JAKARTA - Langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang melakukan penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) diapresiasi. Kebijakan ini jadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola program prioritas nasional.

Evaluasi terhadap pelaksanaan MBG dianggap tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sempat tergerus akibat berbagai persoalan dalam implementasinya.

Guru Besar Ilmu Sosiologi Hukum dan Pengamat Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Prof Trubus Rahardiansah P mengatakan, kebijakan yang ditempuh pimpinan baru BGN patut diapresiasi. Hal itu karena menunjukkan adanya kemauan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.

Menurutnya, sebuah program dengan nilai strategis dan anggaran besar tidak cukup hanya mengejar target kuantitatif, tetapi harus dibangun di atas sistem tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

"Menurut saya, langkah yang dilakukan oleh Kepala BGN yang baru sudah berada di jalur yang tepat. Program MBG adalah program yang sangat mulia dan dinantikan masyarakat. Karena itu, pembenahan tata kelola harus menjadi prioritas agar tujuan besarnya benar-benar tercapai," ujar Trubus di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Ia menilai evaluasi yang dilakukan saat ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan yang terjadi pada periode sebelumnya. Salah satu catatan penting adalah lemahnya tata kelola yang membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Menurut Trubus, semangat besar membangun generasi sehat melalui MBG sempat tercoreng oleh munculnya berbagai persoalan yang justru mengarah pada kepentingan kelompok tertentu. "Program ini seharusnya menjadi investasi sumber daya manusia. Tetapi kalau tata kelolanya lemah, maka yang muncul justru kepentingan pribadi, kelompok, golongan, bahkan keluarga tertentu. Hal seperti ini tentu tidak boleh terulang," katanya.

Selain persoalan tata kelola, Trubus menyoroti validitas data penerima manfaat yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar. Menurutnya, belum adanya basis data yang benar-benar akurat dapat memunculkan potensi salah sasaran maupun penyimpangan anggaran.

Ia menjelaskan bahwa penerima MBG tidak hanya berasal dari jenjang SD, SMP, dan SMA, tetapi juga mencakup sekolah swasta, madrasah, pondok pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Seluruh kelompok tersebut membutuhkan sistem pendataan yang terintegrasi agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.

"Kalau datanya belum akurat, maka potensi penyimpangan akan selalu ada. Sampai hari ini publik mendengar angka puluhan juta penerima manfaat, tetapi basis datanya belum pernah dipublikasikan secara jelas. Ini yang harus diperbaiki," ujarnya.

Trubus juga mengkritisi proses penyusunan kebijakan yang dinilai kurang melibatkan partisipasi publik. Menurutnya, sejumlah pengadaan barang pada masa lalu bahkan dinilai tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan utama program pemenuhan gizi masyarakat.

"Ke depan, setiap kebijakan harus dibuka kepada publik. Jangan sampai muncul pengadaan yang tidak relevan dengan tujuan MBG. Fokus program ini adalah pemenuhan gizi, sehingga seluruh anggaran harus diarahkan untuk mendukung tujuan tersebut," katanya.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah belum terbukanya kontrak kerja sama antara BGN dan yayasan atau pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Trubus, dokumen tersebut seharusnya dapat diakses publik sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Ia menilai kontrak kerja sama idealnya memuat klausul manajemen risiko secara rinci, termasuk tanggung jawab apabila terjadi keterlambatan distribusi, kualitas makanan yang tidak sesuai standar, maupun insiden keracunan makanan.

"Kalau yayasan menerima anggaran negara, maka tanggung jawabnya juga harus jelas. Risiko-risiko operasional harus dituangkan dalam kontrak sehingga negara tidak selalu menjadi pihak yang menanggung akibat ketika terjadi masalah," ujarnya.

Menurut Trubus, aspek pengawasan juga perlu menjadi perhatian serius pimpinan baru BGN. Selama ini mekanisme pengawasan dinilai belum berjalan optimal, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia menilai pengawasan tidak cukup hanya dilakukan oleh BGN, tetapi harus melibatkan pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawas internal, hingga masyarakat.

"Pengawasan yang baik harus melibatkan banyak pihak. Kepala daerah seharusnya ikut bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan MBG di wilayahnya karena penerima manfaat adalah masyarakat di daerah tersebut," katanya.

Trubus juga menyinggung persoalan pembangunan SPPG yang pada masa lalu berlangsung sangat cepat sehingga memunculkan berbagai persoalan administratif dan operasional. Menurutnya, banyak pihak yang kemudian memandang keterlibatan dalam MBG sebagai aktivitas bisnis semata.

Ketika dilakukan evaluasi dan penghentian sebagian SPPG yang tidak memenuhi ketentuan, muncul berbagai klaim kerugian yang belum tentu memiliki dasar hukum yang jelas. "Ini menunjukkan bahwa sejak awal perlu ada perjanjian yang kuat dan kepastian hukum. Jangan sampai orang menganggap program sosial ini hanya sebagai proyek bisnis," ujarnya.

