Bisnis.com, JAKARTA — PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menilai ada tiga hal utama yang perlu diwaspadai industri asuransi umum dan reasuransi apabila musim kemarau diperburuk oleh El Niño ekstrem terjadi.

Direktur Teknik Operasional Indonesia Re Delil Khairat menyebut hal pertama adalah potensi korelasi klaim lintas lini (cross-line correlation). Menurutnya, El Niño bukan single-peril event, tapi juga memicu kekeringan, kebakaran, gangguan rantai pasok, dan krisis kesehatan secara bersamaan.

Artinya, lanjutnya, klaim properti, pertanian, business interruption (BI), dan kesehatan dapat muncul secara simultan, menciptakan tekanan pada likuiditas dan cadangan perusahaan yang mungkin tidak ter-capture dalam stress testing konvensional, yang umumnya menguji satu peril pada satu waktu.

“Hal kedua adalah risiko konsentrasi geografis. Kebakaran hutan terkonsentrasi di Sumatera dan Kalimantan, kedua wilayah ini juga merupakan pusat perkebunan sawit dan basis ekonomi yang signifikan,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (2/4/2026).

Oleh sebab itu, bagi perusahaan asuransi dengan portofolio properti dan pertanian yang terkonsentrasi di wilayah-wilayah ini akan mengalami akumulasi klaim yang tidak proporsional.

Sementara itu, hal ketiga yang perlu diwaspadai dan paling fundamental adalah risiko ketidakcukupan cadangan katastropik. Delil menyebut Financial Sector Assessment World Bank tahun 2024 menemukan bahwa kerangka regulasi OJK saat ini tidak memantau atau mengendalikan risiko katastropik secara spesifik.

“Tidak ada persyaratan modal khusus katastropik, tidak ada mandat proteksi reasuransi katastropik, dan tidak ada standar cadangan katastropik yang wajib,” bebernya.

Dengan demikian, imbuhnya, kesiapan setiap perusahaan saat ini sangat bervariasi dan bergantung sepenuhnya pada disiplin internal masing-masing, bukan pada kerangka regulasi yang terstandarisasi.

Meski demikian, Delil tetap melihat bahwa dari sisi kesiapan positif, ada beberapa perkembangan yang juga patut diapresiasi, yakni pemerintah telah membangun Pooling Fund Bencana pada 2021 dengan dukungan pinjaman World Bank US$500 juta dan pool asuransi aset negara yang mencakup sekitar 11.000 bangunan pemerintah.

Kemudian, BNPB telah menyiapkan hingga 50 helikopter secara nasional untuk respons El Niño. Skema parametrik baru untuk emergency response diperkirakan beroperasi tahun ini dengan target pembayaran klaim 7–14 hari.

“Namun, BNPB beroperasi dengan anggaran tahunan hanya Rp 3–10 triliun menghadapi rata-rata kerugian bencana tahunan Rp 22,8 triliun — defisit struktural yang menegaskan bahwa mekanisme fiskal saja tidak cukup tanpa transfer risiko melalui asuransi dan reasuransi,” jelasnya.

Lebih jauh, Delil menyampaikan di level reasuransi, konteks pasar global saat ini sebenarnya cukup mendukung. Berdasarkan data dari Guy Carpenter, rateproperti katastropik turun 12% pada renewals Januari 2026 dan berdasarkan data Aon pada kuartal I/2025 modalreasuransi global mencapai rekor $720 miliar.

“Ini berarti kapasitas reasuransi tersedia, yang diperlukan adalah peningkatan permintaan proteksi dari cedant domestik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyiapkan anggaran dan sejumlah bantuan yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatra.

Bantuan tersebut guna mendukung upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk yang mencakup jaminan hidup.

Untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut telah menyiapkan anggaran senilai Rp60 triliun berasal dari penyisiran anggaran APBN 2026.

Dana ini didapatkan dari pemanfaatan alokasi reprioritisasi 2026, serta pemanfaatan anggaran infrastruktur kementerian/lembaga.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memprioritaskan dana anggaran Instruksi Presiden (Inpres) Infrastruktur 2026 untuk Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

"Yang buat bencana kan udah cukup, kami udah sisihkan Rp60 triliun," terang Purbaya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Sejauh ini, data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat bahwa nilai anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi tersebut mencapai Rp51,8 triliun. Kebutuhan terbesar yakni untuk Aceh senilai Rp25,41 triliun.

