Jakarta (ANTARA) - Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menyampaikan menurut laporan dari 39 perusahaan anggota asosiasi, estimasi awal nilai klaim akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera mencapai Rp567,02 miliar.

Ia menuturkan total estimasi tersebut terdiri atas klaim asuransi properti (harta benda) sebesar Rp492,53 miliar dan asuransi kendaraan bermotor senilai Rp74,49 miliar.

"Dapat kami sampaikan bahwa angka ini bersifat dinamis dan masih berpotensi berkembang seiring berjalannya proses pelaporan dan survei laporan (klaim yang sudah masuk)," ujar Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Selain klaim dari sektor swasta dan perorangan, ia juga mengungkapkan adanya potensi klaim dari aset milik negara.

Berdasarkan informasi informal yang diterima dari konsorsium asuransi barang milik negara (BMN), sementara ini terdapat exposure (potensi risiko) kerugian pada aset negara mencapai Rp30 miliar.

"Tapi itu masih sifatnya exposure ya. Belum estimasi perkiraan klaim sementaranya, belum," jelasnya.

Terkait realisasi pembayaran, Budi menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada satupun klaim yang dibayarkan karena besarnya kendala teknis di lapangan.

Ia menuturkan kondisi medan yang berat akibat kerusakan infrastruktur, seperti jalan putus dan bandara yang sempat tertutup, menyulitkan tim penilai kerugian (loss adjuster) untuk menjangkau lokasi objek tertanggung guna melakukan verifikasi.

"Kami hanya tinggal menunggu waktu perhitungan-perhitungannya. Begitu perhitungannya sudah bisa dijustifikasi, akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, segera akan kami proses pembayaran itu," kata Budi.

Ia menyampaikan seluruh anggota asosiasi berkomitmen untuk menyederhanakan proses pengajuan klaim, sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), demi mendukung percepatan pembayaran kerugian.

AAUI pun mengimbau perusahaan asuransi untuk mengupayakan proses pembayaran diselesaikan secepatnya dalam 30 hari setelah seluruh data klaim lengkap dan kesepakatan nilai klaim tercapai.

"Kami tidak ada niat satu pun untuk memperlambat proses penyelesaian pembayaran klaim kepada masyarakat yang terkena bencana. Kami punya komitmen yang besar juga terhadap roda ekonomi di daerah-daerah yang terkena bencana agar tetap harus berjalan," tutur Budi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 70 aset negara yang masuk dalam skema Asuransi Barang Milik Negara (ABMN).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan nilai dari 70 aset negara yang diasuransikan tersebut menyentuh Rp397,69 miliar.

“Data yang ada pada kami, skema ABMN dari kementerian/lembaga itu mencakup 70 objek yang telah teridentifikasi dengan dampak mencapai Rp397,69 miliar,” katanya dalam konferensi pers daring RDKB November 2025, Kamis (11/12/2025).

Ogi menjelaskan, ABMN itu menggunakan skema Pooling Fund Bencana (PFB). Skema ini merupakan program kolaboratif antara pemerintah dan industri asuransi untuk memperkuat perlindungan risiko bencana.

Adapun, premi untuk asuransi ini kebanyakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Mulai akhir 2025 akan terdapat tambahan sumber pendanaan melalui pooling fund bencana yang dikelola oleh BPDLH atau Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup,” tutur Ogi.

Tambahan pendanaan itu, lanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan jumlah kementerian/lembaga, serta objek barang milik negara yang diasuransikan karena saat ini belum seluruhnya diasuransikan.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan resmi memperluas cakupan perlindungan aset negara melalui peluncuran pembiayaan Asuransi Barang Milik Negara (BMN) menggunakan skema Pooling Fund Bencana (PFB).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan langkah ini merupakan terobosan pembiayaan risiko bencana yang telah dirintis sejak 2018.

Melalui skema ini, pembayaran premi asuransi tidak lagi hanya bergantung pada anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L), melainkan juga didukung oleh dana abadi bencana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

"Hari ini saya berbesar hati untuk meluncurkan. Ini pertama kali BPDLH melakukan pembayaran premi kepada konsorsium asuransi barang milik negara melalui Pooling Fund Bencana," ujar Suahasil dalam Launching Asuransi BMN Preferen seperti yang ditayangkan kanal YouTube DJKN Kemenkeu, Selasa (2/12/2025).

