kebijakan dan perencanaan dapat diimplementasikan untuk menciptakan dampak nyata bagi pembangunan rendah karbon di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Inggris memperkuat pembangunan rendah karbon melalui pendanaan proyek Low Carbon Development Initiative–Innovation and Technology Fund (LCDI-ITF).

Kemitraan itu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bersama Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO).

“Innovation and Technology Fund menjadi bentuk bagaimana kebijakan dan perencanaan dapat diimplementasikan untuk menciptakan dampak nyata bagi pembangunan rendah karbon di Indonesia,” kata Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo di Jakarta, Selasa.

Kemitraan strategis Indonesia–Inggris yang sudah terjalin sejak 2017 ini mendorong pembangunan berbasis bukti, inklusif dan berkelanjutan.

Inisiatif LCDI-ITF bertujuan mengidentifikasi dan mereplikasi solusi teknologi yang mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

Program ini juga mendukung Trisula Pembangunan, serta berbagai peta jalan nasional seperti ekonomi sirkular, ekonomi biru, hilirisasi rempah, dan pertanian regeneratif.

Dari 283 proposal dengan nilai pengajuan mencapai Rp1,59 triliun, terpilih empat proyek tahap awal dengan total pendanaan Rp20,33 miliar, mencakup pengelolaan sampah, budidaya udang berbasis energi surya, pengolahan rempah berkelanjutan, serta dekarbonisasi pertanian padi.

Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menekankan bahwa fokus utama terletak pada implementasi.

“Melalui skema ini, kami ingin membantu inovasi melewati ‘valley of death’ agar dapat berkembang dan memberikan dampak nyata,” ujar Joko.

Pada kesempatan yang sama, Minister Counsellor (Development) Kedutaan Besar Inggris Peter Rajadiston menegaskan pentingnya dampak sosial dari solusi iklim. Menurutnya, solusi iklim yang efektif harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Oleh karena itu, LCDI-ITF mendorong pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja hijau, serta penguatan ketahanan komunitas,” tutur Peter.

Inisiatif ini menegaskan komitmen Indonesia dalam mengintegrasikan kebijakan, pendanaan inovatif, dan kolaborasi multipihak untuk mendorong pembangunan rendah karbon yang inklusif dan berkelanjutan

Hingga 2024, Indonesia telah mencatat potensi penurunan emisi sebesar 30,36 persen melalui lebih dari 29.000 aksi lintas sektor.

Ke depan, LCDI-ITF diharapkan menjadi model percontohan yang dapat direplikasi secara nasional dan memperkuat kontribusi Indonesia dalam upaya global menghadapi perubahan iklim melalui aksi nyata di tingkat lokal.

LCDI-ITF juga diharapkan dapat memastikan bahwa inovasi yang berhasil dapat ditransformasikan menjadi kebijakan dan investasi yang berdampak sistemik.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Fase 2 sudah dibuka untuk seluruh pihak yang belum berkesempatan di fase 1

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) membuka program Call for Proposal (CFP) Tahap 2 Proyek Low Carbon Development Initiative-Innovation and Technology Fund (LCDI-ITF).

LCDI-ITF merupakan dukungan pendanaan kepada pilot project yang bergerak untuk pembangunan rendah karbon, mempercepat proyek inovasi iklim dan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

“Fase 2 sudah dibuka untuk seluruh pihak yang belum berkesempatan di fase 1,” kata Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPDLH dan Penerima Manfaat Proyek LCDI-ITF di Jakarta, Selasa.

Joko menjelaskan pada tahap 2 kali ini, pendanaan LCDI-ITF akan difokuskan pada empat sektor prioritas, berbeda dengan tahap 1 yang menyasar lima sektor.

Pada tahap 2, sektor yang menjadi prioritas di antaranya sektor energi; transportasi; pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan (agriculture, forestry, and other land use/AFOLU); serta ekosistem pantai dan laut. Adapun sektor yang tak lagi menjadi prioritas yaitu sektor limbah.

Wilayah kerja proyek mencakup 38 provinsi di Indonesia dengan enam provinsi prioritas yaitu Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Bali, Papua dan Papua Barat.