Secara umum, Kemenkeu mencatat telah menyiapkan sejumlah pos anggaran untuk penanggulangan dampak bencana Sumatra.

Misalnya, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah menyiapkan Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp250 miliar pada 2026. Kemudian, ada cadangan bencana Rp5 triliun yang bisa juga digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Di luar anggaran bencana, pemerintah akan merelaksasi penyaluran transfer ke daerah (TKD) ke pemda di tiga provinsi itu. Anggaran TKD senilai Rp43,8 triliun pada 2026 akan disalurkan dari pusat ke daerah tanpa syarat salur.

Pemda juga diberikan kemudaham dalam restrukturisasi pinjaman daerah ke pusat yang berasal dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) Covid-19, serta percepatan klaim asuransi BMN oleh K/L yang mengasuransikan.

Tidak hanya itu, pemerintah turut menyiapkan pooling fund bencana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH senilai Rp250,4 miliar.

KEMENSOS MINTA ANGGARAN

Pada Selasa (23/12/2025), Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga telah bertemu dengan Meneku Purbaya Yudhi Sadewa untuk membicarakan ihwal anggaran kebencanaan yang disalurkan lewat Kementerian Sosial pada 2026. Salah satunya yakni untuk mengajukan kenaikan dana jaminan hidup sejalan dengan bencana Sumatra.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menyebut pihaknya mengajukan ke Kemenkeu agar jaminan hidup dinaikkan menjadi Rp15.000 per orang. Saat ini, jaminan hidup yang dianggarkan di APBN hanya Rp10.000 per orang.

"Ini untuk apa? Untuk membeli lauk pauk. Kalau Rp15.000 kali sebulan berapa itu nanti? Rp450.000 per bulannya," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Kamis (25/12/2025).

Jaminan hidup yang diusulkan agar naik menjadi Rp15.000 per orang itu rencananya akan disalurkan setiap bulannya, selama periode tiga bulan.

Namun, ini belum final karena masih menghitung kebutuhan pasti anggaran yang bakal ditetapkan seiring dengan penghitungan jumlah calon penerima bantuan oleh BNPB dan sejumlah kementerian/lembaga lain.

Selain itu, Kemensos turut menunggu hasil penghitungan akhir BNPB dan Kemenkes guna menetapkan kebutuhan untuk santunan serta isian rumah hunian tetap maupun hunian sementara.

Pemerintah, terang Gus Ipul, akan menyalurkan santunan kepada ahli waris senilai Rp11 juta sampai dengan Rp15 juta bagi setiap orang yang wafat, serta Rp5 juta bagi yang mengalami luka-luka berat.

Sementara itu, pemerintah akan memberikan Rp3 juta per keluarga untuk isian hunian tetap dan hunian sementara.

"Ini masih dalam pengajuan Kementerian Sosial untuk mendapatkan paling tidak nanti akomodasi dari Kementerian Keuangan guna anggaran tahun depan. Nanti datanya tunggal dari BNPB dan pemerintah daerah," ujar Gus Ipul.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengestimasi kebutuhan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi di Sumatra (Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat) mencapai Rp51 triliun pada Tahun Anggaran 2026.

Untuk menopang kebutuhan jumbo tersebut, Kementerian Keuangan menyiapkan serangkaian intervensi fiskal, mulai dari reprioritisasi belanja kementerian/lembaga (K/L), relaksasi Transfer ke Daerah (TKD), hingga opsi penghapusan utang pemulihan ekonomi nasional (PEN) bagi Pemerintah Daerah (Pemda) terdampak.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa APBN akan menjadi instrumen utama dalam pembangunan kembali daerah bencana. Estimasi kebutuhan Rp51 triliun tersebut akan dipenuhi melalui berbagai sumber, termasuk realokasi belanja infrastruktur K/L dan pemanfaatan pooling fund bencana yang dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

"Pak Menteri telah mengatakan ada reprioritisasi 2026, pemanfaatan alokasi belanja yang tidak perlu. Kami akan alokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kembali daerah bencana," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Selain itu, Suahasil menegaskan instruksi agar Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan K/L terkait memprioritaskan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun belanja infrastruktur reguler mereka ke wilayah terdampak.