Di sisi lain, Trubus mengapresiasi langkah pimpinan baru BGN yang mulai melakukan refocusing terhadap sasaran penerima manfaat. Ia menilai kebijakan tersebut akan membuat penggunaan anggaran menjadi lebih efektif.

Menurutnya, kelompok miskin, miskin ekstrem, rentan miskin, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus menjadi prioritas utama penerima MBG.

"Kalau ada masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu, tentu tidak perlu diprioritaskan menerima MBG. Program ini harus benar-benar diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan agar manfaatnya lebih besar," katanya.

Ia juga berharap BGN menghadirkan transparansi anggaran secara menyeluruh. Publik, kata dia, berhak mengetahui penggunaan anggaran per porsi makanan, mulai dari biaya beras, lauk-pauk, sayuran, susu, hingga biaya distribusi dan operasional.

"Karena ini menggunakan APBN yang berasal dari pajak rakyat, maka rincian penggunaannya harus terbuka. Masyarakat berhak mengetahui uang Rp15 ribu per porsi digunakan untuk apa saja," ujarnya.

Menurut Trubus, transparansi tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mempersempit ruang korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Ia juga mendorong pemerintah bersama DPR segera menyusun Undang-Undang Makan Bergizi Gratis sebagai dasar hukum pelaksanaan program dalam jangka panjang.

Menurutnya, regulasi khusus diperlukan agar pemerintah daerah memiliki kewajiban yang jelas untuk mendukung MBG, sekaligus mempertegas mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Trubus juga mengingatkan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran MBG. Dengan besarnya nilai anggaran yang disiapkan pemerintah, potensi penyimpangan juga semakin tinggi apabila tata kelola tidak diperkuat. Ia menilai pelaksanaan program sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan kualitas dibandingkan sekadar mengejar target jumlah penerima manfaat.

Selain itu, pengelolaan SPPG perlu lebih banyak melibatkan UMKM, koperasi, petani, dan peternak lokal agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Yang terpenting sekarang adalah bagaimana BGN mampu membangun sistem yang efisien, efektif, transparan, dan partisipatif. Masyarakat harus diberi ruang untuk ikut mengawasi kualitas makanan maupun pelaksanaan program di lapangan. Dengan begitu, MBG benar-benar menjadi investasi bagi masa depan bangsa, bukan sekadar proyek pemerintah," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) adalah untuk memperkuat transparansi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam nasional.

Rosan mengatakan pembentukan DSI merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas sumber daya alam agar lebih terbuka dan akuntabel.

"Oleh sebab itu, kami sudah membentuk satu badan, yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto) bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Yang mana kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi," kata Rosan di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan itu dalam konferensi pers tentang Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun Anggaran 2027

Menurut Rosan, pemerintah melihat masih tingginya praktik under invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas ekspor Indonesia selama bertahun-tahun berdasarkan berbagai data yang dimiliki pemerintah maupun lembaga internasional.

Praktik tersebut dinilai berdampak terhadap penerimaan negara dari sisi perpajakan, royalti, devisa, hingga mempengaruhi validitas data perdagangan nasional yang selama ini menjadi perhatian pemerintah.

Karena itu, Danantara membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai platform yang akan mengawasi keterbukaan transaksi ekspor, mulai dari volume, harga, hingga mekanisme pengiriman komoditas.

Pemerintah mulai menerapkan tahap awal mekanisme tersebut sejak Juni hingga Desember 2026 dalam bentuk kewajiban pelaporan seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam kepada DSI secara komprehensif.

Pada tahap tersebut, perusahaan eksportir diminta melaporkan rincian transaksi terlebih dahulu agar pemerintah dapat mengevaluasi apakah harga yang dicantumkan sudah sesuai dengan indeks pasar global dan harga yang wajar.

Danantara menegaskan kebijakan itu tidak dimaksudkan untuk menghambat perdagangan, melainkan menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka antara penjual, pembeli, dan pemerintah sesuai mekanisme pasar internasional.

Selanjutnya mulai Januari 2027, pemerintah akan memberlakukan transaksi ekspor melalui platform digital yang telah disiapkan Danantara guna meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat pengawasan perdagangan komoditas nasional.

Danantara menyebut platform tersebut dirancang sebagai sistem terpadu yang diharapkan memberi manfaat lebih luas, baik bagi pelaku usaha, pemerintah, maupun masyarakat melalui tata kelola perdagangan yang lebih transparan.

Rosan menegaskan seluruh mekanisme dan prosedur teknis akan disusun secara terbuka dengan tetap menjunjung prinsip good governance agar implementasinya dapat dipahami dan diterima seluruh pelaku industri nasional.

Ia menambahkan pemerintah juga memberikan masa transisi dan evaluasi bertahap selama beberapa bulan ke depan agar pelaksanaan sistem baru tersebut berjalan optimal tanpa mengganggu aktivitas ekspor nasional.

Melalui pembentukan DSI, pemerintah berharap perdagangan komoditas sumber daya alam Indonesia semakin transparan, mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional, sekaligus memperbesar manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

SURABAYA - Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah Jawa Timur (Jatim) menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pendanaan Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) , khususnya yang bersumber dari luar negeri. Dalam aksi di depan Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jatim, massa aksi menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai kunci dalam menjaga kepercayaan publik.

