, Wayan menegaskan pemerintah tetap menyiapkan berbagai rambu agar konsolidasi industri tidak menimbulkan praktik monopoli maupun duopoli yang berpotensi merugikan masyarakat.

Karena itu, Komdigi berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memastikan konsolidasi tidak mematikan kompetisi yang sehat. Pemerintah juga mengawal agar berkurangnya jumlah pelaku usaha tidak lantas membuat operator menaikkan tarif layanan secara tidak wajar.

“Masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam kebermanfaatan adanya konsolidasi industri melalui kualitas layanan yang lebih baik dan pilihan harga yang tetap kompetitif,” kata Wayan.

Gelombang konsolidasi di industri telekomunikasi Indonesia sendiri telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pada awal 2022, PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia resmi bergabung membentuk PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (IOH).

Konsolidasi berlanjut pada April 2025 melalui merger PT XL Axiata Tbk dan PT Smartfren Telecom Tbk yang melahirkan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.

Tren serupa juga mulai terlihat di segmen internet tetap atau fixed broadband. Pada April 2026, PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Moratelindo) mengakuisisi mayoritas saham PT Republic Internet Indonesia (MyRepublic Indonesia).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Centratama Telekomunikasi Indonesia, Tbk (CENT), anak usaha EdgePoint Infrastructure (EdgePoint) menunjuk Jacopo Rigamonti sebagai Chief Executive Officer (CEO), menggantikan Raymond Yan yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

Pemegang saham juga menunjuk Kania Mustikasari selaku Director dan Chief People & Corporate Affairs Officer. Adapun, perubahan pucuk pimpinan perseroan berlaku efektif 1 Juli 2026.

Transisi kepemimpinan itu dinilai mencerminkan fokus berkelanjutan perusahaan pada kesinambungan kepemimpinan dan penciptaan nilai jangka panjang di sektor infrastruktur digital Indonesia.

Dalam peran barunya, Jacopo akan memimpin keseluruhan bisnis Centratama dengan fokus pada penciptaan nilai dan pertumbuhan, memperkuat kemitraan dengan pelanggan, mendorong inovasi infrastruktur, serta melanjutkan ekspansi perusahaan di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Kania Mustikasari akan terus mendorong pengembangan organisasi dan memperkuat posisi serta reputasi perusahaan.

"Saya merasa terhormat bisa mengemban tanggung jawab baru ini dalam perjalanan Centratama saat ini. Selama beberapa tahun terakhir, kami telah membangun momentum yang kuat di seluruh lini bisnis, dan saya berharap dapat melanjutkan kemajuan tersebut bersama tim,” ujar Jacopo lewat keterangan pers, Selasa (26/5/2026).

Ia memastikan Centratama tetap menghadirkan solusi infrastruktur digital berkualitas tinggi yang mendukung ambisi konektivitas Indonesia.

“Pada saat yang sama, kami akan terus menciptakan nilai jangka panjang bagi pelanggan, mitra, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat,” paparnya.

Senada, Chief Executive Officer EdgePoint Infrastructure, Suresh Sidhu, mengatakan, lanskap telekomunikasi Indonesia terus berkembang pesat, didorong oleh meningkatnya kebutuhan akan konektivitas tanpa hambatan, fiberisasi, adopsi 5G, serta ekspansi infrastruktur digital.

“Seiring Centratama memasuki fase pertumbuhan berikutnya, kami yakin kepemimpinan Jacopo, visi komersialnya, dan pemahamannya yang mendalam terhadap industri akan menempatkan perusahaan pada posisi yang kuat untuk terus berkembang seiring berbagai peluang ini dan menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan,” pungkas Suresh Sidhu.

Di bawah kepemimpinan Raymond, Centratama memperluas portofolionya dari sekitar 4.600 site menjadi lebih dari 11.000 site di seluruh Indonesia, menggandakan jaringan fiber hingga 5.000 km, serta memperkuat peran perusahaan dalam mendukung ambisi digital Indonesia yang terus berkembang dan ekosistem 5G.

Selain memperkuat cakupan layanan nasional, berbagai pencapaian di bawah kepemimpinan Raymond juga mencakup mencatatkan margin EBITDA terdepan di industri, implementasi solusi 5G In-Building Coverage di kawasan komersial dengan kepadatan tinggi di Jakarta Utara, serta pengembangan bisnis Fixed Wireless Access dan non-MNO.

Lebih jauh, Centratama juga mengumumkan penunjukan Dato' Charon Wardini bin Mokhzani sebagai Komisaris Independen dalam jajaran Dewan Komisaris.

Penunjukan Dato' Charon akan berlaku efektif mulai 30 Juni 2026.

Saat ini, ia menjabat sebagai Chairman Takaful Malaysia Keluarga Berhad Group dan Chairman EXIM Bank Malaysia.

Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Group Managing Director MIDF, Founding Managing Director Khazanah Research Institute, serta menduduki berbagai posisi kepemimpinan senior di CIMB Group, termasuk sebagai CEO CIMB Investment Bank Berhad.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pihaknya akan menutup BUMN PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) yang berlokasi di Bandung.

Rencana penutupan itu disampaikan Dony saat menjelaskan banyaknya BUMN yang menghadapi masalah karena pengelolaannya berjalan sendiri-sendiri.

"Kalau di Bandung itu ada PT INTI yang sangat terkenal, sekarang menghadapi persoalan, mungkin akan kita tutup juga," ujar Dony dalam Jogja Financial Festival 2026 di Yogyakarta, Sabtu (23/5).

Menurutnya, salah satu tantangan utama pengelolaan BUMN selama ini adalah tidak adanya sistem yang terintegrasi antarperseroan sehingga perusahaan yang sehat sulit membantu BUMN bermasalah.

"BUMN sebelumnya itu berdiri sendiri-sendiri. Ini yang banyak orang tidak tahu," kata Dony.

Ia menjelaskan kondisi tersebut membuat sejumlah BUMN besar yang pernah berjaya akhirnya menghadapi tekanan berat, seperti yang terjadi pada PT INTI.

PT INTI (Persero) atau PT Industri Telekomunikasi Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang produksi peralatan telekomunikasi dan teknologi.

Perusahaan pelat merah ini didirikan pada 30 Desember 1974 dan pernah menjadi pemain utama infrastruktur telekomunikasi nasional.

Pada periode 1985 hingga 1998, PT INTI ditunjuk pemerintah sebagai pemasok tunggal Sentral Telepon Digital Indonesia (STDI) dan memimpin sekitar 60 persen pangsa pasar infrastruktur telekomunikasi nasional.

Selain PT INTI, Dony juga menyinggung beberapa BUMN lain yang pernah mengalami tekanan bisnis, seperti PT Jakarta Lloyd (Persero) dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Menurutnya, sebelum adanya Danantara, laba dari BUMN besar seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak dapat digunakan untuk membantu perusahaan negara lainnya.

"Labanya BRI, Bank Mandiri dan lainnya tidak bisa dipergunakan untuk membantu perusahaan yang lain," ujarnya.

Karena itu, pemerintah kini mengonsolidasikan BUMN melalui Danantara yang disebut sebagai sovereign wealth fund berbasis perusahaan negara atau state-owned enterprise based sovereign wealth fund.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria memperkirakan akan menutup BUMN yang berlokasi di Bandung yakni PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI).

Menurutnya, salah satu tantangan utama pengelolaan BUMN selama ini adalah tidak adanya sistem yang terintegrasi antarperseroan sehingga perusahaan yang sehat sulit membantu BUMN bermasalah.

"BUMN sebelumnya itu berdiri sendiri-sendiri. Ini yang banyak orang tidak tahu," ujar Dony dalam Jogja Financial Festival 2026 di Yogyakarta, Sabtu (23/5).

Ia menjelaskan kondisi tersebut membuat sejumlah BUMN besar yang pernah berjaya akhirnya menghadapi tekanan berat.

"Kalau di Bandung itu ada PT INTI yang sangat terkenal, sekarang menghadapi persoalan, mungkin akan kita tutup juga," katanya.

Selain PT INTI, Dony juga menyinggung beberapa BUMN lain yang pernah mengalami tekanan bisnis, seperti PT Jakarta Lloyd (Persero) dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Menurutnya, sebelum adanya Danantara, laba dari BUMN besar seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak dapat digunakan untuk membantu perusahaan negara lainnya.

"Labanya BRI, Bank Mandiri dan lainnya tidak bisa dipergunakan untuk membantu perusahaan yang lain," ujarnya.

Karena itu, pemerintah kini mengonsolidasikan BUMN melalui Danantara yang disebut sebagai sovereign wealth fund berbasis perusahaan negara atau state-owned enterprise based sovereign wealth fund.

Jakarta: PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (“XLSMART” atau “EXCL”) mencatatkan progres positif dalam transformasi pascamerger sepanjang 2025.

Momentum tersebut semakin diperkuat melalui persetujuan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan pada Rabu, 20 Mei 2026 di Jakarta.

Dalam RUPST tersebut, pemegang saham menyetujui laporan tahunan tahun buku 2025.

"Tahun 2025 menjadi periode penting bagi XLSMART dalam membangun fondasi transformasi pascamerger. Dukungan pemegang saham melalui RUPST ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus menghadirkan layanan yang lebih baik, memperkuat kualitas jaringan, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan,” kata Presiden Direktur & CEO XLSMART, Rajeev Sethi dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 Mei 2026.

