Bisnis.com, BANDUNG - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja berbagai indikator makro Jawa Barat sepanjang 2025 menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan capaian nasional maupun sejumlah provinsi besar di Pulau Jawa.

Berdasarkan hasil Analisis Indikator Makro Provinsi Jawa Barat tahun 2026 kondisi sampai dengan Mei 2026 (Triwulan I/2026), inflasi Jawa Barat pada 2025 tercatat sebesar 0,99%.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 1,35%, sehingga menunjukkan kondisi harga di Jawa Barat relatif lebih terkendali.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat meningkat sebesar 0,37%. Kenaikan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan selisih pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama.

Pada sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat turun sebesar 0,10%. Penurunan ini lebih besar dibandingkan capaian nasional maupun sejumlah provinsi di Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.

Kinerja Jawa Barat juga terlihat pada indikator kemiskinan. Sepanjang 2025, angka kemiskinan turun sebesar 0,30%. Penurunan tersebut lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta.

Selain itu, ketimpangan pendapatan di Jawa Barat juga mengalami perbaikan. Pada 2025, tingkat ketimpangan turun sebesar 0,03 poin, lebih tinggi dibandingkan capaian penurunan ketimpangan nasional.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat meningkat sebesar 0,98 poin pada 2025. Kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Secara keseluruhan, data BPS menunjukkan Jawa Barat mampu mencatatkan capaian yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional pada sejumlah indikator utama pembangunan, mulai dari pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, pengurangan kemiskinan, penurunan ketimpangan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Mengomentari hasil tersebut, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan capaian tersebut bukan merupakan kinerja tunggal pihaknya. Seluruh stakeholder dinilai berkontribusi mendorong terciptanya indikator makro yang positif.

"Itu kan bukan kinerja saya. Itu kinerja dari mulai tingkat RT/RW, kepala desa, camat, bupati dan seluruh jajaran. Bahwa apa yang dilakukan selama ini sudah selaras dengan apa yang menjadi tuntutan dan kebutuhan publik," ujarnya, Selasa (2/6/2026).

Pihaknya mengaku akan terus bekerja keras agar pembangunan di Jawa Barat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga. Meski dinilai positif, ia justru mengaku angka-angka di atas belum sepenuhnya menggembirakan.

"Jadi misalkan masalah investasi, saya kan sudah bilang sabar dulu nanti akan mulai bekerja, nanti Jumat meresmikan pabrik sepatu, beberapa bulan lagi akan meresmikan beberapa pabrik karena saat saya rintis mereka bisa bangun, bisa produksi, mereka bisa kerja. Dari dinilai BPS hasilnya belum menggembirakan menurut saya. Artinya kita harus kerja lagi lebih baik dari apa yang ditetapkan BPS sekarang," tutur dia.

Bisnis.com, GARUT- Kabupaten Garut menutup tahun 2025 dengan catatan serius di pasar kerja. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2025 di Garut menunjukkan angka 6,54%, tertinggi di wilayah Priangan Timur, sekaligus berada di atas sebagian besar daerah sekitarnya.

Angka TPT ini menempatkan Garut sebagai episentrum persoalan ketenagakerjaan regional, di tengah kontras kinerja daerah tetangga yang relatif lebih rendah.

Jika dibandingkan, Kota Tasikmalaya punya data TPT di kisaran 6,45%, Kabupaten Tasikmalaya 3,69%, Ciamis 4,08%, dan Pangandaran 1,61%.

Rata-rata TPT di Provinsi Jawa Barat (Jabar) berada di kisaran 6,77%, sehingga posisi Garut hanya sedikit di bawah rerata Jabar, namun tetap paling tinggi di kawasan Priangan Timur.

Kepala BPS Jawa Barat Darwis Sitorus menjelaskan tingginya TPT di suatu daerah tidak semata-mata mencerminkan lemahnya ekonomi, melainkan ketidaksinkronan antara pertumbuhan kesempatan kerja dan pertambahan angkatan kerja, khususnya dari kelompok usia muda dan lulusan baru.

"Wilayah dengan arus urbanisasi lokal dan ekspektasi kerja formal yang tinggi cenderung mencatat TPT lebih besar dibanding daerah yang ekonominya menyerap tenaga kerja informal dan musiman," kata Darwis Sitorus, Selasa (16/12/2025).

Dalam konteks itu, Garut menghadapi masalah struktural. Basis ekonomi daerah masih kuat di sektor primer, pertanian dan peternakan yang daya serap formalnya terbatas, sementara industrialisasi padat karya belum berkembang signifikan.

Di saat bersamaan, peningkatan partisipasi angkatan kerja, terutama dari generasi muda, mendorong kompetisi kerja yang lebih ketat. Akibatnya, jurang antara pencari kerja dan lapangan kerja kian melebar.

Kontras terlihat jelas dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis. Kedua daerah tersebut menunjukkan TPT yang jauh lebih rendah, mengindikasikan peran sektor pertanian, UMKM, dan pekerjaan informal yang masih efektif menyerap tenaga kerja.

Sementara itu, Pangandaran menjadi anomali positif dengan TPT 1,61%, ditopang pariwisata yang fleksibel menyerap pekerja, meski sebagian bersifat musiman dan informal.

Kondisi Garut juga hampir sejajar dengan Kota Tasikmalaya, yang sama-sama menghadapi tekanan urbanisasi dan keterbatasan lapangan kerja formal.

Namun, Kota Tasikmalaya masih terbantu oleh sektor perdagangan dan jasa yang relatif lebih dinamis.

