Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap kebutuhan anggaran penanganan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menembus angka Rp74 triliun.

Dody menjelaskan, kebutuhan anggaran tersebut diperlukan guna melakukan penanganan bencana Sumatra hingga periode 2028 mendatang.

"Sebagai informasi, dari hasil renduk dan renstra kami yang sedang dibahas di Bappenas, total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana periode tahun 2025—2028 adalah hampir Rp74 triliun," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (27/1/2026).

Dalam perinciannya, dari total kebutuhan anggaran tersebut, senilai Rp4,8 triliun dialokasikan untuk pelaksanaan tanggap darurat dan Rp69 triliun dikucurkan untuk penanganan rehabilitasi serta rekonstruksi.

Berdasarkan lini masanya, anggaran tersebut telah digunakan sebesar Rp576 miliar pada 2025. Sedangkan sepanjang tahun ini, pemerintah akan merealisasikan dana tanggap darurat sebesar Rp4,27 triliun serta rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp24,55 triliun.

"Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan terus berlanjut hingga tahun anggaran 2028 dengan anggaran yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp28 triliun dan tahun anggaran 2028 sebesar Rp16,22 triliun," tambahnya.

Sementara itu, mengacu pada paparan yang disampaikan, anggaran penanganan bencana paling masif dikucurkan untuk Provinsi Aceh yang mencapai Rp39,89 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk penanganan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), bidang Cipta Karya, dan bidang Prasarana Strategis.

Posisi kedua ditempati Provinsi Sumatra Barat yang akan mendapat alokasi kucuran penanganan bencana sebesar Rp18,88 triliun, disusul Provinsi Sumatra Utara sebesar Rp15,21 triliun.

Berdasarkan rencana induk terbaru, Kementerian PU memetakan sebaran titik pembangunan sabo dam di Sumatra yang tersebar di wilayah Aceh sebanyak 30 titik, Sumatra Utara 20 titik, dan Sumatra Barat 20 titik.

Adapun mengacu pada proposal yang diajukan ke Bappenas, pemerintah menargetkan masa pemulihan total memakan waktu 3 tahun, dengan skenario tercepat di angka 2 tahun.

"Paling cepat 2 tahun. Paling cepat ya. Tapi, di dalam proposal rencana kita ke Menteri Bappenas sekitar 3 tahun," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di tiga provinsi terdampak yakni Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Satgas tersebut akan menangani proses rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi dengan cakupan 52 kabupaten dan kota.

Hal itu disampaikan Tito usai menghadiri Retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026) malam.

Tito menjelaskan, tugas utama Satgas adalah menangani berbagai kebutuhan darurat pascabencana, mulai dari pemulihan infrastruktur hingga pelayanan publik.

“Melihat apa yang darurat, mulai pemulihan infrastruktur, pendidikan, pemerintahan, pembangunan jalan, kemudian masalah perumahan, fasilitas kesehatan, dan pelayanan publik, ya semuanya,” ujar Tito.

Dia menegaskan, Satgas ini secara khusus menangani bencana di wilayah Sumatra, tepatnya di tiga provinsi yang terdampak. Secara keseluruhan, wilayah kerja Satgas mencakup 52 kabupaten dan kota.

“Ini bencana Sumatra, tiga provinsi, 52 kabupaten kota,” kata Tito.

Sementara itu, untuk penanganan bencana di wilayah lain di luar Sumatra, Tito memastikan tetap menjadi kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kalau untuk daerah lain masih BNPB,” ujarnya.

Terkait target waktu kerja Satgas, Tito mengatakan Presiden tidak menetapkan tenggat tertentu. Namun, Satgas diminta bekerja secepat mungkin sesuai kebutuhan di lapangan.

“Target tidak ada, tapi tentu kita akan bekerja secepat mungkin,” kata Tito.

Tito juga mengungkapkan, saat ini struktur Satgas masih dalam tahap awal. Presiden telah menunjuk Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon sebagai Wakil Ketua Satgas.

“Saat ini baru berdua. Besok saya akan rapat dengan Pak Richard untuk menentukan langkah-langkah dan struktur Satgas,” ujar Tito.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas.