Sepanjang tahun 2025, XLSMART mencatat kinerja yang kuat pascamerger. Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp42,49 triliun atau tumbuh 23 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

EBITDA yang dinormalisasi mencapai Rp20,14 triliun atau tumbuh 13 persen, sementara laba bersih yang dinormalisasi mencapai Rp3,00 triliun atau tumbuh 63 persen.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh sinergi pascamerger yang mulai memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional, optimalisasi jaringan, dan peningkatan kualitas layanan pelanggan.

Selain mencatat kinerja keuangan yang solid, Perseroan juga menunjukkan progres integrasi yang positif. XLSMART mencatat pencapaian sinergi sebesar USD252 juta pada periode kuartal II hingga kuartal IV-2025, melampaui ekspektasi awal.

Proses integrasi jaringan juga menunjukkan progres signifikan dengan sekitar 70 persen site telah terintegrasi hingga akhir 2025.
Integrasi menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas jaringan, memperluas pengalaman layanan digital pelanggan, serta memperkuat daya saing Perseroan ke depan.

Selain itu, RUPST menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan dengan Akuntan Publik Bapak Lukmanul Arsyad sebagai auditor eksternal Perseroan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026.

Sementara itu, pada mata acara ketiga, RUPST menyetujui penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan remunerasi Perseroan.

(ANN)

Jakarta: Industri telekomunikasi Indonesia memasuki babak baru. PT Ekamas Mora Republik Tbk atau MoraRepublic resmi berdiri sebagai perusahaan infrastruktur digital terintegrasi, hasil penggabungan dua pemain besar di sektor ini.

Perusahaan ini terbentuk dari merger PT Mora Telematika Indonesia Tbk dan PT Eka Mas Republik, yang dikenal luas melalui layanan MyRepublic. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar dalam memperkuat konektivitas digital di Indonesia.

Sebagai anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), MoraRepublic juga menjadi bagian dari ekosistem Sinar Mas dalam mendukung transformasi digital nasional.

Presiden Direktur Dian Swastatika Sentosa, L. Krisnan Cahya, menyatakan bahwa MoraRepublic mencerminkan komitmen Sinar Mas untuk memajukan agenda transformasi digital Indonesia. MoraRepublic merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi infrastruktur digital Indonesia.

"Kami melihat permintaan konektivitas terus meningkat, dan MoraRepublic berada pada posisi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan ini. Ke depannya, fokus kami adalah memperluas jangkauan, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan dampak yang bermakna dan berkelanjutan bagi masyarakat,” kata Krisnan dalam keterangannya yang dikutip pada Sabtu, 25 April 2026.

Komisaris Independen Ekamas Mora Republik, Arsjad Rasjid menambahkan penggabungan ini merupakan langkah penting dalam mengatasi kebutuhan konektivitas Indonesia yang terus meningkat.

"Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan MoraRepublic dikelola dengan disiplin dan akuntabilitas yang dibutuhkan untuk memberikan dampak nyata dan terukur bagi industri dan masyarakat Indonesia,” ucap Arsjad.

Sementara itu, Direktur Utama Ekamas Mora Republik, Timotius M. Sulaiman mengatakan perusahaan akan memberikan layanan yang lebih cepat, lebih andal, dan lebih luas bagi pelanggan, sekaligus mengoptimalkan perluasan jaringan nasional.

Efektif mulai 22 April 2026, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat telah menjalankan peran mereka, menyatukan kepemimpinan dari kedua organisasi sebelumnya.

Struktur ini mencerminkan komitmen MoraRepublic terhadap tata kelola perusahaan yang kuat dan seimbang, pengambilan keputusan yang berpusat pada pelanggan, dan inovasi yang didorong oleh visi jangka panjang.

“Ini lebih dari sekadar penggabungan perusahaan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat ekosistem digital Indonesia,” tambah Timotius.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) merespons dorongan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menerapkan skema berbagi infrastruktur (infrastructure sharing) antaroperator seluler. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga efisiensi industri, terutama di tengah rencana pemberlakuan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) secara nasional.

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno menilai penerapan infrastructure sharing telah menjadi tren dalam empat hingga lima tahun terakhir, seiring dengan konsolidasi di industri telekomunikasi. Menurutnya, skema ini merupakan solusi strategis jangka panjang bagi operator.

“Tantangan operator seluler, internet adalah pendapatan cenderung flat, sehingga harus berpaling ke struktur biaya,” kata Sarwoto kepada Bisnis, Rabu (1/4/2026).

Dia menjelaskan, target kecepatan internet hingga 100 Mbps serta pemerataan akses nasional membutuhkan investasi dan belanja operasional (opex) yang lebih efisien. Hal ini tidak hanya mencakup sistem 4G yang sudah ada, tetapi juga pengembangan infrastruktur 5G dan kecerdasan artifisial (AI). Dengan demikian, operator seluler dapat lebih fokus pada peningkatan layanan kepada pelanggan.

