Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah meminta semua jajarannya merespons cepat bencana gempa bumi magnitudo 7,6 yang mengguncang Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Pemerintah pun membentuk tim hitung dampak kerusakan akibat gempa.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjelaskan bahwa sebagaimana arahan Presiden Prabowo, pemerintah harus memberikan layanan yang sangat cepat.

Pratikno pun menekankan pentingnya pendataan korban serta infrastruktur terdampak bencana. Dia mengatakan informasi merupakan hal krusial dalam penanganan pasca bencana agar evakuasi bisa dilakukan cepat dan bantuan didistribusikan tepat sasaran.

“Di awal-awal ini harus terus dilakukan pencarian, penyelamatan, evakuasi korban secepat-cepatnya. Memperoleh pelayanan sebaik-baiknya,” katanya dalam konferensi pers pada Kamis (2/4/2026).

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pun mesti dilakukan secara cermat sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dia juga mengingatkan bahwa peristiwa bencana bisa jadi momentum untuk mengedukasi masyarakat soal risiko bencana di masa mendatang.

Pratikno pun telah meminta pemerintah daerah memastikan pembangunan yang dilakukan tidak menimbulkan risiko baru bagi masyarakat. Menurutnya, jangan sampai bangunan yang dibangun tidak memenuhi standar dan menjadi penyebab bencana.

“Jangan sampai justru pembangunan mengakibatkan banjir, jangan sampai pembangunan mengakibatkan risiko bagi masyarakat, misalnya karena struktur bangunannya tidak memenuhi standar dan seterusnya,” kata Pratikno.

Sementara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan bahwa tim khusus segera dibentuk untuk melakukan verifikasi serta menghitung dampak kerusakan secara menyeluruh.

“Hari ini baru terkumpul sebagian. Semakin hari, semakin waktunya berjalan, ini semakin lengkap dan semakin sempurna,” kata Suharyanto.

Selain membentuk teamassessment, BNPB juga meminta seluruh jajaran di daerah untuk bergerak cepat menjangkau masyarakat terdampak, sekaligus memastikan kebutuhan dasar terpenuhi.

Dia juga memerintahkan kepala pelaksana BPBD provinsi dan kabupaten/kota bersama TNI serta Polri segera mendatangi masyarakat yang terdampak. Para petugas diimbau memberikan informasi akurat.

“Di sisi lain, apabila ada masyarakat terdampak yang mendapat kesusahan atau asetnya atau rumahnya rusak, segera bisa dilaporkan dan dilakukan penggantian,” ujarnya.

Upaya pencarian dan pertolongan pun langsung disiapkan menyusul adanya laporan korban jiwa dan potensi korban lain yang masih perlu dievakuasi.

Suharyanto mengatakan bahwa pemerintah pusat akan segera turun langsung ke lokasi terdampak untuk memastikan penanganan berjalan optimal.

Sebagaimana diketahui, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bumi 7,6 magnitudo di perairan Bitung, Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada Kamis, (2/4/2026) pukul 05.48 WIB. Pusat gempa berada pada koordinat 1,25 LU dan 126,27 BT dengan kedalaman 33 kilometer.

BMKG sendiri mencatat bahwa gempa bumi tersebut telah berdampak dan dirasakan di Kota di Ternate dengan Intensitas V-VI MMI. Getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semua terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak, kerusakan ringan.

Lalu, di Manado dengan intensitas IV-V MMI. Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun.

Kemudian, di Gorontalo Bone Bolango, Gorontalo Utara dengan intensitas III MMI. Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

Selain itu, di Kabupaten Boalemo dan Pohuwato dengan Intensitas II-III MMI. Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

BMKG pun sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami imbas gempa yang terjadi. BMKG pun telah mencatat bahwa gelombang tsunami telah terjadi di tiga wilayah. Tsunami setinggi 0,3 meter terjadi di Halmahera Barat. Kemudian, tsunami 0,2 meter terjadi di Bitung dan tsunami 0,75 meter terjadi di Minahasa Utara.

"Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal, akibat adanya aktivitas deformasi kerak bumi," kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam konferensi pers pada Kamis (2/4/2026).

BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami pada 09.56 WIB setelah melalui berbagai pemantauan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap kebutuhan anggaran penanganan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menembus angka Rp74 triliun.