Dia memaparkan bahwa total potensi BMN yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan perkantoran mencapai sekitar Rp250 triliun. Sepanjang tahun berjalan 2025, aset yang telah terproteksi asuransi melalui anggaran masing-masing K/L tercatat sebesar Rp61 triliun.

Dengan peluncuran skema PFB hari ini, cakupan perlindungan aset negara bertambah sebesar Rp30 triliun. Adapun, pilot project pembiayaan premi via PFB ini diterapkan pada aset di tiga kementerian, yakni Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan nilai 70 aset negara yang diasuransikan melalui Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) mencapai Rp397,69 miliar.

“Data yang ada pada kami, skema ABMN dari kementerian/lembaga itu mencakup 70 objek yang telah teridentifikasi dengan dampak mencapai Rp397,69 miliar,” ucapnya di Jakarta, Kamis.

Ia menuturkan, jumlah tersebut berpotensi meningkat karena saat ini belum semua aset milik negara terdaftar dalam program asuransi tersebut.

Untuk memperkuat perlindungan terhadap aset negara, pemerintah bersama industri asuransi tengah mematangkan skema Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB).

Ogi menyatakan, melalui skema PFB, dana untuk pembayaran premi Asuransi Barang Milik Negara tidak hanya berasal dari APBN maupun APBD, tapi dapat juga berupa hibah, investasi, dan hasil penerimaan klaim asuransi.

Dana bersama tersebut, lanjut dia, akan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mulai akhir 2025.

“Pendanaan ini diharapkan meningkatkan jumlah kementerian/lembaga serta objek barang milik negara yang diasuransikan karena saat ini belum seluruhnya (mempunyai asuransi),” ujarnya.

Ogi mengatakan, Asuransi Barang Milik Negara merupakan bagian dari penerapan asuransi wajib bencana yang sangat dibutuhkan di Indonesia karena risiko yang sangat tinggi, mengingat letak geografisnya yang berada di kawasan Ring of Fire.

“Di Indonesia sendiri, secara perlindungan risiko terdapat kelompok yang mencakup earthquake (gempa bumi), volcanic eruption (erupsi gunung berapi), dan tsunami. Dan juga ada kelompok yang typhoon (topan), storm (badai), flood (banjir), water damage (kerusakan karena air), atau bisa juga dari wildfire (kebakaran hutan),” jelasnya.

Selain barang milik negara, ia menyampaikan bahwa asuransi wajib bencana juga perlu diterapkan bagi rumah tinggal, seperti yang tertuang dalam Pasal 39A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Pada penjelasan Pasal 39A disebutkan salah satu asuransi wajib yang dapat dilaksanakan adalah asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana," kata Ogi Prastomiyono.

Meski demikian, ia menyatakan bahwa implementasi asuransi wajib tersebut masih memerlukan pengaturan teknis lebih lanjut. Pihaknya pun siap mendukung pengembangan produk asuransi tersebut.

“OJK sangat mendukung penyelenggaraan asuransi wajib sebagai langkah perlindungan masyarakat sekaligus memperkuat pembiayaan penanganan bencana,” tuturnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah menggelontorkan anggaran senilai Rp91 triliun untuk mengasuransikan barang milik negara atau BMN pada 2025.

Menurut dia, anggaran tersebut terdiri atas asuransi melalui anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp61 triliun dan skema baru Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB) senilai Rp30 triliun.

"Saya ingin menantang industri asuransi untuk memikirkan bagaimana mempercepat asuransi atas barang milik negara ini," kata Suahasil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Pemerintah sebelumnya telah menjalankan program asuransi BMN sebagai strategi mentransfer risiko bencana atas BMN kepada industri asuransi sejak 2019.

Namun, seiring dengan tantangan fiskal program, pemerintah meluncurkan asuransi BMN berbasis PFB.

Skema ini bertujuan untuk menciptakan dana asuransi bersama untuk perlindungan aset publik, termasuk pemulihan atas risiko kerusakan BMN, sehingga pelayanan umum yang berkelanjutan dan berkesinambungan tetap dapat dilaksanakan.

Dana PFB dikelola oleh BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), yang bersumber dari APBN, APBD, hibah, investasi, dan penerimaan klaim asuransi.

Pelaksanaan awal asuransi BMN berbasis PFB diterapkan pada tiga kementerian percontohan, yakni Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama.

Ke depan, pemerintah pusat menargetkan agar pemerintah daerah juga dapat menjadi peserta asuransi dari PFB, sehingga barang milik daerah (BMD) ikut terlindungi.