Lebih lanjut, Sarwoto mengatakan Mastel telah mempelajari berbagai pendekatan infrastructure sharing di sejumlah negara. Namun, menurutnya Indonesia dapat mengadopsi model berbeda yang lebih sesuai dengan karakteristik nasional, yakni berbasis prinsip gotong royong.

“Kita bisa elaborasi lebih lanjut azas gotong royong ini dengan melibatkan langsung pelanggan/users [misal iuran di muka] dan juga pemerintah [misalnya menunda BHP] untuk kemanfaatan digitalisasi yang lebih besar bagi Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Komdigi mendorong percepatan implementasi infrastructure sharing untuk meningkatkan efisiensi industri, khususnya di tengah potensi lonjakan aktivitas digital akibat kebijakan WFH. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto menyatakan kolaborasi ini penting untuk menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan efisiensi energi.

“Fokus utama kami adalah mendorong efisiensi melalui kolaborasi pemanfaatan infrastruktur bersama dengan tetap menjaga iklim kompetisi yang sehat,” ujar Wayan, dikutip dari Antara, Selasa (31/3/2026).

Dia menambahkan, langkah kolaboratif tersebut diharapkan mampu menjaga persaingan tetap sehat sekaligus memperkuat ketahanan industri telekomunikasi dalam menghadapi perubahan pola aktivitas digital masyarakat.

Kebijakan ini dinilai relevan mengingat tingginya beban trafik data pada infrastruktur operator. Hingga 2025, Indosat Ooredoo Hutchison tercatat mengoperasikan lebih dari 200.000 BTS, sementara XLSMART—hasil merger XL Axiata dan Smartfren—mengoperasikan lebih dari 225.000 BTS. Adapun Telkomsel memiliki 269.066 BTS hingga kuartal III/2024, meskipun belum merilis data terbaru.

Komdigi akan mengawal implementasi sinergi ini, mencakup infrastruktur pasif seperti menara dan ducting hingga infrastruktur aktif seperti jaringan serat optik. Upaya ini ditargetkan dapat memperkuat konektivitas, terutama di kawasan padat yang menjadi pusat aktivitas digital selama WFH.

Selain itu, pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyederhanakan regulasi pembangunan infrastruktur, termasuk percepatan perizinan menara dan penyediaan jaringan kabel bawah tanah yang lebih terintegrasi.

“Kami optimistis industri telekomunikasi nasional memiliki resiliensi yang kuat untuk beradaptasi dengan perubahan pola kerja masyarakat, sekaligus tetap menjaga keterjangkauan tarif bagi pelanggan,” kata Wayan.

Kebijakan WFH sendiri merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengantisipasi potensi krisis global melalui efisiensi konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ini tengah mengkaji fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja bagi aparatur sipil negara (ASN), serta memberikan imbauan serupa kepada sektor swasta.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga mematangkan rincian kebijakan WFH nasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengindikasikan pengumuman resmi akan segera disampaikan agar pelaku industri dapat menyesuaikan strategi pengelolaan beban jaringan secara lebih adaptif.

Jakarta: Langkah konsolidasi di industri telekomunikasi kembali menguat. PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) resmi melanjutkan proses merger dengan PT Eka Mas Republik (MyRepublic), yang merupakan bagian dari Grup Sinarmas.

Penggabungan ini menjadi fase penting dalam memperkuat bisnis layanan internet dan infrastruktur digital di Indonesia, sekaligus membuka babak baru bagi kedua entitas.

Rencana merger dan jadwal penting

Rencana penggabungan ini telah disusun secara matang oleh kedua perusahaan.

Mengacu prospektus di keterbukaan informasi BEI, Selasa, 17 Maret 2026, rancangan merger telah disetujui oleh direksi dan dewan komisaris pada 16 Desember 2025.

Selanjutnya, keputusan penting akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 26 Maret 2026.

Adapun persetujuan dari Menteri Hukum atas penggabungan usaha dijadwalkan pada 22 April 2026.

Perubahan struktur dan dampak ke pemegang saham

Merger ini akan berdampak langsung pada struktur kepemilikan saham.

"Penggabungan akan mengakibatkan penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) para pemegang saham PT Mora Telematika Indonesia Tbk dikarenakan adanya peningkatan modal saham perusahaan yang menerima penggabungan," tulis perusahaan dalam prospektus.

"Besarnya penurunan persentase kepemilihan saham (dulusi) untuk pemegang saham PT Mora Telematika Indonesia Tbk sebesar 50,50 persen," jelasnya..

Hal ini menjadi perhatian penting bagi investor, karena akan memengaruhi porsi kepemilikan mereka setelah merger rampung.

