Bisnis.com, JAKARTA — Emiten jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi (TIC), PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) atau MUTU International menyiapkan ekspansi di sektor ekonomi hijau pada 2026 seiring dengan berkembangnya pasar karbon di Indonesia

Direktur Marketing dan Pengembangan Bisnis MUTU Herliana Dewi menyampaikan tahun ini menjadi fase krusial dalam repositioning perusahaan menuju penyedia layanan sustainability services. Perseroan membidik peluang dari berkembangnya pasar karbon domestik, sekaligus memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Kami melihat 2026 sebagai fase penting dalam transformasi MUTU menuju perusahaan berbasis sustainability services. Strategi pengembangan green economy, ESG, dan perdagangan karbon berada di jalur yang tepat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).

Langkah ekspansi tersebut ditopang kinerja keuangan yang tetap solid pada kuartal I/2026. MUTU International mencatatkan pendapatan sebesar Rp68,39 miliar dengan laba bersih Rp4,87 miliar. Raihan tersebut terkoreksi dari Rp71,79 miliar dan Rp5,75 miliar per Maret 2025.

Menurut Herliana, perseroan mampu menjaga profitabilitas di tengah dinamika pendapatan melalui pengendalian biaya operasional dan optimalisasi lini bisnis bernilai tambah.

Kinerja tersebut didukung penguatan portofolio layanan di sektor ekonomi hijau, termasuk verifikasi karbon, sustainability assurance, serta implementasi standar berbasis ESG.

Di sisi lain, MUTU International juga mengembangkan layanan berbasis ekonomi syariah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menangkap peluang pasar halal global yang terus tumbuh.

Herliana mengatakan perseroan berkomitmen mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui layanan yang berdampak langsung pada keberlanjutan lingkungan dan sosial.

"Dengan fundamental yang kuat, struktur biaya yang terjaga, serta posisi strategis di sektor keberlanjutan, MUTU International optimistis dapat melanjutkan tren pertumbuhan pada kuartal-kuartal berikutnya, seiring meningkatnya kebutuhan layanan berbasis green economy di dalam negeri," ujarnya.

Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap unit karbon yang diperdagangkan adalah 'high quality' dan 'high integrity' yang diminati oleh pasar internasional

Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memperdagangkan karbon Indonesia memiliki kualitas dan integritas tinggi.

“Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap unit karbon yang diperdagangkan adalah high quality dan high integrity yang diminati oleh pasar internasional,” kata Hashim dalam konferensi pers di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan pemerintah telah memperkuat regulasi terkait aktivitas perdagangan karbon Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Lebih jauh, Hashim mengatakan aturan ini pun diperkuat kembali melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan yang telah diundangkan pada tanggal 13 April 2026.

“Regulasi ini dibangun dengan menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas lingkungan sebagai fondasi utama,” ujar dia.

Hashim mengatakan Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 juga hadir untuk memberikan kepastian, tata cara, kejelasan mekanisme, serta prinsip-prinsip utama dalam penyelenggaraan perdagangan karbon sektor kehutanan.

Ia menilai keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aturan yang tertulis, tetapi juga oleh pemahaman dan komitmen dari para pemangku kepentingan terkait.

Hal ini, lanjut dia, akan menunjukkan ke dunia internasional bahwa Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang bersumber dari semua elemen yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat adat.

“Sekarang ini operasional dari Perpres No. 110 diwujudkan, diperkuat, ditegaskan dengan Peraturan Menteri Kehutanan. Jadi ini menunjukkan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi karbon,” kata Hashim.

“Adanya pasar karbon ini untuk fasilitasi, ini adalah satu program untuk menurunkan emisi karbon. Ini adalah bukti, kesungguhan dan tekad dari pemerintah Indonesia,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses perdagangan karbon menyusul penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan.

“Melalui Permenhut ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan menghadirkan kerangka regulasi yang lebih jelas, transparan, dan dapat dipercaya untuk mendukung perdagangan karbon sektor kehutanan baik bagi dunia usaha, masyarakat, maupun mitra global,” kata Menhut Raja Juli Antoni.

Menhut di Jakarta, Rabu, mengatakan, salah satu terobosan utama di regulasi ini adalah adanya alur jelas dari awal hingga akhir, mulai dari pelaksanaan mitigasi, pengukuran dan perhitungan unit karbon, validasi dan verifikasi, pencatatan dalam sistem nasional, hingga transaksi perdagangan karbon.

Semua tahapan, kata Menhut dalam acara Sosialisasi Permenhut No. 6 Tahun 2026 di Jakarta, kini memiliki batas waktu yang pasti, sehingga memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dan masyarakat pengelola hutan.