Restrukturisasi hingga Write-off Utang PEN

Salah satu kebijakan krusial yang disiapkan adalah penanganan pinjaman Pemda (Pinjaman PEN) yang ditarik saat pandemi Covid-19. Suahasil menjelaskan bahwa banyak Pemda di wilayah bencana memiliki portofolio utang yang digunakan untuk membangun infrastruktur.

Kementerian Keuangan akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan asesmen terhadap kondisi aset infrastruktur yang dibiayai dari utang tersebut.

"Kalau infrastrukturnya sudah rusak berat, bahkan terdampak longsor kemudian sama sekali tidak bisa dipakai, maka kita bisa melakukan penghapusan atas pinjaman tersebut sehingga tidak menjadi beban pemerintah daerah," tegas Suahasil.

Sementara itu, bagi infrastruktur yang masih bisa digunakan namun memerlukan perbaikan, pemerintah menyiapkan opsi restrukturisasi berupa perpanjangan tenor dan pengurangan cicilan.

Relaksasi TKD Rp43,8 Triliun

Dari sisi likuiditas daerah, pemerintah juga memangkas birokrasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026. Suahasil menyebut total TKD yang akan disalurkan dengan mekanisme tanpa syarat salur mencapai Rp43,8 triliun, agar Pemda tidak terkendala urusan administrasi di tengah kebutuhan dana yang mendesak.

"Kami memahami pemerintah daerah membutuhkan gerak cepat, dana tersedia. Jadi kita akan salurkan tanpa syarat salur," paparnya.

Adapun untuk penanganan jangka pendek sisa tahun anggaran 2025, Presiden Prabowo Subianto telah menyalurkan Dana Kemasyarakatan senilai Rp268 miliar yang didistribusikan ke APBD 3 provinsi (masing-masing Rp20 miliar) dan 52 kabupaten/kota (masing-masing Rp4 miliar).

Selain itu, Kemenkeu telah menambah alokasi Dana Siap Pakai (DSP) BNPB sebesar Rp1,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak, serta mengamankan sisa dana cadangan bencana senilai Rp2,97 triliun yang siap diaktifkan sewaktu-waktu.

Terakhir, Suahasil juga mendorong percepatan klaim asuransi Barang Milik Negara (BMN). Kemenkeu telah menerbitkan Surat Edaran agar K/L segera mengidentifikasi aset negara yang diasuransikan di wilayah bencana dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempercepat proses klaim.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 70 aset negara yang masuk dalam skema Asuransi Barang Milik Negara (ABMN).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan nilai dari 70 aset negara yang diasuransikan tersebut menyentuh Rp397,69 miliar.

“Data yang ada pada kami, skema ABMN dari kementerian/lembaga itu mencakup 70 objek yang telah teridentifikasi dengan dampak mencapai Rp397,69 miliar,” katanya dalam konferensi pers daring RDKB November 2025, Kamis (11/12/2025).

Ogi menjelaskan, ABMN itu menggunakan skema Pooling Fund Bencana (PFB). Skema ini merupakan program kolaboratif antara pemerintah dan industri asuransi untuk memperkuat perlindungan risiko bencana.

Adapun, premi untuk asuransi ini kebanyakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Mulai akhir 2025 akan terdapat tambahan sumber pendanaan melalui pooling fund bencana yang dikelola oleh BPDLH atau Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup,” tutur Ogi.

Tambahan pendanaan itu, lanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan jumlah kementerian/lembaga, serta objek barang milik negara yang diasuransikan karena saat ini belum seluruhnya diasuransikan.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan resmi memperluas cakupan perlindungan aset negara melalui peluncuran pembiayaan Asuransi Barang Milik Negara (BMN) menggunakan skema Pooling Fund Bencana (PFB).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan langkah ini merupakan terobosan pembiayaan risiko bencana yang telah dirintis sejak 2018.

Melalui skema ini, pembayaran premi asuransi tidak lagi hanya bergantung pada anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L), melainkan juga didukung oleh dana abadi bencana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

"Hari ini saya berbesar hati untuk meluncurkan. Ini pertama kali BPDLH melakukan pembayaran premi kepada konsorsium asuransi barang milik negara melalui Pooling Fund Bencana," ujar Suahasil dalam Launching Asuransi BMN Preferen seperti yang ditayangkan kanal YouTube DJKN Kemenkeu, Selasa (2/12/2025).