Selain itu, memastikan aktivitas NGO tidak berseberangan dengan kepentingan nasional. Menurut koordinator aksi Figo, ada beberapa NGO yang beroperasi di Indonesia mendapatkan pendanaan dari asing, namun tidak transparan.

“Penting bagi pemerintah, aparat penegak hukum untuk memberikan atensi terhadap fenomena ini. Negara jangan diam karena persatuan, stabilitas nasional sedang dipertaruhkan," katanya saat berorasi di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Jatim, Surabaya, Jumat (24/4/2026).

"Jika memang menemukan ada indikasi itu, negara harus mengambil sikap tegas. Jangan diam, jangan baru bertindak jika keadaan sudah semakin parah," sambungnya.

Figo juga mendorong pemerintah memperkuat peraturan perundang-undangan terkait transparansi pendanaan NGO seiring meningkatnya dinamika global dan keterbukaan arus informasi serta modal. Apalagi semakin banyak LSM yang beroperasi di Indonesia sehingga pengawasan perlu diperketat.

Dalam aksi tersebut, ISMEI Jatim membawa sejumlah tuntutan yakni:

1. ‎Mendesak Polri dan Kejaksaan mengusut tuntas dugaan aliran dana asing ke NGO yang dianggap meresahkan.

2. ‎Meminta pemerintah memperketat regulasi terkait transparansi pendanaan lembaga swadaya masyarakat.

‎3. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi intervensi asing.

JAKARTA - Lingkar Muda Indonesia mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas lembaga advokasi hukum, termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Hal itu untuk memastikan garis perjuangannya tidak menyimpang.

Oleh karena itu, YLBHI mestinya juga terbuka terhadap pengawasan publik, khususnya terkait sumber pendanaan yang diterimanya.

Koordinator Pusat Lingkar Muda Indonesia, Alfian Sangadji, menyampaikan, keterbukaan merupakan syarat utama menjaga kepercayaan publik.

"Kami mendesak adanya audit independen terhadap aliran dana YLBHI, terutama yang bersumber dari donor asing, dan hasilnya harus diumumkan secara transparan kepada masyarakat," katanya di Kantor YLBHI, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).

Tanpa transparansi, menurut Alfian, akan muncul spekulasi yang berpotensi merusak kredibilitas YLBHI. Akbatnya, rentan disusupi kepentingan luar bahkan menjauhkan YLBHI dari masyarakat.

Lihat video: Lihat video: YLBHI: Ekshumasi Harus Segera Dilakukan Penyidik



"Lembaga advokasi tidak boleh berada dalam ruang gelap. Semakin besar perannya di ruang publik, semakin besar pula kewajiban untuk terbuka," jelasnya.

Selain itu, Lingkar Muda Indonesia juga menyoroti potensi intervensi asing dalam aktivitas advokasi hukum. Alfian menegaskan independensi lembaga harus dijaga secara ketat. "Kami meminta YLBHI menolak segala bentuk intervensi asing agar tetap berdiri di atas kepentingan nasional," ujarnya.

Alfian pun mengkritisi konsistensi YLBHI dalam menjalankan fungsi advokasi. Menurutnya, YLBHI semestinya tidak tebang pilih dalam menangani sebuah kasus hukum. "Penegakan keadilan harus dilakukan secara adil dan menyeluruh, bukan selektif," tegasnya.

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi OJK

UNDANG-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) memberikan sinyal kuat mengenai pentingnya efisiensi belanja pegawai sebagai bagian dari reformasi fiskal daerah yang lebih berkelanjutan. Kebijakan ini dirancang untuk mulai diimplementasikan secara bertahap hingga tahun 2027, dengan tujuan menyeimbangkan struktur anggaran daerah yang selama ini cenderung didominasi oleh belanja rutin. Efisiensi belanja pegawai tidak semata-mata dimaknai sebagai pengurangan, melainkan sebagai upaya rasionalisasi dan optimalisasi alokasi sumber daya aparatur agar lebih produktif dan berorientasi pada kinerja.

Pada kerangka mekanisme implementasi, efisiensi belanja pegawai perlu dipahami sebagai proses rasionalisasi yang terencana dan menyeluruh, bukan sekadar pengurangan kuantitas pegawai atau pemangkasan anggaran secara proporsional. Upaya ini ditempuh melalui berbagai pendekatan strategis, seperti restrukturisasi organisasi, peningkatan produktivitas aparatur, digitalisasi layanan publik, serta penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting).

Dengan pendekatan tersebut, belanja pegawai tetap dijaga pada tingkat yang memadai, namun lebih efektif dalam menghasilkan kinerja dan kualitas layanan publik. Prinsip value for money menjadi landasan utama, yakni memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan manfaat optimal dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, diharapkan terjadi pergeseran komposisi belanja daerah menuju peningkatan porsi belanja modal. Prioritas diarahkan pada pembangunan dan penguatan infrastruktur dasar, seperti jalan, jaringan listrik, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pasar, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan.