Komitmen terhadap pemegang saham dan persaingan usaha

Dalam proses merger, perusahaan menegaskan komitmennya untuk menjaga kepentingan semua pihak.

Penggabungan akan dilakukan memperhatiakn kepentingan masing masing perusahaan yang melakukan penggabungan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha serta menjamin tetap terpenuhinya hak-hak para pemegang saham publik dan karyawan.

Nama baru setelah merger

Setelah proses penggabungan selesai, entitas hasil merger akan menggunakan nama baru, yaitu PT Ekamas Mora Republik Tbk

Nama ini mencerminkan integrasi antara kekuatan infrastruktur MORA dan layanan ritel MyRepublic.

Adapun, Sinarmas lewat PT Innovate Mas Utama bakal menjadi pengendali baru dengan memegang 48,36 persen saham MORA.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pengamat mengungkapkan potensi dampak konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran terhadap industri telekomunikasidi Indonesia. Gejolak harga energi dan kurs menjadi batu sandungan utama sektor telekomunikasi saat ini.

Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology Institute, Heru Sutadi, mengatakan salah satu dampak yang berpotensi muncul adalah penguatan dolar Amerika Serikat dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak menguntungkan bagi industri telekomunikasi karena akan langsung meningkatkan beban biaya perusahaan, mengingat banyak kontrak masih menggunakan dolar Amerika Serikat.

“Termasuk sewa satelit, kapasitas kabel laut, lisensi perangkat, dan pembelian infrastruktur jaringan,” kata Heru kepadaBisnispada Selasa (3/2/2026).

Heru menambahkan, operator telekomunikasi yang memiliki utang valuta asing (valas) atau kewajiban pembayaran ke luar negeri akan menjadi pihak yang paling terdampak. Dalam jangka pendek, perusahaan masih dapat menahan kenaikan biaya.

Namun, apabila nilai tukar bertahan tinggi dalam waktu lama, tekanan terhadap arus kas dan belanja modal akan meningkat.

Kondisi tersebut, lanjut Heru, berpotensi mendorong perusahaan menunda ekspansi jaringan atau menaikkan tarif layanan secara selektif.

Sementara itu, pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala menilai penutupan Selat Hormuz tidak berdampak signifikan terhadap bisnis telekomunikasi di Indonesia. Menurutnya, jalur logistik utama untuk perangkat telekomunikasi Indonesia masih berasal dari kawasan Asia, Eropa, dan Amerika Serikat.

“Jadi belum signifikan pengaruhnya, mungkin pelaku bisnisnya yang terganggu karena ada investor dari negara Teluk yang sudah cukup lama berada di negara kita,” kata Kamilov kepadaBisnispada Selasa (3/2/2026).

Meski demikian, Kamilov mengingatkan apabila harga-harga global melonjak tinggi akibat konflik di kawasan Teluk, khususnya minyak dan gas, maka seluruh sektor bisnis, termasuk telekomunikasi, akan terdampak.

Menurutnya, dalam kondisi tersebut, ruang bagi bisnis telekomunikasi untuk meningkatkan keuntungan akan semakin terbatas. Oleh karena itu, dia menilai regulator perlu mempertimbangkan dampak lanjutan dari konflik Teluk terhadap industri telekomunikasi nasional.

“Bisa saja ada perubahan bisnis telekomunikasi apabila perang ini berlarut panjang,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Joseph Matheus Edward. Dia meyakini konflik yang terjadi saat ini tidak berdampak langsung terhadap ketersediaan perangkat telekomunikasi di Indonesia.

Namun, dari sisi harga, Ian menilai dampak tetap ada seiring kenaikan harga minyak dan perubahan rute distribusi global. Sementaradari sisi pasokan, ketersediaan perangkat relatif aman karena penyedia tidak terdampak langsung oleh konflik. Meski demikian, pelemahan rupiah akan tetap berpengaruh karena banyak transaksi masih menggunakan dolar Amerika Serikat atau mata uang asing lainnya.

Selain itu, biaya operasional seperti minyak, rantai pasok (supply chain), dan logistik juga berpotensi meningkat. Menurut Ian, kondisi tersebut akan menekan margin keuntungan operator, terutama jika berlangsung dalam jangka panjang.

Sementara itu, tarif layanan kepada pengguna berpotensi berubah apabila perjanjian bisnis menggunakan mata uang asing, yang pada akhirnya akan memberikan tekanan baik kepada operator maupun pelanggan.

Ian juga menyoroti kenaikan harga energi global yang dapat berdampak signifikan terhadap operasional industri telekomunikasi. Meski demikian, dia menilai dampaknya relatif terbatas karena sumber energi untukbase transceiver station(BTS) dan pusat data (data center) di Indonesia sebagian besar berasal dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) domestik.

