Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan akan menyiapkan langkah alternatif dalam penanganan sampah setelah pengajuan status darurat sampah pascapenolakan status darurat sampah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah ini diambil guna memastikan stabilitas pengelolaan limbah di wilayah Kota Kembang tetap terjaga.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan bahwa Pemkot Bandung tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan sampah meskipun tidak mendapatkan legalitas status darurat.

"Ketika pengajuan tidak disetujui, kita akan cari jalan lain. Persoalan sampah ini harus selesai, tidak bisa ditunda," ujar Farhan.

Farhan menjelaskan, Kota Bandung saat ini menjadi satu-satunya kota di Jawa Barat yang tidak memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sendiri.

Kondisi tersebut menyebabkan sistem pengelolaan sampah masih bergantung penuh pada TPA Sarimukti yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ketergantungan ini berdampak pada terbatasnya fleksibilitas Pemkot Bandung dalam pengangkutan sampah, termasuk dalam hal pengaturan kuota harian dan perizinan pembuangan residu.

Sebagai langkah taktis jangka pendek, Pemkot Bandung menyambut rencana dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa penyediaan mesin pengolahan sampah di setiap kelurahan.

"Kami menyambut baik bantuan dari Pemerintah Provinsi. Rencananya akan ada mesin pengolahan di setiap kelurahan. Apapun bentuknya, kami siap menerima dan mengoptimalkannya," kata Farhan.

Selain itu, Pemkot Bandung tengah menjajaki kemungkinan untuk memiliki fasilitas pengolahan sampah skala besar atau TPA mandiri sebagai solusi jangka panjang.

Namun, upaya ekspansi infrastruktur tersebut masih dalam tahap pencarian lokasi yang representatif serta pemenuhan aspek perizinan yang ketat.

Dalam masa transisi ini, Farhan menekankan keberadaan fasilitas pengolahan sampah terpadu tetap menjadi kebutuhan utama, mengingat residu hasil pengolahan tetap memerlukan tempat pembuangan akhir yang memadai.

Di sisi lain, Pemkot Bandung terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program pemilahan dari sumber yang bertajuk "Gaslah". Hingga saat ini, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah menunjukkan tren peningkatan.

"Dari sebelumnya hanya sekitar 10 rumah per RT yang melakukan pemilahan, kini meningkat menjadi 20 rumah. Target kami minimal 60 rumah per RT," ungkapnya.

Meski menunjukkan progres, Farhan mengakui capaian tersebut masih berada di kisaran 30% dari target total. Oleh karena itu, Pemkot Bandung tetap memprioritaskan pendekatan edukatif dan persuasif kepada masyarakat ketimbang langkah represif.

Farhan menambahkan, meski aturan sanksi bagi pelanggaran pembuangan sampah sembarangan telah tersedia secara legal, namun penerapannya belum menjadi prioritas utama karena mempertimbangkan aspek sosial dan sosiologis warga.

"Kami lebih mengedepankan edukasi. Perubahan perilaku masyarakat tidak bisa instan, harus bertahap," ujarnya.

Pihaknya optimistis melalui kombinasi penguatan infrastruktur, dukungan lintas pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, krisis sampah di Kota Bandung dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.

"Kami akan terus berupaya maksimal. Ini pekerjaan bersama yang membutuhkan kolaborasi semua pihak," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengkaji usulan penetapan status darurat sampah yang diajukan Pemerintah Kota Bandung.

Usulan ini menyusul menumpuknya sampah di sejumlah tempat penampungan sementara (TPS) setelah libur panjang Iduladha 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, usulan tersebut akan ditelaah secara cermat sebelum diputuskan. Pemprov Jabar juga akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Lagi dikaji dengan cermat, dan kami mau terlebih dahulu melaporkan ke Pak Gubernur KDM," ujar Herman saat dikonfirmasi, Senin (1/6/2026).

Terkait kemungkinan intervensi langsung Pemprov Jabar seperti yang sebelumnya dilakukan dalam penanganan sampah di TPS Ciwastra melalui penambahan kuota pembuangan ke TPA Sarimukti, Herman menegaskan langkah tersebut masih akan dibahas bersama gubernur dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Menurut dia, penanganan persoalan sampah harus dilakukan secara sinergis antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung, mengingat kapasitas TPA Sarimukti juga perlu dijaga agar tidak mengalami kelebihan beban.

"Kami akan berkoordinasi dahulu. Yang pasti penanganan dilakukan secara sinergi antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa lonjakan aktivitas masyarakat dan wisatawan selama rangkaian libur panjang sejak Lebaran hingga Iduladha telah memberikan tekanan besar terhadap pengelolaan sampah di Kota Bandung.