Selain itu, prioritas juga akan diberikan pada proyek yang mencakup Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Sasaran penerima manfaat program pendanaan ini di antaranya masyarakat pada tingkat tapak, Masyarakat Hukum Adat, komunitas lokal, kelompok perempuan dan anak, kelompok disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya yang berada di dalam dan/atau sekitar wilayah kewenangan pengelolaan pemerintah provinsi.

Pengajuan CFP Tahap 2 dapat dilakukan pada 11 Maret hingga 17 April 2026. Sedangkan penandatanganan perjanjian hibah dengan pengusul proposal ditargetkan berlangsung pada Juni 2026.

Nilai rencana anggaran dan biaya dalam setiap proposal yang dapat diusulkan maksimal 250.000 Pound Sterling Britania Raya (GBP) atau setara Rp4.970.178.926 (asumsi kurs Rp0,0000503 per GBP). Nilai itu berlaku untuk pembiayaan capital expenditure (Capex) minimal 93 persen dan operation expenditure (Opex) maksimal 7 persen.

Pendanaan LCDI-ITF akan disalurkan melalui 3 tahap, yaitu termin 1 pada Juni hingga Agustus 2026, termin 2 pada September 2026 hingga Februari 2027, dan termin 3 pada Maret hingga Mei 2027.

Pembayaran termin 2 dan 3 akan dilakukan setelah penilaian terhadap Key Performance Indicators (KPI) proyek pada termin sebelumnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

keempat proyek tersebut ditargetkan dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi, penurunan emisi, sekaligus perbaikan kualitas

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menyalurkan dukungan dana senilai Rp20.339.202.993 (Rp20,34 miliar) kepada empat proyek pengembangan rendah karbon atau Low Carbon Development Initiative – Innovation and Technology Fund (LCDI-ITF).

Nilai itu setara dengan 934.585,76 Pound Sterling Britania Raya (GBP) berdasarkan nilai tukar terendah sesuai Oanda periode 5 September 2025 sampai dengan 4 Maret 2026 atau 180 hari.

Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPDLH dan Penerima Manfaat Proyek LCDI-ITF di Jakarta, Selasa, mengatakan keempat proyek tersebut ditargetkan dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi, penurunan emisi, sekaligus perbaikan kualitas.

Adapun keempat penerima manfaat itu adalah Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, PT Venambak Kail Dipantara, PT Sinar Hijau Ventures dan PT Jejak Enviro Teknologi.

Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin mendapatkan dukungan dana senilai Rp5.003.199.360 (Rp5 miliar lebih) atau 229.893,18 GBP atas proposal pengelolaan sampah terintegrasi teknologi maggot dan ayam alope Unhas 1 dalam mendukung ekonomi sirkular di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

PT Venambak Kail Dipantara menerima dana Rp4.999.870.500 (Rp5 miliar) atau 229.743,90 GBP atas proposal budidaya cerdas iklim udang tradisional plus dengan energi surya terintegrasi nursery pond di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

PT Sinar Hijau Ventures mendapatkan Rp5.002.063.133 (Rp5 miliar lebih) atau 229.844,65 GBP atas proposal SIRKULA-sistem inovasi teknologi rempah berkelanjutan untuk meningkatkan layanan dan akses pasar di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku.

Sementara PT Jejak Enviro Teknologi menerima Rp5.334.150.000 (Rp5,33 miliar lebih) atau 245.104,03 GBP atas proposal Implementasi Advanced AWD (Alternate Wetting and Drying) melalui sistem vertical rotary nursey dan greenhouse terintegrasi untuk dekarbonisasi pertanian padi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pendanaan LCDI-ITF akan disalurkan melalui tiga termin pembayaran. Pembayaran termin dua dan tiga akan dilakukan setelah penilaian terhadap Key Performance Indicators (KPI) proyek pada termin sebelumnya.

Adapun keempat proyek tersebut dipilih melalui Call for Proposal (CFP) Tahap 1 Proyek LCDI-ITF yang dilaksanakan pada 2 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia resmi menutup pelaksanaan program Indonesia Disaster Risk Finance & Insurance (IndoRISK), sebuah inisiatif yang dirancang untuk memperkuat sistem pembiayaan dan asuransi risiko bencana nasional.

Kegiatan penutupan program tersebut diselenggarakan di kantor Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di JB Tower, Jakarta Pusat. Program IndoRISK menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ketahanan fiskal negara dalam menghadapi dampak ekonomi akibat bencana.