Jika terwujud, kata Wamenkeu, Indonesia akan memiliki sistem pengelolaan aset berbasis mitigasi risiko yang modern dan diakui secara internasional.

Di sisi lain, Wamenkeu juga menekankan pentingnya kesiapan industri asuransi nasional dalam menyediakan produk, layanan, dan tata kelola yang sehat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator memiliki peran penting untuk memahami perkembangan program asuransi BMN tersebut.

"Tahun 2026, saya akan meminta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk memantau seluruh kementerian dan lembaga sebagai pengguna barang harus diasuransikan barang milik negaranya," tutur Wamenkeu.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

implementasi asuransi BMN dengan skema PFB ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi aset strategis dari bencana

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan memperbarui skema asuransi barang milik negara (BMN) dengan menggunakan pendanaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, mengatakan implementasi asuransi BMN dengan skema PFB ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi aset strategis dari bencana.

“Namun, kami berharap pengamanan BMN melalui alokasi anggaran asuransi dalam DIPA masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dapat terus dilaksanakan secara efektif, agar perlindungan terhadap aset negara semakin optimal,” ujarnya.

Program asuransi BMN merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mentransfer risiko bencana atas BMN kepada industri asuransi yang telah dilaksanakan sejak 2019. Program ini mulanya mengandalkan sumber pendanaan dari DIPA masing-masing K/L.

Akan tetapi, dalam perkembangannya, asuransi BMN sering terkendala oleh keterbatasan alokasi anggaran K/L, yang melatarbelakangi perumusan kebijakan asuransi BMN dengan skema PFB.

Dana PFB ini dikelola oleh BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), yang bersumber dari APBN, APBD, hibah, investasi, dan penerimaan klaim asuransi.

Program ini dilakukan secara piloting pada tiga K/L, yaitu Kementerian Agama (untuk BMN berupa bangunan pendidikan), Kementerian Kesehatan (untuk BMN berupa bangunan kesehatan), dan Kementerian Sekretariat Negara (untuk BMN berupa bangunan perkantoran, khususnya kawasan istana negara).

Pendekatan itu diyakini membantu pemerintah dalam menguji tata kelola, mekanisme pendanaan, dan koordinasi kelembagaan secara terbatas sebelum program ini diterapkan secara menyeluruh pada tahun-tahun berikutnya.

Perumusan program ini pun melibatkan para pemangku kepentingan terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri asuransi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Bank Dunia yang turut memberikan asistensi teknis dalam pengembangan PFB.

Melalui pemanfaatan hasil pengembangan PFB, Kemenkeu berharap implementasi asuransi BMN dapat diakselerasi, sebagai pelengkap atas asuransi BMN yang didanai dengan DIPA K/L.

Kebijakan ini diharapkan mampu memperluas cakupan perlindungan BMN sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan risiko bencana oleh pemerintah.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Huru-hara sering kali muncul tiba-tiba dan meninggalkan jejak kerusakan yang tidak sedikit. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), huru-hara diartikan sebagai keributan, kerusuhan, atau kekacauan.

Dalam hukum perdata Indonesia, huru-hara dapat dikategorikan sebagaiforce majeureatau keadaan memaksa. Artinya, situasi di luar kendali para pihak sehingga kewajiban atau prestasi tidak bisa dijalankan. Saat ini, tidak semua kontrak bisnis secara eksplisit memasukkan huru-hara sebagai kejadian yang dilindungi. Seberapa penting perlindungan aset akibat huru-hara melalui asuransi?

DataArmed Conflict Location & Event Data Project(ACLED, 2025) menunjukkan Indonesia masuk dalam kategori “turbulent” alias belum stabil sepenuhnya. Meski tidak termasuk ekstrem seperti Myanmar atau Sudan, peristiwa demonstrasi rutin, kerusuhan lokal, hingga konflik di beberapa daerah membuat Indonesia tetap rawan gejolak. Kerusakan gedung DPRD, pos polisi, hotel, hingga fasilitas umum akibat aksi massa menjadi bukti nyata betapa besar risiko yang ditanggung pemilik aset.

Sebagai contoh, demonstrasi pada 28 Agustus 2025 diperkirakan menimbulkan potensi kerugian ekonomi Rp8–9 triliun secara makro akibat terganggunya sektor jasa. Di Jakarta sendiri, kerusakan infrastruktur mencapai sekitar Rp80 miliar, termasuk MRT, halte Transjakarta,traffic lights, jembatan penyeberangan serta CCTV dan fasilitas pendukung lainnya.