"Selama musim liburan ini, mulai dari Lebaran sampai long weekend berturut-turut, beban terhadap daya dukung lingkungan luar biasa beratnya," ujar Farhan usai peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026).

Farhan menilai kondisi tersebut membuat Kota Bandung membutuhkan dukungan lebih besar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.

Ia menjelaskan, Kota Bandung hingga kini belum memiliki tempat pembuangan akhir sendiri sehingga pengelolaan sampah residu masih bergantung pada TPA Sarimukti yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Farhan pun mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat yang telah memberikan tambahan kuota pengangkutan sampah ke Sarimukti saat terjadi lonjakan volume sampah.

"Yang punya kewenangan untuk menambah kuota dan membuka pintu Sarimukti itu hanya Gubernur Jawa Barat. Kota Bandung tidak punya TPA," katanya.

Menurut Farhan, Pemkot Bandung terus berupaya memaksimalkan pengolahan sampah di dalam kota. Namun, masih terdapat sampah residu yang tidak dapat diolah dan harus dibuang ke fasilitas pemrosesan akhir.

Ketergantungan terhadap TPA Sarimukti tersebut, lanjutnya, menjadi salah satu persoalan mendasar yang membuat Kota Bandung rentan menghadapi krisis sampah ketika terjadi peningkatan volume produksi maupun gangguan operasional di TPA regional.

Karena itu, Pemkot Bandung telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar Kota Bandung ditetapkan dalam kondisi darurat sampah sesuai kategori yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup.

"Kami sudah mengajukan kepada pemerintah provinsi agar Kota Bandung dinyatakan sebagai darurat sampah sesuai kategori yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup," ujarnya.

Saat ini, Pemkot Bandung masih menunggu keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas usulan tersebut. Jika disetujui, status darurat sampah dinilai dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan percepatan penanganan sampah.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan persoalan sampah di Kota Bandung harus segera ditangani melalui langkah-langkah konkret.

Menurutnya, fokus utama saat ini bukan pada penetapan status darurat, melainkan upaya penanganan agar persoalan sampah tidak semakin memburuk. Dia mengingatkan bahwa penetapan status darurat secara terburu-buru justru berpotensi menimbulkan kepanikan di masyarakat.

"Status darurat sampah nanti kita lihat dulu. Jangan dibikin buru-buru darurat, nanti orang panik. Tetapi yang harus dilakukan bukan masalah daruratnya, melainkan langkah-langkah penanganan kedaruratannya dulu," kata KDM, Selasa (2/6/2026).

Dia mengungkapkan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti diperkirakan hanya mampu menampung sampah hingga sekitar enam bulan ke depan. Karena itu, Pemprov Jabar telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA regional tersebut.

"Sampah itu Sarimukti enam bulan ke depan sudah penuh. Karena itu kita harus menyiapkan langkah mitigasinya dari sekarang," ujarnya.

Salah satu solusi yang tengah disiapkan adalah pengadaan alat pengolahan sampah di tingkat kelurahan dengan kapasitas sekitar lima ton per hari. Teknologi tersebut telah diuji coba di lingkungan Gedung Sate dan dinilai berhasil mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif.

"Di Gedung Sate sudah ada alat yang mengubah sampah menjadi bahan bakar. Bahasa sederhananya menjadi briket. Kapasitasnya lima ton per hari dan uji cobanya sudah berhasil," katanya.

KDM mengatakan fasilitas serupa nantinya akan ditempatkan di berbagai kelurahan untuk mempercepat penanganan sampah dari sumbernya. Namun, pembiayaan program tersebut akan dibahas bersama pemerintah daerah karena tidak memungkinkan seluruh kebutuhan anggaran ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Nanti akan saya ajak bicara wali kota untuk menentukan pembiayaannya. Tidak mungkin semuanya ditanggung provinsi," ujarnya.

Dia juga memastikan teknologi pengolahan sampah tersebut tidak bertentangan dengan aturan lingkungan karena prosesnya menghasilkan produk berupa briket yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar industri, bukan melalui pembakaran sampah secara terbuka.

Dengan langkah tersebut, KDM berharap persoalan sampah di Bandung dapat ditangani secara berkelanjutan sekaligus mengurangi tekanan terhadap TPA Sarimukti yang kapasitasnya semakin terbatas.

Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan lonjakan aktivitas masyarakat dan wisatawan selama rangkaian libur panjang sejak Lebaran hingga Iduladha telah memberikan tekanan besar terhadap pengelolaan sampah di Kota Bandung.

"Selama musim liburan ini, mulai dari Lebaran sampai long weekend berturut-turut, beban terhadap daya dukung lingkungan luar biasa beratnya," ujar Farhan usai peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026).

Farhan menilai kondisi tersebut membuat Kota Bandung membutuhkan dukungan lebih besar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.