Bisnis.com, JAKARTA — Grup Djarum menyiapkan strategi terintegrasi untuk memperkuat produksi susu nasional sekaligus menekan dominasi produk impor.

CEO Savoria Group Ihsan Mulia Putri mengatakan dua entitas usaha Grup Djarum, yakni PT Global Dairi Alami dan PT Global Dairi Bersama, menargetkan populasi mencapai 36.000 ekor sapi perah dalam beberapa tahun ke depan.

“Jika sudah beroperasi penuh, akan dapat memberikan kontribusi sebesar sekitar 18% terhadap target susu segar nasional,” kata Ihsan kepada Bisnis, Selasa (12/5/2026).

Adapun untuk meningkatkan daya saing dengan produk impor, Grup Djarum menerapkan model bisnis integrated farm-to-glass. Menurut Ihsan, strategi tersebut dilakukan agar seluruh rantai pasok dapat terkontrol secara optimal, mulai dari peternakan hingga produk sampai ke tangan konsumen.

Dia menjelaskan kesejahteraan hewan atau animal welfare menjadi salah satu prioritas utama perusahaan. Dalam hal ini, ujar dia, setiap sapi dipastikan memperoleh nutrisi optimal guna menjaga kesehatan dan produktivitas ternak.

Selain itu, Grup Djarum juga membangun pabrik pakan sapi untuk menjamin ketersediaan pakan berkualitas yang dapat mendukung produktivitas dan kesejahteraan sapi perah.Di sisi hilir, perusahaan menyiapkan pabrik pengolahan susu dengan teknologi tinggi untuk menjaga kesegaran serta kandungan nutrisi produk susu.

Ihsan menambahkan perusahaan juga menjalankan program keberlanjutan berbasis zero waste system melalui pengolahan limbah terpadu. Dalam konsep tersebut, kotoran sapi diolah menjadi biogas, sementara sisa biogas dimanfaatkan sebagai pupuk organik.

“Limbah cair didaur ulang di instalasi pengolahan air, serta pemanfaatan panel surya untuk kebutuhan listrik pabrik,” imbuhnya.

Menurutnya, jaringan distribusi yang kuat juga menjadi bagian penting dalam strategi bisnis susu Grup Djarum. Dengan demikian, kualitas dan kesegaran susu tetap terjaga karena produk dapat langsung dikirim dari peternakan ke konsumen.

Di tengah ekspansi tersebut, Ihsan mengakui industri peternakan sapi perah modern di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah tingginya biaya operasional akibat harga pakan yang tidak stabil dan kualitas pakan domestik yang belum konsisten dibandingkan dengan pakan impor.

Selain itu, ancaman penyakit hewan seperti penyakit mulut dan kuku (PMK) danLumpy Skin Disease(LSD) juga berdampak langsung terhadap penurunan produktivitas, bahkan menyebabkan kematian ternak.

“Terbatasnya benih unggul di dalam negeri baik itu sapi perah maupun pakan ternak [jagung khusus silase],” ujarnya.

Dia menambahkan implementasi teknologi di sektor peternakan turut menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan produktivitas dan menghasilkan susu berkualitas internasional atau berstandar ekspor.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Suganda mengatakan investasi pengembangan sapi perah oleh Grup Djarum melalui PT Global Dairi Bersama merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mendorong swasembada pangan, khususnya komoditas susu.

Menurut Agung, investasi tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta mendorong kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa Tengah.

“Dengan adanya investasi pengembangan sapi perah oleh PT Global Dairi Bersama diharapkan membawa dampak positif antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas SDM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara sosial di wilayah Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa Tengah,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penguburan ikan sapu-sapu secara hidup-hidup yang dinilai tidak sesuai prinsip Islam.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda, menyebut tindakan tersebut telah menyalahi dua prinsip, yakni prinsip rahmatan lil ‘alamin dan prinsip kesejahteraan hewan.

Namun, dia mengakui kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam membasmi ikan sapu-sapu itu baik atau ada maslahah, karena itu termasuk hifẓ al-bī’ah (Perlindungan Lingkungan).

Sebab, ikan sapu-sapu termasuk golongan ikan invasif yang dapat merusak ekosistem sungai dan mengancam ikan lokal.