“Jika kenaikan harga energi berlangsung signifikan, operator kemungkinan akan melakukan penyesuaian strategi tanpa menambah beban pengguna agar keberlangsungan industri telekomunikasi tetap terjaga,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) merespons gugatan terkait kuota internet hangus yang saat ini tengah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengatakan pihaknya akan tunduk pada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk apabila terdapat putusan dari MK.

Industri telekomunikasi selalu mengapresiasi konsumen dan menempatkan konsumen sebagai prioritas utama.

Seluruh layanan yang diberikan, lanjutnya, telah mempertimbangkan berbagai aspek termasuk praktik terbaik (best practice) yang diterapkan di kawasan Asia.

“Jadi kami akan ikutin itu,” kata Marwan kepada Bisnis, Selasa (24/2/2026)

Sementara itu dilansir dari berbagai sumber sejumlah negara seperti Bangladesh, India, dan Singapura menerapkan sistem kuota hangus.

Di Bangladesh, hampir semua operator memakai skema kuota hangus. Data tak terpakai hilang setelah masa paket berakhir.

Regulator setempat (BTRC) sempat berencana menerapkan kebijakan carry forward atau roll over. Maksudnya, kalau pelanggan membeli paket baru sebelum paket lama habis, sisa kuota bisa dibawa ke paket berikutnya; jika tidak, tetap hangus.

Namun operator menjelaskan bahwa data tanpa batas waktu akan membuat tarif lebih mahal, sehingga rollover penuh tidak diadopsi.

Di India, operator besar seperti Jio, Airtel, VI umumnya masih menerapkan skema kuota hangus per siklus pada paket reguler; rollover hanya hadir di sebagian paket pascabayar atau plan khusus.

Sementara itu paket seluler dan roaming di Singapura, Thailand, Malaysia, tetap memakai model kuota dengan masa berlaku fixed (3 hari, 7 hari, 30 hari); bila lewat, sisa data hangus.

Dia menegaskan bahwa operator seluler saat ini menawarkan dua jenis produk kepada konsumen.

Pertama, produk dengan masa aktif terbatas, dan kedua, produk dengan sistem akumulasi atau rollover kuota.

Menurutnya, konsumen memiliki kebebasan untuk memilih sesuai kebutuhan masing-masing. Kedua jenis produk tersebut, lanjut Marwan, tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan usaha.

Sementara itu, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menilai polemik kuota hangus perlu dilihat dari sisi implementasi teknis dan biaya.

Menurutnya, setiap perubahan kebijakan berpotensi menimbulkan tambahan biaya, mulai dari proses desain, pengujian, hingga implementasi dan pemeliharaan sistem.

“Sebenarnya tinggal pilih operator yang menawarkan rollover kuota sebagai salah satu strategi bisnis. Masing-masing strategi bisnis beda,” kata Ian.

Sebagaimana dikutip dari laman resmi MK, gugatan terkait kuota internet hangus diajukan oleh pengemudi ojek online (ojol) Didi Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari. Keduanya mempersoalkan sistem penghangusan (expired) kuota internet yang belum terpakai saat masa aktif kuota berakhir.

Permohonan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam bentuk pengujian materiil Pasal 71 angka 2 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

“Ketentuan norma Pasal 71 angka 2 Cipta Kerja telah memberikan cek kosong kepada operator untuk menetapkan skema ‘kuota hangus’ tanpa adanya kewajiban akumulasi (rollover) kepada konsumen,” ujar Didi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada 13 Januari 2026.

Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja merupakan ketentuan yang mengubah norma Pasal 28 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Ketentuan tersebut mengatur bahwa besaran tarif penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan formula yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta persaingan usaha yang sehat.

Menurut para pemohon, perubahan Pasal 28 UU Telekomunikasi yang dimuat dalam Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja pada 2023 belum menyesuaikan perkembangan teknologi informasi, khususnya yang berkaitan dengan layanan data internet.

Di sisi lain, dalam era transformasi digital, jasa telekomunikasi dinilai telah beralih dari kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan dasar (public utility) yang setara dengan air, listrik, dan bahan bakar minyak.

Para pemohon juga menuturkan bahwa konsumen telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran di muka (prepaid) untuk sejumlah volume data internet tertentu.

Oleh karena itu, pelaku usaha dinilai berkewajiban memberikan akses layanan telekomunikasi secara utuh sesuai nilai yang telah dibayarkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan telekomunikasi di Tanah Air dalam kondisi yang cukup sulit. Biaya frekuensi yang dibayarkan ke negara terus mengalami kenaikan, sementara itu pendapatan yang diraup dari pelanggan perlahan turun lebih dari satu dekade terakhir.

Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, menyebut kondisi tersebut sebagai fenomena “gunting finansial”, yakni ketika beban biaya meningkat tajam di tengah penurunan pendapatan rata-rata per pengguna (average revenue per user/ARPU).