Infrastruktur tersebut memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan konektivitas, efisiensi distribusi, serta penguatan kualitas sumber daya manusia. Sehingga, dengan komposisi anggaran yang lebih seimbang antara belanja rutin dan belanja modal, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan efek pengganda ekonomi yang lebih besar, sekaligus memperkuat daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Secara empiris, peningkatan belanja modal terbukti memiliki hubungan positif dengan penciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Investasi pada sektor infrastruktur tidak hanya menciptakan efek langsung melalui penyerapan tenaga kerja dalam proses pembangunan, tetapi juga menghasilkan efek berganda (multiplier effect) yang mendorong aktivitas ekonomi turunan di berbagai sektor. Oleh karena itu, implementasi kebijakan efisiensi belanja pegawai yang diikuti dengan penguatan belanja modal menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Dominasi Belanja Pegawai Daerah

Kondisi struktur belanja daerah saat ini menunjukkan adanya tekanan serius pada komposisi anggaran, khususnya pada tingginya proporsi belanja pegawai yang telah melampaui batas ideal dalam kerangka kebijakan fiskal nasional. Data DJPK Kemenkeu RI menunjukkan bahwa pada tahun 2026, belanja pegawai di Jawa Timur mencapai 37,51% dari total belanja daerah dengan nilai sekitar Rp49,81 triliun.

Angka tersebut melampaui kisaran 30% yang umum digunakan sebagai rujukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana semangat pengendalian belanja dalam kerangka UU No 1/2022 dan PP No 12/2019. Terlebih, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di tingkat provinsi, tetapi juga tercermin pada mayoritas pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2025 yang menunjukkan proporsi serupa di atas 30%, sehingga menegaskan urgensi intervensi kebijakan untuk menyeimbangkan struktur anggaran.

Dominasi belanja pegawai tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dalam tata kelola keuangan daerah. Beberapa indikasi yang muncul antara lain belum optimalnya penerapan sistem meritokrasi, keterbatasan analisis kebutuhan aparatur berbasis beban kerja dan jumlah penduduk, serta digitalisasi layanan publik yang belum sepenuhnya efektif.

Di sisi lain, kapasitas fiskal daerah juga menghadapi tekanan akibat penurunan dana transfer ke daerah (TKDD), yang pada 2026 di Jawa Timur tercatat mengalami penurunan signifikan hingga 32,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, penurunan pendapatan daerah – yang dianggarkan (pagu) sekitar Rp123,27 triliun pada tahun 2026 – semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah, sementara belanja pegawai cenderung bersifat rigid dan sulit disesuaikan dalam jangka pendek.

Keberhasilan menurunkan belanja pegawai akan membuka ruang fiskal yang lebih luas bagi peningkatan belanja modal yang lebih produktif. Hal tersebut penting mengingat saat ini porsi belanja modal masih relatif rendah, yakni hanya sekitar 9,44% dari total belanja daerah, jauh di bawah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Sebab itu, melalui realokasi anggaran yang lebih proporsional, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat investasi pada infrastruktur dan layanan publik yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan kemiskinan. Sehingga, reformasi struktur belanja daerah bukan hanya menjadi tuntutan regulatif, tetapi juga merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Optimalisasi Struktur Belanja Daerah

Tingginya proporsi belanja pegawai dalam struktur APBD mutlak menuntut adanya langkah korektif yang terukur dan berkelanjutan. Upaya penurunan belanja pegawai tidak dapat dilakukan secara drastis, melainkan melalui mekanisme efisiensi yang cermat, khususnya pada komponen honorarium dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Reformulasi TPP perlu diarahkan pada sistem yang lebih berbasis kinerja (performance-based), dengan indikator yang objektif, terukur, dan berkeadilan. Pendekatan ini tidak hanya mendorong efisiensi anggaran, tetapi juga meningkatkan produktivitas aparatur serta kualitas layanan publik, karena setiap insentif yang diberikan benar-benar mencerminkan kontribusi nyata pegawai terhadap capaian kinerja organisasi.

Di sisi lain, penguatan kapasitas fiskal daerah juga harus dilakukan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan. Strategi intensifikasi perpajakan dan retribusi daerah menjadi kunci dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui perbaikan basis data wajib pajak, digitalisasi sistem pemungutan, serta peningkatan kepatuhan masyarakat.

Selain itu, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu diperkuat agar mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pendapatan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan tata kelola, peningkatan profesionalisme manajemen, serta penyesuaian model bisnis BUMD agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar dan potensi ekonomi lokal.

Lebih lanjut, keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah menuntut adanya inovasi dalam pembiayaan pembangunan. Skema pembiayaan alternatif, seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), pemanfaatan corporate social responsibility (CSR), serta kemitraan dengan lembaga keuangan dan donor, menjadi instrumen penting untuk memperluas kapasitas pembiayaan tanpa membebani APBD secara berlebihan. Pelibatan sektor swasta dalam pembiayaan infrastruktur dan layanan publik tidak hanya mempercepat realisasi pembangunan, tetapi juga meningkatkan efisiensi melalui transfer pengetahuan, teknologi, dan manajemen yang lebih modern.

