Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) merespons dorongan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menerapkan skema berbagi infrastruktur (infrastructure sharing) antaroperator seluler. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga efisiensi industri, terutama di tengah rencana pemberlakuan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) secara nasional.

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno menilai penerapan infrastructure sharing telah menjadi tren dalam empat hingga lima tahun terakhir, seiring dengan konsolidasi di industri telekomunikasi. Menurutnya, skema ini merupakan solusi strategis jangka panjang bagi operator.

“Tantangan operator seluler, internet adalah pendapatan cenderung flat, sehingga harus berpaling ke struktur biaya,” kata Sarwoto kepada Bisnis, Rabu (1/4/2026).

Dia menjelaskan, target kecepatan internet hingga 100 Mbps serta pemerataan akses nasional membutuhkan investasi dan belanja operasional (opex) yang lebih efisien. Hal ini tidak hanya mencakup sistem 4G yang sudah ada, tetapi juga pengembangan infrastruktur 5G dan kecerdasan artifisial (AI). Dengan demikian, operator seluler dapat lebih fokus pada peningkatan layanan kepada pelanggan.

Lebih lanjut, Sarwoto mengatakan Mastel telah mempelajari berbagai pendekatan infrastructure sharing di sejumlah negara. Namun, menurutnya Indonesia dapat mengadopsi model berbeda yang lebih sesuai dengan karakteristik nasional, yakni berbasis prinsip gotong royong.

“Kita bisa elaborasi lebih lanjut azas gotong royong ini dengan melibatkan langsung pelanggan/users [misal iuran di muka] dan juga pemerintah [misalnya menunda BHP] untuk kemanfaatan digitalisasi yang lebih besar bagi Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Komdigi mendorong percepatan implementasi infrastructure sharing untuk meningkatkan efisiensi industri, khususnya di tengah potensi lonjakan aktivitas digital akibat kebijakan WFH. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto menyatakan kolaborasi ini penting untuk menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan efisiensi energi.

“Fokus utama kami adalah mendorong efisiensi melalui kolaborasi pemanfaatan infrastruktur bersama dengan tetap menjaga iklim kompetisi yang sehat,” ujar Wayan, dikutip dari Antara, Selasa (31/3/2026).

Dia menambahkan, langkah kolaboratif tersebut diharapkan mampu menjaga persaingan tetap sehat sekaligus memperkuat ketahanan industri telekomunikasi dalam menghadapi perubahan pola aktivitas digital masyarakat.

Kebijakan ini dinilai relevan mengingat tingginya beban trafik data pada infrastruktur operator. Hingga 2025, Indosat Ooredoo Hutchison tercatat mengoperasikan lebih dari 200.000 BTS, sementara XLSMART—hasil merger XL Axiata dan Smartfren—mengoperasikan lebih dari 225.000 BTS. Adapun Telkomsel memiliki 269.066 BTS hingga kuartal III/2024, meskipun belum merilis data terbaru.

Komdigi akan mengawal implementasi sinergi ini, mencakup infrastruktur pasif seperti menara dan ducting hingga infrastruktur aktif seperti jaringan serat optik. Upaya ini ditargetkan dapat memperkuat konektivitas, terutama di kawasan padat yang menjadi pusat aktivitas digital selama WFH.

Selain itu, pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyederhanakan regulasi pembangunan infrastruktur, termasuk percepatan perizinan menara dan penyediaan jaringan kabel bawah tanah yang lebih terintegrasi.

“Kami optimistis industri telekomunikasi nasional memiliki resiliensi yang kuat untuk beradaptasi dengan perubahan pola kerja masyarakat, sekaligus tetap menjaga keterjangkauan tarif bagi pelanggan,” kata Wayan.

Kebijakan WFH sendiri merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengantisipasi potensi krisis global melalui efisiensi konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ini tengah mengkaji fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja bagi aparatur sipil negara (ASN), serta memberikan imbauan serupa kepada sektor swasta.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga mematangkan rincian kebijakan WFH nasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengindikasikan pengumuman resmi akan segera disampaikan agar pelaku industri dapat menyesuaikan strategi pengelolaan beban jaringan secara lebih adaptif.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mendorong terciptanya ekosistem informasi yang sehat, salah satunya melalui Pembentukan Dewan Koordinasi Nasional Penanganan Disinformasi.