Dia memaparkan bahwa total potensi BMN yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan perkantoran mencapai sekitar Rp250 triliun. Sepanjang tahun berjalan 2025, aset yang telah terproteksi asuransi melalui anggaran masing-masing K/L tercatat sebesar Rp61 triliun.

Dengan peluncuran skema PFB hari ini, cakupan perlindungan aset negara bertambah sebesar Rp30 triliun. Adapun, pilot project pembiayaan premi via PFB ini diterapkan pada aset di tiga kementerian, yakni Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tahun 2018, pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan terkait Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB).

Menurut keterangan yang dikutip dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJ SEF), Kementerian Keuangan, PARB adalah sebuah pendekatan komprehensif pemerintah untuk mengelola risiko finansial bencana melalui kombinasi instrumen pembiayaan Pooling Fund Bencana (PFB) baik dana publik APBN/APBD, hibah internasional serta dana-dana bersumber lainnya, yang akan digunakan di periode pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Dengan adanya strategi PARB, maka diharapkan ke depannya pemerintah memiliki mekanisme pendanaan bencana yang memadai, tepat waktu dan berkelanjutan demi menciptakan ketangguhan bangsa menghadapi bencana.

Beberapa pilar utama dari strategi PARB di antaranya: 1) Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai mekanisme dana bersama dari berbagai sumber untuk menyediakan pendanaan pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana secara memadai; 2) Transfer Risiko untuk mengalihkan beban finansial besar ke pihak ketiga melalui asuransi (aset pemerintah/BMN) dan reasuransi ketika terjadi bencana melalui kepastian tersedianya dana secara lebih cepat dan pasti; 3) Dana Siap Pakai (DSP) yang dicadangkan di APBN yang harapannya mudah dicairkan dalam waktu singkat untuk kejadian tanggap darurat.

Peran BPDLH

Melalui mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana serta Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 47 tahun 2021, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kemudian diberikan mandat untuk mengelola dana tersebut.

Hal ini dirasakan selaras dengan tugas dan fungsi BPDLH sendiri sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) yang kemudian diperkuat melalui Perpres Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (PDLH).

Perpres Nomor 77 Tahun 2018 menjadi dasar regulasi bagi BPDLH untuk dapat memobilisasi berbagai sumber-sumber pendanaan non publik khususnya dana internasional baik yang bersumber dari MDBs, lembaga multilateral, hubungan bilateral antar negara, philantropi, foundation termasuk sumber pendanaan domestik.

Hal ini wajib ditempuh mengingat keterbatasan sumber pendanaan APBN, sementara permasalahan lingkungan hidup sangat beragam dan bervariasi dengan total kebutuhan pendanaan yang sangat besar. Sebagai contoh misalnya target komitmen pemerintah untuk mencapai janji Nationally Determined Contributions (NDC) 2030 yang mencapai 281 billion USD, tentu menjadi sangat mustahil jika hanya mengandalkan dana APBN semata.

Sebagai institusi pengelola dana internasional, BPDLH menerapkan prinsip beyond project atas setiap pengelolaan dana program yang dijalankan melalui penciptaan ekosistem pendanaan yang tematik.

Untuk PFB sendiri, masuk di dalam kategori ekosistem pendanaan tematik disaster dengan menyasar institusi pemerintah baik di Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Di tahap awal, yang baru saja diluncurkan adalah skema asuransi barang milik negara (ABMN), untuk kemudian segera menyusul mekanisme asuransi parametrik yang juga akan dengan mendorong peran serta Pemerintah Daerah untuk ikut berkontribusi kepesertaan pembelian premi asuransi bencana. Kepesertaan Pemda tentu akan disesuaikan kapasitas fiskal masing-masing serta tingkat risiko bencana yang dimiliki.

Selain menyasar institusi pemerintah, BPDLH di dalam ekosistem pendanaan disaster juga memberikan layanan kepada masyarakat khususnya petani di daerah rawan bencana melalui program Community Resilience Revolving Fund (CRRF) dengan menggandeng UNDP sebagai mitra kerja utama dan koperasi terpilih sebagai lembaga penyalur.