Pada akhirnya, keseluruhan strategi tersebut harus diintegrasikan dalam kerangka penataan organisasi yang lebih rasional dan adaptif. Rasionalisasi jumlah dan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil organisasi, beban kerja, serta dinamika pelayanan publik berbasis digital.

Melalui struktur birokrasi yang lebih ramping, efisien, dan berbasis kinerja, pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Transformasi ini menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Demi menjawab tantangan fiskal daerah yang kompleks, penataan ulang struktur belanja daerah menjadi agenda mendesak yang tidak dapat ditunda, terutama dalam menyeimbangkan proporsi belanja pegawai agar lebih selaras dengan kebutuhan pembangunan. Melalui efisiensi yang berbasis kinerja, penguatan kapasitas pendapatan daerah, serta inovasi dalam pembiayaan pembangunan, pemerintah daerah memiliki peluang untuk memperluas ruang fiskal secara signifikan.

Ruang fiskal tersebut pada akhirnya dapat diarahkan untuk mendorong belanja yang lebih produktif, khususnya pada sektor-sektor strategis yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap kerangka regulasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan. Semoga.

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memuji transparansi Polri dalam menindak oknum polisi yang melakukan pelanggaran. Polri saat ini menjadi institusi yang paling responsif dan terbuka terkait pemberian sanksi kepada anggotanya dibanding institusi lain.

Menyikapi itu, Koordinator Nasional Presidium Pemuda Timur Sandri Rumanama mengapresiasi penuh pernyataan Habiburokhman. Pernyataan tersebut mendapat respons positif.

"Yang disampaikan Pak Habiburokhman itu realitas yang terjadi saat ini, memang Polri lembaga negara yang paling transparan saat ini," ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Dia menuturkan sejak Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Polri terus bertransformasi dan menjadi lembaga negara yang paling demokratis, berintegritas, serta transparan.

JAKARTA - Lima Satuan Kerja (Satker) TNI berhasil meraih meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Kelima Satker tersebut yakni, Babinkum dan HAM TNI, Puspen TNI, Pusinfolahta TNI, Pusbintal TNI, dan Satkomlek TNI.

Raihan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja. Penghargaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Reformasi Birokrasi (RB) TNI Tahun 2026.

Rakor yang dibuka Asisten Perencanaan Umum Letjen TNI Candra Wijaya mewakili Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, 9 April 2026 ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB.

Kasum TNI menegaskan tema rakor sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana TNI terus mendorong implementasi digital government melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

“Penerapan digital government dilaksanakan untuk mendukung tugas pokok TNI guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, inovatif, dan akuntabel,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).

Lihat video: Presiden Prabowo Berkomitmen Wujudkan Pemerintahan Bebas Korupsi & Pro-Rakyat



Kasum TNI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaksana teknis RB di lingkungan TNI, sekaligus menekankan pentingnya penguatan komitmen pimpinan dan peningkatan kapasitas SDM. "Diperlukan penguatan komitmen dari para pimpinan sebagai pengambil keputusan dan peningkatan pengetahuan teknis personel pengawak RB TNI", pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, TNI juga menetapkan satuan pelayanan publik unggulan di bidang kesehatan, yaitu RSPAD Gatot Soebroto, Ladokgi R.E. Martadinata, dan RSAU dr. S. Hardjolukito, sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada prajurit dan masyarakat.

TNI berkomitmen untuk terus memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.

JAKARTA - Kehadiran Buku Saku 0% “Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026” yang disusun Kantor Staf Presiden (KSP) mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Buku ini dinilai menjadi instrumen penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, sekaligus literasi publik terhadap program-program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat.

Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan menuturkan buku saku tersebut memiliki peran strategis, tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi insan pers dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berbasis data.

“Saya menyambut baik hadirnya buku saku yang disusun Kantor Staf Presiden (KSP) dengan tema Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026,” ujarnya.

Buku ini memiliki fungsi strategis sebagai instrumen yang tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga memperkuat ekosistem keterbukaan informasi publik di tengah meningkatnya kebutuhan akan transparansi kebijakan.

Herik menekankan penyajian informasi dalam format yang ringkas dan mudah dipahami menjadi kunci penting, terutama di tengah derasnya arus informasi yang kerap tidak terverifikasi dan membingungkan publik.

“Di tengah arus informasi yang semakin cepat dan kompleks, kehadiran panduan yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami seperti ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui hak-haknya sekaligus memahami mekanisme penyaluran bantuan secara tepat,” jelasnya.

Buku ini tidak hanya relevan bagi masyarakat umum, tetapi juga memiliki nilai strategis bagi media sebagai rujukan dalam menjaga kualitas pemberitaan yang akurat dan berbasis data.

Keterbukaan informasi bukan sekadar prinsip normatif, melainkan fondasi utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena itu, dia mendorong agar inisiatif ini tidak berhenti sebagai produk sesaat, melainkan terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan serta dinamika kebutuhan masyarakat.

Kulturolog Indonesia Iwan Jaconiah melihat buku saku ini sebagai bagian dari narasi besar pembangunan kesejahteraan yang menempatkan negara hadir secara nyata di tengah masyarakat.