“Dengan demikian, seluruh proses berjalan dalam satu kerangka yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel,” ujar Raja Antoni.

Lebih jauh, menekankan bahwa integritas merupakan kunci. Oleh karena itu, dalam regulasi ini pemerintah memperkenalkan sistem yang mencegah perhitungan karbon ganda.

“Dengan pendekatan yang disebut nesting, kita memastikan bahwa setiap penurunan emisi benar-benar dihitung secara adil dan tidak tumpang tindih. Ini bukan hanya soal teknis. Ini soal kepercayaan. Tanpa kepercayaan, tidak akan ada pasar. Tanpa pasar, tidak akan ada insentif untuk menjaga hutan,” jelas dia.

Ia berharap, ke depannya karbon harus menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan bagi konservasi, rehabilitasi, restorasi ekosistem, dan pengelolaan hutan lestari.

“Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan akan berjalan seiring dengan manfaat ekologis dan sosial,” ujar Menhut Raja Antoni.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membidik carbon trading atau perdagangan karbon sebagai sumber pendapatan masyarakat yang baru.

Kepala BRIDA Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi menjelaskan di tengah isu global terkait degradasi lingkungan yang berdampak pada pemanasan global, ada kabar baik bahwa upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh badan hukum atau kelompok masyarakat dalam rangka zero net emission membuka peluang ekonomi baru berupa perdagangan karbon sebagai sumber pendapatan masyarakat.

"Ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan ketahanan iklim melalui instrumen perdagangan karbon," kata Aryadi dikutip Senin (27/4/2026).

Menurut Aryadi, NTB memiliki keunggulan kompetitif di pasar karbon, baik sukarela maupun wajib. Semua potensi dapat disubstitusi untuk emisi karbon.

Menurutnya ada 5 langkah taktis untuk percepatan riset yakni pemetaan segera, pembangunan database karbon, eksekusi pilot project, perluasan jaringan, serta pengamanan pembiayaan.

"Kami memiliki kawasan hutan, mangrove, potensi pertanian, peternakan yang menghasilkan produksi dan limbah serta potensi kelautan, tambak dan pesisir seperti hutan mangrove dan lainnya" kata Aryadi.

Senior Provincial Coordinator LCDI Yofianus Toni Sakera menekankan bahwa fondasi utama perdagangan karbon adalah validasi data melalui 2 platform utama SIGN SMART untuk inventarisasi emisi GRK dan AKSARA untuk pencatatan capaian mitigasi.

Berdasarkan data yang dipaparkan, sektor kehutanan di NTB merupakan "tabungan karbon" utama dengan status net sink sebesar -4,367 ribu ton CO2e pada tahun 2024.

Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa masih terdapat data gap pada sektor energi dan limbah pasca tahun 2017 yang perlu segera diperbaiki agar nilai emisi aktual tidak tampak rendah secara semu.

Terkait mekanisme pasar, Kepala Wilayah Bursa Efek Indonesia (BEI) NTB Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana memaparkan peran IDX Carbon. Melalui platform ini, perusahaan di NTB kini memiliki akses resmi untuk memperdagangkan unit karbon yang terdaftar di SRN PPI.

Mekanisme ini diharapkan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang efisien dalam emisi, sekaligus disinsentif bagi pihak yang melampaui ambang batas.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina New & Renewable Energy atau Pertamina NRE bersama IDXCarbon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan Jejakin mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam gaya hidup rendah karbon, melalui langkah yang sederhana, terukur, dan dapat diakses secara luas.

Kali ini, Pertamina NRE menerbitkan kredit karbon dari proyek yang berbeda, yakni pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang dikelolanya.

Kredit karbon ini berkontribusi dalam bentuk aksi kampanye bersama pengurangan emisi karbon melalui Livin’ Planet dalam aplikasi Livin’ by Mandiri, milik Bank Mandiri. Kampanye ini juga menggandeng Jejakin dalam perhitungan karbonnya.

Melalui kampanye ini, masyarakat khususnya pengguna Livin’ by Mandiri diperkenalkan pada konsep carbon offset, yaitu mekanisme kompensasi atas emisi karbon yang dihasilkan dengan pembelian kredit karbon yang mendukung proyek-proyek penurunan emisi yang telah terverifikasi.

A.A.A. Indira Pratyaksa, Direktur Sumber Daya Manusia & Penunjang Bisnis Pertamina NRE, menjelaskan bahwa kampanye ini mengaitkan langsung antara aksi individu dan dampak nyata di lapangan.

