Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan proses verifikasi dan validasi terhadap 11 juta kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah mencapai 98%.

Dalam konferensi pers usai pertemuan terbatas dengan BPJS Kesehatan dan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia di Jakarta, Saifullah menjelaskan pendataan ulang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan akurasi data penerima bantuan.

Ia mengungkapkan, dari total 11 juta kepesertaan yang sempat dinonaktifkan pada Januari lalu, pemerintah telah melakukan reaktivasi otomatis terhadap lebih dari 106.000 penerima manfaat yang menderita penyakit katastropik alias penyakit kronis namun tidak menular seperti jantung, ginjal hingga kanker.

Selain itu, berdasarkan data terbaru, sebanyak 246.280 penerima manfaat telah memperoleh reaktivasi melalui Surat Keputusan (SK) pada Maret 2026. Sementara itu, 276.788 penerima manfaat lainnya masih dalam proses penerbitan SK reaktivasi yang ditargetkan selesai pada April 2026.

Secara keseluruhan, jumlah peserta yang telah direaktivasi maupun yang mendapatkan reaktivasi otomatis mencapai sekitar 5,6% dari total 11 juta kepesertaan, atau setara dengan 625.221 penerima manfaat.

"Perlu diingat bahwa status aktif kepesertaan berlaku tiga bulan setelah SK terbit," kata Saifullah seperti dikutip dari Antara, Selasa (31/3/2026).

Menurut dia, percepatan verifikasi data menjadi prioritas pemerintah untuk menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin. Pemerintah memastikan warga yang memenuhi kriteria akan segera mendapatkan kembali hak jaminan kesehatannya setelah proses sinkronisasi data dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) rampung.

Sebelumnya, Kementerian Sosial menyampaikan dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR bahwa pemutakhiran DTSEN sejak 2025 menemukan ketidaktepatan sasaran penerima PBI JKN.

Data menunjukkan penduduk pada kelompok Desil 1 hingga Desil 5 yang seharusnya menjadi penerima bantuan masih banyak yang belum terakomodasi, dengan jumlah mencapai lebih dari 54 juta jiwa. Sebaliknya, penduduk pada kelompok Desil 6 hingga Desil 10 dan kelompok non-desil yang masih tercatat sebagai penerima bantuan diperkirakan mencapai lebih dari 15 juta jiwa

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang mematangkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menghapus piutang iuran dan denda bagi peserta BPJS Kesehatan segmen pekerja mandiri alias Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR perihal polemik penonaktifan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang terjadi belakangan.

"Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus tunggakan iuran yang selama ini menjadi beban peserta, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan aktif dan keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional," ujar Purbaya dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, Perpres penghapusan piutang iuran dan denda BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri dan BP Kelas 3 akan terbit dalam waktu dekat. Peserta yang tergolong penduduk miskin dan telah mendapatkan penghapusan piutang iuran dapat didaftarkan menjadi peserta PBI.

Adapun, peserta yang mendapatkan penghapusan piutang dan denda juga diberikan waktu untuk melakukan reaktivasi, sehingga bisa kembali aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan dan mendapatkan perlindungan dari program JKN.

Di tengah upaya pembersihan neraca piutang tersebut, bendahara negara menjelaskan alokasi anggaran kesehatan pada APBN 2026 tetap ekspansif. Tahun ini, sambungnya, pemerintah mematok anggaran kesehatan senilai Rp247,3 triliun atau naik 13,2% dibandingkan dengan pagu tahun sebelumnya.

Dari total belanja tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mencakup 96,8 juta jiwa. Secara total, intervensi pemerintah melalui program makan bergizi gratis (MBG), subsidi, hingga bantuan sosial mencapai Rp897,6 triliun, di mana 59% menyasar masyarakat desil 1—5.

Kendati demikian, Purbaya menyoroti adanya anomali data pada PBI JKN. Berdasarkan catatan otoritas fiskal, sekitar 41% masyarakat PBI justru berada pada desil 6—10, yang secara profil ekonomi seharusnya tidak masuk kategori penerima bantuan.

Selain soal piutang, Purbaya memberikan catatan keras terkait manajemen pemutakhiran data PBI yang sempat memicu kegaduhan di masyarakat pada awal tahun ini. Dia mensinyalir adanya lonjakan drastis pada jumlah peserta yang dihapus atau diganti.

Purbaya mencontohkan, jumlah penghapusan dan penggantian PBI JK mencapai 11 juta orang, atau hampir 10% dari total peserta. Padahal, sebelumnya hanya sekitar 1 jutaan.

"Jadi, ini yang menimbulkan kejutan. Kenapa tiba-tiba ramai di Februari tahun ini menurut dugaan kami, karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi, sehingga ya kerasa lah itu," jelasnya.

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu meminta agar ke depan, proses pembersihan data dilakukan secara moderat atau melalui mekanisme perataan dalam kurun 3—5 bulan guna menghindari guncangan sosial.

Dia pun mengusulkan masa transisi atau grace period selama 2—3 bulan sebelum penonaktifan peserta PBI JK benar-benar berlaku. Selama masa tersebut, lanjutnya, sosialisasi harus dilakukan secara masif agar peserta yang tidak lagi masuk daftar dapat mengambil langkah antisipasi.

"Jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah, cuci darah lagi, tiba-tiba enggak eligible, enggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ; uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini," kata Purbaya. (Wibi Pangestu Pratama)