"Garut, sebaliknya, berada di posisi tanggung, tidak sekuat kota dalam jasa, dan tidak seefektif desa dalam penyerapan informal," kata Darwis.

BPS Jabar menilai perbaikan indikator ketenagakerjaan membutuhkan intervensi lintas sektor. Penguatan pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan industri lokal, pengembangan UMKM berbasis nilai tambah, serta perluasan investasi padat karya menjadi kunci.

Tanpa langkah itu, daerah dengan profil seperti Garut berisiko mempertahankan TPT tinggi meski pertumbuhan ekonomi terjadi.

Bisnis.com, BANDUNG – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat pengangguran tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir paling banyak dialami oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Plt. Kepala BPS Jawa Barat Darwis Sitorus mengatakan, jika dibandingkan dengan tamatan jenjang pendidikan lainnya, tamatan SMK adalah yang paling banyak menganggur, yakni 12.81%.

Sementara itu sementara pengangguran yang paling rendah adalah pada pendidikan Diploma I/II/III, yaitu sebesar 2,94%. Dibandingkan Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada jenjang pendidikan Diploma I/II/III mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 2,82% poin.

"Sedangkan kenaikan TPT terbesar terjadi pada jenjang pendidikan Diploma IV/S1/S2/S3 yaitu sebesar 0,14% poin," ungkap dia baru-baru ini.

Pada Agustus 2025, distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan menunjukkan pola yang sedikit berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu ditandai dengan bertambahnya pengangguran tamatan SD ke bawah dan berkurangnya pengangguran tamatan Sekolah Menengah Pertama.

Selama tiga tahun terakhir, distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan masih didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Kejuruan yaitu sebesar 34,09%. Sementara itu, pengangguran tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV/S1/S2/S3 masing-masing sebesar 0,84% dan 7,57%.

Kemudian, pada Agustus 2025, TPT laki-laki sebesar 6,92%, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,51%. Jika dibandingkan Agustus 2024, TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,20% poin sedangkan yang perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,38% poin.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT di perkotaan (7,19%) lebih tinggi dari TPT di daerah perdesaan (4,92%). TPT di perkotaan mengalami kenaikan sebesar 0,21% poin jika dibandingkan Agustus 2024, sedangkan yang di perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,92% poin.

Bisnis.com, BANDUNG— Tingkat pengangguran di Jawa Barat harus segera diatasi dengan menggerakkan sektor padat karya non-TPT (Tekstil Produk Tekstil), seperti UMKM, Pariwisata, Pertanian serta Perkebunan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muhamad Nur menjelaskan angka pengangguran yang meningkat di tengah laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat merupakan dampak dari menurunnya bisnis TPT akibat permasalahan yang kompleks.

Dia menuturkan, sektor TPT saat ini memang tengah mengalami tekanan. Dengan demikian, pemerintah bisa mengalihkan pertumbuhan perekonomian pada sektor padat karya lainnya seperti UMKM, pertanian, termasuk perkebunan.

Pasalnya, kata dia, sektor-sektor tersebut masih bisa masih memiliki room for growth yang bisa diandalkan sehingga bisa menjadi tulang punggung pada perekonomian Jabar ke depannya.

Ia menjelaskan saat ini banyak negara yang mulai melirik produk-produk UMKM domestik dan hal ini berpeluang untuk menjadi salah satu cara dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sekaligus mempersempit ruang pengangguran.

"Mudah-mudahan ke depan anomali ini tidak terus menerus, tapi karena ini adalah kondisi di mana ada dampak terjadi pada padat karya seperti tekstil," paparnya.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di kuartal III/2025 secara tahunan mencapai 5,20% dan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia.

Namun, kondisi ini terbalik karena tingkat pengangguran terbuka TPT pada Agusus 2025, misalnya, TPT di Jabar justru naik 6,77% atau 1,78 juta orang.

Di sisi lain, optimisme peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan memperkecil angka pengangguran juga hadir dari proyeksi belanja pemerintah yang diperkirakan akan dioptimalkan untuk sektor usaha.

“Kelihatannya tahun depan akan ada peningkatan belanja dari pemerintah, ini akan memberikan dorongan yang luar biasa,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, masalah pengangguran di Jawa Barat yang meningkat bisa diatasi dengan investasi padat karya yang akan menyerap tenaga kerja besar.

Meski demikian, ia tidak menampik bahwa investasi di Jawa Barat saat ini mayoritas merupakan investasi padat modal dan teknologi.

“Sekarang memang mayoritas investasi padat karya dan padat modal, namun tidak menutup kemungkinan nanti investasi tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja. Salah satunya BYD yang kemungkinan akan membutuhkan 18.000 tenaga kerja jika sudah beroperasi seluruhnya,” jelasnya.

Di sisi lain, Pemprov Jabar pun sekarang sedang mengupayakan investasi dari berbagai sektor agar bisa menambah jumlah pekerja baru di Jawa Barat.

Bukan hanya pada industri kendaraan listrik, tapi juga sektor lainnya seperti pemanfaatan di kawasan pesisir yang belum maksimal.

Pelatihan pun terus digenjot khususnya pada pendidikan vokasi agar mereka bisa lebih mudah terserap industri.

Kegiatan tersebut tidak diinisiasi dari pemda saja, tapi justru dari pelaku industrinya yang meminta karena memang membutuhkan tenaga kerja,

"Karena memang mau tidak mau harus gotong royong begitu agar penurunan pengangguran bisa signifikan. Kita targetkan akhir tahun ini bisa turun lagi ke angka 6,75%," tutupnya.