“Beliau menunjuk Bapak Jenderal Tito Karnavian, Mendagri sebagai Ketua Satgas yang didampingi oleh Wakil Ketua Satgas, Bapak Richard Tampubolon. Kemudian juga dibantu ada dewan pengarah yang akan diketuai Menteri Koordinator BIdang PMK,” ujarnya.

Menurut Pras, penunjukan Mendagri sebagai ketua satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi.

“Dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Dalam Negeri, Bapak Presiden memiliki pertimbangan dan meyakini bahwa di bawah Pak Mendagri dapat dikoordinasikan dengan lebih baik,” jelasnya.

Terkait target kerja, Pras menegaskan bahwa satgas akan bekerja secepat-cepatnya sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Sementara target prioritas pemerintah, kata Menteri Pras berfokus pada pembangunan hunian yang layak bagi para warga terdampak.

"Kalau target ya secepat-cepatnya. Kan tahap-tahapannya juga sudah ada ya. Untuk prioritas pertama tentunya adalah sesegera mungkin dibangun sebanyak-banyaknya hunian-hunian bagi saudara-saudara kita yang sekarang masih ada di pengungsian," katanya.

Lebih lanjut, Pras menyampaikan bahwa sejumlah pihak mulai dari kementerian/lembaga, Polri, hingga Danantara terlibat aktif dalam upaya pemulihan. Sementara Kementerian Pekerjaan Umum, menurut Menteri Pras telah merencanakan penanganan berdasarkan data kerusakan.

"Untuk yang rusak ringan dan rusak sedang dalam waktu secepat-cepatnya untuk direalisasikan kompensasi, supaya saudara-saudara kita bisa segera memperbaiki rumahnya masing-masing dan kembali dari pengungsian, kembali ke kediaman masing-masing," kata Pras.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan bahwa 11 kabupaten di Provinsi Aceh memperpanjang status darurat.

Pratikno juga menekankan bahwa pemerintah terus mempercepat langkah tanggap darurat dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, termasuk menjelang pergantian tahun 2025 ke 2026.

Hal tersebut disampaikan Pratikno dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (25/12/2025).

“Kami hadir untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan tetap dijalankan, tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Pratikno.

Pratikno menyampaikan bahwa dari total 52 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak, sebanyak 12 daerah telah menetapkan status transisi dari tanggap darurat menuju fase pemulihan.

“Alhamdulillah, dari 12 kabupaten kota di 52 kabupaten kota di 3 provinsi, statusnya sudah masuk ke transisi ke fase pemulihan,” katanya.

Meski demikian, di Provinsi Aceh masih terdapat 11 kabupaten yang memperpanjang status tanggap darurat guna memastikan kebutuhan warga terpenuhi secara maksimal.

“Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal dan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase pemulihan,” ujar Pratikno.

Paparan Pratikno

Dalam paparannya, Pratikno menyampaikan sejumlah perkembangan utama penanganan bencana. Pertama, terkait pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap yang terus dipercepat.

Di Sumatra Barat, pembangunan huntara telah berjalan di enam kabupaten/kota, sementara di Sumatra Utara berlangsung di tiga kabupaten/kota. Di Aceh, pembangunan sudah dimulai di satu kabupaten dan daerah lain masih dalam tahap persiapan.

Dia mengakui salah satu tantangan utama percepatan pembangunan hunian adalah penyiapan lahan oleh pemerintah daerah. Proses pembangunan dilakukan secara kolaboratif dengan koordinasi BNPB bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan.

Selain itu, persiapan hunian tetap juga dilakukan, termasuk bagi warga yang harus direlokasi maupun pembangunan hunian tetap mandiri di atas lahan milik warga terdampak.

Kedua, Pratikno menyampaikan perkembangan pemulihan konektivitas dan transportasi. Dari total 81 ruas jalan nasional yang terdampak di ketiga provinsi, sebanyak 72 ruas atau hampir 90 persen telah kembali berfungsi, sementara sembilan ruas lainnya masih dalam proses percepatan penanganan.

“Pengerjaannya tidak ada berhentinya agar konektivitas dan distribusi logistik serta akses layanan darurat bisa semakin lancar,” ujarnya.

Ketiga, pemulihan layanan kesehatan dasar terus dilakukan melalui Kementerian Kesehatan dengan dukungan relawan, TNI, dan Polri. Seluruh rumah sakit pemerintah telah kembali beroperasi, meski sebagian masih belum maksimal, serta ratusan puskesmas keliling telah aktif melayani masyarakat.

