Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat menilai peningkatan kecepatan internet di Indonesia dan keterjangkauan harga dapat dicapai apabila beban regulasi di industri telekomunikasi ditata ulang.

Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward mengatakan pembangunan akses internet yang merata dan terjangkau harus terwujud. Untuk itu, belanja modal (capital expenditure/capex) dan belanja operasional (operational expenditure/opex) operator harus tetap layak secara bisnis dan berkelanjutan.

“Khususnya untuk seluler, permasalahan saat ini salah satunya adalah beban regulasi [baik perizinan dan lain-lain) ataupun adanya OTT [over the top],” kata Ian kepada Bisnis pada Senin (2/2/2026).

Ian menilai beban regulasi perlu dihitung ulang dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, hingga aspek kedaulatan. Dengan begitu, biaya regulasi dapat menjadi lebih proporsional, termasuk melalui perlakuan yang setara terhadap OTT, sehingga upaya pemerataan internet yang terjangkau bisa lebih cepat terealisasi.

Untuk memperluas jangkauan, Ian mengatakan diperlukan capex operator seluler yang lebih besar disertai insentif untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dia menjelaskan setiap pembangunan di wilayah 3T yang berdampak pada perluasan cakupan akan dikembalikan ke skema Universal Service Obligation (USO) non-cash.

Sementara pembangunan yang berdampak pada Asta Cita, seperti peningkatan kemakmuran dan keamanan serta terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), akan dikembalikan sebagai penyertaan negara dalam perluasan cakupan dalam bentuk beban regulasi yang proporsional sesuai asesmen yang berwenang.

“Fiberisasi atau open backbone harus dilakukan secara masif/menyeluruh dan terencana. Tentu kemudahan pembangunan di lapangan yang melibatkan seluruh stakeholder,” katanya.

Pengamat telekomunikasi ITB lainnya, Agung Harsoyo, mengatakan harga layanan internet terbentuk dari struktur biaya (cost structure), antara lain perizinan dan pungutan saat penggelaran infrastruktur oleh pemerintah daerah, Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lain, serta harga perangkat.

“Dari hal ini nampak, bukan hanya persoalan teknis semata,” kata Agung.

Menurut Agung, baik pemerintah pusat maupun daerah perlu meninjau ulang regulatory cost yang ditanggung operator. Apabila biaya regulasi turun, harga yang dibayar pelanggan juga berpotensi turun. Alternatif lainnya, operator dapat melakukan efisiensi melalui optimalisasi aset yang telah tergelar, meningkatkan praktik infrastructure sharing, serta menerapkan model kerja sama bisnis dengan OTT, baik lokal maupun global.

Lelang Frekuensi Lebih Murah

Sementara itu, pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala menilai agenda regulator Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait penetrasi internet yang terjangkau perlu diikuti dengan keputusan strategis pada lelang frekuensi berikutnya.

“Lelang frekuensi 1,4 Ghz sudah selesai, sedangkan yang frekuensi di 700 Mhz,2.6 Ghz belum ada kabar,” kata Kamilov.

Industri telekomunikasi seluler, lanjutnya, masih menunggu proses lelang tersebut, terutama karena pengembangan jaringan generasi kelima (fifth generation/5G) membutuhkan pita frekuensi 700 MHz.

Kamilov menekankan pentingnya implementasi kebijakan di lapangan agar tidak menambah beban baru bagi industri, baik dari instansi pemerintah maupun aparat penegak hukum, karena akan berdampak pada biaya produksi dan harga jual ke konsumen.

“Dan juga bisa mengganggu berkelanjutannya layanan internet terjangkau,” katanya.

Lelang Murah Percepat Penggelaran 5G

Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi mengatakan industri perlu menyeimbangkan investasi antara penguatan 5G di kota besar dan optimalisasi jaringan generasi keempat (fourth generation/4G) di daerah melalui berbagi infrastruktur, pemanfaatan jaringan bersama, serta model bisnis kolaboratif dengan pemerintah dan penyedia menara.

“Selain itu, adopsi teknologi yang lebih efisien, percepatan alokasi spektrum baru, serta skema pembiayaan yang inovatif penting untuk menekan biaya operasional sehingga layanan bisa lebih cepat dan terjangkau bagi masyarakat,” kata Heru.

Heru menambahkan tantangan utama mencakup perizinan yang berlapis, kompleks, dan tidak seragam antar daerah, keterbatasan infrastruktur pendukung seperti listrik dan backhaul, serta tingginya biaya pembangunan di wilayah terpencil. Selain itu, ketersediaan spektrum yang memadai juga masih menjadi kendala.

“Kepastian regulasi jangka panjang juga menjadi faktor krusial yang memengaruhi kecepatan dan keberlanjutan penggelaran jaringan,” katanya.