“Visi besar Bersama Indonesia Maju yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tak sekadar slogan politik, namun sebuah komitmen transformatif untuk memperkuat fondasi bangsa,” ujarnya.

Iwan menilai program kesejahteraan yang dijalankan pemerintah merupakan instrumen konkret yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga menjadi manifestasi nyata dalam menerjemahkan konsep besar Negara Hadir ke dalam kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Melalui berbagai program dukungan kesejahteraan, pemerintah berupaya mewujudkan filosofi Negara Hadir, sebuah kondisi di mana instrumen kekuasaan digunakan sepenuhnya untuk melindungi dan mengangkat derajat kelompok yang paling rentan,” katanya.

Menurut dia, kehadiran negara yang nyata dan konsisten di tengah masyarakat akan melahirkan kekuatan sosial baru yang menjadi fondasi penting dalam mendorong kemajuan bangsa secara berkelanjutan.

Iwan juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu contoh paling konkret dari implementasi kebijakan kesejahteraan yang berdampak langsung pada masyarakat luas. Program ini tidak hanya menyasar aspek sosial, tetapi juga memiliki dampak strategis terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia secara jangka panjang.

Selain berdampak pada peningkatan kualitas SDM, program ini berperan dalam menggerakkan roda perekonomian di tingkat lokal, khususnya di desa dan kecamatan. “Hal ini menciptakan jutaan lapangan kerja baru di tingkat desa dan kecamatan, memastikan bahwa uang rakyat kembali berputar di tengah rakyat sendiri,” ucapnya.

Meski demikian, dia mengingatkan keberhasilan program tidak bisa dilepaskan dari sejumlah prasyarat penting yang harus dijaga secara konsisten oleh pemerintah. “Transparansi dan akuntabilitas kunci pencegahan kebocoran anggaran dan korupsi menjadi syarat mutlak agar kepercayaan publik tetap terjaga,” ungkapnya.

Dia menekankan tantangan implementasi di lapangan juga menuntut kesiapan sistem yang kuat baik dari sisi logistik maupun koordinasi kelembagaan lintas sektor

“Efisiensi Logistik, distribusi bantuan di wilayah geografis Indonesia yang menantang memerlukan inovasi teknologi dan manajemen rantai pasok yang tangguh. Sinergi kelembagaan, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta harus diperkuat untuk memastikan program tepat sasaran,” kata Iwan.

“Dengan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tertinggi, pemerintah sedang membangun kedaulatan bangsa dari tingkat yang paling dasar,” tambahnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian Pekerjaan Umum demi menjaga kepercayaan publik di tengah isu penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Ia mengaku selama ini Kementerian PU telah memiliki sistem pengelolaan yang berjalan, namun terus dilakukan perbaikan dan pembaruan mengikuti perkembangan teknologi serta perangkat lunak terkini di dunia.

"Sebenarnya selama ini kita sudah punya sistem, cuman memang sistem ini sedang kita perbaiki dari waktu ke waktu, kita update dengan segala macam software yang ada di di dunia," kata Dody sebagaimana pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Ia menuturkan pembaruan sistem tersebut diharapkan mampu memperkuat tidak hanya aspek akuntabilitas dan integritas, tetapi juga meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dalam setiap program pembangunan yang dijalankan kementerian secara menyeluruh.

"Sehingga harapannya tidak hanya masalah akuntabilitas maupun integritas dan effectiveness, tapi juga kebermanfaatan kepada masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Dody menekankan setiap penggunaan anggaran negara harus memberikan dampak nyata dan manfaat luas bagi masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran pemerintah pusat.

Menurutnya, setiap satu rupiah yang dibelanjakan untuk pembangunan harus mampu memberikan manfaat berlipat, bahkan hingga puluhan kali, bagi masyarakat yang merasakan langsung hasil dari program tersebut.

"Karena itu yang selalu diinstruksikan Pak Presiden pada kami-kami. Satu rupiah, satu rupiah yang dipakai untuk membangun sesuatu, itu harus berikan manfaat 10, 20 kali kepada masyarakat yang terdampak. Jadi, itu yang kami kerjakan hari ini," tuturnya.

Selain itu, Dody mengungkapkan proses audit internal di kementeriannya terus berlangsung sebagai bagian dari upaya menjaga tata kelola yang baik.

Ia menegaskan audit tersebut dilakukan secara berkala dan menyeluruh sehingga hasilnya menjadi dasar dalam meningkatkan kinerja, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan program dan anggaran kementerian.

Menurutnya, kementeriannya juga berkomitmen mendukung setiap proses yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum sesuai ketentuan, guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara profesional dan bertanggung jawab.

"Kan saya diperintah Pak Presiden untuk bersih-bersih, ya ini salah satu yang sudah saya lakukan. Kira-kira gitu," kata Dody.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami tentu tidak akan ragu untuk kemudian melakukan pengenaan dan penegakan hukum

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tidak akan diam terhadap dugaan manipulasi harga saham dengan terus melakukan pemeriksaan dan penyelidikan serta memastikan hasilnya dipublikasikan secara transparan kepada publik.

Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Hasan Fawzi, merespons kekhawatiran Anggota Komisi XI DPR RI terkait dugaan rekayasa harga saham, termasuk lonjakan harga yang tidak wajar dalam waktu singkat.

Hasan, saat dijumpai wartawan usai Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu, memastikan bahwa pihaknya akan menelusuri lebih lanjut dugaan tersebut, namun menegaskan indikasi manipulasi terlihat dari kenaikan harga secara cepat tanpa alasan jelas atau penurunan tajam setelah mencapai puncak.

“Salah satu indikasi utama (manipulasi harga saham) tentu naik secara cepat tanpa ada alasan, atau sebaliknya tiba-tiba setelah naik di puncak kemudian turun tanpa alasan. Itu ada indikasi awal. Dan tentu kami tidak akan diam,” kata Hasan.

Ia menjelaskan bahwa proses penanganan dilakukan secara bertahap, mulai dari pemeriksaan hingga pengumpulan bukti. Sejumlah kasus yang telah diumumkan sebelumnya, ujar Hasan, juga berawal dari indikasi serupa dengan penanganan kasus dilakukan secara bertahap.

Setelah pemeriksaan selesai, bukti dinilai cukup, serta dasar pelanggaran dan pasal terpenuhi, OJK akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan dan mempublikasikannya kepada publik.

Terkait pertanyaan Anggota Komisi XI DPR mengenai indikasi lonjakan harga saham suatu emiten dari Rp200 menjadi Rp8.000 dalam waktu tiga bulan, Hasan memastikan pihaknya telah melakukan penelusuran.

Dalam satu hingga dua bulan terakhir, jelas Hasan, otoritas juga telah melakukan penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap emiten dan pihak terkait yang terlibat manipulasi harga, penyebaran informasi tidak benar, hingga praktik coordinated trading.

“Kalau dilihat (kasus-kasus bidang pasar modal yang sebelumnya telah diumumkan pemberian sanksinya oleh OJK), fenomena atau karakteristiknya kurang lebih kan mencerminkan apa yang menjadi concern dari bapak-ibu pimpinan di Anggota Komisi XI DPR. Kami tentu tidak akan ragu untuk kemudian melakukan pengenaan dan penegakan hukum,” kata Hasan.

Dalam sesi tanya jawab pada Rapat Kerja, Rabu (1/4), Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menyoroti aturan sebelumnya yang memungkinkan porsi saham dilepas ke publik (free float) tetap minim, sehingga dinilai membuka ruang terjadinya rekayasa harga di pasar.

Ia menyebut kondisi tersebut kerap melibatkan kerja sama dengan pihak sekuritas, termasuk underwriter, yang kemudian membentuk semacam sindikasi untuk mengatur pergerakan harga saham di pasar.

Praktik tersebut, tegas Mekeng, merusak mekanisme pembentukan harga yang seharusnya mencerminkan fundamental dan kinerja perusahaan.

Ia juga menyinggung adanya saham yang baru melantai di bursa pada harga Rp200, namun melonjak hingga Rp8.000 hanya dalam waktu dua hingga tiga bulan, yang dinilai tidak masuk akal.

Lebih lanjut, Mekeng mengingatkan potensi dampak lanjutan dari lonjakan harga tersebut, di mana kapitalisasi pasar perusahaan dapat meningkat tajam dan dimanfaatkan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman besar dari perbankan.

Kondisi ini dinilai berisiko ganda karena tidak hanya berpotensi merusak pasar modal, tetapi juga merembet ke sektor perbankan.

Ia mempertanyakan peran pengawasan OJK terhadap fenomena tersebut, termasuk mempertanyakan apakah terdapat sistem atau mekanisme yang mampu mendeteksi pergerakan harga saham yang tidak wajar sejak dini.

Mekeng pun menekankan pentingnya langkah proaktif dari OJK sekaligus meminta lembaga tersebut bersikap tegas dan transparan dalam penegakan hukum.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS Jalal Abdul Nasir meminta pemerintah transparan soal pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara. Dia memahami alasan pemerintah ingin menjaga cadangan mineral dan kestabilan harga.

"Pemerintah mungkin ingin menjaga cadangan mineral. Kan sudah ada datanya, kebutuhan batu bara berapa, nikel berapa, timah berapa, bauksit berapa. Ada juga data siapa saja yang punya, produksinya berapa. Pemerintah tidak mau sampai over supply," ujar Jalal, Kamis (19/2/2026).

Para pelaku usaha cenderung tidak mempermasalahkan pemotongan RKAB selama pemerintah bisa memberikan dasar aturannya. "Cuma memang yang masalah itu kan ada yang tidak dipotong, ada yang dipotong sangat ekstrem 40-70 persen. Ini mungkin orang butuh penjelasan," ucapnya.

Dia mengkhawatirkan pemotongan RKAB batu bara ini akan berdampak pada berhentinya operasional perusahaan yang berujung pada pengurangan tenaga kerja.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku tengah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap proses persetujuan RKAB untuk sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) di 2026. Tujuannya menyeimbangkan antara pasokan dan kebutuhan pasar agar menjaga kestabilan harga komoditas.