Pratikno menyampaikan apresiasi kepada ratusan dokter relawan dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi sosial yang turun langsung melayani warga di pengungsian.

Keempat, terkait distribusi bantuan, Pratikno memastikan stok logistik dalam kondisi memadai dan terus diupayakan menjangkau desa-desa terisolasi melalui jalur darat maupun udara. Di sejumlah wilayah seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah, distribusi dilakukan menggunakan motor trail untuk mengangkut bahan pangan, BBM, dan LPG.

Kelima, sebagai bagian dari pembenahan tata kelola sumber daya alam, pemerintah pusat telah mencabut izin pemanfaatan lahan skala besar, termasuk jutaan hektare perkebunan sawit dan izin pemanfaatan hasil hutan. Selain itu, aktivitas lima perusahaan tambang besar juga dihentikan sementara karena dinilai berisiko terhadap lingkungan.

“Ini adalah sikap tegas pemerintah bahwa ke depan kita harus menjadi lebih baik. Bukan semata-mata memulihkan keadaan semula, tapi membuatnya lebih baik,” tegas Pratikno.

Keenam, pemulihan layanan pendidikan terus dikebut. Di Aceh, sekitar 65 persen sekolah telah disiapkan untuk kembali beroperasi, sementara di Sumatra Utara dan Sumatra Barat tingkat kesiapan sekolah telah mendekati 90 persen. Pemerintah menargetkan proses belajar mengajar kembali berjalan pada awal Januari 2026.

Pratikno menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran pemerintah.

“Agar semua terus bekerja tanpa henti mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk percepatan penanganan bencana di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat, sampai kehidupan dan penghidupan masyarakat bisa dipulihkan, bahkan menjadi lebih baik,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Pratikno mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, mengingat BMKG memprakirakan hujan masih akan turun dalam beberapa waktu ke depan.

Lebih lanjut, dia juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergotong royong membantu para korban bencana.

“Marilah kita sambut tahun 2026 dengan penuh harapan, bahu-membahu, bangkit bersama, membangun Indonesia yang jauh lebih baik,” pungkas Pratikno.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap hendak membentuk Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Prabowo menyebut, Satgas tersebut akan bertugas menangani hunian masyarakat yang terdampak bencana. Mulai dari melaksanakan pembangunan hunian sementara hingga hunian tetap bagi masyarakat.

"Akan kita bentuk apakah kita namakan Badan atau Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, segera akan kita bangun hunian-hunian sementara dan hunian tetap," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (16/12/2025).

Sejalan dengan hal itu, Prabowo meminta agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi hunian masyarakat dapat dipercepat.

Apabila diperlukan realokasi dan pembangunan ulang, Prabowo meminta agar pemerintah tidak perlu mempermasalahkan keterbatasan lahan. Dia bahkan menginstruksikan untuk dapat membangun hunian rakyat di atas lahan milik negara.

"Jangan ada alasan cari lahan atau sebagainya. Pakai lahan milik negara yang ada, kalau perlu PTPN. Kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap tengah menyiapkan pembangunan sebanyak 2.600 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Menteri yang akrab disapa Ara ini menjelaskan, 2.600 unit huntap itu bakal dibangun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun sayangnya, dia belum merinci secara pasti dari mana pastinya sumber anggaran yang akan digunakan tersebut.

"Saya laporkan sama bapak [kemarin] ada 2.000 unit yang sudah siap dibangun hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Mohon maaf, tetapi tadi malam bertambah 500 unit, dan tadi pagi bertambah 100 unit, jadi terkumpul untuk 2.600 unit," kata Ara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Di hadapan Presiden Prabowo, Ara menargetkan 2.600 hunian tetap itu dapat mulai dibangun pada bulan ini.

Bisnis.com, MEDAN – Jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Sumut per hari ini, Senin (15/12/2025) mencapai 355 jiwa.

Berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut yang dilansir dari laman resmi Posko Darurat Bencana Sumatra Utara, jumlah korban terus bertambah seiring proses pencarian dan pembersihan yang masih berlangsung.

Korban luka-luka tercatat mencapai 2.285 jiwa dari total terdampak hampir 1,76 juta jiwa. Sementara korban hilang hingga saat ini berjumlah 84 jiwa.