Sarwoto mengungkapkan, data menunjukkan biaya spektrum meningkat lebih dari 500% sepanjang periode 2010–2023. Pada saat yang sama, ARPU industri justru turun hingga 48%.

“Hari ini itu biaya spektrum itu naik besar sekali, sedangkan pendapatan per users itu turun,” kata Sarwoto dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, dikutip Senin (16/2/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut mendorong operator melakukan berbagai langkah efisiensi, termasuk konsolidasi. Dia menilai pengurangan jumlah operator dari 11 menjadi tujuh, kemudian dari tujuh menjadi tiga, merupakan bentuk adaptasi terhadap tekanan industri.

Dia menjelaskan bahwa konsolidasi dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi industri yang perlu “digunting”, dengan harapan merger dapat menciptakan efisiensi agar perusahaan dapat bertahan.

Diketahui, Komdigi rencananya tahun ini juga akan menggelar lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz. Lelang tersebut akan membuat beban perusahaan telekomunikasi bertambah.

Harapan Lelang Selanjutnya

Mengenai lelang frekuensi baru, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) berharap seleksi spektrum 2,6 GHz dan 700 MHz tidak memicu harga yang terlalu mahal serta tidak menimbulkan dominasi spektrum oleh salah satu operator seluler.

Sekretaris Jenderal ATSI Merza Fachys mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan mekanisme seleksi frekuensi. Menurut dia, kehadiran spektrum baru dapat berdampak pada peningkatan kualitas internet sekaligus menjaga keterjangkauan harga layanan bagi masyarakat, sebagaimana yang diharapkan Komdigi kepada operator.

“Asal BHP [biaya hak penggunaan] tersebut, atau spektrum tersebut, melalui seleksi yang tidak menimbulkan harga mahal, dan tidak menimbulkan dominasi spektrum oleh salah satu operator seluler,” kata Merza.

Merza menekankan spektrum merupakan sumber daya utama yang terbatas, sehingga proses alokasinya harus dilakukan secara sangat hati-hati. Terlebih, saat ini industri hanya diisi tiga operator seluler hasil konsolidasi, yakni Indosat, XLSMART, dan Telkomsel.

Menurut dia, salah satu hal penting dalam skema seleksi adalah memastikan proses tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan finansial untuk mendapatkan spektrum, seperti yang kerap terjadi dalam mekanisme lelang sebelumnya.

Dia menyebut terdapat dua faktor dalam proses lelang yang selama ini dapat dikendalikan, yakni harga awal (reserve price), kenaikan penawaran (incremental rate), serta jumlah putaran dalam proses seleksi.

Merza menilai pengaturan pada aspek tersebut akan berpengaruh terhadap efisiensi investasi operator dalam membangun jaringan dan melayani pelanggan. Operator dengan kepemilikan spektrum lebih besar akan memiliki efisiensi investasi yang lebih baik dibanding operator dengan spektrum terbatas.

Di sisi lain, dia memahami pemerintah memiliki kepentingan terhadap penerimaan negara dari sektor telekomunikasi, termasuk melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari BHP frekuensi.

PNBP yang dicatat Komdigi pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp29,30 triliun atau 116,04% dari target sebesar Rp25,25 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dengan realisasi PNBP Rp22,89 triliun, melampaui target Rp20,31 triliun atau setara 112,69%.

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital merupakan unit di Komdigi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan spektrum frekuensi, termasuk pelaksanaan lelang frekuensi.

Namun demikian, Merza mengingatkan kontribusi industri telekomunikasi terhadap negara tidak hanya berasal dari PNBP, melainkan juga dari pajak yang timbul dari aktivitas usaha operator.

“Bila kami melayani pelanggan ini lebih banyak, maka pendapatan operator akan lebih besar. Tax-nya juga akan lebih besar,” katanya.

Menurut dia, pendekatan kebijakan spektrum seharusnya dilihat secara lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi optimalisasi PNBP, tetapi juga dari dampaknya terhadap pertumbuhan industri secara keseluruhan, kualitas layanan, serta kontribusi pajak ke depan.

ATSI, lanjut Merza, pada prinsipnya tidak mempermasalahkan adanya seleksi spektrum, namun mendorong agar mekanisme tersebut dirancang secara inovatif dan proporsional, sesuai dengan kondisi industri yang kini hanya diisi oleh tiga operator besar hasil konsolidasi.

Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat menilai peningkatan kecepatan internet di Indonesia dan keterjangkauan harga dapat dicapai apabila beban regulasi di industri telekomunikasi ditata ulang.

Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward mengatakan pembangunan akses internet yang merata dan terjangkau harus terwujud. Untuk itu, belanja modal (capital expenditure/capex) dan belanja operasional (operational expenditure/opex) operator harus tetap layak secara bisnis dan berkelanjutan.

