Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI bersama United Nations Environment Programme (UNEP) memperkuat kerja sama di bidang kehutanan, perubahan iklim, hingga pengembangan pasar karbon.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang telah terjalin baik antara Indonesia dan UNEP, termasuk melalui nota kesepahaman yang ditandatangani pada 2024.

"Kerja sama tersebut menjadi landasan kuat untuk diterjemahkan ke dalam program-program yang lebih konkret dan berdampak," kata Raja Antoni, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dalam pertemuan bilateral antara Kemenhut dengan UNEP di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat, awal pekan ini, keduanya membahas juga penguatan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), pengembangan pasar karbon kehutanan, serta skema pembiayaan inovatif untuk taman nasional.

Menhut menegaskan Pemerintah Indonesia menempatkan aksi iklim sebagai prioritas utama, khususnya dalam mencapai target Indonesia's FOLU Net Sink 2030.

Ia menambahkan Indonesia juga memiliki ambisi untuk menjadi pusat karbon global (global carbon hub) dengan membangun pasar karbon berintegritas tinggi.

"Indonesia telah mengambil langkah besar dalam operasionalisasi pasar karbon melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025," kata Raja Antoni.

"Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan menyeluruh untuk perdagangan karbon sektor kehutanan, mulai dari pengembangan proyek, verifikasi, hingga transaksi, sehingga memberikan kepastian dan transparansi bagi investor dan mitra," imbuhnya.

Selain itu, Menhut juga menyampaikan pembentukan Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.

Satgas tersebut bertugas mengembangkan solusi pembiayaan praktis bagi kawasan konservasi, termasuk melalui blended finance dan berbagai pendekatan inovatif lainnya.

Terkait kerja sama REDD+, Raja Antoni menyambut baik inisiatif UNEP untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung implementasi REDD+ di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, Kementerian Kehutanan menjadi sektor utama dalam pengelolaan karbon di sektor FOLU, termasuk implementasi REDD+.

Ia menambahkan Indonesia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan UNEP melalui Program UN-REDD, termasuk implementasi program Green for Riau.

"Program tersebut diharapkan dapat berjalan sukses dan menjadi model pengembangan pendekatan Jurisdictional REDD+ di berbagai daerah lainnya," ujarnya.

Selain itu, Menhut turut menyoroti pentingnya memperkuat representasi negara-negara hutan tropis di UNEP.

"Indonesia, sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, berharap semakin banyak profesional Indonesia dapat berkontribusi di UNEP guna memperkuat mandat organisasi dalam isu lingkungan dan kehutanan global," kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia hanya memiliki satu program REDD+ sub-nasional yang ditandatangani melalui mekanisme Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Bank Dunia. Nilai dana iklim tersebut mencapai US$110 juta untuk pengurangan 22 juta ton emisi karbon yang mencakup 12,7 hektare. Proyek fantastis ini hanya untuk satu provinsi, Kalimantan Timur. Dalam dokumen PCPF, Kalimantan Timur secara eksplisit disebut sebagai “contoh bagi pemerintah sub-nasional lain di Indonesia”.

Namun setelah lebih dari lima tahun sejak penandatanganan Emission Reductions Payment Agreement (ERPA) pada 2020, tidak ada satu pun provinsi yang mengikuti jejak Kalimantan Timur. Hal ini seolah mencerminkan pernyataan tebal bahwa “Kalimantan Timur adalah provinsi yang berhasil” untuk mengurangi emisi karbon atas kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya. Namun permasalahannya adalah, kenapa “keberhasilan” tersebut hanya ada di Kalimantan Timur?

Dalam situasi ini, kita sering mendengar pembacaan—dari media, pernyataan birokrat, hingga kunjungan lapangan—bahwa Kalimantan Timur adalah provinsi pemimpin iklim Indonesia, dan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) adalah bukti kepemimpinan itu. Jika ada pertanyaan mengapa narasi ini muncul? Jawabannya sederhana, karena Kalimantan Timur lebih sadar, lebih visioner, dan lebih maju daripada provinsi lain.

Akan tetapi, saya membaca bahwa narasi ini tidak cukup kuat jika dilakukan uji perbandingan. Kalau kesadaran iklim adalah penjelasannya, kita seharusnya melihat institusi serupa lahir di provinsi-provinsi dengan kondisi yang sama. Papua Barat pada 2015 mendeklarasikan sebagai provinsi konservasi, dan menjadi yang pertama di dunia. Ini adalah batu loncatan yang sangat krusial karena adanya inisiatif iklim di tingkat sub-nasional yang ambisius.