Selain korban jiwa yang tinggi, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di 18 kabupaten/ kota se-Sumatra Utara juga menimbulkan kerugian materi tak sedikit, diperkirakan mencapai Rp12,3 triliun.

Dalam infografis yang dirilis BPBD Sumut, kerusakan terjadi hampir di seluruh sektor penting penggerak ekonomi mulai dari pertanian, peternakan, perkebunan, infrastruktur jalan dan jembatan, hingga UMKM.

Hingga saat ini, masih terdapat 8 kecamatan di dua kabupaten yakni Kabupaten Tapanuli Utara (3 kec.) dan Kab. Tapanuli Tengah (5 kec.) yang masih terisolasi.

Pemerintah Provinsi Sumatra Utara sendiri telah memperpanjang masa tanggap darurat bencana Sumut hingga 24 Desember 2025. Sedianya, masa tanggap darurat berakhir pada 10 Desember kemarin.

Berikut rincian dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra Utara yang tercatat terjadi mulai 25 November 2025.

1. Jalan Nasional

- Kerusakan infrastruktur terjadi di 23 ruas dengan 213 titik longsor.

- Sebanyak 4 unit jembatan nasional juga terdampak.

- Total kerugian Rp814,26 miliar

2. Jalan Provinsi

- Kerusakan infrastruktur terjadi di 25 ruas dengan 117 titik longsor.

- Sebanyak 6 unit jembatan provinsi juga terdampak.

- Total kerugian Rp880,65 miliar.

3. Jalan Kabupaten/ Kota

- Kerusakan infrastruktur terjadi di 115 ruas dengan 169 titik longsor.

- Sebanyak 29 unit jembatan kabupaten/ kota juga terdampak.

- Total kerugian Rp940,55 miliar.

4. Sumber Daya Air

Infrastruktur lain terdampak bencana yakni 14 irigasi, 5 bendung, dan 30 sungai. Kerugian mencapai Rp912,46 miliar.

5. Sektor Ekonomi

- Lahan pertanian terdampak diperkirakan mencapai 42.266 hektare (ha) dengan kerugian ditaksir Rp983 miliar.

- Lahan perkebunan terdampak diperkirakan mencapai 27.865 ha dengan kerugian ditaksir Rp535,01 miliar.

- Peternakan terdampak diperkirakan mencapai 164.625 ekor, kerugian ditaksir Rp51,98 miliar

- Di lapangan usaha perikanan, nelayan tangkap terdampak mencapai 6.129 orang. Luas lahan perikanan budidaya terdampak mencapai 571,8 ha dengan kerugian ditaksir Rp105,6 miliar.

6. Sektor Perumahan

Terdapat 28.708 unit rumah warga rusak dengan estimasi kerugian Rp2,3 triliun.

7. Sektor Pendidikan

Sebanyak 361 sekolah dasar, 123 sekolah menengah pertama, dan 119 sekolah menengah atas/ sederajat yang terdampak dengan kerugian mencapai Rp550,07 miliar.

8. Sektor Kesehatan

Sebanyak 9 unit pondok bersalin desa (polindes), 19 unit puskesmas pembantu (pustu), 25 pusksesmas, dan 18 rumah sakit terdampak dengan estimasi kerugian Rp181, 83 miliar.

9. Rumah Ibadah

Tercatat ada 203 unit rumah ibadah yang terdampak dengan kerugian mencapai Rp19,5 miliar.

10. UMKM

Diperkirakan ada 79.214 unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak dengan estimasi kerugian Rp1,47 triliun.

11. Pasar

Total kerugian di pasar diperkirakan Rp20,39 miliar.

Bisnis.com, SEMARANG — PT Astra International Tbk. melalui program Nurani Astra terus menyalurkan dukungan kemanusiaan untuk membantu penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor untuk masyarakat di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Sebagai bentuk respons cepat, Nurani Astra mendirikan 12 posko bencana yang terdiri dari 3 posko di Aceh, 8 posko di Sumatra Utara, dan 1 posko di Sumatra Barat. Selain berfungsi sebagai pusat distribusi bantuan, posko tersebut juga menyediakan akses komunikasi internet darurat sebagai bagi masyarakat dan untuk memperlancar koordinasi di lapangan. Beberapa posko juga menampung penyintas dari sejumlah desa terdampak.