Model bisnisnya adalah pendanaan campuran melalui dana bergulir BPDLH kepada para petani di pinggir hutan yang sudah menjadi anggota koperasi di daerah masing-masing. Untuk menjamin supaya koperasi mau melayani anggota yang berdomisili di daerah rawan bencana, UNDP memberikan dukungan dana garansi yang dapat dicairkan oleh koperasi ketika bencana betul-betul terjadi dan menimpa petani anggota koperasi tersebut.

Khusus terkait PARB sendiri sesuai dengan peta jalan yang disusun, bukan menjadi pesaing atau menghilangkan skema dana cadangan bencana yang dialokasikan melalui APBN.

Strategi PFB dan transfer risiko diharapkan dapat menjadi penguat atau complimentary skema dana cadangan bencana yang disediakan melalui mekanisme APBN, tanpa harus meniadakan satu dengan lainnya. Kejadian bencana Sumatera yang melanda provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga menegaskan urgensi percepatan skema PARB ini.

Seluruh pihak tentu sangat berharap agar PARB ini dapat segera terealisasi. Secara teknis, BPDLH bersama beberapa pemangku kepentingan terkait juga bekerja sangat keras agar segera merampungkan seluruh perangkat regulasi dan governance di 2025 ini, sehingga tahun 2026 akan menjadi tonggak bersejarah dimulainya secara penuh implementasi PARB melalui PFB dan Transfer Risiko dengan tetap mendukung strategi DSP. Semoga !!!!

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah menggelontorkan anggaran senilai Rp91 triliun untuk mengasuransikan barang milik negara atau BMN pada 2025.

Menurut dia, anggaran tersebut terdiri atas asuransi melalui anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp61 triliun dan skema baru Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB) senilai Rp30 triliun.

"Saya ingin menantang industri asuransi untuk memikirkan bagaimana mempercepat asuransi atas barang milik negara ini," kata Suahasil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Pemerintah sebelumnya telah menjalankan program asuransi BMN sebagai strategi mentransfer risiko bencana atas BMN kepada industri asuransi sejak 2019.

Namun, seiring dengan tantangan fiskal program, pemerintah meluncurkan asuransi BMN berbasis PFB.

Skema ini bertujuan untuk menciptakan dana asuransi bersama untuk perlindungan aset publik, termasuk pemulihan atas risiko kerusakan BMN, sehingga pelayanan umum yang berkelanjutan dan berkesinambungan tetap dapat dilaksanakan.

Dana PFB dikelola oleh BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), yang bersumber dari APBN, APBD, hibah, investasi, dan penerimaan klaim asuransi.

Pelaksanaan awal asuransi BMN berbasis PFB diterapkan pada tiga kementerian percontohan, yakni Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama.

Ke depan, pemerintah pusat menargetkan agar pemerintah daerah juga dapat menjadi peserta asuransi dari PFB, sehingga barang milik daerah (BMD) ikut terlindungi.

Jika terwujud, kata Wamenkeu, Indonesia akan memiliki sistem pengelolaan aset berbasis mitigasi risiko yang modern dan diakui secara internasional.

Di sisi lain, Wamenkeu juga menekankan pentingnya kesiapan industri asuransi nasional dalam menyediakan produk, layanan, dan tata kelola yang sehat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator memiliki peran penting untuk memahami perkembangan program asuransi BMN tersebut.

"Tahun 2026, saya akan meminta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk memantau seluruh kementerian dan lembaga sebagai pengguna barang harus diasuransikan barang milik negaranya," tutur Wamenkeu.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

implementasi asuransi BMN dengan skema PFB ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi aset strategis dari bencana

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan memperbarui skema asuransi barang milik negara (BMN) dengan menggunakan pendanaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, mengatakan implementasi asuransi BMN dengan skema PFB ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi aset strategis dari bencana.

“Namun, kami berharap pengamanan BMN melalui alokasi anggaran asuransi dalam DIPA masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dapat terus dilaksanakan secara efektif, agar perlindungan terhadap aset negara semakin optimal,” ujarnya.

Program asuransi BMN merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mentransfer risiko bencana atas BMN kepada industri asuransi yang telah dilaksanakan sejak 2019. Program ini mulanya mengandalkan sumber pendanaan dari DIPA masing-masing K/L.