Aceh bahkan memiliki pengalaman bertahun-tahun dengan program REDD+ pasca-tsunami. Inisiatif Ulu Masen adalah buktinya. Begitu pula gerakan Aceh Green yang dikembangkan pada masa Gubernur Irwandi Yusuf (2007–2012) dengan tujuan memperbaiki ekonomi dan lingkungan Aceh, dan didukung oleh Merrill Lynch, serta Flora and Fauna International sebesar US$9 juta.

Jika dilihat polanya, kedua provinsi tersebut memenuhi prasyarat dasar yang katanya diperlukan: hutan, kerentanan, dan elite politik yang berpengalaman. Tapi yang terjadi adalah tidak munculnya satu institusi kuat yang independen untuk urusan perubahan iklim, baik di Papua Barat dan Aceh. Tidak ada ERPA FCPF yang ditandatangani untuk yurisdiksi mereka.

Yang menarik bukan hanya absennya DDPI di provinsi-provinsi ini, tapi juga absennya pengakuan internasional setara. Inisiatif Aceh kandas, deklarasi Papua Barat tidak mengkristal menjadi institusi iklim yang mengikat. Dua provinsi dengan lintasan yang berbeda, tapi semuanya berakhir di tempat yang sama: tanpa lembaga iklim sub-nasional setara DDPI, tanpa ERPA FCPF, tanpa “kepemimpinan iklim” yang disorot dunia. Untuk melihat lebih dalam mengapa ini tidak terjadi di provinsi lain, maka penjelasannya harus dicari di tempat lain.

Dalam studi Gaikwad, Genovese, dan Tingley (2025) menemukan satu pola yang berlawanan dengan intuisi keadilan: dana hijau tidak mengalir ke yurisdiksi yang paling rentan atau paling membutuhkan, melainkan yang paling siap menerima.

“Kesiapan” di sini bukan ukuran moral atau ekologis. Ia adalah ukuran birokratis, apakah ada lembaga resmi yang menjadi titik kontak, dokumen perencanaan yang menggunakan terminologi internasional, jejak rekam kerja sama yang bisa diverifikasi. Dari sisi donor, logikanya rasional: mereka ingin mengelola risiko reputasinya sendiri. Tapi konsekuensinya politis: aliran modal iklim mengikuti distribusi kapasitas institusional, bukan distribusi kerentanan.

Jika lensa ini diterapkan ke kasus Indonesia, Kalimantan Timur tidak lagi anomali. Provinsi ini memenangkan ERPA bukan karena ia paling membutuhkan, melainkan karena ia satu-satunya provinsi di Indonesia yang berhasil membangun infrastruktur kelembagaan yang dicari modal iklim global.

Namun, saya memandang analisis itu tidak cukup, karena dengan segala opsi yang ada, daerah lain seharusnya juga memiliki DDPI yang serupa dan kemampuan mendapatkan dana yang setara. Grossman, Sacks, dan Xu (2026) berargumen bahwa kerentanan dan kapasitas iklim di negara berkembang bukan diwariskan dari geografi, melainkan diproduksi secara politik melalui institusi yang dibentuk oleh aktor-aktor tertentu pada momen-momen tertentu.

Implikasinya untuk analisis subnasional cukup tegas: kapasitas institusional iklim adalah hasil kerja politik, bukan kondisi yang sudah ada. Lembaga seperti DDPI tidak muncul karena Kalimantan Timur “lebih siap” secara objektif. DDPI muncul karena ada aktor politik yang membaca momentum global, mengenali peluang reputasional, dan membangun infrastruktur kelembagaan untuk menangkap momentum itu sebelum jendelanya tertutup.

Pertemuan saya dengan aktor sentral DDPI menunjukkan pola yang jelas: Awang Faroek, gubernur Kaltim 2008–2018, mendirikan DDPI dengan dasar hukum Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017. Tidak sendiri, ia bersama dengan tokoh seperti Prof Daddy Ruhiyat dan Niel Makinuddin menjalankan kerja politik yang substantif.

Paradoks memang, karena posisi Kalimantan Timur sebagai eksportir batu bara terbesar di Indonesia justru memperkuat insentif itu. Semakin besar tekanan reputasional terhadap industri ekstraktif, semakin tinggi nilai politis untuk menampilkan diri sebagai provinsi yang juga punya wajah hijau. Mereka berpikir untuk tidak menyelesaikan kontradiksi antara batu bara dan iklim, melainkan mengelolanya melalui kerja institusional yang sengaja dirancang untuk menjadikan Kalimantan Timur “terbaca” oleh modal iklim global.