Hingga saat ini, lebih dari 16.000 paket sembako dan perlengkapan darurat telah didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tiga provinsi tersebut. Hampir 100 orang karyawan Grup Astra terjun langsung sebagai relawan untuk membantu proses evakuasi, pendataan, dan penyaluran bantuan di berbagai titik.

"Astra melalui Nurani Astra berkomitmen untuk terus hadir dan bergerak cepat dalam mendukung penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kami berharap bantuan ini dapat memperkuat upaya pemulihan bagi masyarakat di wilayah terdampak," ujar Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto dalam siaran pers, Rabu (10/12/2025).

Sejumlah perusahaan Grup Astra juga turut melakukan aksi tanggap darurat sesuai kebutuhan di lapangan. United Tractors mengerahkan 32 unit alat berat dan transportasi taktis, termasuk helikopter, untuk membantu pembukaan akses jalan, pembersihan material longsor, dan evakuasi. Astra Honda Motor, melalui jaringan resminya, menyediakan layanan servis gratis bagi sepeda motor warga yang terdampak bencana serta mendistribusikan bantuan darurat untuk membantu meringankan beban masyarakat. Toyota Astra Motor memberikan bantuan melalui pemberian paket kebutuhan dasar dan bantuan servis kendaraan.

Di samping itu, Astra juga telah berkolaborasi dengan beberapa instansi baik lembaga kemanusiaan maupun pemerintahan. Berbagai bantuan tersebut mencapai ratusan ribu barang kebutuhan pokok mencakup pakaian, perlengkapan bayi, bahan pangan seperti beras dan makanan instan, air minum, hingga tandon air dan truk tangki. Harapannya, agar lebih banyak masyarakat yang dapat dijangkau dalam waktu yang cepat.

Pada periode yang sama, Astra juga menjalankan program kemanusiaan berupa pemberian 35 unit ambulans yang didistribusikan ke 10 provinsi di Indonesia di mana 9 unit di antaranya didistribusikan ke wilayah Sumatra. Semangat Astra dalam menyalurkan dukungan kemanusiaan ini, sejalan dengan cita-cita Sejahtera Bersama Bangsa serta komitmen mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan perkembangan bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kapusdatinkom BNPB, Abdul Muhari menjelaskan data per Selasa (9/12/2025) pukul 17.00 WIB, korban jiwa bertambah 3 orang atau menjadi 964 orang.

"Dari total 961 korban meninggal dunia di hari Senin, 8 Desember 2025, pada hari ini [Selasa,9 Desember 2025] bertambah 3," katanya dikutip pada Rabu (10/12/2025).

Penambahan korban jiwa terjadi di Aceh sebanyak 2 orang atau menjadi 391 orang dan Sumatra Barat 1 orang menjadi 235 orang. Abdul mengatakan bagi korban hilang yang sebelumnya 1.057.480 jiwa berkurang menjadi 894.101.

Penurunan jumlah pengungsi terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Abdul menjelaskan pada 7 Desember jumlah pengungsi sebanyak 316.634 jiwa. Kemudian pada 8 Desember menjadi 299.506 jiwa dan berkurang menjadi 166.920 jiwa pada 9 Desember.

Terkait pengiriman logistik telah terdistribusi dengan total 31,62 ton di Provinsi Aceh. 3 sorti (14,08 ton) melalui jalur darat, 17 sorti (17,54 ton) jalur udara.

"Jadi di sini kita bisa bandingkan bahwa tonase dari distribusi menggunakan jalur darat sangat signifikan karena tiga truk saja itu tonasenya sudah hampir sama dengan 17 sort menggunakan jalur udara," jelasnya.

Abdul menyampaikan bahwa akan memaksimalkan pengiriman jalur darat karena memuat tonase yang cukup banyak. Sedangkan jalur udara difokuskan menjangkau wilayah yang terisolir.

Adapun dari data tersebut, pemerintah telah mengirimkan BBM Solar sebanyak 20 drum atau 4 ton menggunakan pesawat CN TNI-AU dan 10 ton bahan makanan menggunakan Hercules TNI-AU untuk didistribusikan ke Bener Meriah dan Aceh Tengah.