Dody menjelaskan, kebutuhan anggaran tersebut diperlukan guna melakukan penanganan bencana Sumatra hingga periode 2028 mendatang.

"Sebagai informasi, dari hasil renduk dan renstra kami yang sedang dibahas di Bappenas, total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana periode tahun 2025—2028 adalah hampir Rp74 triliun," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (27/1/2026).

Dalam perinciannya, dari total kebutuhan anggaran tersebut, senilai Rp4,8 triliun dialokasikan untuk pelaksanaan tanggap darurat dan Rp69 triliun dikucurkan untuk penanganan rehabilitasi serta rekonstruksi.

Berdasarkan lini masanya, anggaran tersebut telah digunakan sebesar Rp576 miliar pada 2025. Sedangkan sepanjang tahun ini, pemerintah akan merealisasikan dana tanggap darurat sebesar Rp4,27 triliun serta rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp24,55 triliun.

"Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan terus berlanjut hingga tahun anggaran 2028 dengan anggaran yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp28 triliun dan tahun anggaran 2028 sebesar Rp16,22 triliun," tambahnya.

Sementara itu, mengacu pada paparan yang disampaikan, anggaran penanganan bencana paling masif dikucurkan untuk Provinsi Aceh yang mencapai Rp39,89 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk penanganan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), bidang Cipta Karya, dan bidang Prasarana Strategis.

Posisi kedua ditempati Provinsi Sumatra Barat yang akan mendapat alokasi kucuran penanganan bencana sebesar Rp18,88 triliun, disusul Provinsi Sumatra Utara sebesar Rp15,21 triliun.

Berdasarkan rencana induk terbaru, Kementerian PU memetakan sebaran titik pembangunan sabo dam di Sumatra yang tersebar di wilayah Aceh sebanyak 30 titik, Sumatra Utara 20 titik, dan Sumatra Barat 20 titik.

Adapun mengacu pada proposal yang diajukan ke Bappenas, pemerintah menargetkan masa pemulihan total memakan waktu 3 tahun, dengan skenario tercepat di angka 2 tahun.

"Paling cepat 2 tahun. Paling cepat ya. Tapi, di dalam proposal rencana kita ke Menteri Bappenas sekitar 3 tahun," imbuhnya.

Bisnis.com, TAPANULI TENGAH – Badan Pusat Statistik (BPS) menerjunkan ratusan mahasiswa Politeknik Statistika STIS untuk mendukung pengelolaan data di wilayah terdampak bencana, khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan BPS mendapat tugas sebagai koordinator bidang pengelolaan data dalam Satuan Tugas (Satgas) penanganan bencana. Peran tersebut dijalankan melalui pendataan langsung di lapangan guna memastikan ketersediaan data yang akurat dan terpadu.

“Di daerah terdampak bencana, tugas kami adalah pengelolaan data. Kami telah menerjunkan 510 mahasiswa Politeknik Statistika STIS untuk melakukan pendataan, salah satunya dengan prioritas di Tapanuli Tengah,” ujar Sonny Rabu (21/1/2026).

Sonny menjelaskan para mahasiswa telah dibekali kuesioner, pelatihan, serta pembekalan sebelum diterjunkan ke lapangan. Data yang dikumpulkan mencakup individu terdampak, keluarga terdampak, hingga kerusakan infrastruktur, yang akan digunakan sebagai dasar intervensi, rehabilitasi, dan rekonstruksi oleh Satgas.

Menurutnya, pendataan tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden agar BPS mengoordinasikan pembentukan data tunggal bencana. Dengan data yang akurat, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat dilakukan tepat sasaran dan tepat waktu.

Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menilai data yang dihimpun BPS menjadi peta awal penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pemulihan pascabencana.

“Data ini menjadi panduan bagi kami untuk mengambil kebijakan, baik dalam aspek pemerintahan maupun penyusunan program percepatan pemulihan pascabencana, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Masinton.

Masinton menambahkan, data tersebut tidak hanya mencakup infrastruktur, tetapi juga sektor non-infrastruktur seperti ekonomi dan pertanian. Dengan dukungan BPS dan keterlibatan ratusan mahasiswa STIS, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih kuat untuk memastikan proses pemulihan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di tiga provinsi terdampak yakni Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dalam keterangannya usai mengikuti taklimat awal tahun, menjelaskan bahwa Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas.