IndoRISK merupakan inisiatif strategis pemerintah yang bertujuan memperkuat mekanisme pembiayaan risiko bencana melalui pembentukan Pooling Fund Bencana (PFB). Program ini didukung oleh pinjaman internasional LN-9197-ID serta hibah dari Global Risk Financing Facility (GRiF) dan mulai efektif pada Oktober 2021.

Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi pada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Suska, menjelaskan bahwa strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) merupakan kombinasi berbagai instrumen keuangan untuk memastikan pendanaan bencana tersedia secara memadai dan tepat waktu.

“Strategi PARB yang diluncurkan sejak 2018 merupakan kombinasi berbagai instrumen keuangan untuk memastikan skema pendanaan risiko bencana tersedia secara memadai, tepat waktu, dan tepat sasaran,” ujar Suska.

Ia menambahkan bahwa ke depan Pooling Fund Bencana akan menjadi instrumen penting dalam penanggulangan risiko bencana sekaligus berfungsi sebagai penyangga fiskal bagi APBN.

Dalam implementasinya, pemerintah menetapkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sebagai pengelola Pooling Fund Bencana melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 407 Tahun 2021. Kebijakan tersebut dilengkapi dengan penyusunan pedoman operasional pengelolaan dana yang disahkan pada Oktober 2021.

Optimalisasi pengelolaan hibah juga dilakukan melalui pengalihan kewenangan penandatanganan dari Badan Kebijakan Fiskal kepada BPDLH pada Februari 2023. Langkah ini memberikan fleksibilitas yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan berbasis Badan Layanan Umum guna memperkuat fungsi public financial buffer dalam menghadapi risiko bencana.

Dari total alokasi hibah sebesar 10 juta dolar AS, realisasi hingga 2026 diproyeksikan mencapai 7,81 juta dolar AS, sementara sekitar 2,19 juta dolar AS masih dalam proses penyelesaian administrasi akhir.

Program IndoRISK menggunakan skema Investment Project Financing with Performance-Based Conditions (IPF-PBC), yaitu mekanisme pencairan dana yang bergantung pada pencapaian indikator kinerja tertentu. Hingga tahap akhir implementasi, nilai pinjaman yang telah ditarik mencapai sekitar 460 juta dolar AS, dengan sisa sekitar 40 juta dolar AS masih dalam proses verifikasi.

Sejumlah indikator utama berhasil dicapai, antara lain pembentukan Pooling Fund Bencana, penguatan struktur pendanaan, implementasi rencana pembiayaan risiko bencana, serta peningkatan sistem pelacakan anggaran kebencanaan.

Program ini juga melibatkan sinergi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia, serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pada tahun terakhir pelaksanaan, realisasi penyaluran anggaran menunjukkan capaian yang tinggi. Kegiatan pra-bencana mencapai 96,01 persen dari rencana anggaran, sementara program asuransi Barang Milik Negara sebagai bagian dari strategi transfer risiko mencapai 87,46 persen.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi penyaluran dana mencapai 94,66 persen, melampaui target minimal 80 persen yang ditetapkan dalam indikator kinerja.

Sementara itu, Lead Financial Sector Economist World Bank, Julian Casal, menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung penguatan sistem pembiayaan risiko bencana di Indonesia.

“Atas nama World Bank saya mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak dalam upaya penanggulangan kebencanaan di Indonesia. Momentum ini juga menjadi kesempatan untuk merefleksikan kesiapan Indonesia dalam mitigasi dan pengelolaan risiko bencana,” kata Julian.

Melalui berbagai capaian tersebut, IndoRISK diharapkan menjadi fondasi penting dalam memperkuat sistem pembiayaan risiko bencana nasional sekaligus mendorong tata kelola penanggulangan bencana yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperkuat strategi pendanaan iklim untuk mengejar target penurunan emisi yang lebih ambisius hingga 2035, salah satunya melalui Program Layanan Dana Masyarakat (Ladama) yang dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Program ini dirancang untuk memastikan manfaat dana karbon tidak hanya berhenti di level kebijakan, tetapi menjangkau langsung masyarakat akar rumput sebagai pelaku utama pelindungan lingkungan.