Sejumlah penanganan jalur transportasi dan jembatan di Provinsi Aceh juga tengah dikebut, diantaranya Jalan Nasional Kab. Aceh Utara ke Kab. Bener Meriah sudah dapat diakses roda empat hingga KM 4 Bener Meriah.

Lalu, Jalan Nasional Kab. Pidie Jaya ke Kab. Bireuen ditargetkan rampung pada 12 Desember 2025.

Di Sumatra Barat, revitalisasi Jembatan Sikabau yang menghubungkan Jalan Sikabau dengan Lembah Melintang telah berprogres 18%; Jembatan Bawa Kubang 20%; Jembatan Supayang 3%; dan Jembatan Padang Mantuang 0%.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan ada sebanyak 1.666 titik kerusakan akibat bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan, kerusakan tersebut meliputi titik longsor, titik banjir tanggul kritis, hingga titik banjir tanggul jebol.

"Infrastruktur bina marga yang mengalami kerusakan akibat bencana ini ada 72 ruas jalan nasional sepanjang 2.058 kilometer dan 31 jembatan nasional sepanjang 2.537 meter," ujar Diana saat Rapat Koordinasi dengan Komisi V DPR RI pada Senin (8/12/2025).

Lebih lanjut dia mengatakan, identifikasi lokasi terdampak bencana di tiga provinsi Sumatra tercatat total 1.666 titik kerusakan. Secara terperinci, di Aceh tercatat 477 titik, didominasi banjir tanggul kritis 143 titik, longsor 46 titik, dan banjir tanggul jebol 36 titik.

Kemudian, di Sumatra Utara terdapat 275 titik kerusakan, terutama longsor 113 titik, jalan tergenang 17 titik, serta jalan putus 13 titik.

“Sedangkan di Sumatra Barat ini terdapat 914 titik kerusakan didominasi longsor 203 titik, banjir 119 titik, dan jembatan tergerus ini ada 56 titik," jelasnya.

Diana menjelaskan, di Aceh, ruas jalan yang masih terputus meliputi Meureudu–batas Pidie Jaya, Bireuen–batas Aceh Utara, Bireuen–Bener Meriah–Aceh Tengah, serta Gayo Lues–Aceh Tenggara.

Di Sumatra Utara, jalur yang belum tersambung antara lain Tarutung–Sibolga, Tarutung–Sipirok, dan Sibolga–Batang Toru–Singkuang. Sementara di Sumatra Barat, ruas Sicincin–batas Kota Padang Panjang juga masih putus.

Adapun, Kementerian PU dengan lembaga lainnya tengah berupaya untuk melakukan penanganan tanggap darurat di tengah kerusakan yang timbul akibat bencana di tiga provinsi tersebut.

“Kementerian PU bersama dengan stakeholder terkait ini sedang melakukan penanganan tanggap darurat konektivitas jalan nasional. Di Provinsi Aceh sudah tertangani 48,34%, Sumatra Utara 76,44%, sedangkan Sumatra Barat 31,47%,” pungkasnya.

Bisnis.com, GARUT- Pemerintah Kabupaten Garut mulai mengumpulkan informasi mengenai warganya yang menjadi korban banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatra Utara dan Aceh.

Hasil pendataan sementara menunjukkan adanya 26 warga Garut yang terdampak bencana, meski pemerintah daerah menegaskan jumlah tersebut belum menggambarkan kondisi aktual di lapangan.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan laporan mengenai warga Garut terus berdatangan sejak berbagai daerah di Sumatra mengalami banjir besar dan longsor.

Pemkab menduga masih ada warga lain yang belum masuk daftar karena akses ke sejumlah wilayah bencana terputus dan jaringan komunikasi di beberapa titik tidak berfungsi.

“Kami menerima laporan bertahap dari masyarakat maupun jejaring daerah. Data sementara mencatat 26 warga Garut berada di wilayah terdampak. Pendataan belum selesai sehingga kemungkinan jumlahnya akan bertambah,” ujar Syakur, Kamis (4/12/2025).

Untuk mempercepat proses verifikasi, Pemkab menyiapkan layanan hotline khusus. Kanal ini akan digunakan sebagai pusat aduan bagi masyarakat Garut yang memiliki keluarga di Sumatra dan belum mendapatkan kabar karena terputusnya jaringan komunikasi.