“Beliau menunjuk Bapak Jenderal Tito Karnavian, Mendagri sebagai Ketua Satgas yang didampingi oleh Wakil Ketua Satgas, Bapak Richard Tampubolon. Kemudian juga dibantu ada dewan pengarah yang akan diketuai Menteri Koordinator BIdang PMK,” ujarnya di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026) malam

Menurut Pras, penunjukan Mendagri sebagai ketua satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi.

“Dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Dalam Negeri, Bapak Presiden memiliki pertimbangan dan meyakini bahwa di bawah Pak Mendagri dapat dikoordinasikan dengan lebih baik,” jelasnya.

Terkait target kerja, Menteri Pras menegaskan bahwa satgas akan bekerja secepat-cepatnya sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Sementara target prioritas pemerintah, kata Menteri Pras berfokus pada pembangunan hunian yang layak bagi para warga terdampak.

"Kalau target ya secepat-cepatnya. Kan tahap-tahapannya juga sudah ada ya. Untuk prioritas pertama tentunya adalah sesegera mungkin dibangun sebanyak-banyaknya hunian-hunian bagi saudara-saudara kita yang sekarang masih ada di pengungsian," katanya.

Lebih lanjut, Pras menyampaikan bahwa sejumlah pihak mulai dari kementerian/lembaga, Polri, hingga Danantara terlibat aktif dalam upaya pemulihan. Sementara Kementerian Pekerjaan Umum, menurut Menteri Pras telah merencanakan penanganan berdasarkan data kerusakan.

"Untuk yang rusak ringan dan rusak sedang dalam waktu secepat-cepatnya untuk direalisasikan kompensasi, supaya saudara-saudara kita bisa segera memperbaiki rumahnya masing-masing dan kembali dari pengungsian, kembali ke kediaman masing-masing," kata Prasetyo.

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan alokasi tambahan anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Dia menekankan bahwa besaran anggaran tersebut masih dalam tahap perhitungan final dan diperkirakan mencapai Rp53 triliun hingga Rp60 triliun.

Hal itu disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers di sela Retret Kabinet Merah Putih di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026), merespons pertanyaan terkait meningkatnya frekuensi bencana alam belakangan ini.

“Kalau berkenaan dengan masalah bencana kan sedang dihitung final dan diperkirakan akan mencapai angka Rp53 [triliun] sampai kurang lebih Rp60 triliun dan itu sudah dianggarkan di APBN 2026,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan, anggaran bencana tersebut tidak seluruhnya berbentuk dana siap pakai.

Dia menegaskan terdapat pemisahan antara dana darurat dan anggaran pemulihan. Dana siap pakai dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk digunakan sewaktu-waktu saat terjadi keadaan darurat atau bencana.

Sementara itu, dia menyebutkan bahwa anggaran untuk proses rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan kembali fasilitas-fasilitas umum disiapkan melalui pos anggaran tersendiri di luar dana siap pakai. “Artinya ada alokasi dari APBN tersendiri,” kata Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyiapkan anggaran dan sejumlah bantuan yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatra.

Bantuan tersebut guna mendukung upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk yang mencakup jaminan hidup.

Untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut telah menyiapkan anggaran senilai Rp60 triliun berasal dari penyisiran anggaran APBN 2026.

Dana ini didapatkan dari pemanfaatan alokasi reprioritisasi 2026, serta pemanfaatan anggaran infrastruktur kementerian/lembaga.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memprioritaskan dana anggaran Instruksi Presiden (Inpres) Infrastruktur 2026 untuk Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

"Yang buat bencana kan udah cukup, kami udah sisihkan Rp60 triliun," terang Purbaya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Sejauh ini, data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat bahwa nilai anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi tersebut mencapai Rp51,8 triliun. Kebutuhan terbesar yakni untuk Aceh senilai Rp25,41 triliun.

Secara umum, Kemenkeu mencatat telah menyiapkan sejumlah pos anggaran untuk penanggulangan dampak bencana Sumatra.

Misalnya, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah menyiapkan Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp250 miliar pada 2026. Kemudian, ada cadangan bencana Rp5 triliun yang bisa juga digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Di luar anggaran bencana, pemerintah akan merelaksasi penyaluran transfer ke daerah (TKD) ke pemda di tiga provinsi itu. Anggaran TKD senilai Rp43,8 triliun pada 2026 akan disalurkan dari pusat ke daerah tanpa syarat salur.