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) merespons arahan Komdigi agar layanan internet semakin cepat dan terjangkau. Sekretaris Jenderal ATSI Merza Fachys menilai pernyataan tersebut masih bersifat umum. Menurutnya, layanan internet fixed broadband dan seluler perlu dibedakan karena memiliki karakteristik berbeda.

“Saya yakin kalau seluler harganya sudah sangat murah,” kata Merza ditemui usai acara Indonesia Digital Outlook 2026 di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Biaya penggelaran 4G yang mahal dinilai menjadi penghambat rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam memperluas cakupan 4G/LTE hingga mencapai 97,50% dari total wilayah permukiman pada 2026.

Target tersebut dinilai menuntut kesiapan investasi yang lebih besar serta dukungan kebijakan, terutama untuk memperluas layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menyebut capaian cakupan jaringan saat ini masih menghadapi tantangan dari sisi pembiayaan dan pemerataan.

Menurutnya, upaya mengejar target 97,5% memerlukan belanja modal operator yang lebih besar serta insentif khusus untuk wilayah 3T.

“Untuk mengejar 97,5% tentu perlu capex operator seluler yang lebih besar dan insentif untuk daerah 3T,” kata Ian saat dihubungi Bisnis pada Kamis (8/1/2026)

Ian menilai pembangunan infrastruktur di wilayah 3T yang berdampak pada perluasan cakupan jaringan perlu disertai skema pengembalian yang jelas melalui kewajiban pelayanan universal (USO) non tunai.

Selain itu, pembangunan jaringan yang mendukung agenda Asta Cita dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurut Ian, juga perlu dikompensasi dalam bentuk penyertaan negara agar beban regulasi tetap proporsional.

Ian juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar jaringan, khususnya fiberisasi dan pengembangan backbone secara menyeluruh dan terencana, serta kemudahan proses pembangunan di lapangan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi Kamilov Sagala menilai target Komdigi untuk mendekati pemerataan cakupan 4G secara nasional secara teknis relatif mudah dicapai. Namun, dia mengingatkan agar regulator tidak hanya berfokus pada angka sebaran wilayah semata.

Menurut Kamilov, tantangan utama justru terletak pada kualitas layanan yang dirasakan oleh konsumen. Dia menekankan pentingnya penetapan standar layanan minimum agar perluasan cakupan tidak berhenti pada pencapaian statistik semata.

“Penting disadari oleh regulator apabila sekedar untuk menunjukan sebaran wilayah, tanpa ada standar layanan yang minimal ini pastinya target sia-sia saja,” kata Kamilov.

Dia menekankan pentingnya regulator melakukan survei layanan konsumen yang presisi agar target yang ditetapkan benar-benar memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan, mengingat keterjangkauan layanan tidak selalu sejalan dengan kualitas minimum yang berkelanjutan.

Adapun target cakupan mobile broadband 4G/LTE tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029.

Dalam dokumen tersebut, indikator jangkauan jaringan pita lebar bergerak per populasi ditetapkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 98% pada 2029.

Secara rinci, cakupan mobile broadband ditargetkan mencapai 97,50% pada 2026, meningkat menjadi 97,75% pada 2027, kemudian 97,90% pada 2028, dan mencapai 98% pada 2029. Sementara itu, capaian pada 2024 tercatat sebesar 97,16% dari total wilayah permukiman, meningkat dibandingkan target 2025 yang ditetapkan sebesar 97,30%.

Selain cakupan jaringan, Komdigi juga menargetkan persentase luas permukiman dan jalur transportasi utama yang masih mengalami blank spot sinyal 5G tetap berada di angka 4,44%.

Dari sisi keterjangkauan, rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita ditetapkan sebesar 4% pada 2026, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebagai bagian dari upaya mendorong layanan internet yang semakin terjangkau bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai pita frekuensi 2,6 GHz dan 3,5 GHz merupakan spektrum yang paling ideal untuk mendukung pengembangan jaringan generasi kelima (5G) di Indonesia.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengatakan secara teknis pita mid-band, seperti 2,6 GHz dan 3,5 GHz, memiliki karakteristik yang paling sesuai untuk kebutuhan 5G, terutama dalam menyeimbangkan cakupan dan kapasitas.

“Sebetulnya, pita 2,6 GHz dan 3,5 GHz [memang lebih menarik untuk 5G]. Namun, ada juga kebutuhan terhadap low band,” kata Marwan dalamBisnis Indonesia Forum: Menanti Frekuensi Baru Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesiadi Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Dalam jangka panjang, Marwan menilai pita mid-band juga berpotensi digunakan untuk berbagai kebutuhan layanan lain. Oleh karena itu, perencanaan spektrum perlu mempertimbangkan dinamika permintaan dan potensi penggunaan di masa depan.

“Di daerah lain, mid-band bisa ‘dimakan’ oleh use case lain dalam jangka panjang,” katanya.