Melalui policy paper bertajuk Peta Jalan Penanganan Disinformasi di Indonesia yang disusun bersama media, Mastel ingin ekosistem informasi saat ini menjadi lebih baik di tengah marak berita hoaks.

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan peta jalan tersebut bertujuan mendorong terciptanya ruang informasi yang sehat di tengah meningkatnya tantangan disinformasi di ruang digital. Menurut Sarwoto, persoalan disinformasi tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, industri teknologi, media, akademisi, serta masyarakat sipil.

Dia menambahkan peta jalan tersebut juga disusun bukan untuk mengontrol informasi, melainkan untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat.

“Sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang kredibel, media menjalankan fungsi jurnalistik secara independen, dan platform digital memiliki tanggung jawab yang jelas dalam menjaga integritas ruang digital,” kata Sarwoto, dikutip Jumat (6/3/2026).

Ketua Bidang Media Digital dan Penyiaran (Digibroadcast) Mastel Neil R. Tobing menambahkan disinformasi perlu dipahami sebagai fenomena sistemik dalam ekosistem digital. Menurutnya, penyebaran disinformasi tidak hanya berkaitan dengan konten yang keliru, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika algoritma platform, model bisnis digital, serta perilaku pengguna di ruang digital.

“Karena itu diperlukan pendekatan tata kelola digital yang lebih komprehensif,” kata Neil.

Dalam policy paper tersebut, Mastel mengusulkan lima pilar kebijakan untuk memperkuat ketahanan ekosistem informasi nasional, yakni literasi digital, infrastruktur cek fakta, jurnalisme berkualitas, tata kelola digital, serta riset dan inovasi.

Mastel juga mendorong pendekatan koregulasi, yaitu mekanisme pengaturan bersama antara pemerintah, platform digital, industri media, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini dinilai lebih adaptif terhadap dinamika teknologi digital, sekaligus tetap menjunjung tinggi prinsip kebebasan berekspresi, kebebasan pers, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pada aspek arsitektur kelembagaan, Mastel mengusulkan pembentukan Dewan Koordinasi Nasional Penanganan Disinformasi (DKN-PD) sebagai mekanisme koordinasi lintas sektor untuk menyelaraskan kebijakan sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, platform digital, media, akademisi, serta masyarakat sipil.

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyambut baik inisiatif tersebut. Dia menilai disinformasi kini menjadi salah satu tantangan besar dalam ekosistem digital global sehingga membutuhkan pendekatan yang terkoordinasi serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Inisiatif ini sangat baik, apalagi saat ini disinformasi telah dinyatakan sebagai salah satu ancaman global terbesar. Karena itu dibutuhkan pendekatan yang terkoordinasi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” kata Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) berpendapat spektrum seharusnya dapat dilihat sebagai struktur ekonomi, bukan hanya menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (Infratelnas) Mastel, Sigit Jarot, mengatakan kebijakan harus berorientasi pada peningkatan kapasitas jaringan nasional, penurunan biaya per bit dan menciptakan multiplier effect ekonomi digital.

Pasalnya, jika melakukan regulasi pendekatan secarabusiness as usual, Sigit berpendapat hal ini justru akan membuat kondisi di Indonesia tidak berubah dan justru akan tertinggal dengan negara lainnya.

"Jadi, regulasi kita itu kalau masih tetap business as usual dengan pendekatan regulasi yang sudah-sudah seperti sekarang, yaitu kita masih di generasi ke-2 yang sangat tertinggal. Sebenarnya negara-negara yang sudah maju, lebih maju penggunaan 5G-nya, sudah masuk generasi ke-4, bahkan ke-5," Jelas sigit dalam Bisnis Indonesia Forum bertajukMenanti Frekuensi Baru Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, di Wisma Bisnis Indonesia, Selasa (23/12/2025).

Sigit juga berpendapat nilai kematangan regulasi telekomunikasi (telecom regulation maturity) Indonesia kini baru masuk era kompetisi sejak 1999. Sebab demikian dia menegaskan perlunya pendekatan yang tidak hanya semata untuk 'senjata' fiskal.

Tak hanya itu, Sigit juga menuturkan pengalaman global menunjukan harga spektrum yang terlalu mahal justru akan memperlambat investasi jaringan, menurunkan kualitas layanan dan kemudian pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Sebab demikian, pihaknya memberikan rekomendasi kebijakan yakni lelang 2,6 GHz perlu dirancang dengan filosofiinvestment-friendly spectrum policydan bukanrevenue-maximizing auction.

