Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil tindakan tegas mencopot Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Jabar Suhendar usai masyarakat memprotes pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026.

Keluhan yang disampaikan beragam, mulai dari akun yang belum terverifikasi, kendala masuk ke sistem, data yang tidak terbaca, hingga peserta yang sebelumnya mengikuti program Sekolah Maung namun harus kembali mendaftar melalui jalur reguler.

Gubernur langsung memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Jabar Dedi Supandi mencopot Suhendar usai mendatangi Disdik Jabar dan berdialog dengan orang tua siswa. Di lokasi, Dedi Mulyadi juga menunjukkan ketidakpuasan pada penjelasan tim Tikomdik atas kekisruhan yang terjadi.

“Betul. Kepala UPTD Tikomdik untuk sementara dinonaktifkan dulu,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (10/6/2026).

Suhendar yang bertanggung jawab dalam pengembangan aplikasi baru SPMB itu dicecar oleh KDM terkait sistem yang dinilai tidak terintegrasi dengan infrastruktur milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar yang sudah dibangun selama dua tahun terakhir.

“Anda ngerti enggak bidang ini? Anda latar belakangnya apa? Siapa yang merekomendasikan Anda di bidang ini?” kata KDM.

KDM menegaskan bahwa sejak awal Pemprov Jabar sudah menetapkan kebijakan seluruh pengembangan aplikasi harus dilakukan oleh Diskominfo, sehingga perangkat daerah dilarang membangun aplikasi secara mandiri.

Usai mencopot Suhendar, teknis SPMB selanjutnya kembali ditangani oleh Diskominfo Jabar. KDM juga menunjuk Kepala Bidang e-Government Diskominfo Jabar Mark Aditya sebagai Plh Kepala UPTD Tikomdik. “Ditangani dulu sampai ada definitif pejabat baru,” katanya.

KDM memastikan kelancaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 yang rencananya dibuka 15 Juni mendatang harus dipimpin oleh pejabat yang memahami urusan IT.

Dia juga menegaskan PCMB hanya langkah awal untuk memetakan seluruh calon siswa di sekolah negeri di Jawa Barat sebelum pendaftaran resmi. PCMB berfungsi sebagai instrumen pemetaan awal agar pemerintah daerah dapat mengetahui sebaran dan kesiapan calon peserta didik di seluruh wilayah Jawa Barat.

Menurutnya, proses tersebut menjadi bagian penting sebelum SPMB dibuka secara resmi. “Pemetaan calon murid baru (PCMB) itu tujuannya untuk memetakan seluruh siswa di seluruh sekolah provinsi Jawa Barat di sekolah-sekolah negeri,” ujarnya.

SPMB sendiri baru akan dibuka pada 15 Juni 2026. Setelah itu, calon siswa yang telah memenuhi syarat akan masuk ke tahap penempatan sesuai hasil seleksi.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan kanal aduan berupa hotline bagi warga Jawa Barat yang berada di kawasan Timur Tengah.

Langkah ini dilakukan sebagai respons atas situasi yang tengah menjadi perhatian pemerintah dan demi memastikan keselamatan warga.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat Adi Komar mengatakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberi perhatian khusus terhadap kondisi warga Jabar di sejumlah negara Timur Tengah.

"Yang ada di Timur Tengah sekarang sedang menjadi perhatian pemerintah. Khususnya Jawa Barat, Pak Gubernur juga concern terhadap hal itu, fokus terhadap keselamatan warga Jawa Barat yang ada di sana," kata Adi Komar saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (3/3/2026).

Menurut Adi, untuk tahap awal Pemprov Jabar menyiapkan hotline sebagai kanal komunikasi bagi warga yang ingin melaporkan kondisi terkini.

Laporan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh Pemprov Jabar bersama instansi terkait, termasuk jika perlu dikoordinasikan hingga tingkat pusat.

"Untuk sementara disiapkan kanal aduan melalui hotline yang kami siapkan. Warga Jawa Barat yang ada di Timur Tengah bisa menyampaikan kondisinya, apa yang diperlukan. Nanti akan kami tindak lanjuti," kata Adi.

Adi menjelaskan, hotline tersebut dikelola oleh Diskominfo Jabar dengan nomor 0821-2603-0038.