"Itu sejalan dengan maqāṣid syariah yaitu masuk kategori ḍharūriyyāt ekologis modern”, kata Miftah, saat dikutip dari laman resmi MUI, dilihat pada Minggu (19/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa kebijakan lingkungan masuk Hifẓ an-Nasl (Keberlanjutan makhluk hidup), karena dapat menjaga biodiversitas dan mencegah kepunahan spesies local, sehingga keseimbangan generasi makhluk hidup dapat terjaga.

Kendati demikian, dia menuturkan dari perspektif syariah terdapat permasalahan, yaitu membunuh hewan dibolehkan jika ada maslahat, namun metode mengubur ikan sapu-sapu dalam keadaan hidup-hidup terdapat unsur penyiksaan karena termasuk memperlambat kematian.

"Cara tersebut dianggap menimbulkan penderitaan yang tidak perlu," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan untuk memberantas ikan sapu-sapu. Pemberantasan ikan sapu-sapu dilakukan karena dinilai mengganggu keseimbangan ekosistem.

Kegiatan penangkapan ikan sapu-sapu digalakan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam memperkuat pengerukan, pembersihan sungai dan saluran, serta pemulihan ekosistem perairan di Jakarta.

Pramono mengatakan operasi penangkapan ikan sapu-sapu juga dilakukan sebab keberadaan spesies invasif itu telah mendominasi sejumlah perairan di Jakarta. Keberadaan ikan sapu-sapu juga mengganggu keseimbangan ekosistem.

“Langkah ini dilakukan karena keberadaan ikan sapu-sapu di sejumlah perairan Jakarta sudah sangat dominan, mencapai sekitar 80% sampai 90% dari populasi biota air, sehingga mengganggu kondisi ekosistem perairan,” ujar Pramono dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (17/4/2026).

Adapun, seluruh hasil tangkapan akan ditangani sesuai prosedur, yaitu dimatikan dan dikubur secara higienis di lokasi yang telah ditentukan. Tujuannya agar ikan tidak kembali lepas ke perairan, tidak diperjualbelikan, dan dapat dimanfaatkan sebagai kompos alami.

Bisnis.com, JAKARTA — Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh memastikan proses penurunan gajah terlatih dalam pemulihan pascabanjir di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dilakukan dengan hati-hati dan mengedepankan aspek kesejahteraan hewan (animal welfare).

Sebagaimana diketahui, empat ekor gajah jinak turut dikerahkan untuk proses pemulihan daerah terdampak banjir pada Minggu (7/12/2025).

Kepala BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata menyampaikan bahwa timnya telah melakukan survei menyeluruh terhadap kondisi lokasi, aksesibilitas, tingkat keamanan dan kebutuhan operasional sebelum menerjunkan gajah-gajah tersebut ke lapangan. Hasil survei tersebut menjadi dasar penentuan rute, titik kerja, area istirahat gajah, serta pengaturan durasi kerja yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi satwa.

Ujang juga menyampaikan bahwa sebagai bagian dari komitmen menjaga kesehatan gajah, tim memastikan bahwa area istirahat telah dipersiapkan secara memadai, termasuk ketersediaan pakan yang cukup, suplemen pendukung, serta sistem pemantauan kesehatan yang dilakukan secara berkala.

Kebutuhan air minum satwa juga menjadi perhatian utama. Untuk menjamin kecukupan konsumsi air, tim menyiagakan satu unit mobil slip-on berisi tangki dan selang air yang siaga setiap saat di lokasi kerja.

Ujang menerangkan bahwa pemanfaatan gajah terlatih untuk penanganan bencana sebenarnya telah diterapkan di beberapa negara Asia, termasuk Indonesia ketika bencana Tsunami Aceh 2004.

Dia menambahkan pemanfaatan ini juga merupakan salah satu bentuk guna liman atau pemanfaatan gajah secara lestari dengan prinsip kehati-hatian. Menurutnya, gajah memiliki kemampuan yang membuatnya efektif dalam penanganan bencana selama dilakukan secara aman, didampingi mahout atau petugas, dan mengedepankan kesejahteraan satwa.