Sebagai informasi, sebelumnya Komdigi telah melaksanakan lelang pita frekuensi 1,4 GHz, yang bertujuan menentukan pengguna pita frekuensi radio di seluruh regional, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz.

Pada tahun pertama, para pemenang lelang diwajibkan membayar tiga kali nilai penawaran, kemudian membayar sesuai nilai penawaran selama sembilan tahun berikutnya.

Usai lelang pita 1,4 GHz tersebut, pemerintah menyiapkan dua lelang frekuensi baru, yakni pita 700 MHz dan pita 2,6 GHz.

Pita 700 MHz termasuk kategori low band dengan cakupan luas, cocok untuk memperluas jaringan di wilayah pelosok. Adapun pita 2,6 GHz merupakan mid band yang menawarkan keseimbangan antara cakupan dan kapasitas jaringan, ideal untuk mendukung layanan 5G serta peningkatan kapasitas data di kawasan urban.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menjabarkan sejumlah tahapan tes yang harus dilewati Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang sebelum dinyatakan layak untuk dioperasikan.

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan, setelah infrastruktur PDN selesai dibangun, tahapan berikutnya yang krusial adalah pelaksanaan tes kesisteman. Hal ini penting karena PDN masuk dalam kategori infrastruktur kritikal nasional.

“Apalagi dimaksudkan untuk dipakai pemerintahan pusat dan daerah, dan kementerian lembaga,” kata Sarwoto kepada Bisnis pada Senin (15/12/2025).

Sarwoto menjelaskan, tes kesisteman mencakup pengujian menyeluruh terhadap kapasitas, layanan, keandalan operasional, serta aspek keamanan.

Dia menambahkan, belajar dari insiden gangguan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), perlu adanya kesamaan pandangan mengenai pentingnya penerapan prinsip diversity dan redundancy untuk mengantisipasi potensi gangguan.

Dia menekankan aset pemerintah semestinya difokuskan untuk memberikan manfaat layanan yang terukur melalui indikator kinerja utama (Key Performance Indicator atau KPI), bukan semata-mata mengejar potensi keuntungan.

“Bagaimanapun level keamanan siber PDN pemerintah tetap harus mengikuti standar minimal yang ada misalnya arsitektur keamanan bertingkat, standar ISO/IEC27001, CSA Star untuk Clouds, hingga Index KAM,” katanya.

Meski demikian, Sarwoto menilai perlu kehati-hatian dalam menyimpulkan apakah pembangunan PDN yang belum beroperasi tersebut menimbulkan kerugian atau tidak.

Menurutnya, hal tersebut harus dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan realisasi proyek.

Dia menambahkan, proses pengadaan pemerintah kerap dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sumber anggaran murni, hibah, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta model belanja modal (capex) dan belanja operasional (opex).

Faktor-faktor tersebut memiliki dampak yang berbeda terhadap pemanfaatan infrastruktur.

“Mastel berpendapat perlunya memanfaatkan kapasitas dan potensi PDN nasional dalam rangka efisiensi dan efektivitas dengan syarat dan standar tertentu,” kata Sarwoto.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penilaian PDN oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) masih berlangsung sehingga fasilitas tersebut belum dapat dioperasikan.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayyiba mengatakan perkembangan PDN saat ini masih berada pada tahap evaluasi keamanan oleh BSSN.

“Untuk PDN doakanlah. Kami sudah siap tetapi kan masih dinilai sama BSSN. [kenapa lama?] Ya kan ada remedial segala sudah kayak orang ujian,” kata Mira kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/12/2025).

Dengan kondisi tersebut, proses penilaian kelayakan PDN di Cikarang tercatat telah berlangsung lebih dari satu tahun.

PDN sendiri dirancang sebagai fasilitas pusat data pemerintah untuk menempatkan, menyimpan, mengolah, dan memulihkan data instansi pusat maupun daerah secara terpusat sebagai tulang punggung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menjabarkan sejumlah tahapan tes yang harus dilewati Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang sebelum dinyatakan layak untuk dioperasikan.

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan, setelah infrastruktur PDN selesai dibangun, tahapan berikutnya yang krusial adalah pelaksanaan tes kesisteman. Hal ini penting karena PDN masuk dalam kategori infrastruktur kritikal nasional.