Pemda juga diberikan kemudaham dalam restrukturisasi pinjaman daerah ke pusat yang berasal dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) Covid-19, serta percepatan klaim asuransi BMN oleh K/L yang mengasuransikan.

Tidak hanya itu, pemerintah turut menyiapkan pooling fund bencana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH senilai Rp250,4 miliar.

KEMENSOS MINTA ANGGARAN

Pada Selasa (23/12/2025), Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga telah bertemu dengan Meneku Purbaya Yudhi Sadewa untuk membicarakan ihwal anggaran kebencanaan yang disalurkan lewat Kementerian Sosial pada 2026. Salah satunya yakni untuk mengajukan kenaikan dana jaminan hidup sejalan dengan bencana Sumatra.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menyebut pihaknya mengajukan ke Kemenkeu agar jaminan hidup dinaikkan menjadi Rp15.000 per orang. Saat ini, jaminan hidup yang dianggarkan di APBN hanya Rp10.000 per orang.

"Ini untuk apa? Untuk membeli lauk pauk. Kalau Rp15.000 kali sebulan berapa itu nanti? Rp450.000 per bulannya," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Kamis (25/12/2025).

Jaminan hidup yang diusulkan agar naik menjadi Rp15.000 per orang itu rencananya akan disalurkan setiap bulannya, selama periode tiga bulan.

Namun, ini belum final karena masih menghitung kebutuhan pasti anggaran yang bakal ditetapkan seiring dengan penghitungan jumlah calon penerima bantuan oleh BNPB dan sejumlah kementerian/lembaga lain.

Selain itu, Kemensos turut menunggu hasil penghitungan akhir BNPB dan Kemenkes guna menetapkan kebutuhan untuk santunan serta isian rumah hunian tetap maupun hunian sementara.

Pemerintah, terang Gus Ipul, akan menyalurkan santunan kepada ahli waris senilai Rp11 juta sampai dengan Rp15 juta bagi setiap orang yang wafat, serta Rp5 juta bagi yang mengalami luka-luka berat.

Sementara itu, pemerintah akan memberikan Rp3 juta per keluarga untuk isian hunian tetap dan hunian sementara.

"Ini masih dalam pengajuan Kementerian Sosial untuk mendapatkan paling tidak nanti akomodasi dari Kementerian Keuangan guna anggaran tahun depan. Nanti datanya tunggal dari BNPB dan pemerintah daerah," ujar Gus Ipul.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara terkait dengan penanganan bencana alam banjir dan longsor yang melanda Sumatra.

SBY yang memiliki pengalaman dalam menangani bencana tsunami di Aceh itu mengungkap bahwa penanganan alam itu kompleks dan tidak mudah.

Dia menyoroti penanganan pada fase tanggap darurat yang biasanya terjadi kelumpuhan di sejumlah sektor. Oleh sebab itu, penanganan bencana memerlukan waktu, finansial dan master plan yang optimal.

"Penanganan bencana itu kompleks dan tidak segampang yang dibayangkan. Terutama pada fase tanggap darurat yang biasanya terjadi kelumpuhan di sana-sini," tulis SBY di akun X, dikutip Kamis (25/12/2025).

Bicara soal bencana Sumatra, SBY mengatakan langkah penanganannya tidak bisa serta-merta disamakan saat era kepemimpinannya. Sebab, terdapat sejumlah faktor yang membedakan.

Misalnya, kata dia, perbedaan situasi atau konteks dari bencana itu; perbedaan jenis bencana dan magnitude dari kerusakan yang ditimbulkan, serta perbedaan cara di antara para pemimpin.

Meskipun begitu, Ketua Majelis Partai Demokrat ini menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah sangat serius dalam menangani bencana di Sumatra.

"Saya tahu, Presiden Prabowo dengan serius terjun ke lapangan dan memberikan atensi yang penuh. Saya juga tahu, Presiden Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan untuk membangun kembali provinsi-provinsi di Sumatra yang mengalami bencana alam tersebut," tutur SBY.