Terkait jumlah warga Jabar yang berada di kawasan tersebut, ia menyebut data masih terus diperbarui. Bahkan komunikasi dengan warga di sejumlah negara Timur Tengah masih dilakukan secara bertahap karena tersebar di berbagai kota dan negara.

"Jumlah masih terus update. Tantangannya, warga Jawa Barat di sana tersebar di beberapa kota dan negara," tuturnya.

Ia menambahkan, warga Jabar yang berada di Timur Tengah tersebar di sejumlah negara, mulai dari Iran, Kuwait, Yaman, dan negara sekitarnya.

Status mereka pun beragam, mulai dari pekerja, mahasiswa, hingga warga yang sedang menjalani ibadah umrah dan tertahan akibat situasi yang berkembang.

"Bervariasi, ada yang bekerja, ada mahasiswa, ada juga yang sedang perjalanan umrah dan tertahan. Beberapa sudah menginformasikan kondisinya kepada kami," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat keterbukaan informasi publik dengan strategi transparansi dan inovasi, termasuk media sosial dan program Abdi Nagri, untuk layanan cepat dan responsif.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, saat Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang digelar Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Grand Mercure Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Erwan menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi fondasi penting dalam setiap kebijakan pembangunan menuju Jawa Barat Istimewa.

Menurutnya, seluruh kebijakan Pemda Provinsi Jabar selalu disampaikan secara transparan dan akuntabel melalui jejaring komunikasi media sosial Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, serta perangkat daerah.

"Ya salah satunya lewat medsos pak bubernur, medsos saya, pak sekda, dan juga OPD. Kami terus mendorong keterbukaan informasi publik. Diskominfo juga bergerak aktif memberikan informasi kepada masyarakat," ujar Erwan.

Selain mengoptimalkan kekuatan media sosial, Erwan menjelaskan bahwa Pemda Provinsi Jabar juga menerapkan strategi pemerataan informasi hingga pelosok melalui Program Abdi Nagri Nganjang Ka Warga.

Program ini dihadirkan untuk memastikan negara hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui pelayanan publik yang cepat dan responsif.

"Program Abdi Nagri Nganjang Ka Warga dihadirkan sebagai bukti konkret bahwa negara atau pemerintah benar-benar hadir mendekati warga dengan menghadirkan pelayanan publik yang cepat," tutur Erwan.

Ia juga menyampaikan meskipun baru 10 bulan memimpin bersama Gubernur Dedi Mulyadi, berbagai inovasi telah dilahirkan untuk memperkuat layanan informasi publik.

Inovasi tersebut mencakup Portal Jabarprov, JSite, Hotline Jabar, Sapawarga, Ekosistem Data Jabar, Dashboard Jabar, Jabar Saber Hoaks, layanan informasi ramah disabilitas, Aplikasi Nyari Gawe, Samsat Digital Mandiri, Sambara, Simawas Pagi, Wargi Jabar, Teman Jabar, Simojang, Singmanfaat, Sampah Kita, T-Rec RS Jiwa, hingga layanan aduan warga di Saung Kapeurih Lembur Pakuan dan Bale Pananggeuhan Gedung Sate.

Dengan berbagai langkah tersebut, Wagub Erwan menargetkan Pemda Provinsi Jabar dapat mempertahankan predikat Informatif pada Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 melalui konsistensi kebijakan, inovasi, dan strategi penyebaran informasi publik yang terus diperkuat.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Adi Komar menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat jaringan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk di tengah tantangan efisiensi anggaran, melalui pelatihan rutin pembinaan teknis PPID.

"Kami memahami beberapa kabupaten/kota tengah melakukan efisiensi anggaran. Karena itu, Diskominfo Jabar memfasilitasi pembinaan teknis PPID secara rutin setiap bulan dengan menghadirkan Komisi Informasi dan narasumber terkait," ujar Adi.

Adi menjelaskan bahwa pembinaan tersebut tidak hanya memperkuat tata kelola informasi publik, tetapi juga meningkatkan kapasitas PPID dalam menghadapi maraknya hoaks.

Koordinasi rutin dilakukan untuk memastikan PPID dapat melakukan validasi informasi secara cepat dan tepat sehingga masyarakat menerima informasi yang benar.

Dengan upaya yang terarah dan berkelanjutan, Pemda Provinsi Jabar menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik menuju Jabar Istimewa.