Marwan menambahkan kejelasan peta teknologi nasional, termasuk segmentasi kebutuhan tiap wilayah, menjadi faktor krusial untuk mendorong minat investasi di sektor telekomunikasi. Dengan peta yang jelas, penggunaan spektrum dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah, tanpa harus meniru pendekatan negara lain secara mentah. Dia menegaskan kepastian arah kebijakan juga akan menjadi fondasi penting bagi pelaku industri dalam mengambil keputusan investasi jangka panjang.

“Kalau semuanya sudah jelas, kontribusinya pasti akan terlihat. Iya. Kalau arahnya jelas, orang mau investasi pasti ada pertimbangannya,” kata Marwan.

Menurut Marwan, ketidakjelasan arah kebijakan selama ini membuat proses seleksi spektrum kerap berbenturan dengan regulasi yang masih berorientasi pada penerimaan negara semata, alih-alih memperkuat ekosistem industri dan kesejahteraan jangka panjang. Dalam konteks tersebut, ATSI berpandangan penurunan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi menjadi salah satu kunci untuk mendorong investasi operator, khususnya dalam pembangunan infrastruktur jaringan.

“Kami berpandangan mindset-nya adalah menurunkan BHP. Jika BHP diturunkan, operator tentu akan terdorong. Oke, itu bisa dilakukan,” katanya.

Marwan menilai skema kebijakan yang terlalu menitikberatkan pada penerimaan negara di sisi atas (top line) justru berpotensi meningkatkan beban belanja modal (capital expenditure/capex) operator dan kembali menekan industri secara keseluruhan.

Dia menjelaskan penarikan penerimaan negara yang besar dari spektrum akan berimplikasi langsung pada kebutuhan capex operator, terutama untuk pembangunan base station. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan siklus tekanan yang berulang bagi industri, meskipun terdapat argumen peningkatan capex juga dapat mendorong perluasan jaringan.

“Karena dengan tambahan capex itu, dia bisa menambah sekitar 30 ribu BTS. Dengan capex yang ditambah, pembangunan juga bertambah,” kata Marwan.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), luas pemukiman yang terlayani mobile broadband saat ini memang sudah relatif tinggi untuk jaringan 4G, yakni mencapai 97,45%.

Namun, cakupan 5G masih sangat terbatas, baru menjangkau 4,44% wilayah pemukiman. Kondisi ini menunjukkan adopsi 5G di Indonesia masih berada pada tahap awal dan belum merata. Dari sisi kualitas layanan, kecepatan rata-rata mobile broadband Indonesia tercatat sebesar 42,85 Mbps.

Angka tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke-83 dari 112 negara secara global serta peringkat ke-8 dari 9 negara ASEAN. Capaian ini masih tertinggal jauh dibandingkan Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, dan Malaysia yang masing-masing mencatat kecepatan rata-rata di atas 150 Mbps.

Sementara itu, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan dalam lima tahun ke depan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan rencana strategis sektor digital, cakupan pemukiman terlayani mobile broadband ditargetkan mencapai 98% pada 2029. Dari sisi kualitas, kecepatan mobile broadband nasional ditargetkan meningkat hingga 100 Mbps atau lebih dari dua kali lipat capaian saat ini.

Berdasarkan studi dan riset Coleago, untuk mencapai kecepatan unduh rata-rata 100 Mbps per pengguna, Indonesia membutuhkan total spektrum low band dan mid band dalam kisaran 1.000 MHz hingga 2.000 MHz, bergantung pada tingkat kepadatan penduduk di masing-masing wilayah.

Dalam simulasi berbasis kota besar, kebutuhan spektrum total low band dan mid band diperkirakan mencapai sekitar 2.000 MHz untuk Jakarta dengan kepadatan sekitar 16.000 penduduk per kilometer persegi. Surabaya dengan kepadatan sekitar 9.000 penduduk per kilometer persegi membutuhkan sekitar 1.600 MHz, sedangkan Solo dengan kepadatan sekitar 12.000 penduduk per kilometer persegi membutuhkan sekitar 1.300 MHz.

Saat ini, alokasi spektrum yang digunakan industri seluler dinilai masih jauh dari kebutuhan tersebut. Total spektrum eksisting low band yang digunakan operator tercatat sekitar 92 MHz dari pita 800 MHz dan 900 MHz. Adapun spektrum mid band yang tersedia saat ini sekitar 360 MHz dari pita 1,8 GHz, 2,1 GHz, dan 2,3 GHz.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah melaksanakan seleksi pita frekuensi 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025.

Ke depan, pemerintah juga berencana membuka lelang pita frekuensi 2,6 GHz dan 700 MHz untuk mendukung penggelaran jaringan 5G. Pita 700 MHz dinilai strategis karena memiliki jangkauan luas untuk wilayah pedesaan dan pinggiran kota, sementara pita 2,6 GHz menawarkan keseimbangan antara cakupan dan kapasitas data tinggi bagi layanan 5G.