Direktur BPDLH Joko Tri Haryanto dalam catatan yang diterima Bisnis mengemukakan penguatan skema pendanaan tersebut sejalan dengan dikirimnya dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) Indonesia kepada Sekretariat UNFCCC pada Oktober 2025.

Dalam dokumen itu, pemerintah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca yang lebih ketat dibandingkan dengan dokumen sebelumnya, sekaligus menyesuaikan dengan komitmen Global Stocktake Agreement dalam Dubai Climate Pack.

Secara teknis, Second NDC menargetkan tingkat emisi karbon pada 2030 sebesar 1,34 juta Gg karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) pada skenario rendah dan 1,49 juta Gg CO₂e pada skenario tinggi. Target tersebut lebih rendah dibandingkan target sebelumnya yang mencapai 1,63 juta Gg CO₂e. Pencapaian sasaran ini dinilai membutuhkan kolaborasi luas, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga sektor swasta, masyarakat, serta dukungan pendanaan dari komunitas internasional.

Dalam konteks itu, BPDLH yang dibentuk sejak 2019 berperan sebagai national climate country platform (NCCP) untuk melakukan koordinasi aliran dana iklim, baik dari sumber internasional maupun domestik. Lembaga ini memiliki fleksibilitas dalam menghimpun dana dari multilateral, bilateral, bank pembangunan multilateral, filantropi, hingga APBN dan APBD, serta menyalurkannya kepada berbagai penerima manfaat sesuai mandat perjanjian.

Salah satu portofolio utama BPDLH adalah pengelolaan dana karbon berbasis Pasal 5 Perjanjian Paris melalui skema result based payment (RBP) dan result based contribution (RBC). Saat ini, dana RBP dikelola dari kerja sama dengan Green Climate Fund (GCF) dan Bank Dunia, sementara dana RBC berasal dari Pemerintah Kerajaan Norwegia.

“Ke depannya, BPDLH dan Kementerian dan Lembaga terkait juga menegosiasikan beberapa kesepakatan RBP dan RBC dengan mitra internasional lainnya,” tulis Joko, dikutip Rabu (21/1/2026).

Berbeda dengan sejumlah program RBP yang memfokuskan penerima manfaat pada pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil sebagai lembaga perantara, dana RBC Norwegia memiliki spektrum penerima yang lebih luas. Penerima manfaat mencakup kementerian/lembaga, pemerintah daerah, CSO, akademisi, perguruan tinggi, hingga kelompok pemuda.

Dari skema RBC tersebut, BPDLH meluncurkan Program Layanan Dana Masyarakat (Ladama) yang dibagi dalam tiga tematik utama, yakni Ladama FOLU Biodiversity, Ladama FOLU TERRA, dan Ladama FOLU Goes To School. Program ini mencakup beragam kegiatan di tingkat tapak, mulai dari pengelolaan sampah, penghijauan, jasa lingkungan, hingga restorasi sungai.

Sejak diresmikan pada 2024, Ladama telah menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk penggiat lingkungan, penerima Kalpataru, sekolah berwawasan lingkungan, komunitas penjaga sungai, kelompok tani hutan rakyat, hingga profesi lain di level akar rumput. Program ini membawa filosofi bahwa manfaat dana karbon harus dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penjaga utama keberlanjutan lingkungan.

Ke depan, percepatan diseminasi informasi mengenai Ladama dinilai krusial mengingat luasnya wilayah Indonesia. Sinergi lintas pihak dibutuhkan agar Ladama dapat berkembang menjadi model pendanaan karbon berbasis masyarakat, sekaligus mendorong diskursus iklim yang lebih membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Stok karbon Indonesia tercatat meningkat sebanyak 34.478 ton setara karbon dioksida (CO₂) melalui penanaman 7,24 juta bibit tanaman di lahan seluas 17.436,18 hektare.

"Kemajuan hingga November 2025 telah meningkatkan stok karbon pada 17.436,18 hektare lahan dan 7.248.743 bibit tanaman atau setara dengan meningkatkan stok karbon 34.478,88 ton CO2 ekuivalen," kata Project Director FOLU Norway's Contribution tahap kesatu (FOLU NC-1) Agus Justianto di Jakarta, Selasa (23/12/2025), dikutip dari Antara.