Jakarta telah mewajibkan asuransi aset daerah melaluiPergub DKI Jakarta No.73/2018.Kejadian serupa juga terjadi pada Gedung DPRD Kota Makassar. Gedung dan sejumlah kendaraan dinas ikut terbakar dengan kerugian mencapai Rp253,4 miliar. Setiap tahun, Pemkot Makassar telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp80 juta untuk premi pertanggungan.

Kedua kasus ini menunjukkan bahwa asuransi huru-hara dapat berfungsi sebagai “penjaga terakhir” ketika aset publik mengalami kerusakan akibat huru-hara. Melalui asuransi, aset publik bernilai ratusan miliar bisa mendapat perlindungan. Tanpa asuransi, biaya pemulihan harus sepenuhnya ditanggung APBD yang tentu akan membebani keuangan daerah.

Peran Pemerintah Melalui Skema ABMN

Pemerintah Indonesia menaruh perhatian besar pada perlindungan aset publik. Sejak terbitnya PMK 97/PMK.06/2019, aset negara wajib diasuransikan melalui skema Asuransi Barang Milik Negara (ABMN).

Pilot projectdimulai pada 2019 dengan 1.360 gedung senilai Rp10,84 triliun yang diasuransikan lewat konsorsium 50 perusahaan asuransi umum yang dipimpin PT Jasindo. Empat tahun kemudian, jumlah aset yang diasuransikan melonjak lebih dari570 persenmenjadi 10.373 objek dengan nilai pertanggungan Rp72,64 triliun. Sejak 2019 sampai Agustus 2025, Jasindo memproteksi 43.919 Barang Milik Negara senilai Rp 316 triliun.

Meski perkembangan ini cukup signifikan, data menunjukkan cakupan perlindungan saat ini baru mencakup sekitar 34 persen dari total Barang Milik Negara yang dapat diasuransikan, sehingga masih terdapat celah perlindungan (protection gap) yang besar dan perlu segera dipersempit untuk memastikan resiliensi fiskal negara.

Praktik Asuransi Huru-Hara

Di Indonesia, perlindungan terhadap huru-hara tidak berdiri sebagai produk asuransi tunggal. Ia hadir sebagai perluasan dari polis kebakaran atau properti, yang dikenal dengan istilah RSMDCC(Riot, Strike, Malicious Damage, Civil Commotion).

Perlindungan dalam polis ini mencakup kerusuhan oleh massa, pemogokan ataulock-out, perbuatan jahat seperti merusak karena amarah, penjarahan selama kerusuhan berlangsung, serta kerusakan yang timbul akibat upaya pencegahan kerusuhan. Selain itu, setiap klaim dikenaideductibleatau sebagian menjadi risiko sendiri sesuai dengan kontrak asuransi. Skema ini bertujuan untuk mencegahfraudsekaligus mendorong pemilik aset agar lebih berhati-hati menjaga propertinya.

Jika dibandingkan secara internasional, Indonesia dan Malaysia menempatkan asuransi huru-hara sebagai pilihan tambahan. Pemilik aset bisa membeli perluasan polis bila merasa perlu. India, Amerika Serikat, Inggris, dan sejumlah negara Eropa justru memasukkan perlindungan ini secara otomatis dalam polis properti standar.

Sementara itu, Afrika Selatan memiliki pendekatan berbeda melalui asuransi BUMN bernama SASRIA. Polis asuransi huru-hara dijualmelalui perusahaan asuransi komersial yang berperan sebagaifronting insurer. Perusahaan asuransi ini menerbitkan polis utama (misalnya property atau motor), lalu risiko kerusuhan dialihkan ke negara melalui SASRIA.

Bagi masyarakat awam, asuransi huru-hara mungkin terdengar jauh dari kebutuhan sehari-hari. Namun, bagi pemilik usaha, pengelola gedung, hingga pemerintah pusat dan daerah, perlindungan aset melalui polis RSMDCC menjadi sangat mendesak. Perlindungan asuransi bagi aset negara pun bersifat strategis untuk diwajibkan, karena kerugian akibat satu hari kerusuhan dapat menguras dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Disclaimer:

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak serta merta mencerminkan pendapar OJK