Adapun, SBY juga mengemukakan sejumlah aspek yang membuat penanganan bencana bisa berhasil yaitu melalui konsep rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik, organisasi dan kepemimpinan di lapangan yang efektif, serta implementasi dari rencana yang juga efektif.

Selain itu, dia juga menekankan agar penggunaan uang negara harus betul-betul dijaga dengan baik agar penanganan bencana bisa menjadi optimal.

"Demikian pendapat saya dan mari kita dukung langkah-langkah pemerintah untuk membangun kembali Sumatera pasca bencana dan memastikan saudara-saudara kita yang terkena musibah memiliki masa depan yang baik," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap hendak membentuk Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Prabowo menyebut, Satgas tersebut akan bertugas menangani hunian masyarakat yang terdampak bencana. Mulai dari melaksanakan pembangunan hunian sementara hingga hunian tetap bagi masyarakat.

"Akan kita bentuk apakah kita namakan Badan atau Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, segera akan kita bangun hunian-hunian sementara dan hunian tetap," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (16/12/2025).

Sejalan dengan hal itu, Prabowo meminta agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi hunian masyarakat dapat dipercepat.

Apabila diperlukan realokasi dan pembangunan ulang, Prabowo meminta agar pemerintah tidak perlu mempermasalahkan keterbatasan lahan. Dia bahkan menginstruksikan untuk dapat membangun hunian rakyat di atas lahan milik negara.

"Jangan ada alasan cari lahan atau sebagainya. Pakai lahan milik negara yang ada, kalau perlu PTPN. Kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap tengah menyiapkan pembangunan sebanyak 2.600 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Menteri yang akrab disapa Ara ini menjelaskan, 2.600 unit huntap itu bakal dibangun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun sayangnya, dia belum merinci secara pasti dari mana pastinya sumber anggaran yang akan digunakan tersebut.

"Saya laporkan sama bapak [kemarin] ada 2.000 unit yang sudah siap dibangun hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Mohon maaf, tetapi tadi malam bertambah 500 unit, dan tadi pagi bertambah 100 unit, jadi terkumpul untuk 2.600 unit," kata Ara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Di hadapan Presiden Prabowo, Ara menargetkan 2.600 hunian tetap itu dapat mulai dibangun pada bulan ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas rekonstruksi untuk memangkas hambatan lahan dan pendanaan dalam penanganan bencana di Sumatera. Kebijakan itu disampaikan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), sebagai langkah reformasi birokrasi pascabencana agar rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat dan terukur.

Presiden mengarahkan satuan tugas atau badan rekonstruksi tersebut bekerja lintas kementerian dan daerah untuk mempercepat pemulihan permukiman, infrastruktur, serta fasilitas sosial di wilayah terdampak, terutama di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Pemerintah pusat menyiapkan dukungan penuh dari sisi regulasi dan anggaran agar proses di lapangan tidak tersendat.

“Jangan ada alasan soal pencarian lahan dan sebagainya. Sekarang waktunya bekerja keras,” kata Prabowo, dikutip Selasa (16/12/2025).

Presiden menyebut dana rekonstruksi telah disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hasil efisiensi dan siap digerakkan untuk kebutuhan mendesak. Dalam forum yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan progres pemulihan sektor energi yang masih menghadapi tantangan berat. Kerusakan infrastruktur dan keterbatasan akses membuat distribusi listrik serta pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas petroleum cair (liquefied petroleum gas/LPG) belum sepenuhnya pulih di sejumlah wilayah.

Presiden menekankan keselamatan sebagai prioritas utama dalam pemulihan kelistrikan. Sebagian besar wilayah telah tersambung listrik, namun ada lokasi yang belum dapat dinyalakan karena kondisi berbahaya akibat genangan dan kerusakan jaringan.

“Kabel yang melewati area yang masih tergenang berbahaya. Jika dipaksakan menyambung listrik, hal ini bisa menimbulkan korban jiwa,” kata Prabowo, seraya menilai kerja PLN berlangsung dalam medan yang sangat menantang.

Secara teknis, Bahlil memaparkan kondisi pasokan listrik di Aceh. Kapasitas pembangkit di Banda Aceh sekitar 110 megawatt (MW) dengan beban rata-rata 66 MW, sebagian masih ditopang genset. Jaringan induk telah terpasang sekitar 80–90 persen dan ditargetkan kembali normal dalam beberapa pekan, sehingga aliran dari Arun dan Bireuen dapat masuk secara normal.