“Ketika seseorang melakukan offsetting, sesungguhnya dia sedang mendukung proyek nyata seperti pengolahan limbah menjadi energi di Sei Mangkei. Di situlah esensi dari transisi energi, bagaimana setiap langkah kecil dapat dikonversi menjadi dampak lingkungan dan sosial yang berkelanjutan,” ujar Indira dalam keterangannya, dikutip Senin (27/4/2026).

Sebagai gambaran, ajakan yang mendorong partisipasi masyarakat untuk bergaya hidup rendah karbon tersebut diluncurkan melalui kampanye ‘AKU NET-ZERO HERO’ pada Rabu (22/04/26) di Gedung Bursa Efek Indonesia.

Di sisi lain, Pertamina NRE sebagai pionir perdagangan kredit karbon di IDXCarbon pertama kali memperdagangkan kredit karbonnya yang bersumber dari proyek pembangkit lisrik tenaga panas bumi area Lahendong unit 5 dan 6.

Sementara itu, peluncuran kampanye ‘AKU NET-ZERO HERO’ juga menjadi bagian dari upaya memperluas literasi publik terkait dengan pasar karbon sekaligus membangun ekosistem yang inklusif dan kredibel.

Dengan menghadirkan akses yang lebih luas kepada masyarakat, kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif publik dalam menjawab tantangan global menuju target Net Zero Emission Indonesia 2060.

Adapun, PLTBg Sei Mangkei memiliki kapasitas sebesar 2,4 Megawatt (MW) dan mengolah palm oil mill effluent (POME) atau limbah cair kelapa sawit (POME) untuk menjadi energi listrik, sehingga turut berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas metana secara signifikan.

Proyek ini mencerminkan bagaimana solusi berbasis energi bersih tidak hanya berkontribusi pada penurunan emisi, tetapi juga menghadirkan nilai tambah ekonomi serta keberlanjutan di tingkat operasional.

“Perubahan iklim bukan lagi isu jangka panjang, dampaknya sudah kita rasakan hari ini. Karena itu, aksi harus dimulai sekarang dan melibatkan semua pihak. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menghadirkan solusi yang membuat kontribusi individu menjadi lebih mudah, terukur, dan terhubung langsung dengan dampak nyata di lapangan,” kata Indira.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa aksi nyata tidak lagi dapat ditunda. Menjawab urgensi tersebut, IDXCarbon Bersama Pertamina New & Renewable energy (Pertamina NRE), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan Jejakin meluncurkan kampanye “AKU NET-ZERO HERO” pada Rabu, (22/04/26), di Gedung Bursa Efek Indonesia sebagai inisiatif kolaboratif untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam gaya hidup rendah karbon melalui langkah yang sederhana, terukur, dan dapat diakses secara luas.

Pertamina NRE sebagai pionir perdagangan kredit karbon di IDXCarbon pertama kali memperdagangkan kredit karbonnya yang bersumber dari proyek pembangkit lisrik tenaga panas bumi area Lahendong unit 5 dan 6. Kali ini Pertamina NRE Kembali menerbitkan kredit karbon dari proyek yang berbeda, yaitu pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang dikelolanya. Kredit karbon ini berkontribusi dalam bentuk aksi kampanye bersama pengurangan emisi karbon melalui Livin’ Planet dalam aplikasi Livin’ by Mandiri, aplikasi mobile banking milik Bank Mandiri. Kampanye ini juga menggandeng Jejakin dalam perhitungan karbonnya.

Melalui kampanye ini, masyarakat khususnya pengguna Livin’ by Mandiri diperkenalkan pada konsep carbon offset, yaitu mekanisme kompensasi atas emisi karbon yang dihasilkan dengan pembelian kredit karbon yang mendukung proyek-proyek penurunan emisi yang telah terverifikasi. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Sumber Daya Manusia & Penunjang Bisnis Pertamina NRE, A.A.A. Indira Pratyaksa, di mana kampanye ini mengaitkan langsung antara aksi individu dan dampak nyata di lapangan.

“Ketika seseorang melakukan offsetting , sesungguhnya ia sedang mendukung proyek nyata seperti pengolahan limbah menjadi energi di Sei Mangkei. Di situlah esensi dari transisi energi, bagaimana setiap langkah kecil dapat dikonversi menjadi dampak lingkungan dan sosial yang berkelanjutan,” ujarnya.

Peluncuran kampanye AKU NET-ZERO HERO juga menjadi bagian dari upaya memperluas literasi publik terkait pasar karbon sekaligus membangun ekosistem yang inklusif dan kredibel. Dengan menghadirkan akses yang lebih luas kepada masyarakat, kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif publik dalam menjawab tantangan global menuju target Net Zero Emission Indonesia 2060.