Konfigurasi yang dibangun bekerja melalui tiga lapisan secara simultan. Pertama, diplomasi, yakni memposisikan Kalimantan Timur sebagai mitra dalam Governors’ Climate and Forests Task Force. Ini merupakan forum lintas negara bagi provinsi penghasil komoditas dan pemilik hutan tropis untuk bertemu langsung dengan donor multilateral, lembaga karbon, dan pembeli kredit emisi internasional.

Kedua, birokrasi, yakni dengan mendorong pembentukan DDPI sebagai dewan provinsi yang menjadi titik kontak resmi untuk negosiasi karbon. Institusi ini bukan komite ad-hoc atau program pribadi, melainkan lembaga yang terinstitusionalisasi dalam struktur birokrasi Kalimantan Timur.

Ketiga, teknokratis, yakni memastikan dokumen perencanaan pembangunan rendah karbon Kalimantan Timur disusun dengan terminologi yang dikenali Bank Dunia.

Tiga lapisan ini bekerja bersamaan: diplomasi membuka pintu, birokrasi menstabilkan komunikasi, terminologi menjamin keterbacaan. Hasilnya adalah sebuah provinsi yang, di mata FCPF, sudah “berbicara dalam bahasa yang sama” dengan modal iklim global jauh sebelum ERPA ditandatangani.

Oleh karena itu, untuk menciptakan DDPI di tempat lainnya, perlu adanya produksi politik yang dibentuk oleh aktor politik, bukan karena kerentanan wilayah tersebut. Dibutuhkan adanya mekanisme untuk mengaktivasi peluang tersebut.

Variabel struktural seperti ekstraksi besar, hutan luas, donor mencari mitra memang menciptakan kemungkinan untuk lembaga seperti DDPI lahir, tapi tidak otomatis menghasilkannya. Yang dibutuhkan adalah aktor politik yang (a) mampu membaca peluang itu, (b) punya jaringan ke pusat dan ke donor, dan (c) punya insentif politik untuk memonetisasi peluang itu menjadi modal kekuasaan lokal. Saya pikir Kalimantan Timur punya ketiganya.

Pertemuan tiga syarat itu langka. Kalimantan Timur kebetulan berada di provinsi dengan kombinasi struktural yang tepat, di momentum global yang tepat, dengan jaringan politik yang memungkinkan tiga lapisan kerja institusional dibangun secara simultan. Pertemuan semacam ini tidak bisa diulang melalui rencana lima tahunan atau program kementerian. Ia bersifat historis, kontekstual, dan dalam banyak hal kebetulan. FCPF mungkin berharap Kaltim menjadi contoh untuk yurisdiksi sub-nasional lain di Indonesia, tapi contoh tidaklah otomatis menjadi cetakan. Lima tahun setelah ERPA Kaltim ditandatangani, kenyataannya menunjukkan cetakan itu belum ditemukan.

Pertanyaan yang lebih mendesak, menurut saya, bukan “bagaimana provinsi lain bisa meniru Kalimantan Timur?” Pertanyaannya adalah: bagaimana kita membangun kapasitas iklim di provinsi-provinsi rentan yang tidak punya wirausaha politik dengan kombinasi yang tepat, atau yang tidak masuk radar donor iklim global?

Pertanyaan ini belum punya jawaban yang memadai. Tapi mengabaikannya berarti membiarkan tata kelola iklim subnasional Indonesia terus bergantung pada keberuntungan historis menunggu Kalimantan Timur berikutnya yang mungkin tidak akan pernah datang. Kepemimpinan iklim yang sejati seharusnya tidak ditentukan oleh pertemuan langka antara aktor, momentum, dan modal. Ia harus dibangun melalui infrastruktur publik yang merata, untuk semua daerah, tidak hanya yang kebetulan berada di tempat dan waktu yang tepat.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membuka peluang bagi daerah untuk mendapatkan pendanaan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) berbasis kinerja.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan sektor kehutanan memegang peran kunci dalam pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) melalui pengurangan emisi gas rumah kaca nasional.

Implementasi REDD+ dan komitmen FOLU Net Sink 2030 di mana serapan karbon akan lebih besar daripada emisi yang dilepaskan, menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian target tersebut.

“Keberhasilan nasional sangat ditentukan oleh kinerja pengelolaan hutan di tingkat daerah. Karena itu, sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi prasyarat utama,” ujar Raja Antoni dalam siaran pers, Rabu (31/12).

Menurut catatan Kemenhut, Indonesia berhasil menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan, serta memperoleh pengakuan internasional berupa Result-Based Payment (RBP). Total komitmen RBP mencapai US$ 499,8 juta (Rp 8,35 triliun), di mana US$ 340,7 juta (Rp 5,7 triliun) telah disalurkan.