Untuk transmisi antarpulau Sumatera, jaringan dasar telah terkoneksi. Namun, distribusi ke desa-desa masih terkendala jalan rusak, tiang roboh, dan genangan banjir yang berisiko memicu kecelakaan apabila listrik dipaksakan mengalir.

Pasokan BBM dan LPG juga dilaporkan belum merata. Sumatera Barat relatif lebih baik, sementara Sumatera Utara menghadapi kendala LPG akibat akses jalan terganggu sehingga memerlukan tambahan pasokan melalui jalur laut. Di Aceh, tiga kabupaten masih mengandalkan jalur udara.

“Di tiga kabupaten di Aceh diperlukan upaya luar biasa karena akses darat belum memungkinkan,” ujar Bahlil.

Menteri ESDM menjelaskan distribusi ditempuh melalui helikopter dan pesawat Hercules, pemanfaatan jalur alternatif, hingga pengiriman menggunakan rakit demi mempercepat pasokan. Data Tim ESDM Siaga Bencana per Senin (15/12/2025) pukul 19.00 WIB mencatat secara nasional 1.789.566 pelanggan terdampak, 1.591.271 pelanggan telah menyala kembali, dan 198.296 pelanggan masih padam.

Di Aceh, 774.401 dari 970.954 pelanggan telah pulih, sementara 539 desa masih padam, terbanyak di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Di Sumatera Utara, 543.346 dari 554.048 pelanggan telah menyala kembali meski hujan deras, longsor, dan jalan putus menyebabkan sejumlah desa kembali padam. Sumatera Barat mencatat 273.804 dari 274.564 pelanggan telah pulih, dengan beberapa jorong kembali terendam akibat banjir susulan.

Untuk mempercepat kerja daerah, Presiden juga menyalurkan dana operasional taktis sebesar Rp 20 miliar kepada setiap gubernur terdampak dan Rp 4 miliar kepada 52 bupati dan wali kota di luar anggaran pemulihan. Dana tersebut telah dikirim dan diterima dalam waktu tiga hari setelah instruksi dikeluarkan guna memastikan rekonstruksi bergerak tanpa hambatan administratif.

Bisnis.com, JAKARTA – Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri di tengah masa tanggap darurat bencana menuai sorotan.

Keputusan Prabowo meninggalkan Tanah Air saat bencana memunculkan perdebatan publik soal sensitivitas, komunikasi politik, hingga efektivitas kepemimpinan dalam kondisi krisis.

Founder Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio memilih membaca langkah Prabowo secara positif.

Dia menilai perjalanan ke luar negeri bisa saja berkaitan dengan upaya mencari dukungan internasional untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana.

“Ya kita positif thinking aja, bisa jadi kunjungan-kunjungan ke luar negeri pak Prabowo justru untuk mencari dukungan terhadap program rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap bencana kita,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (10/12/2025).

Kendati demikian, Hendri menilai penting bagi Presiden untuk menunjukkan komitmen nyata setelah kembali ke Tanah Air.

“Kami usul setelah kembali dari lawatan luar negeri maka daerah yang pertama kali dikunjungi harus Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat,” ucapnya.

Senada, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai Presiden Prabowo sebenarnya telah menunjukkan kepedulian dengan turun langsung ke lokasi bencana sebelum berangkat.

Namun Arifki mengkritik tim komunikasi kepresidenan yang dinilai gagal menjelaskan urgensi perjalanan luar negeri kepada publik. Menurutnya, ketiadaan penjelasan komprehensif membuat opini liar berkembang, apalagi Prabowo kalah suara di beberapa wilayah terdampak.

“Tim komunikasi beberapa kali kalah narasi sehingga kalah dengan narasi oposisi atau publik yang tidak puas, katanya.

Dia menilai tanpa juru bicara yang menjelaskan konteks secara rasional, persepsi negatif tak terhindarkan. Meski begitu, Arifki menilai dari sisi jangka panjang, kerja sama luar negeri bisa berdampak positif bagi Indonesia, terutama dalam investasi dan posisi geopolitik.