Pencapaian ini merupakan hasil proyek kerja sama Indonesia dan Norwegia melalui skema REDD+ di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya tahap kesatu (FOLU NC-1), guna mencapai target FOLU Net Sink 2030.

"Norwegia ini memberikan dana kompensasi ya. Jadi, dari kesepakatan internasional itu ada yang disebut dengan skema REDD+," kata Agus Justianto.

FOLU Net Sink 2030 merupakan program strategis Indonesia untuk mencapai target emisi nol bersih di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada 2030.

Kerja sama Indonesia–Norwegia ini berjalan dengan berbasis pada hasil. Sejauh ini, total dana kompensasi yang telah diberikan oleh Norwegia kepada Indonesia mencapai US$216 juta dari komitmen total US$1 miliar atas upaya penurunan emisi sektor FOLU.

Dana yang telah diberikan disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) agar transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan tetap terjaga.

Penyaluran dana ini dibagi dalam beberapa tahap. Tahap 1 mencakup penyaluran dana sebesar US$56 juta yang diberikan atas capaian penurunan emisi 2016–2017.

Kemudian Tahap 2 dan tahap 3 dengan dana penyaluran senilai US$100 juta untuk capaian 2017–2019. Selanjutnya tahap 4 senilai US$60 juta dan tahap 5 masih dalam proses pengkajian dan negosiasi.

"Tahap berikutnya masih dikaji dan dinegosiasikan. Kami akan menggunakan capaian pengurangan emisi dan kinerja untuk mendapatkan kompensasi dari Norwegia," kata Agus.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 70 aset negara yang masuk dalam skema Asuransi Barang Milik Negara (ABMN).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan nilai dari 70 aset negara yang diasuransikan tersebut menyentuh Rp397,69 miliar.

“Data yang ada pada kami, skema ABMN dari kementerian/lembaga itu mencakup 70 objek yang telah teridentifikasi dengan dampak mencapai Rp397,69 miliar,” katanya dalam konferensi pers daring RDKB November 2025, Kamis (11/12/2025).

Ogi menjelaskan, ABMN itu menggunakan skema Pooling Fund Bencana (PFB). Skema ini merupakan program kolaboratif antara pemerintah dan industri asuransi untuk memperkuat perlindungan risiko bencana.

Adapun, premi untuk asuransi ini kebanyakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Mulai akhir 2025 akan terdapat tambahan sumber pendanaan melalui pooling fund bencana yang dikelola oleh BPDLH atau Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup,” tutur Ogi.

Tambahan pendanaan itu, lanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan jumlah kementerian/lembaga, serta objek barang milik negara yang diasuransikan karena saat ini belum seluruhnya diasuransikan.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan resmi memperluas cakupan perlindungan aset negara melalui peluncuran pembiayaan Asuransi Barang Milik Negara (BMN) menggunakan skema Pooling Fund Bencana (PFB).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan langkah ini merupakan terobosan pembiayaan risiko bencana yang telah dirintis sejak 2018.

Melalui skema ini, pembayaran premi asuransi tidak lagi hanya bergantung pada anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L), melainkan juga didukung oleh dana abadi bencana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

"Hari ini saya berbesar hati untuk meluncurkan. Ini pertama kali BPDLH melakukan pembayaran premi kepada konsorsium asuransi barang milik negara melalui Pooling Fund Bencana," ujar Suahasil dalam Launching Asuransi BMN Preferen seperti yang ditayangkan kanal YouTube DJKN Kemenkeu, Selasa (2/12/2025).

Dia memaparkan bahwa total potensi BMN yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan perkantoran mencapai sekitar Rp250 triliun. Sepanjang tahun berjalan 2025, aset yang telah terproteksi asuransi melalui anggaran masing-masing K/L tercatat sebesar Rp61 triliun.

Dengan peluncuran skema PFB hari ini, cakupan perlindungan aset negara bertambah sebesar Rp30 triliun. Adapun, pilot project pembiayaan premi via PFB ini diterapkan pada aset di tiga kementerian, yakni Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tahun 2018, pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan terkait Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB).