Angka ini mencakup dukungan dari Green Climate Fund (GCF) melalui United Nations Development Programme (UNDP) sebagai Accredited Entity, dengan total alokasi sebesar US$ 103,8 juta (Rp 1,73 triliun).

Pemerintah Daerah Harus Perkuat Perlindungan Hutan

Untuk itu, Kemenhut mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat perlindungan hutan, menurunkan deforestasi dan degradasi hutan, meningkatkan sistem data dan pemantauan, serta memastikan pelibatan masyarakat adat dan lokal secara adil dan berkelanjutan.

“Kami mengapresiasi komitmen para gubernur dalam menjaga hutan dan lingkungan hidup di wilayah masing-masing sebagai fondasi utama keberhasilan Indonesia menghadapi tantangan perubahan iklim global,” katanya.

Raja Juli juga menyampaikan peluang pendanaan melalui skema ART-TREES, yang menerapkan pendekatan yurisdiksi berbasis kinerja dengan menjunjung integritas lingkungan dan akuntabilitas internasional. Skema ini dinilai dapat mendukung percepatan FOLU Net Sink 2030, NDC sektor kehutanan, serta penguatan tata kelola kehutanan.

Kementerian Kehutanan mendorong pemerintah daerah terus memperkuat perlindungan hutan, menurunkan deforestasi dan degradasi hutan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membuka peluang pendanaan implementasi skema Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) berbasis kinerja di daerah.

“Keberhasilan nasional sangat ditentukan oleh kinerja pengelolaan hutan di tingkat daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi prasyarat utama,” kata Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Adapun peluang pendanaan oleh Kemenhut adalah melalui skema ART-TREES, yang menerapkan pendekatan yurisdiksi berbasis kinerja dengan menjunjung integritas lingkungan dan akuntabilitas internasional.

Skema ini dinilai dapat mendukung percepatan FOLU Net Sink 2030, Nationally Determined Contribution (NDC)sektor kehutanan, serta penguatan tata kelola kehutanan.

Menhut Raja Antoni menegaskan bahwa sektor kehutanan memegang peran kunci dalam pencapaian target NDC melalui pengurangan emisi gas rumah kaca nasional. Implementasi REDD+ dan komitmen FOLU Net Sink 2030 menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian target tersebut.

Ia juga mengapresiasi komitmen para gubernur dalam menjaga hutan dan lingkungan hidup di wilayah masing-masing sebagai fondasi utama keberhasilan Indonesia menghadapi tantangan perubahan iklim global.

“Kementerian Kehutanan mendorong pemerintah daerah terus memperkuat perlindungan hutan, menurunkan deforestasi dan degradasi hutan, meningkatkan sistem data dan pemantauan, serta memastikan pelibatan masyarakat adat dan lokal secara adil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan laporan Kemenhut pada Oktober 2025, Indonesia melalui implementasi skema REDD+ berhasil menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan, serta memperoleh pengakuan internasional berupa Result-Based Payment (RBP) dengan total komitmen senilai 499,8 juta dolar AS, di mana 340,7 juta dolar AS telah disalurkan.

Jumlah ini mencakup dukungan dari Green Climate Fund (GCF) melalui United Nations Development Programme (UNDP) sebagai Accredited Entity, dengan total alokasi sebesar 103,8 juta dolar AS.

Capaian ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memenuhi Perjanjian Paris sekaligus membuktikan bahwa tata kelola transparan, berbasis bukti, dan kolaboratif dapat melahirkan solusi iklim yang berkelanjutan.

Dengan luas tutupan hutan mencapai 95,5 juta hektare, yang merupakan terbesar ketiga di dunia, Indonesia pun bertekad mewujudkan target FOLU Net Sink 2030, di mana serapan karbon akan lebih besar daripada emisi yang dilepaskan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membuka peluang pendanaan REDD+ berbasis kinerja bagi pemerintah daerah yang mampu menunjukkan capaian nyata dalam pengelolaan hutan dan penurunan emisi. Skema ini diposisikan sebagai insentif bagi daerah untuk memperkuat perlindungan hutan sekaligus mendukung pencapaian target iklim nasional.

Hal ini disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam pertemuan koordinasi pelaksanaan REDD+ berbasis yurisdiksi yang digelar secara daring, Selasa (30/12/2025). Dalam kesempatan itu, dia turut memberikan apresiasi atas komitmen para gubernur dalam menjaga hutan dan lingkungan hidup di wilayah masing-masing. Menurutnya, kinerja daerah menjadi fondasi utama keberhasilan Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Apresiasi tersebut disampaikan dalam

Pertemuan tersebut diikuti oleh para gubernur atau perwakilannya serta kepala dinas yang membidangi kehutanan dari Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Maluku Utara.

