JAKARTA - Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan Merauke, Papua Selatan Yasinta Moiwend atau Mama Sinta resmi melaporkan Ketua LBH Merauke JTW ke Polda Metro Jaya. Pelaporan itu terkait film dokumenter Pesta Babi.

Laporan tersebut resmi diterima oleh Polda Metro Jaya dengan teregister Nomor: LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya per tanggal 29 Mei 2026.

"Ini yang kita laporkan ini adalah untuk perorangan. Perorangan, eh ada Ketua LBH Merauke. Ketua LBH Merauke, inisialnya adalah JTW," kata Pengacara Mama Sinta, TS Hamonangan Daulay di Gedung Polda Metro Jaya, Jumat (29/5/2026), malam.

Daulay juga menjelaskan alasan dilaporkan Ketua LBH Merauke ke Polda Metro Jaya. Daulay menyinggung soal keamanan kerahasiaan dari Mama Sinta.

"Oh, untuk kenapa dilaporkan, sebetulnya itu kita untuk juga menjaga kerahasiaan bagi Mama Sinta. Kita tunggu nanti press release resmi dari Polda Metro Jaya aja, karena itu sudah masuk kepada pokok perkara," ujarnya.

Lihat video: KSAD Maruli Simanjuntak Pertanyakan Dana Film Dokumenter Pesta Babi



Mama Sinta sendiri melaporkan Ketua LBH Merauke dengan Pasal 65 juncto Pasal 67 UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. "Yang kami ajukan adalah 65 juncto 67 PDP, Perlindungan Data Pribadi," ucapnya.

Sementara itu, Mama Sinta mengaku kecewa dan sakit hati lantaran pemutaran film Pesta Babi yang menampilkan dirinya diputar tanpa seizinnya.

"Oh, ya. Yang saya alami di saat ini mulai dari tanggal 8 bulan 4. Film yang diputar di Jayapura, di Maranatha, tanpa izin dari saya. Mereka putar film pesta babi itu di mana-mana, saya sakit hati, saya kecewa sekali! Tanpa izin dari saya, tanpa pembicaraan. Itu penjahat itu mereka! Saya punya wajah ini di mana-mana mereka putar film itu, saya sakit hati. Tanpa izin dari saya. Maka itu saya datang ke Jakarta," papar Mama Sinta.

Puteranegara

JAKARTA - Lingkar Muda Indonesia mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas lembaga advokasi hukum, termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Hal itu untuk memastikan garis perjuangannya tidak menyimpang.

Oleh karena itu, YLBHI mestinya juga terbuka terhadap pengawasan publik, khususnya terkait sumber pendanaan yang diterimanya.

Koordinator Pusat Lingkar Muda Indonesia, Alfian Sangadji, menyampaikan, keterbukaan merupakan syarat utama menjaga kepercayaan publik.

"Kami mendesak adanya audit independen terhadap aliran dana YLBHI, terutama yang bersumber dari donor asing, dan hasilnya harus diumumkan secara transparan kepada masyarakat," katanya di Kantor YLBHI, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).

Tanpa transparansi, menurut Alfian, akan muncul spekulasi yang berpotensi merusak kredibilitas YLBHI. Akbatnya, rentan disusupi kepentingan luar bahkan menjauhkan YLBHI dari masyarakat.

Lihat video: Lihat video: YLBHI: Ekshumasi Harus Segera Dilakukan Penyidik



"Lembaga advokasi tidak boleh berada dalam ruang gelap. Semakin besar perannya di ruang publik, semakin besar pula kewajiban untuk terbuka," jelasnya.

Selain itu, Lingkar Muda Indonesia juga menyoroti potensi intervensi asing dalam aktivitas advokasi hukum. Alfian menegaskan independensi lembaga harus dijaga secara ketat. "Kami meminta YLBHI menolak segala bentuk intervensi asing agar tetap berdiri di atas kepentingan nasional," ujarnya.

Alfian pun mengkritisi konsistensi YLBHI dalam menjalankan fungsi advokasi. Menurutnya, YLBHI semestinya tidak tebang pilih dalam menangani sebuah kasus hukum. "Penegakan keadilan harus dilakukan secara adil dan menyeluruh, bukan selektif," tegasnya.