Menurut keterangan yang dikutip dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJ SEF), Kementerian Keuangan, PARB adalah sebuah pendekatan komprehensif pemerintah untuk mengelola risiko finansial bencana melalui kombinasi instrumen pembiayaan Pooling Fund Bencana (PFB) baik dana publik APBN/APBD, hibah internasional serta dana-dana bersumber lainnya, yang akan digunakan di periode pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Dengan adanya strategi PARB, maka diharapkan ke depannya pemerintah memiliki mekanisme pendanaan bencana yang memadai, tepat waktu dan berkelanjutan demi menciptakan ketangguhan bangsa menghadapi bencana.

Beberapa pilar utama dari strategi PARB di antaranya: 1) Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai mekanisme dana bersama dari berbagai sumber untuk menyediakan pendanaan pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana secara memadai; 2) Transfer Risiko untuk mengalihkan beban finansial besar ke pihak ketiga melalui asuransi (aset pemerintah/BMN) dan reasuransi ketika terjadi bencana melalui kepastian tersedianya dana secara lebih cepat dan pasti; 3) Dana Siap Pakai (DSP) yang dicadangkan di APBN yang harapannya mudah dicairkan dalam waktu singkat untuk kejadian tanggap darurat.

Peran BPDLH

Melalui mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana serta Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 47 tahun 2021, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kemudian diberikan mandat untuk mengelola dana tersebut.

Hal ini dirasakan selaras dengan tugas dan fungsi BPDLH sendiri sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) yang kemudian diperkuat melalui Perpres Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (PDLH).

Perpres Nomor 77 Tahun 2018 menjadi dasar regulasi bagi BPDLH untuk dapat memobilisasi berbagai sumber-sumber pendanaan non publik khususnya dana internasional baik yang bersumber dari MDBs, lembaga multilateral, hubungan bilateral antar negara, philantropi, foundation termasuk sumber pendanaan domestik.

Hal ini wajib ditempuh mengingat keterbatasan sumber pendanaan APBN, sementara permasalahan lingkungan hidup sangat beragam dan bervariasi dengan total kebutuhan pendanaan yang sangat besar. Sebagai contoh misalnya target komitmen pemerintah untuk mencapai janji Nationally Determined Contributions (NDC) 2030 yang mencapai 281 billion USD, tentu menjadi sangat mustahil jika hanya mengandalkan dana APBN semata.

Sebagai institusi pengelola dana internasional, BPDLH menerapkan prinsip beyond project atas setiap pengelolaan dana program yang dijalankan melalui penciptaan ekosistem pendanaan yang tematik.

Untuk PFB sendiri, masuk di dalam kategori ekosistem pendanaan tematik disaster dengan menyasar institusi pemerintah baik di Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Di tahap awal, yang baru saja diluncurkan adalah skema asuransi barang milik negara (ABMN), untuk kemudian segera menyusul mekanisme asuransi parametrik yang juga akan dengan mendorong peran serta Pemerintah Daerah untuk ikut berkontribusi kepesertaan pembelian premi asuransi bencana. Kepesertaan Pemda tentu akan disesuaikan kapasitas fiskal masing-masing serta tingkat risiko bencana yang dimiliki.

Selain menyasar institusi pemerintah, BPDLH di dalam ekosistem pendanaan disaster juga memberikan layanan kepada masyarakat khususnya petani di daerah rawan bencana melalui program Community Resilience Revolving Fund (CRRF) dengan menggandeng UNDP sebagai mitra kerja utama dan koperasi terpilih sebagai lembaga penyalur.

Model bisnisnya adalah pendanaan campuran melalui dana bergulir BPDLH kepada para petani di pinggir hutan yang sudah menjadi anggota koperasi di daerah masing-masing. Untuk menjamin supaya koperasi mau melayani anggota yang berdomisili di daerah rawan bencana, UNDP memberikan dukungan dana garansi yang dapat dicairkan oleh koperasi ketika bencana betul-betul terjadi dan menimpa petani anggota koperasi tersebut.

Khusus terkait PARB sendiri sesuai dengan peta jalan yang disusun, bukan menjadi pesaing atau menghilangkan skema dana cadangan bencana yang dialokasikan melalui APBN.

Strategi PFB dan transfer risiko diharapkan dapat menjadi penguat atau complimentary skema dana cadangan bencana yang disediakan melalui mekanisme APBN, tanpa harus meniadakan satu dengan lainnya. Kejadian bencana Sumatera yang melanda provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga menegaskan urgensi percepatan skema PARB ini.