“Apalagi dimaksudkan untuk dipakai pemerintahan pusat dan daerah, dan kementerian lembaga,” kata Sarwoto kepada Bisnis pada Senin (15/12/2025).

Sarwoto menjelaskan, tes kesisteman mencakup pengujian menyeluruh terhadap kapasitas, layanan, keandalan operasional, serta aspek keamanan.

Dia menambahkan, belajar dari insiden gangguan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), perlu adanya kesamaan pandangan mengenai pentingnya penerapan prinsip diversity dan redundancy untuk mengantisipasi potensi gangguan.

Dia menekankan aset pemerintah semestinya difokuskan untuk memberikan manfaat layanan yang terukur melalui indikator kinerja utama (Key Performance Indicator atau KPI), bukan semata-mata mengejar potensi keuntungan.

“Bagaimanapun level keamanan siber PDN pemerintah tetap harus mengikuti standar minimal yang ada misalnya arsitektur keamanan bertingkat, standar ISO/IEC27001, CSA Star untuk Clouds, hingga Index KAM,” katanya.

Meski demikian, Sarwoto menilai perlu kehati-hatian dalam menyimpulkan apakah pembangunan PDN yang belum beroperasi tersebut menimbulkan kerugian atau tidak.

Menurutnya, hal tersebut harus dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan realisasi proyek.

Dia menambahkan, proses pengadaan pemerintah kerap dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sumber anggaran murni, hibah, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta model belanja modal (capex) dan belanja operasional (opex).

Faktor-faktor tersebut memiliki dampak yang berbeda terhadap pemanfaatan infrastruktur.

“Mastel berpendapat perlunya memanfaatkan kapasitas dan potensi PDN nasional dalam rangka efisiensi dan efektivitas dengan syarat dan standar tertentu,” kata Sarwoto.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penilaian PDN oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) masih berlangsung sehingga fasilitas tersebut belum dapat dioperasikan.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayyiba mengatakan perkembangan PDN saat ini masih berada pada tahap evaluasi keamanan oleh BSSN.

“Untuk PDN doakanlah. Kami sudah siap tetapi kan masih dinilai sama BSSN. [kenapa lama?] Ya kan ada remedial segala sudah kayak orang ujian,” kata Mira kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/12/2025).

Dengan kondisi tersebut, proses penilaian kelayakan PDN di Cikarang tercatat telah berlangsung lebih dari satu tahun.

PDN sendiri dirancang sebagai fasilitas pusat data pemerintah untuk menempatkan, menyimpan, mengolah, dan memulihkan data instansi pusat maupun daerah secara terpusat sebagai tulang punggung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Jakarta, CNBC Indonesia- Dalam upaya mengembangkan pemanfaatan teknologi 5G, pemerintah RI terus mendorong upaya perbaikan regulasi, peningkatan infrastruktur telekomunikasi hingga pengelolaan spektrum frekuensi utamanya melalui pemanfaatan pita frekuensi 700 Mhz dan 2,6 GHz

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (Infrastelnas) Mastel, Sigit Puspito Wigati Jarot menyebutkan dalam teknologi 5G terdapt 3 jenis pita frekuensi yang dimanfaatkan. Mulai dari pita frekuensi rendah di bawah 1 GH, Frekuensi Menengah yakni 1-6 GHz sebagai pita frekuensi utama dalam 5G serta pita frekuensi tinggi di atas 26 Ghz.

Dalam pengembangan teknologi 5G, pita frekuensi 700 Mhz memiliki daya jangkau yang jauh sehingga bisa dipakai untuk memperluas cakupan 5G namun memiliki pita lebar yang kecil. Sementara pita 2,6 GHz memiliki lebar pita yang lebih luas sehingga bisa digunakan untuk use case yang lebih banyak.

Mastel juga menyoroti, teknologi 5G yang sudah dicanangkan sejak Mei 2021 namun pemanfaatannya belum berkembang padahal jika serius digunakan maka pemanfaatan 5G yang semakin luas bisa mendorong kinerja manufaktur hingga sektor gim. Dimana persoalan regulasi sektor telekomunikasi yang sangat kompleks menjadi tantangan bagi adopsi 5G di Indonesia.

Seperti apa upaya yang diperlukan untuk mendorong pemanfaatan 5G? Selengkapnya simak dialog Sarah Ariantie dengan Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (Infrastelnas) Mastel, Sigit Puspito Wigati Jarot dalam Profit, CNBC Indonesia (Selasa, 14/10/2025)