Masyarakat dapat melaporkan nama, alamat asal, serta lokasi terakhir anggota keluarga yang diduga terdampak.

Menurut Syakur, pendataan manual di lapangan masih terhambat kondisi medan. Beberapa wilayah yang diterjang banjir bandang dilaporkan mengalami kerusakan parah, termasuk ambruknya jembatan serta terputusnya akses jalan antarkecamatan.

Selain itu, sebagian warga terdampak harus berpindah tempat untuk mencari lokasi aman sehingga tidak mudah terlacak.

Ia mencontohkan laporan dari Aceh Tengah mengenai situasi pengungsian para korban. Di beberapa titik, warga harus berjalan kaki hingga lima hari untuk keluar dari area yang tertutup material longsor. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serupa terjadi pada warga Garut yang berada di wilayah bencana dan belum tercatat dalam data Pemkab.

“Medan yang sulit membuat banyak informasi terlambat masuk. Bisa saja ada warga Garut yang masih terjebak di lokasi terpencil. Pendataan tetap berjalan sampai seluruhnya bisa dihubungi,” kata Syakur.

Keseriusan pemerintah daerah dalam proses pendataan juga diikuti penyediaan bantuan untuk pemulangan warga. Pemkab Garut telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp150 juta dari biaya tidak terduga (BTT) untuk membantu transportasi warga terdampak.

Anggaran ini meliputi pembelian tiket pesawat dari Sumatra menuju Jakarta dan penjemputan menuju kampung halaman masing-masing di Garut.

Warga yang sudah teridentifikasi dalam pendataan berasal dari sejumlah kecamatan, antara lain Pakenjeng, Pasirwangi, Sukawening, Wanaraja, Karangpawitan, dan Pangatikan. Seluruh data administrasi sedang dikumpulkan sebagai persiapan pemulangan tahap awal.

Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menyampaikan Pemkab telah membentuk tim khusus untuk melakukan pemantauan dan pendataan langsung. Tim ini juga bertugas menindaklanjuti instruksi Gubernur Jawa Barat agar daerah memberikan dukungan sosial kepada warga yang terkena bencana di luar wilayahnya.

Nurdin menegaskan hotline akan dioptimalkan sebagai jalur komunikasi utama. Informasi yang masuk dari keluarga korban dan perangkat desa akan digunakan sebagai dasar verifikasi sebelum proses pemulangan dilakukan.

Mekanisme ini diharapkan menghindari data ganda sekaligus memastikan bantuan diberikan tepat sasaran.

“Data yang sudah masuk baru langkah awal. Kami meminta masyarakat yang memiliki keluarga di Sumatra, terutama di wilayah yang mengalami banjir bandang, untuk segera menghubungi hotline ketika resmi diumumkan. Setiap laporan akan diverifikasi agar tidak ada warga yang terlewat,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Palang Merah Indonesia (PMI) menegaskan kesiapan melakukan operasi kemanusiaan jangka panjang hingga satu tahun dalam upaya membantu pemulihan warga terdampak banjir besar di sejumlah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla seusai meninjau gudang logistik PMI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (1/12/2025).

JK menjelaskan bahwa PMI mendapat mandat pemerintah untuk mengatur seluruh manajemen logistik, mulai dari pengumpulan, pengemasan, hingga pengiriman bantuan ke daerah terdampak melalui koordinasi bersama BNPB.

“Semua barang bantuan diatur di sini sebelum diterbangkan. Mana yang didahulukan, itu semua kami kelola bersama teman-teman BNPB,” ujarnya.

Menurut JK, bantuan yang telah dikirim antara lain kantong darah untuk rumah sakit di Banda Aceh serta berbagai kebutuhan mendesak warga. Dia menekankan bahwa stabilisasi layanan kesehatan sangat penting di fase awal bencana.

Mulai besok, PMI mengirimkan 60 unit mobil tangki air bersih termasuk 20 unit dari Sumatera Barat, guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain itu, PMI juga menyiapkan puluhan ribu kompor gas, penjernih air, serta bantuan logistik dasar lainnya.

“Walaupun ada beras, tanpa air bersih masyarakat tidak bisa makan. Karena itu suplai air bersih harus berjalan setahun,” katanya.