Seluruh pihak tentu sangat berharap agar PARB ini dapat segera terealisasi. Secara teknis, BPDLH bersama beberapa pemangku kepentingan terkait juga bekerja sangat keras agar segera merampungkan seluruh perangkat regulasi dan governance di 2025 ini, sehingga tahun 2026 akan menjadi tonggak bersejarah dimulainya secara penuh implementasi PARB melalui PFB dan Transfer Risiko dengan tetap mendukung strategi DSP. Semoga !!!!

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan resmi memperluas cakupan perlindungan aset negara melalui peluncuran pembiayaan Asuransi Barang Milik Negara (BMN) menggunakan skema Pooling Fund Bencana (PFB).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan langkah ini merupakan terobosan pembiayaan risiko bencana yang telah dirintis sejak 2018.

Melalui skema ini, pembayaran premi asuransi tidak lagi hanya bergantung pada anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L), melainkan juga didukung oleh dana abadi bencana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

"Hari ini saya berbesar hati untuk meluncurkan. Ini pertama kali BPDLH melakukan pembayaran premi kepada konsorsium asuransi barang milik negara melalui Pooling Fund Bencana," ujar Suahasil dalam Launching Asuransi BMN Preferen seperti yang ditayangkan kanal YouTube DJKN Kemenkeu, Selasa (2/12/2025).

Dia memaparkan bahwa total potensi BMN yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan perkantoran mencapai sekitar Rp250 triliun. Sepanjang tahun berjalan 2025, aset yang telah terproteksi asuransi melalui anggaran masing-masing K/L tercatat sebesar Rp61 triliun.

Dengan peluncuran skema PFB hari ini, cakupan perlindungan aset negara bertambah sebesar Rp30 triliun. Adapun, pilot project pembiayaan premi via PFB ini diterapkan pada aset di tiga kementerian, yakni Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama.

Suahasil menekankan urgensi asuransi aset negara kian relevan di tengah rentetan bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor yang baru saja melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dia telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk segera menginventarisasi kerusakan BMN di wilayah terdampak bencana tersebut guna mengajukan klaim kepada konsorsium asuransi yang terdiri dari 57 perusahaan.

"Teman-teman industri asuransi pasti kita klaim, karena memang itulah gunanya dilakukan asuransi. Jadi, sedang dihitung dengan seksama berapa jumlah aset, berapa objeknya, rusaknya seperti apa, berapa besar nilai pertanggungan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Suahasil menantang industri asuransi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan kapasitas dan tata kelola, mengingat APBN kini secara langsung menggelontorkan dana premi untuk perlindungan aset.

Dia ingin mengubah paradigma lama belanja negara, yang mana pembayaran premi asuransi kini diakui menghasilkan output berupa rasa aman (security), bukan hanya fisik.

Ke depan, pemerintah menargetkan skema perlindungan ini tidak hanya terbatas pada BMN di tingkat pusat. Suahasil mendorong pemerintah daerah untuk mulai mengasuransikan Barang Milik Daerah (BMD) guna memitigasi risiko fiskal daerah akibat bencana alam.

"Ini adalah cita-cita besar, tapi kalau kita bisa lakukan ini, maka kita akan menjadi negara yang mengelola aset kita dengan jauh lebih modern," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau sering dikenal sebagai BPDLH, secara resmi telah menyelesaikan pengelolaan dana RBP GCF periode 2014-2016 sebesar 103,8 juta USD.

Dibentuk sejak 2019 di bawah kelembagaan Kementerian Keuangan dan melayani 16 menteri sebagai mitra utamanya, peran BPDLH diasumsikan makin krusial dalam beberapa dekade mendatang.

Termasuk keberhasilan mengelola dana RBP GCF ini, layak mendapatkan apresiasi mengingat pengelolaan dana yang sama di beberapa negara lainnya masih menyisakan beberapa tantangan ke depannya meskipun disetujuinya secara bersamaan di tahun 2019.

Brasil misalnya, mendapatkan alokasi 95 juta USD dan baru akan menyelesaikan pengelolaan dana di 2026, sementara Argentina sebesar 82 juta USD berakhir 2027, Chile mendapatkan alokasi 63 juta USD berakhir di 2026 serta beberapa negara dengan luasan hutan besar lainnya seperti Colombia, Costa Rica, Ekuador dan Paraguay.