TANGERANG - Lembaga Bantuan Hukum LBH Gema Keadilan mendesak Kapolresta Tangerang segera mempercepat penanganan kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang dilaporkan sejak Juni 2023. Pasalnya, kasus tersebut sudah berjalan selama lebih dari dua tahun.

Direktur Advokasi LBH Gema Keadilan, Syam F. Eleuwarin, menyatakan proses hukum perkara tersebut berjalan lambat dan belum memberikan kepastian hukum bagi korban dan keluarganya.

“Perkara ini sudah berjalan lebih dari dua setengah tahun sejak laporan dibuat. Kami meminta Kapolresta Tangerang memberi atensi khusus agar prosesnya dipercepat dan korban memperoleh kepastian hukum,” ujar Syam, Selasa (25/2/2026).

Kasus ini bermula pada 4 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah korban di kawasan Kunciran Indah, Pinang, Kota Tangerang. Berdasarkan keterangan pelapor, tersangka yang merupakan ayah kandung korban datang ke rumah untuk memperkenalkan calon istrinya kepada anak-anaknya.

Situasi semula berlangsung normal, namun menjelang sore terjadi percekcokan di dalam rumah. Korban disebut menegur ayahnya karena berbicara dengan nada keras kepada ibunya. Teguran tersebut diduga memicu kemarahan tersangka.

Menurut keterangan pelapor, tersangka kemudian mencekik leher korban hingga korban melemah dan kehilangan kesadaran. Keluarga dan warga sekitar disebut turun tangan melerai kejadian tersebut. Korban selanjutnya diamankan dan peristiwa itu dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota pada 6 Juni 2023.

Lihat video: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, KPAI Ajak Semua Pihak Wujudkan Lingkungan Ramah Anak



LBH Gema Keadilan dalam surat pengaduannya kepada Komisi III DPR mencatat laporan polisi telah dibuat sejak Juni 2023 dan penetapan tersangka baru dilakukan pada Februari 2025, namun sampai 25 Februari 2026 berkasnya belum juga dilimpahkan ke Kejaksaan.

Syam menegaskan perkara kekerasan terhadap anak seharusnya menjadi prioritas dalam sistem penegakan hukum. “Kami berharap Kapolresta Tangerang memastikan proses penyidikan berjalan profesional, transparan, dan tidak berlarut-larut. Anak sebagai korban harus mendapat perlindungan maksimal,” tegasnya.

Menurut Syam, percepatan penanganan perkara penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum serta memberikan rasa keadilan bagi korban.“Kepastian hukum tidak boleh tertunda, apalagi dalam perkara yang menyangkut keselamatan anak,” ucapnya.

JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gema Keadilan mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Desakan ini disampaikan menyusul maraknya kasus kejahatan siber yang merugikan masyarakat dan mengancam data publik.

Direktur Eksekutif LBH Gema Keadilan, Anton Hariyadi menilai pembahasan RUU KKS tak bisa lagi ditunda. Menurutnya, regulasi ini dibutuhkan untuk memastikan perlindungan hukum di ruang digital yang kini kian rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

“RUU KKS sangat penting untuk memastikan ruang digital Indonesia aman, berdaulat, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun regulasi ini juga harus menjamin perlindungan hak asasi manusia, privasi, dan kebebasan berekspresi,” ujar Anton, Sabtu (8/11/2025).

Anton menambahkan, selama ini masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan akibat lemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap data pribadi. Ia mencontohkan kasus kebocoran data pengguna layanan publik dan peretasan sistem elektronik pemerintah yang terus berulang.

“Kita tidak ingin RUU ini hanya menjadi alat negara untuk mengontrol ruang digital. Undang-undang ini harus menjadi payung hukum yang melindungi warga, bukan membungkam mereka,” tegasnya.

LBH Gema Keadilan menyampaikan empat rekomendasi kepada pemerintah dan DPR. Pertama, segera mengagendakan pengesahan RUU KKS dalam masa sidang terdekat. Kedua, memastikan prinsip HAM dan privasi digital termuat dalam setiap pasal. Ketiga, membangun mekanisme pengawasan publik agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Keempat, meningkatkan literasi siber nasional.

Menurut LBH Gema Keadilan, pengesahan RUU KKS menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan digital sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem layanan negara.

“Ketahanan siber bukan sekadar urusan teknis. Ia adalah hak dasar warga negara. Negara harus hadir untuk melindungi rakyat di ruang digital sebagaimana di ruang nyata,” ucapnya.