Berbeda pandangan, Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar justru melihat langkah Presiden berkunjung ke luar negeri di tengah fase darurat bencana sebagai bentuk kurangnya empati dan tidak tepat waktu.

Askar menilai Prabowo seharusnya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan darurat seperti obat-obatan, air bersih, jembatan sementara, alat berat, dan helikopter untuk menjangkau wilayah yang hingga kini masih terisolasi.

Dia juga menyoroti lemahnya kualitas laporan yang diterima presiden dari para pembantu pemerintah daerah maupun pusat. Oleh sebab itu, dia mempertanyakan urgensi kepergian Prabowo, mengingat kerja sama dengan negara-negara seperti Pakistan maupun Rusia dapat ditunda atau diwakili oleh menteri.

“Bencana ini butuh leadership. Komando terpusat itu yang tidak ada sekarang,” kata Media.

Askar menyatakan bahwa kerja sama bilateral dapat dilakukan pada waktu lain dan tidak harus dihadiri langsung oleh Presiden.

“Pakistan itu kan masih ada bulan depan, tahun depan. Bisa ditunda. Bisa diwakili diplomat atau menteri. Bencana ini beda. Ini bicara soal nyawa,” ucapnya.

Menurutnya, saat ini di Aceh sedang terjadi fenomena “korban bantu korban”, karena bantuan negara belum menjangkau banyak wilayah.

Oleh karena itu, Askar menilai penanganan bencana membutuhkan kehadiran dan instruksi langsung Kepala Negara untuk memastikan koordinasi berjalan efektif sesuatu yang menurutnya tidak terlihat sejauh ini.

Dia juga membandingkan dengan pengalaman tsunami Aceh 2004 yang menurutnya diakui dunia sebagai contoh penanganan bencana yang kuat karena adanya komando jelas dari pemerintah pusat.

Menurutnya, tanpa sinyal kuat dari Presiden, jajaran di bawah tidak merespons dengan cepat. Hal ini terlihat dari lambatnya mobilisasi Hercules, helikopter, jembatan sementara, hingga distribusi logistik yang masih terhambat di banyak titik.

Askar juga menilai kunjungan Presiden ke lokasi bencana sebelumnya tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya karena hanya mendatangi titik-titik yang aksesnya relatif terbuka. Hal itu, menurutnya, membuat publik tidak melihat empati yang kuat dari Presiden dalam menghadapi bencana besar ini.

“Padahal yang dia kunjungi itu daerah-daerah yang relatif bisa diakses, yang ada poskonya. Coba datang ke Meriah, di ana nggak ada posko, logistik nggak masuk, motor pun nggak bisa masuk ke sana,” ujar Askar.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menilai masalah lebih besar terletak pada respons yang menurutnya terlambat dan dipenuhi miskomunikasi antarpejabat. Dia menegaskan bahwa sejak awal pemerintah terlihat meremehkan skala bencana.

Menurut Pangi, banyak pernyataan pejabat yang meremehkan situasi serta keterlambatan distribusi bantuan, termasuk kurangnya helikopter dan alat berat pada hari-hari awal bencana.

Dia menilai Presiden Prabowo terjebak dalam informasi yang tidak objektif karena inner circle yang “mengalienasi” presiden dari situasi lapangan yang sebenarnya.

“Kalau sejak awal negara cepat dan tidak menyepelekan, tidak ada masalah kunjungan luar negeri itu,” ujarnya.

Menurutnya, rangkaian kritik dan pembelaan dari para pengamat menunjukkan bahwa kepergian Presiden Prabowo ke luar negeri pada masa krisis telah membuka ruang debat yang luas.

Sebagian melihatnya sebagai strategi diplomasi yang memiliki nilai jangka panjang, namun sebagian lainnya menilai langkah itu tak sejalan dengan kebutuhan kepemimpinan kuat pada masa krisis.

Respons pemerintah ke depan, baik melalui langkah konkret di lapangan maupun komunikasi publik yang lebih jelas, dipandang akan menjadi faktor penentu arah persepsi publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dalam penanganan bencana besar di Sumatra.

Namun dengan kondisi saat ini, dia menilai citra dan kepemimpinan Presiden Prabowo ikut terpengaruh.

“Presiden dianggap tidak sensitif, tidak responsif, dan gagal membaca situasi sebenarnya ketika bencana itu terjadi,” tandas Pangi.