Dalam perspektif internal pemerintah, keberhasilan ini menjadi wujud nyata terjalinnya sinergitas dari seluruh pihak yang terkait di dalam kelembagaan REDD+ nasional, baik oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), UNDP dan BPDLH.

Kemenhut dan KLH menjalankan peran sebagai pengampu program dari pengelolaan REDD+ sekaligus penerima manfaat, sementara Kemenkeu sebagai perwakilan resmi Sekretariat NDA-GCF Indonesia. Di dalam pengelolaan dananya, GCF kemudian menunjuk UNDP sebagai accredited entity (AE) dan BPDLH berperan sebagai implementing partner penyaluran dana kepada penerima manfaat baik di level pemerintah pusat, daerah dan entitas lainnya.

Capaian Kinerja

Bagi Indonesia, program RBP REDD+ GCF dimulai sejak tahun 2021 sebagai penanda awal masuknya berbagai skema insentif dan penghargaan internasional atas capaian kinerja di sektor kehutanan.

Adapun beberapa capaian kinerja utama yang dihasilkan dari pengelolaan dana diantaranya: 1) penguatan arsitektur REDD+ melalui dokumen Stranas REDD+ 2021-2030 serta Safeguard Information System (SIS) REDD+; 2) penyusunan beberapa kerangka regulasi terkait Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di sektor kehutanan; dan 3) penguatan implementasi REDD+ di level perencanaan, monitoring dan evaluasi termasuk arsitektur REDD+ di level daerah.

Program RBP REDD+ GCF juga memiliki sejarah tersendiri bagi BPDLH ketika tercatat sebagai salah satu pionir dana kelolaan awal di periode pembentukan BPDLH. Berawal dari keberhasilan pengelolaan dana RBP REDD+ GCF inilah kemudian terukir banyak capaian kinerja positif BPDLH dalam mengelola dana internasional lainnya baik dari institusi multilateral, hubungan bilateral antar pemerintah ataupun lembaga filantropis.

Ke depannya dengan terus meletakkan filosofi utama pendanaan kreatif dan inovatif, BPDLH tentu berkomitmen untuk terus mendukung kerja-kerja nyata dari pemerintah dalam memobilisasi pendanaan internasional mendukung pencapaian target NDC 2030 dan Second NDC 2035. Terlebih merujuk ke dalam dokumen resmi pemerintah dikatakan bahwa pendanaan publik melalui APBN dan APBD memiliki banyak keterbatasan.

Jika kalkulasi pemerintah menghitung kebutuhan pendanaan untuk mencapai target komitmen NDC 2030 mencapai sekitar 281 billion USD dan terus meningkat menjadi 472 billion USD di dalam Second NDC, peran dan tanggung jawab BPDLH sebagai national climate country platform menjadi makin vital. Melalui BPDLH, seluruh pendanaan baik yang bersumber dari global maupun domestik diharapkan dapat di orkestrasi secara komprehensif.

Manfaatnya juga dapat disalurkan secara langsung kepada seluruh penerima manfaat baik pemerintah, pemerintah daerah, kelompok masyarakat, masyarakat adat, swasta, akademisi dan seluruh entitas sesuai mandat yang diberikan. Dengan demikian paradigma konservasi identik dengan cost center dapat diubah menjadi revenue generating.

Instrumen BPDLH sendiri beragam dalam menyalurkan dana kepada penerima manfaat, baik melalui penyaluran hibah kinerja, investasi berbunga rendah atau pengelolaan hasil investasi dana abadi. Dimungkinkan juga adanya campuran fasilitas yang ditawarkan ketika BPDLH mampu meyakinkan institusi global untuk memberikan dukungan kepada program layanan BPDLH seperti de risking facility, credit guaranty maupun bantuan teknis.

Dengan mencampurkan berbagai model pendanaan tersebut, layanan yang dihasilkan BPDLH diharapkan makin sempurna dan menyentuh langsung kepada penerima manfaat sesungguhnya di level masyarakat. Tentu dibutuhkan kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan dalam mendukung target kinerja BPDLH itu sendiri. Semoga !!!