Raja Juli Antoni mengemukakan sektor kehutanan memiliki peran strategis dalam pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia melalui penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam konteks tersebut, implementasi REDD+ dan komitmen FOLU Net Sink 2030 menjadi instrumen kunci untuk memastikan sektor kehutanan berkontribusi optimal terhadap target iklim nasional.

“Keberhasilan nasional sangat ditentukan oleh kinerja pengelolaan hutan di tingkat daerah. Karena itu, sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi prasyarat utama,” ujarnya, dikutip dari siaran pers.

Dalam forum yang sama, Kemenhut memaparkan peluang pendanaan melalui skema ART-TREES yang menerapkan pendekatan yurisdiksi berbasis kinerja dengan standar integritas lingkungan dan akuntabilitas internasional. Skema ini dinilai mampu memberikan manfaat langsung bagi daerah yang berhasil menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Kementerian Kehutanan mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat perlindungan hutan, menekan laju deforestasi dan degradasi, meningkatkan kualitas sistem data serta pemantauan, dan memastikan pelibatan masyarakat adat dan lokal secara adil dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut dipandang krusial agar daerah dapat mengakses pendanaan REDD+ sekaligus memperkuat tata kelola kehutanan jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Stok karbon Indonesia tercatat meningkat sebanyak 34.478 ton setara karbon dioksida (CO₂) melalui penanaman 7,24 juta bibit tanaman di lahan seluas 17.436,18 hektare.

"Kemajuan hingga November 2025 telah meningkatkan stok karbon pada 17.436,18 hektare lahan dan 7.248.743 bibit tanaman atau setara dengan meningkatkan stok karbon 34.478,88 ton CO2 ekuivalen," kata Project Director FOLU Norway's Contribution tahap kesatu (FOLU NC-1) Agus Justianto di Jakarta, Selasa (23/12/2025), dikutip dari Antara.

Pencapaian ini merupakan hasil proyek kerja sama Indonesia dan Norwegia melalui skema REDD+ di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya tahap kesatu (FOLU NC-1), guna mencapai target FOLU Net Sink 2030.

"Norwegia ini memberikan dana kompensasi ya. Jadi, dari kesepakatan internasional itu ada yang disebut dengan skema REDD+," kata Agus Justianto.

FOLU Net Sink 2030 merupakan program strategis Indonesia untuk mencapai target emisi nol bersih di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada 2030.

Kerja sama Indonesia–Norwegia ini berjalan dengan berbasis pada hasil. Sejauh ini, total dana kompensasi yang telah diberikan oleh Norwegia kepada Indonesia mencapai US$216 juta dari komitmen total US$1 miliar atas upaya penurunan emisi sektor FOLU.

Dana yang telah diberikan disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) agar transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan tetap terjaga.

Penyaluran dana ini dibagi dalam beberapa tahap. Tahap 1 mencakup penyaluran dana sebesar US$56 juta yang diberikan atas capaian penurunan emisi 2016–2017.

Kemudian Tahap 2 dan tahap 3 dengan dana penyaluran senilai US$100 juta untuk capaian 2017–2019. Selanjutnya tahap 4 senilai US$60 juta dan tahap 5 masih dalam proses pengkajian dan negosiasi.

"Tahap berikutnya masih dikaji dan dinegosiasikan. Kami akan menggunakan capaian pengurangan emisi dan kinerja untuk mendapatkan kompensasi dari Norwegia," kata Agus.

Bisnis.com, JAKARTA — Permintaan dan penerbitan kredit karbon sukarela pada November 2025 melanjutkan tren penurunan ketika negara-negara di dunia justru menyepakati sejumlah kemajuan untuk pasar karbon dalam konferensi perubahan iklim COP30 di Belem, Brasil.

Laporan yang diterbitkan BloombergNEF menunjukkan bahwa penerbitan (issuance) kredit karbon pada November 2025 hanya mencapai 15 juta ton setara karbon dioksida (CO₂e), turun 18% dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

“Konsekuensinya, total penerbitan kumulatif sepanjang 2025 baru mencapai 188,9 juta, masih jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu ketika mencapai 207 juta kredit,” tulis BNEF.

Sejumlah proyek utama yang terbit sepanjang bulan lalu tercatat di American Carbon Registry. Sektor fugitive emissions mendominasi pasokan bulanan dengan porsi 34%, disusul oleh sektor permintaan energi sebesar 20%. Sementara itu, pasokan kredit dari pembangkit energi anjlok hingga separuhnya menjadi hanya 1,7 juta.

