Bisnis.com, GARUT — Niat seorang warga menyuarakan kondisi infrastruktur jalan rusak di wilayah selatan Kabupaten Garut justru berbalik menjadi pengalaman traumatis. Kritik yang disampaikan melalui media sosial berubah menjadi tekanan dan intimidasi setelah video keluhan tersebut menyebar luas dan memantik reaksi keras dari orang sekitar kepala desa setempat.

Peristiwa ini bermula ketika seorang pemuda bernama Holis Muhlisin mengunggah rekaman video yang memperlihatkan kondisi jalan desa yang rusak parah di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Garut.

Dalam video awal tersebut, Holis merekam permukaan jalan yang berlubang, berlumpur, dan sulit dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Dia menyampaikan kekecewaan atas kondisi infrastruktur yang tak kunjung mendapat perbaikan, meskipun jalan tersebut menjadi akses utama warga untuk aktivitas ekonomi dan pendidikan.

Namun, situasi berubah setelah kritik tersebut viral. Sebuah video lanjutan beredar di media sosial yang memperlihatkan Holis berada dalam sebuah tempat dikelilingi beberapa orang. Dalam rekaman berdurasi beberapa menit itu, suasana terlihat tegang.

Sejumlah pria terdengar melontarkan pertanyaan dengan nada tinggi, disertai kalimat bernada menekan dan menyudutkan.

"Hayang ténar sia? Rék ngajago di media sosial [Ingin tenar anda? Mau berlagak jagoan di media sosial]," ujar salah seorang pria yang diduga melakukan intimidasi terhadap Holis.

Isi video intimidasi itu memperlihatkan Holis duduk terdiam sambil menjawab pertanyaan yang dilontarkan secara beruntun. Beberapa suara terdengar menuduh dirinya sengaja mencari sensasi dan popularitas melalui unggahan video jalan rusak. Ada pula ucapan bernada kasar yang mempertanyakan motif kritiknya serta mengaitkannya dengan kepentingan pribadi.

Dalam situasi tersebut, Holis tampak berusaha menjelaskan maksudnya menyampaikan keluhan sebagai warga, bukan untuk menyerang individu tertentu.

Tekanan psikologis semakin terasa ketika salah satu suara dalam video menyinggung konsekuensi dari tindakan mengunggah kritik ke media sosial. Nada bicara yang meninggi, interupsi saat Holis berbicara, serta posisi duduk yang dikelilingi beberapa orang membuat video itu dinilai publik sebagai bentuk intimidasi, bukan dialog klarifikasi.

Video tersebut memicu gelombang reaksi dari masyarakat luas. Banyak warganet menilai perlakuan itu mencerminkan sikap antikritik dan bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik. Kritik terhadap kondisi jalan dinilai sebagai hak warga negara, terlebih menyangkut fasilitas umum yang berdampak langsung pada keselamatan dan perekonomian masyarakat desa.

"Usut tuntas. bantu @dedimulyadi71," tulis seorang warganet.

Sorotan publik semakin tajam ketika diketahui sebagian pihak yang terekam dalam video intimidasi diduga memiliki kedekatan dengan aparat desa. Hal ini memunculkan pertanyaan serius mengenai ruang aman bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan di tingkat pemerintahan paling bawah.

Respons juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan sikap tegas bahwa aparat pemerintahan, termasuk kepala desa, wajib memiliki mental siap dikritik. Menurutnya, kritik warga merupakan cermin kondisi riil di lapangan dan menjadi alat koreksi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.

Bisnis.com, GARUT- Empat warga Kabupaten Garut, Jawa Barat yang sempat terdampak banjir bandang di wilayah Aceh dan Sumatra Utara akhirnya berhasil kembali ke kampung halaman setelah melalui perjalanan panjang dari lokasi bencana.

Kepulangan mereka disambut langsung oleh Bupati Garut Abdusy Syakur Amin di Kantor Dinas Sosial Garut, Tarogong Kidul, Jumat (5/12/2025).

Keempat warga tersebut masing-masing bernama Fahmi (21) asal Sukaresmi; Asep Rahmat (31) asal Cisurupan; Ilyas (23) warga Pakenjeng yang baru sebulan bekerja di sebuah konveksi di Aceh Tengah; serta Jalaludin (54) perantau asal Pakenjeng yang tinggal dan bekerja di Kota Sibolga.

Mereka adalah sebagian dari warga Garut yang terdampak langsung bencana besar dan memilih kembali ke daerah asal untuk memulihkan kondisi.

Syakur menyampaikan rasa syukur atas keselamatan empat warganya tersebut dan menegaskan prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan pemulihan fisik maupun psikologis mereka setelah menghadapi bencana yang datang tiba-tiba dan meluluhlantakkan tempat tinggal maupun tempat mereka bekerja.

Menurut Syakur, kepulangan empat warga ini menjadi kabar baik di tengah upaya pemerintah daerah melacak dan memastikan seluruh warga Garut yang merantau di wilayah terdampak bencana berada dalam kondisi aman.

Ia menegaskan, pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membangun koordinasi untuk membantu proses pemulangan warga lainnya yang masih berada di lokasi bencana.

“Alhamdulillah, empat warga kita ini sudah kembali dengan selamat. Mudah-mudahan ini memberi semangat bagi teman-teman lain yang masih bertahan di Aceh dan Sumatera Utara. Kami berusaha memastikan tidak ada warga Garut yang terabaikan,” ujar Syakur, Sabtu (6/12/2025).