“Keempat gajah terlatih diangkut menggunakan truk langsir dari tempat tambat menuju lokasi target penanganan, hal ini dilakukan untuk keamanan dan keselamatan gajah termasuk menghindari stres sebelum mendukung penanganan area terdampak banjir,” ujar Ujang, dikutip dari siaran pers, Selasa (9/8/2025).

Penentuan titik-titik lokasi kerja juga telah melalui proses koordinasi intensif dengan Bupati Pidie Jaya dan unsur Kepolisian setempat. Ujang mengatakan koordinasi ini tidak hanya dilakukan untuk memastikan keamanan seluruh personel dan satwa, tetapi juga mengatur batas waktu kerja agar gajah tidak bekerja melebihi kapasitasnya..

Ujang turut menerangkan bahwa gajah-gajah yang diterjunkan disertai dengan delapan orang mahout, personel Polisi Kehutanan (Polhut) Resor, serta dokter hewan lengkap dengan perlengkapan medis lapangan.

“Seluruh kegiatan turut mendapat pengawalan penuh dari unsur kepolisian, sehingga operasional dapat berlangsung tertib, aman, dan terarah,” katanya.

Mobilisasi gajah terlatih ini merupakan langkah kolaboratif untuk membantu percepatan pemulihan kondisi lingkungan pascabanjir, terutama di wilayah yang sulit dijangkau alat berat. Selain berfokus pada pemulihan, misi ini juga menunjukkan komitmen kuat bahwa penggunaan satwa dalam operasi lapangan harus selalu menghormati dan menjaga kesejahteraannya.

“Ini bukti betapa gajah bukanlah musuh manusia, jangan rusak habitatnya, jangan ganggu rumah mereka. Karena dalam situasi darurat, saat semua sudah lumpuh, gajahlah yang akan melindungi manusia,” kata Ujang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Aktivis perlindungan hewan menilai komitmen atas kebijakan telur bebas sangkar yang dijanjikan sejumlah perusahaan belum disertai transparansi dan implementasi yang memadai. Mereka menuntut keterbukaan data karena batas waktu transisi menuju sistem bebas sangkar pada 2025 semakin dekat.

Aksi digelar dalam Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Ahad (30/11/2025), dengan melibatkan 12 aktivis dari kelompok koalisi perlindungan hewan. Mereka membawa kandang kawat sebagai simbol praktik kandang baterai serta mengajak warga menandatangani petisi daring. “Tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menunda komitmen yang lebih ramah hewan,” ujar Pimpinan Kampanye Act for Farmed Animals, Elfha Shavira.

Mereka menyoroti ketimpangan laporan progres bebas sangkar, terutama di Asia, termasuk Indonesia. Mereka menyebut ada perusahaan yang mengeklaim sudah 100 persen bebas sangkar secara global, tetapi tidak membuka data regional. Ada pula perusahaan yang baru melaporkan progres global 30 persen tanpa rincian capaian kawasan, sementara lainnya mencatat progres Asia sekitar 15 persen dan satu perusahaan belum memiliki data sama sekali.

Kelompok ini menyatakan laporan parsial semacam itu menunjukkan ketidaksesuaian antara narasi ESG dan praktik keterbukaan rantai pasok. Mereka juga menyinggung perusahaan yang melaporkan progres global 42,04 persen namun belum memastikan implementasi di Asia. Ketidakjelasan ini, menurut mereka, memperlihatkan rentang komitmen yang lebar antarperusahaan.

Aktivis menilai praktik peternakan telur konvensional menimbulkan tekanan fisik dan psikologis pada ayam karena ruang gerak yang terbatas sepanjang hidup. Risiko cedera tulang, kerontokan bulu, dan stres kronis disebut muncul dalam sistem kandang sempit yang masih jamak digunakan.

Secara global, lebih dari 2.000 perusahaan telah mengumumkan kebijakan bebas sangkar, tetapi realisasinya di Indonesia dinilai belum sejalan dengan komitmen yang telah dipublikasikan. Dengan tenggat 2025 kian dekat, aktivis meminta perusahaan membuka data kemajuan secara berkala agar publik dapat menilai konsistensi mereka.

Koalisi perlindungan hewan menyatakan akan melanjutkan kampanye melalui aksi damai, diskusi publik, dan kanal digital. Mereka mendorong masyarakat mempertimbangkan aspek etika dalam konsumsi serta menjadikan transparansi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.