PMI juga telah menyiagakan 200 unit mobil tangki air untuk kebutuhan jangka panjang, serta 10 unit penjernih air yang akan ditempatkan di berbagai titik. Relawan PMI akan bertugas selama satu tahun penuh di lokasi bencana untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.

Terkait kebutuhan pendanaan operasi besar ini, JK memperkirakan anggaran minimal mencapai Rp60 miliar, masing-masing Rp20 miliar untuk tiga daerah terdampak di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Dia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi memberikan bantuan, baik berupa barang maupun dana.

“Silakan membawa bantuan ke gudang PMI di sini atau ke Markas PMI. Kami siap menyalurkan, bukan sekadar menerima,” ucapnya.

Ketika ditanya mengenai desakan menjadikan banjir tersebut sebagai bencana nasional, JK menegaskan bahwa bagi PMI, status bencana tidak memengaruhi operasi kemanusiaan yang dilakukan.

“Bagi PMI, bencana ya bencana. Mau lokal atau nasional, kami tetap turun,” tegasnya.

Soal maraknya temuan kayu gelondongan yang disebut menjadi salah satu penyebab banjir besar, JK menilai bahwa penyebabnya bisa berasal dari dua faktor, yakni pohon tua yang roboh maupun pembalakan liar.

Dia mendorong pentingnya rehabilitasi lingkungan pascabencana.

“Harus penghijauan kembali. PMI juga punya program penghijauan bersama pemerintah daerah setelah keadaan mereda,” tuturnya.

Dengan sistem logistik online yang terintegrasi, PMI memastikan distribusi bantuan ke Padang, Medan, dan daerah terdampak lainnya dapat dilakukan secara cepat sesuai kebutuhan di lapangan.

JK menutup pernyataan dengan menegaskan fokus PMI pada aspek kemanusiaan.

“Soal penegakan hukum itu urusan pemerintah. PMI bertugas membantu masyarakat yang sedang kesulitan,” tandas JK.

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution meminta Telkom dan PLN mempercepat pemulihan jaringan di wilayah terdampak bencana, khususnya Tapanuli Tengah dan Sibolga yang terisolasi sejak Selasa (25/11/2025).

Ketiadaan jaringan telekomunikasi dan listrik disebut Bobby menjadi penghambat koordinasi. Akses jalan darat yang juga terputus membuat kebutuhan masyarakat tak seluruhnya teridentifikasi.

“Permasalahannya, komunikasi dan listrik terputus. Kami jadi tidak bisa mendapatkan informasi pasti terkait apa saja kebutuhan warga di lokasi yang terisolasi,” ujar Bobby, Minggu (30/11/2025).

Bobby pun meminta Telkom dan PLN untuk mempercepat perbaikan. Menurut dia, jaringan telekomunikasi dan listrik diperlukan agar koordinasi penanganan bencana semakin efektif.

Adapun pada Minggu, Gubernur Sumut Bobby Nasution memimpin langsung pemantauan udara dan pendistribusian logistik ke Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dia menyebut stok bantuan untuk korban bencana tercukupi. Namun, distribusi terkendala akses jalan darat yang lumpuh akibat longsor, terutama ke wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga.

Pengiriman dari udara pun baru dapat dilakukan tiga hari setelah bencana lantaran cuaca ekstrem.

“Kendalanya di akses. Makanya, wilayah yang terisolasi karena jalur darat terputus, bantuan kami kirim lewat jalur udara,” jelas Bobby.

Pemerintah Provinsi Sumut saat ini mengoptimalkan penyaluran bantuan ke daerah yang terisolasi pasca bencana melalui jalur udara.

Penyaluran di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Minggu difokuskan di Kecamatan Tukka dan Lumut. Tim udara juga melakukan pemetaan visual untuk mencatat koordinat lokasi warga yang membutuhkan bantuan lanjutan.

Bobby menyebut Pemerintah Provinsi Sumut akan terus mengirim logistik agar seluruh warga di Tapanuli Tengah dan Sibolga menerima bantuan secara merata.

“Kami sudah mengirimkan bantuan melalui udara ke Tukka dan Lumut. Pemetaan kondisi wilayah secara visual juga telah dilakukan. Bantuan lanjutan akan dikirimkan sesuai koordinat yang telah kami catat,” ujarnya.