Para warga menceritakan bagaimana arus banjir yang tiba-tiba memutus akses transportasi, memaksa mereka bertahan di pengungsian sementara, serta kesulitan untuk kembali bekerja karena banyak tempat usaha yang rusak.

Ilyas, salah satu penyintas yang baru merantau sebulan, mengaku kehilangan tempat tinggal sementara dan belum sempat menata hidup di perantauan.

Jalaludin, yang telah bertahun-tahun bekerja di Sibolga, mengungkapkan bahwa banjir kali ini merupakan yang terbesar ia lihat selama tinggal di sana. “Rumah kontrakan saya terendam total. Sudah tidak bisa ditempati lagi,” ujarnya.

Mendengar berbagai cerita tersebut, Syakur menegaskan, pemerintah daerah akan memfasilitasi kebutuhan dasar para penyintas selama masa pemulihan.

Ia juga menginstruksikan Dinas Sosial untuk melakukan pendampingan lanjutan serta memastikan bahwa empat warga yang pulang hari itu mendapatkan ruang untuk beristirahat dan memulihkan kondisi sebelum kembali merencanakan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari.

Selain dukungan logistik, pemerintah daerah berupaya menghubungkan para penyintas dengan keluarga masing-masing dan memberikan konseling awal agar mereka dapat menghadapi tekanan emosional pascabencana.

“Yang terpenting, mereka aman dulu. Urusan pekerjaan bisa kita pikirkan bersama setelah mereka pulih,” kata Syakur.

Bisnis.com, GARUT- Pemerintah Kabupaten Garut mulai mengumpulkan informasi mengenai warganya yang menjadi korban banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatra Utara dan Aceh.

Hasil pendataan sementara menunjukkan adanya 26 warga Garut yang terdampak bencana, meski pemerintah daerah menegaskan jumlah tersebut belum menggambarkan kondisi aktual di lapangan.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan laporan mengenai warga Garut terus berdatangan sejak berbagai daerah di Sumatra mengalami banjir besar dan longsor.

Pemkab menduga masih ada warga lain yang belum masuk daftar karena akses ke sejumlah wilayah bencana terputus dan jaringan komunikasi di beberapa titik tidak berfungsi.

“Kami menerima laporan bertahap dari masyarakat maupun jejaring daerah. Data sementara mencatat 26 warga Garut berada di wilayah terdampak. Pendataan belum selesai sehingga kemungkinan jumlahnya akan bertambah,” ujar Syakur, Kamis (4/12/2025).

Untuk mempercepat proses verifikasi, Pemkab menyiapkan layanan hotline khusus. Kanal ini akan digunakan sebagai pusat aduan bagi masyarakat Garut yang memiliki keluarga di Sumatra dan belum mendapatkan kabar karena terputusnya jaringan komunikasi.

Masyarakat dapat melaporkan nama, alamat asal, serta lokasi terakhir anggota keluarga yang diduga terdampak.

Menurut Syakur, pendataan manual di lapangan masih terhambat kondisi medan. Beberapa wilayah yang diterjang banjir bandang dilaporkan mengalami kerusakan parah, termasuk ambruknya jembatan serta terputusnya akses jalan antarkecamatan.

Selain itu, sebagian warga terdampak harus berpindah tempat untuk mencari lokasi aman sehingga tidak mudah terlacak.

Ia mencontohkan laporan dari Aceh Tengah mengenai situasi pengungsian para korban. Di beberapa titik, warga harus berjalan kaki hingga lima hari untuk keluar dari area yang tertutup material longsor. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serupa terjadi pada warga Garut yang berada di wilayah bencana dan belum tercatat dalam data Pemkab.

“Medan yang sulit membuat banyak informasi terlambat masuk. Bisa saja ada warga Garut yang masih terjebak di lokasi terpencil. Pendataan tetap berjalan sampai seluruhnya bisa dihubungi,” kata Syakur.

Keseriusan pemerintah daerah dalam proses pendataan juga diikuti penyediaan bantuan untuk pemulangan warga. Pemkab Garut telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp150 juta dari biaya tidak terduga (BTT) untuk membantu transportasi warga terdampak.

Anggaran ini meliputi pembelian tiket pesawat dari Sumatra menuju Jakarta dan penjemputan menuju kampung halaman masing-masing di Garut.

Warga yang sudah teridentifikasi dalam pendataan berasal dari sejumlah kecamatan, antara lain Pakenjeng, Pasirwangi, Sukawening, Wanaraja, Karangpawitan, dan Pangatikan. Seluruh data administrasi sedang dikumpulkan sebagai persiapan pemulangan tahap awal.

Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menyampaikan Pemkab telah membentuk tim khusus untuk melakukan pemantauan dan pendataan langsung. Tim ini juga bertugas menindaklanjuti instruksi Gubernur Jawa Barat agar daerah memberikan dukungan sosial kepada warga yang terkena bencana di luar wilayahnya.

Nurdin menegaskan hotline akan dioptimalkan sebagai jalur komunikasi utama. Informasi yang masuk dari keluarga korban dan perangkat desa akan digunakan sebagai dasar verifikasi sebelum proses pemulangan dilakukan.

Mekanisme ini diharapkan menghindari data ganda sekaligus memastikan bantuan diberikan tepat sasaran.

“Data yang sudah masuk baru langkah awal. Kami meminta masyarakat yang memiliki keluarga di Sumatra, terutama di wilayah yang mengalami banjir bandang, untuk segera menghubungi hotline ketika resmi diumumkan. Setiap laporan akan diverifikasi agar tidak ada warga yang terlewat,” tuturnya.