“Khususnya untuk seluler, permasalahan saat ini salah satunya adalah beban regulasi [baik perizinan dan lain-lain) ataupun adanya OTT [over the top],” kata Ian kepada Bisnis pada Senin (2/2/2026).

Ian menilai beban regulasi perlu dihitung ulang dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, hingga aspek kedaulatan. Dengan begitu, biaya regulasi dapat menjadi lebih proporsional, termasuk melalui perlakuan yang setara terhadap OTT, sehingga upaya pemerataan internet yang terjangkau bisa lebih cepat terealisasi.

Untuk memperluas jangkauan, Ian mengatakan diperlukan capex operator seluler yang lebih besar disertai insentif untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dia menjelaskan setiap pembangunan di wilayah 3T yang berdampak pada perluasan cakupan akan dikembalikan ke skema Universal Service Obligation (USO) non-cash.

Sementara pembangunan yang berdampak pada Asta Cita, seperti peningkatan kemakmuran dan keamanan serta terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), akan dikembalikan sebagai penyertaan negara dalam perluasan cakupan dalam bentuk beban regulasi yang proporsional sesuai asesmen yang berwenang.

“Fiberisasi atau open backbone harus dilakukan secara masif/menyeluruh dan terencana. Tentu kemudahan pembangunan di lapangan yang melibatkan seluruh stakeholder,” katanya.

Pengamat telekomunikasi ITB lainnya, Agung Harsoyo, mengatakan harga layanan internet terbentuk dari struktur biaya (cost structure), antara lain perizinan dan pungutan saat penggelaran infrastruktur oleh pemerintah daerah, Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lain, serta harga perangkat.

“Dari hal ini nampak, bukan hanya persoalan teknis semata,” kata Agung.

Menurut Agung, baik pemerintah pusat maupun daerah perlu meninjau ulang regulatory cost yang ditanggung operator. Apabila biaya regulasi turun, harga yang dibayar pelanggan juga berpotensi turun. Alternatif lainnya, operator dapat melakukan efisiensi melalui optimalisasi aset yang telah tergelar, meningkatkan praktik infrastructure sharing, serta menerapkan model kerja sama bisnis dengan OTT, baik lokal maupun global.

Lelang Frekuensi Lebih Murah

Sementara itu, pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala menilai agenda regulator Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait penetrasi internet yang terjangkau perlu diikuti dengan keputusan strategis pada lelang frekuensi berikutnya.

“Lelang frekuensi 1,4 Ghz sudah selesai, sedangkan yang frekuensi di 700 Mhz,2.6 Ghz belum ada kabar,” kata Kamilov.

Industri telekomunikasi seluler, lanjutnya, masih menunggu proses lelang tersebut, terutama karena pengembangan jaringan generasi kelima (fifth generation/5G) membutuhkan pita frekuensi 700 MHz.

Kamilov menekankan pentingnya implementasi kebijakan di lapangan agar tidak menambah beban baru bagi industri, baik dari instansi pemerintah maupun aparat penegak hukum, karena akan berdampak pada biaya produksi dan harga jual ke konsumen.

“Dan juga bisa mengganggu berkelanjutannya layanan internet terjangkau,” katanya.

Lelang Murah Percepat Penggelaran 5G

Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi mengatakan industri perlu menyeimbangkan investasi antara penguatan 5G di kota besar dan optimalisasi jaringan generasi keempat (fourth generation/4G) di daerah melalui berbagi infrastruktur, pemanfaatan jaringan bersama, serta model bisnis kolaboratif dengan pemerintah dan penyedia menara.

“Selain itu, adopsi teknologi yang lebih efisien, percepatan alokasi spektrum baru, serta skema pembiayaan yang inovatif penting untuk menekan biaya operasional sehingga layanan bisa lebih cepat dan terjangkau bagi masyarakat,” kata Heru.

Heru menambahkan tantangan utama mencakup perizinan yang berlapis, kompleks, dan tidak seragam antar daerah, keterbatasan infrastruktur pendukung seperti listrik dan backhaul, serta tingginya biaya pembangunan di wilayah terpencil. Selain itu, ketersediaan spektrum yang memadai juga masih menjadi kendala.

“Kepastian regulasi jangka panjang juga menjadi faktor krusial yang memengaruhi kecepatan dan keberlanjutan penggelaran jaringan,” katanya.

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) merespons arahan Komdigi agar layanan internet semakin cepat dan terjangkau. Sekretaris Jenderal ATSI Merza Fachys menilai pernyataan tersebut masih bersifat umum. Menurutnya, layanan internet fixed broadband dan seluler perlu dibedakan karena memiliki karakteristik berbeda.

“Saya yakin kalau seluler harganya sudah sangat murah,” kata Merza ditemui usai acara Indonesia Digital Outlook 2026 di Jakarta, Kamis (29/1/2026).