“Hal ini mencerminkan lemahnya sentimen permintaan dan koreksi pasar menuju pengurangan emisi berkualitas tinggi,” ungkap laporan tersebut.

AS kembali menjadi pasar terbesar dengan penerbitan mencapai 7,45 juta kredit, dengan sumber dari proyek kehutanan, pertanian, dan industri. Prancis untuk pertama kalinya muncul sebagai pemasok utama dengan proyek fugitive emissions sebesar 650.000 kredit.

Sementara itu, pemakaian (retirement) kredit karbon pada November hanya mencapai 6,5 juta, merosot 40% dibandingkan bulan sebelumnya. Dengan demikian, akumulasi kredit karbon yang dipakai atau dibeli sepanjang 2025 baru mencapai 125 juta, turun 15% dari periode yang sama tahun lalu yang menembus 147 juta ton CO₂e.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan volume pemakaian kredit terbesar sepanjang November 2025, yakni di peringkat kedua setelah AS. Selama bulan tersebut, volume kredit karbon yang dipakai berjumlah 870.000 di mana 85% di antaranya berasal dari proyek pembangkit energi, 11% dari reforestasi dan REDD+ sebesar 4%.

BNEF mencatat bahwa kredit dari sektor pembangkit energi menjadi yang paling diminati dengan kontribusi pada pemakaian bulanan sebesar 40%. Sebaliknya, penggunaan kredit karbon dari proyek berbasis REDD+ turun 45% dibandingkan Oktober, dengan volume hanya mencapai 1,2 juta atau sekitar seperlima dari total retirement bulanan.

Di pasar over-the-counter, harga kredit karbon relatif stagnan pada November dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kredit berbasis alam (nature-based removals) dari proyek blue carbon dan reforestasi tetap menjadi yang termahal, dengan harga rata-rata masing-masing US$23,6/ton dan US$11,36/ton. Harga kredit berlabel CCP terus naik sejak Juni, mencapai US$3,5/ton pada November, meningkat 78% sejak pertengahan tahun.

Hasil Negosiasi COP

Di tengah perkembangan pasar yang tetap lesu, COP30 justru mencatat kemajuan dalam membangun pasar karbon global di bawah Pasal 6.4 Perjanjian Paris. Para pihak menyetujui standar kelayakan untuk kredit PBB, meski tingkat ketatnya bervariasi.

BloombergNEF menyebutkan bahwa negosiasi sempat terhenti akibat kekhawatiran pendanaan, tetapi akhirnya diatasi dengan mengalihkan sumber daya dari mekanisme lama Clean Development Mechanism (CDM) ke kelompok kerja Pasal 6.

Meski demikian, kesepakatan tersebut akan membuat tenggat waktu pengajuan kredit CDM untuk dipindahkan ke Pasal 6 diperpanjang. BNEF menilai hal ini berisiko memicu kelebihan pasokan dan berpotensi menurunkan integritas lingkungan dari mekanisme baru tersebut.

Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya menyebutkan bahwa Indonesia telah mengambil inisiatif awal dalam penerapan pasar karbon internasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Perjanjian Paris.

Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto mengemukakan pembahasan Pasal 6 Perjanjian Paris di COP30 di Belem, Brasil menghasilkan kesepakatan resmi yang positif. Salah satunya adalah mengenai pencatatan internasional (international registry) yang kini dinyatakan selesai.

“Para pihak menyepakati operasionalisasi dari ketentuan-ketentuan yang sebelumnya telah dirumuskan di Baku. Namun, Indonesia sebenarnya telah mengambil inisiatif lebih awal untuk menerapkannya,” kata Ary.

Dia memberi contoh pada penandatanganan Framework Agreement antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI), di bawah payung kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia. Melalui perjanjian ini, Indonesia akan menyalurkan hasil mitigasi emisi sebesar 12 juta ton setara karbon dioksida (CO₂e) dari proyek energi terbarukan.

Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari implementasi Generation-Based Incentive (GBI) Programme dan merupakan tindak lanjut konkret dari kerja sama Indonesia-Norwegia yang telah disepakati antara Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan Kementerian Iklim dan Lingkungan Norwegia.

Penandatanganan Framework Agreement PLN-GGGI menjadi tonggak penting menuju kesepakatan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) yang dijadwalkan akan ditandatangani pada akhir Desember 2025.

