Bisnis.com, MEDAN — Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan serius terkait budaya laporan yang tidak akurat atau cenderung “menyenangkan atasan” di lingkungan birokrasi. Hal itu disampaikan dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis senior dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, yang ditayangkan Kamis (19/3/2026).

Prabowo menyebut fenomena laporan palsu atau tidak objektif sebagai bagian dari budaya lama yang harus diubah karena berpotensi menghasilkan kebijakan yang keliru.

“Budaya ABS, asal bapak senang, itu sudah membudaya. Ini bagian dari masalah kita,” tegasnya.

Presiden Ke-8 RI itu menegaskan dirinya siap menerima laporan yang tidak menyenangkan demi memastikan keputusan yang diambil berbasis data yang akurat.

Dia mengaku aktif memantau berbagai sumber informasi, termasuk kritik di media sosial, podcast, hingga platform digital seperti YouTube.

“Yang menyakitkan pun saya tonton. Itu justru membuat saya lebih waspada,” ujarnya.

Menurutnya, kritik—termasuk yang disampaikan dengan cara kurang baik—tetap bisa menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kewaspadaan dan kualitas kebijakan.

Perkuat Cross-Check dan Turun ke Lapangan

Untuk memastikan kebenaran laporan, Prabowo menegaskan pentingnya verifikasi berlapis. Dia mengaku kerap langsung memanggil pejabat terkait, meminta data pembanding, hingga mengirim tim untuk melakukan pengecekan di lapangan.

Prabowo menekankan bahwa kesalahan data bukan hal sepele, terutama dalam konteks kepemimpinan. Dia mencontohkan pengalamannya di militer, di mana informasi yang tidak disampaikan secara jujur bisa berakibat fatal.

Dia mengisahkan kejadian saat menjabat Komandan Kopassus, di mana insiden kecelakaan helikopter tidak langsung dilaporkan kepadanya.

“Alasannya tidak enak menyampaikan. Tapi itu keliru. Pemimpin harus tahu apa yang sebenarnya terjadi,” tegasnya.

Kepala Negara menegaskan perlunya perubahan budaya kerja di pemerintahan, dari yang cenderung menutupi masalah menjadi terbuka terhadap fakta, meskipun pahit.

“Kita harus berani menghadapi kebenaran. Walaupun sakit, kita harus terima,” ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa seorang pemimpin tidak boleh menghindari masalah, melainkan harus proaktif mencari dan menyelesaikannya.

“Pemimpin yang baik harus ‘rush to the problem’, kejar masalah, dan selesaikan,” kata Prabowo.

Di akhir pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak ingin menerima laporan yang sekadar menyenangkan, melainkan laporan yang jujur dan apa adanya.

Dengan pendekatan tersebut, dia berharap tercipta budaya baru dalam pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada solusi nyata bagi masyarakat.

“Saya belajar banyak, seorang pemimpin yang baik, tidak boleh takut menghadapi kesulitan. Kalau pemimpin yang unggul, justru lihat kesulitan, Harus dikejar kesulitan itu, rush to the problem, solve the problem,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, GARUT — Niat seorang warga menyuarakan kondisi infrastruktur jalan rusak di wilayah selatan Kabupaten Garut justru berbalik menjadi pengalaman traumatis. Kritik yang disampaikan melalui media sosial berubah menjadi tekanan dan intimidasi setelah video keluhan tersebut menyebar luas dan memantik reaksi keras dari orang sekitar kepala desa setempat.

Peristiwa ini bermula ketika seorang pemuda bernama Holis Muhlisin mengunggah rekaman video yang memperlihatkan kondisi jalan desa yang rusak parah di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Garut.

Dalam video awal tersebut, Holis merekam permukaan jalan yang berlubang, berlumpur, dan sulit dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Dia menyampaikan kekecewaan atas kondisi infrastruktur yang tak kunjung mendapat perbaikan, meskipun jalan tersebut menjadi akses utama warga untuk aktivitas ekonomi dan pendidikan.

Namun, situasi berubah setelah kritik tersebut viral. Sebuah video lanjutan beredar di media sosial yang memperlihatkan Holis berada dalam sebuah tempat dikelilingi beberapa orang. Dalam rekaman berdurasi beberapa menit itu, suasana terlihat tegang.

Sejumlah pria terdengar melontarkan pertanyaan dengan nada tinggi, disertai kalimat bernada menekan dan menyudutkan.

"Hayang ténar sia? Rék ngajago di media sosial [Ingin tenar anda? Mau berlagak jagoan di media sosial]," ujar salah seorang pria yang diduga melakukan intimidasi terhadap Holis.

Isi video intimidasi itu memperlihatkan Holis duduk terdiam sambil menjawab pertanyaan yang dilontarkan secara beruntun. Beberapa suara terdengar menuduh dirinya sengaja mencari sensasi dan popularitas melalui unggahan video jalan rusak. Ada pula ucapan bernada kasar yang mempertanyakan motif kritiknya serta mengaitkannya dengan kepentingan pribadi.

Dalam situasi tersebut, Holis tampak berusaha menjelaskan maksudnya menyampaikan keluhan sebagai warga, bukan untuk menyerang individu tertentu.

Tekanan psikologis semakin terasa ketika salah satu suara dalam video menyinggung konsekuensi dari tindakan mengunggah kritik ke media sosial. Nada bicara yang meninggi, interupsi saat Holis berbicara, serta posisi duduk yang dikelilingi beberapa orang membuat video itu dinilai publik sebagai bentuk intimidasi, bukan dialog klarifikasi.

Video tersebut memicu gelombang reaksi dari masyarakat luas. Banyak warganet menilai perlakuan itu mencerminkan sikap antikritik dan bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik. Kritik terhadap kondisi jalan dinilai sebagai hak warga negara, terlebih menyangkut fasilitas umum yang berdampak langsung pada keselamatan dan perekonomian masyarakat desa.

"Usut tuntas. bantu @dedimulyadi71," tulis seorang warganet.

Sorotan publik semakin tajam ketika diketahui sebagian pihak yang terekam dalam video intimidasi diduga memiliki kedekatan dengan aparat desa. Hal ini memunculkan pertanyaan serius mengenai ruang aman bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan di tingkat pemerintahan paling bawah.

Respons juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan sikap tegas bahwa aparat pemerintahan, termasuk kepala desa, wajib memiliki mental siap dikritik. Menurutnya, kritik warga merupakan cermin kondisi riil di lapangan dan menjadi alat koreksi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.