Akan tetapi, dalam perkembangannya, asuransi BMN sering terkendala oleh keterbatasan alokasi anggaran K/L, yang melatarbelakangi perumusan kebijakan asuransi BMN dengan skema PFB.

Dana PFB ini dikelola oleh BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), yang bersumber dari APBN, APBD, hibah, investasi, dan penerimaan klaim asuransi.

Program ini dilakukan secara piloting pada tiga K/L, yaitu Kementerian Agama (untuk BMN berupa bangunan pendidikan), Kementerian Kesehatan (untuk BMN berupa bangunan kesehatan), dan Kementerian Sekretariat Negara (untuk BMN berupa bangunan perkantoran, khususnya kawasan istana negara).

Pendekatan itu diyakini membantu pemerintah dalam menguji tata kelola, mekanisme pendanaan, dan koordinasi kelembagaan secara terbatas sebelum program ini diterapkan secara menyeluruh pada tahun-tahun berikutnya.

Perumusan program ini pun melibatkan para pemangku kepentingan terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri asuransi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Bank Dunia yang turut memberikan asistensi teknis dalam pengembangan PFB.

Melalui pemanfaatan hasil pengembangan PFB, Kemenkeu berharap implementasi asuransi BMN dapat diakselerasi, sebagai pelengkap atas asuransi BMN yang didanai dengan DIPA K/L.

Kebijakan ini diharapkan mampu memperluas cakupan perlindungan BMN sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan risiko bencana oleh pemerintah.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan resmi memperluas cakupan perlindungan aset negara melalui peluncuran pembiayaan Asuransi Barang Milik Negara (BMN) menggunakan skema Pooling Fund Bencana (PFB).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan langkah ini merupakan terobosan pembiayaan risiko bencana yang telah dirintis sejak 2018.

Melalui skema ini, pembayaran premi asuransi tidak lagi hanya bergantung pada anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L), melainkan juga didukung oleh dana abadi bencana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

"Hari ini saya berbesar hati untuk meluncurkan. Ini pertama kali BPDLH melakukan pembayaran premi kepada konsorsium asuransi barang milik negara melalui Pooling Fund Bencana," ujar Suahasil dalam Launching Asuransi BMN Preferen seperti yang ditayangkan kanal YouTube DJKN Kemenkeu, Selasa (2/12/2025).

Dia memaparkan bahwa total potensi BMN yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan perkantoran mencapai sekitar Rp250 triliun. Sepanjang tahun berjalan 2025, aset yang telah terproteksi asuransi melalui anggaran masing-masing K/L tercatat sebesar Rp61 triliun.

Dengan peluncuran skema PFB hari ini, cakupan perlindungan aset negara bertambah sebesar Rp30 triliun. Adapun, pilot project pembiayaan premi via PFB ini diterapkan pada aset di tiga kementerian, yakni Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama.

Suahasil menekankan urgensi asuransi aset negara kian relevan di tengah rentetan bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor yang baru saja melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dia telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk segera menginventarisasi kerusakan BMN di wilayah terdampak bencana tersebut guna mengajukan klaim kepada konsorsium asuransi yang terdiri dari 57 perusahaan.

"Teman-teman industri asuransi pasti kita klaim, karena memang itulah gunanya dilakukan asuransi. Jadi, sedang dihitung dengan seksama berapa jumlah aset, berapa objeknya, rusaknya seperti apa, berapa besar nilai pertanggungan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Suahasil menantang industri asuransi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan kapasitas dan tata kelola, mengingat APBN kini secara langsung menggelontorkan dana premi untuk perlindungan aset.

Dia ingin mengubah paradigma lama belanja negara, yang mana pembayaran premi asuransi kini diakui menghasilkan output berupa rasa aman (security), bukan hanya fisik.

Ke depan, pemerintah menargetkan skema perlindungan ini tidak hanya terbatas pada BMN di tingkat pusat. Suahasil mendorong pemerintah daerah untuk mulai mengasuransikan Barang Milik Daerah (BMD) guna memitigasi risiko fiskal daerah akibat bencana alam.

"Ini adalah cita-cita besar, tapi kalau kita bisa lakukan ini, maka kita akan menjadi negara yang mengelola aset kita dengan jauh lebih modern," ujarnya.