Implementasi MOPA ini akan menjadikan Indonesia negara pertama di dunia yang menjalankan perdagangan karbon internasional berbasis Article 6.2 Perjanjian Paris, sekaligus memperluas mekanisme pasar karbon nasional menuju sektor teknologi energi bersih. Selama ini, kerja sama bilateral Indonesia-Norwegia berfokus pada sektor Nature-Based Solutions (NBS) melalui skema Result-Based Contribution (RBC) Norwegia yang telah memberikan kontribusi hingga US$260 juta bagi kinerja pengelolaan hutan Indonesia.

“Hal ini menjadi poin penting bagi Indonesia karena kita dapat menunjukkan bahwa ketentuan yang sebelumnya disepakati di Baku sudah dapat diaplikasikan secara nyata,” lanjut Ary.

Meski kesepakatan tersebut bersifat bilateral, Ary menjelaskan bahwa perdagangan karbon Indonesia dan Norwegia menggunakan dasar yang dibangun melalui proses multilateral. Dengan demikian, Indonesia dapat menunjukkan bahwa operasionalisasi Article 6, meskipun baru tercapai hampir sepuluh tahun setelah Paris Agreement 2015, sudah dapat dilaksanakan secara konkret di lapangan.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh dukungan pendanaan internasional senilai US$3,4 juta atau setara Rp50 miliar lebih melalui skema Result Based Payment (RBP) REDD+.

Dana tersebut disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai kompensasi atas keberhasilan provinsi ini dalam menekan laju deforestasi dan degradasi hutan.

Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fathimatuzzahra, memaparkan bahwa alokasi dana difokuskan pada empat kegiatan strategis, seperti rehabilitasi lahan kritis, pengamanan kawasan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta implementasi Program Kampung Iklim.

"Setiap blok memiliki luas 25 hektare dan dibatasi jalan yang berfungsi sebagai jalan inspeksi, pemeliharaan, sekaligus sekat bakar," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (28/11/2025).

Lebih lanjut, dari 300 hektare lahan milik Pemprov Kalsel, sebanyak 100 hektare ditetapkan sebagai lokasi penanaman perdana dengan pembagian empat blok berbeda.

Dua blok dialokasikan untuk komoditas buah bernilai ekonomi tinggi seperti matoa, manggis, cempedak, dan alpukat.

Satu blok seluas 28 hektare dikhususkan untuk ulin sebagai tanaman naungan sekaligus konservasi, sementara blok tersisa ditanami eucalyptus.

Sebagaimana diketahui, REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) merupakan kerangka kerja sukarela di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang memberikan insentif finansial kepada negara berkembang yang berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan.

Dengan kata lain, skema ini menghargai upaya konservasi hutan melalui mekanisme pembayaran berbasis hasil terukur.

Namun, besarnya dana yang diterima menuntut akuntabilitas tinggi dalam pelaksanaannya.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Gubernur Kalsel, Mursidah Amini, menekankan pentingnya tata kelola yang kredibel.

"Pengawasan bersama serta sistem monitoring yang kuat sangat penting dilakukan, agar dana iklim yang kita terima benar-benar menghasilkan manfaat maksimal bagi lingkungan dan masyarakat," tegasnya.

Mursidah menegaskan, kepercayaan internasional tidak jatuh dari langit.

"Kita harus mempertahankan keberhasilan ini. Semua pihak harus bekerja sungguh-sungguh, menjaga integritas pelaksanaan kegiatan, serta memastikan program ini berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kelestarian lingkungan," imbuhnya dengan nada optimistis namun penuh kehati-hatian.

Kendati demikian, tantangan sesungguhnya baru dimulai.

Penanaman yang ditargetkan selesai akhir Desember 2025 ini harus dipelihara secara konsisten hingga tanaman buah mulai berproduksi dalam kurun waktu empat tahun ke depan.

Hasil panen nantinya tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat, tetapi juga untuk konservasi dan edukasi publik terkait pentingnya pengelolaan hutan berkelanjutan.

Sebagai informasi, sejak 2016 hingga 2025, Dinas Kehutanan Kalsel telah merealisasikan penanaman pada lebih dari 160.000 hektare lahan. Keberhasilannya akan menjadi preseden penting bagi daerah lain yang tengah berjuang keluar dari pusaran kerusakan ekologis.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau sering dikenal sebagai BPDLH, secara resmi telah menyelesaikan pengelolaan dana RBP GCF periode 2014-2016 sebesar 103,8 juta USD.

Dibentuk sejak 2019 di bawah kelembagaan Kementerian Keuangan dan melayani 16 menteri sebagai mitra utamanya, peran BPDLH diasumsikan makin krusial dalam beberapa dekade mendatang.