"Kenapa RKAB kita potong karena kita menyesuaikan antara supply dengan demand. Penyelarasan antara suplai dan permintaan ini juga dinilai penting, tidak hanya menjaga stabilitas harga komoditas batu bara, tetapi juga menjamin ketersediaan cadangan energi," ujar Bahlil dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).

Langkah penyesuaian RKAB 2026 untuk mencegah kelebihan pasokan (oversupply) akibat eksploitasi dan produksi yang berlebihan. Jika komoditas belum laku pada harga yang wajar, produksi masif sebaiknya ditunda demi ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang.

"Kalau memang belum laku dengan harga baik, jangan dulu kita produksi secara masif, kasihan anak cucu kita. Suatu saat kita meninggal, mereka ini yang melanjutkan perjuangan negara ini. Jangan di saat mereka memimpin, barang sudah habis karena kelakuan kita, sudah gitu jual murah lagi," katanya.

kita akan berusaha dalam action plan yang sudah kami paparkan dan akan kita gulirkan mulai besok

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama self-regulatory organizations (SRO) siap meningkatkan transparansi pasar modal dengan pengungkapan kepemilikan saham hingga di atas 1 persen serta penerapan klasifikasi investor yang lebih granular menjadi 27 sub-tipe investor.

Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pertemuan regulator pasar modal Indonesia dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang berlangsung pada Senin (2/2).

“Hari ini yang dilakukan adalah OJK bersama Bursa dan KSEI telah mengajukan proposal solusi yang pada prinsipnya menjawab keseluruhan concern dan isu yang terkait dua hal (terkait transparansi dan peningkatan free float),” kata Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Hasan Fawzi di BEI Jakarta, Senin.

Terkait alasan pengungkapan kepemilikan saham hingga di atas 1 persen, Hasan menjelaskan bahwa MSCI pada prinsipnya menginginkan pengungkapan yang benar-benar granular atas kepemilikan saham di bawah 5 persen, tanpa menetapkan batas persentase tertentu.

Namun, dengan mempertimbangkan kapasitas yang ada, OJK memilih untuk melakukan pengungkapan hingga tingkat di atas 1 persen sebagaimana yang disanggupi dalam proposal.

“Sehingga kita akan berusaha dalam action plan yang sudah kami paparkan dan akan kita gulirkan mulai besok,” kata Hasan.

Mulai besok, OJK juga akan mengumpulkan seluruh partisipan Kustodian Sentral Efek Indonesia Perusahaan (KSEI) yang terlibat dalam proses pelengkapan data granular tersebut.

Menurut Hasan, sekitar 125 partisipan akan mengikuti sosialisasi awal dan selanjutnya dilakukan proses pengisian data secara bertahap.

Sejalan dengan itu, klasifikasi investor yang sebelumnya hanya terdiri dari sembilan tipe utama akan diperluas menjadi 27 sub-tipe investor.

Perincian ini diharapkan dapat lebih memperlihatkan kepemilikan saham dari setiap investor serta meningkatkan kejelasan dan kredibilitas pengungkapan beneficial ownership.

Selain isu transparansi, OJK dan SRO juga telah menyampaikan proposal kenaikan ketentuan free float minimum dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Implementasi kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan melibatkan seluruh pelaku pasar.

Secara keseluruhan, Hasan mengatakan bahwa diskusi dengan MSCI berlangsung dengan sangat baik dan akan dilanjutkan pada pertemuan tingkat teknis.

Menurutnya, MSCI juga menyatakan kesediaan untuk memberikan panduan terkait metodologi dan perhitungan yang akan digunakan dalam proses evaluasi.

“Kami akan melakukan regular update kepada publik terkait dengan progres komitmen kami sebagai bagian dari menghadirkan transparansi dimaksud,” kata Hasan.

Untuk diketahui, OJK telah mencanangkan delapan aksi percepatan reformasi pasar modal Indonesia melalui empat pilar atau klaster utama yakni kebijakan baru free float, transparansi, tata kelola dan enforcement serta sinergi.

Terkait peningkatan batas minimum free float, hal ini dilakukan secara bertahap. Untuk perusahaan yang melakukan IPO baru, dapat langsung ditetapkan 15 persen. Sedangkan untuk emiten yang sudah lama, akan diberikan waktu transisi.

Selanjutnya terkait transparansi, khususnya transparansi atas ultimate beneficial owner (UBO). OJK menyatakan akan terus mendorong penguatan transparansi UBO dan keterbukaan afiliasi pemegang saham, guna meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi melalui pengaturan yang tegas berdasarkan best practices internasional.

Adapun terkait penguatan data kepemilikan saham, OJK akan memerintahkan SRO untuk melakukan penguatan data kepemilikan saham agar lebih granular dan reliable, dengan klasifikasi sub-tipe investor mengacu pada praktik global. Dalam hal ini, KSEI akan menyampaikan data tersebut kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk dipublikasikan melalui situs BEI.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026