Termasuk keberhasilan mengelola dana RBP GCF ini, layak mendapatkan apresiasi mengingat pengelolaan dana yang sama di beberapa negara lainnya masih menyisakan beberapa tantangan ke depannya meskipun disetujuinya secara bersamaan di tahun 2019.

Brasil misalnya, mendapatkan alokasi 95 juta USD dan baru akan menyelesaikan pengelolaan dana di 2026, sementara Argentina sebesar 82 juta USD berakhir 2027, Chile mendapatkan alokasi 63 juta USD berakhir di 2026 serta beberapa negara dengan luasan hutan besar lainnya seperti Colombia, Costa Rica, Ekuador dan Paraguay.

Dalam perspektif internal pemerintah, keberhasilan ini menjadi wujud nyata terjalinnya sinergitas dari seluruh pihak yang terkait di dalam kelembagaan REDD+ nasional, baik oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), UNDP dan BPDLH.

Kemenhut dan KLH menjalankan peran sebagai pengampu program dari pengelolaan REDD+ sekaligus penerima manfaat, sementara Kemenkeu sebagai perwakilan resmi Sekretariat NDA-GCF Indonesia. Di dalam pengelolaan dananya, GCF kemudian menunjuk UNDP sebagai accredited entity (AE) dan BPDLH berperan sebagai implementing partner penyaluran dana kepada penerima manfaat baik di level pemerintah pusat, daerah dan entitas lainnya.

Capaian Kinerja

Bagi Indonesia, program RBP REDD+ GCF dimulai sejak tahun 2021 sebagai penanda awal masuknya berbagai skema insentif dan penghargaan internasional atas capaian kinerja di sektor kehutanan.

Adapun beberapa capaian kinerja utama yang dihasilkan dari pengelolaan dana diantaranya: 1) penguatan arsitektur REDD+ melalui dokumen Stranas REDD+ 2021-2030 serta Safeguard Information System (SIS) REDD+; 2) penyusunan beberapa kerangka regulasi terkait Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di sektor kehutanan; dan 3) penguatan implementasi REDD+ di level perencanaan, monitoring dan evaluasi termasuk arsitektur REDD+ di level daerah.

Program RBP REDD+ GCF juga memiliki sejarah tersendiri bagi BPDLH ketika tercatat sebagai salah satu pionir dana kelolaan awal di periode pembentukan BPDLH. Berawal dari keberhasilan pengelolaan dana RBP REDD+ GCF inilah kemudian terukir banyak capaian kinerja positif BPDLH dalam mengelola dana internasional lainnya baik dari institusi multilateral, hubungan bilateral antar pemerintah ataupun lembaga filantropis.

Ke depannya dengan terus meletakkan filosofi utama pendanaan kreatif dan inovatif, BPDLH tentu berkomitmen untuk terus mendukung kerja-kerja nyata dari pemerintah dalam memobilisasi pendanaan internasional mendukung pencapaian target NDC 2030 dan Second NDC 2035. Terlebih merujuk ke dalam dokumen resmi pemerintah dikatakan bahwa pendanaan publik melalui APBN dan APBD memiliki banyak keterbatasan.

Jika kalkulasi pemerintah menghitung kebutuhan pendanaan untuk mencapai target komitmen NDC 2030 mencapai sekitar 281 billion USD dan terus meningkat menjadi 472 billion USD di dalam Second NDC, peran dan tanggung jawab BPDLH sebagai national climate country platform menjadi makin vital. Melalui BPDLH, seluruh pendanaan baik yang bersumber dari global maupun domestik diharapkan dapat di orkestrasi secara komprehensif.

Manfaatnya juga dapat disalurkan secara langsung kepada seluruh penerima manfaat baik pemerintah, pemerintah daerah, kelompok masyarakat, masyarakat adat, swasta, akademisi dan seluruh entitas sesuai mandat yang diberikan. Dengan demikian paradigma konservasi identik dengan cost center dapat diubah menjadi revenue generating.

Instrumen BPDLH sendiri beragam dalam menyalurkan dana kepada penerima manfaat, baik melalui penyaluran hibah kinerja, investasi berbunga rendah atau pengelolaan hasil investasi dana abadi. Dimungkinkan juga adanya campuran fasilitas yang ditawarkan ketika BPDLH mampu meyakinkan institusi global untuk memberikan dukungan kepada program layanan BPDLH seperti de risking facility, credit guaranty maupun bantuan teknis.

Dengan mencampurkan berbagai model pendanaan tersebut, layanan yang dihasilkan BPDLH diharapkan makin sempurna dan menyentuh langsung kepada penerima manfaat sesungguhnya di level masyarakat. Tentu dibutuhkan kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan dalam mendukung target kinerja BPDLH itu sendiri. Semoga !!!