PLTBg Sei Mangkei memiliki kapasitas sebesar 2,4 Megawatt (MW) dan mengolah palm oil mill effluent (POME) atau limbah cair kelapa sawit (POME) untuk menjadi energi listrik, sehingga turut berkontribusi terhadap mengurangi emisi gas metana secara signifikan. Proyek ini mencerminkan bagaimana solusi berbasis energi bersih tidak hanya berkontribusi pada penurunan emisi, tetapi juga menghadirkan nilai tambah ekonomi serta keberlanjutan di tingkat operasional.

“Perubahan iklim bukan lagi isu jangka panjang, dampaknya sudah kita rasakan hari ini. Karena itu, aksi harus dimulai sekarang dan melibatkan semua pihak. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menghadirkan solusi yang membuat kontribusi individu menjadi lebih mudah, terukur, dan terhubung langsung dengan dampak nyata di lapangan,” tutup Indira.

Bisnis.com, JAKARTA - Memaknai momentum Hari Bumi yang diperingati setiap 22 April, Bank Mandiri memperkuat perannya dalam mendukung ekonomi berkelanjutan melalui peluncuran fitur Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) bagi segmen retail pada platform Livin’ Planet di aplikasi Livin’ by Mandiri.

Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi Bank Mandiri dengan IDXCarbon yang menjadi langkah baru dalam membuka akses pasar karbon kepada masyarakat melalui layanan digital perbankan. Peluncuran ini juga menandai perluasan ekosistem perdagangan karbon nasional, yang sebelumnya didominasi oleh segmen korporasi.

“Melalui fitur ini, kami ingin mendorong partisipasi aktif nasabah dalam aksi iklim. Tidak berhenti pada peningkatan awareness atas jejak karbon yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari, nasabah juga kami dorong untuk mengambil peran dalam mengimbanginya melalui mekanisme carbon offset yang kredibel dan terverifikasi,” ujar Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan di Jakarta pada Rabu (22/4).

SPE-GRK merupakan unit karbon yang merepresentasikan pengurangan emisi dari suatu proyek yang telah melalui proses pengukuran, pelaporan, serta verifikasi. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa emisi gas rumah kaca telah berhasil dikurangi atau dihindari, sehingga dapat dimanfaatkan oleh individu maupun institusi untuk mengimbangi emisi dari aktivitas sehari-hari.

Peluncuran fitur ini merupakan bagian dari pengembangan terbaru Livin’ Planet, dengan menghadirkan kapabilitas baru di luar fitur sebelumnya. Inovasi ini mencerminkan komitmen Bank Mandiri dalam menyediakan solusi keberlanjutan yang semakin relevan, mudah diakses, dan berdampak bagi nasabah.

“Dalam implementasinya, carbon offset dilakukan dengan mendukung kegiatan pengurangan atau penyerapan emisi, baik melalui solusi berbasis alam seperti penanaman pohon, maupun solusi berbasis teknologi seperti pengembangan energi terbarukan dan proyek efisiensi energi. Sementara itu, carbon credit merepresentasikan pengurangan atau penyerapan emisi sebesar 1 ton CO₂ ekuivalen yang dapat diperdagangkan sebagai instrumen dalam mekanisme tersebut,” jelasnya.

Melalui Livin’ Planet, nasabah dapat menghitung jejak emisi melalui carbon calculator, melakukan offset dengan membeli SPE-GRK secara langsung. Fitur ini juga dilengkapi dengan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap emisi karbon dan mendorong perubahan perilaku menuju gaya hidup rendah karbon.

SPE-GRK yang tersedia saat ini berasal dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sei Mangkei milik Pertamina New & Renewable Energy berkapasitas 2,4 MW di Sumatera Utara, yang mengolah limbah Palm Oil Mill Effluent (POME) menjadi energi terbarukan. Proyek ini berkontribusi pada pengurangan emisi sekitar 265 ribu tCO2e, atau setara dengan emisi sekitar 30 ribu kendaraan berbahan bakar bensin.

Selain itu, Bank Mandiri juga melanjutkan kampanye keberlanjutan melalui program Mandiri Looping for Life, yang mendorong pengurangan emisi melalui pengelolaan limbah tekstil, sekaligus melibatkan UMKM dan brand lokal dalam membangun ekosistem gaya hidup ramah lingkungan.

Pada tahun 2025, melalui kampanye Mandiri Looping for Life, perseroan telah mencatatkan 1.398 transaksi Livin’ Planet dengan nilai mencapai Rp135,2 juta. Transaksi tersebut telah dikonversi menjadi penanaman 1.292 pohon yang berkontribusi dalam pengurangan emisi sebesar 45,32 ton CO₂e.

Inisiatif ini menegaskan peran sektor keuangan sebagai enabler dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon, tidak hanya melalui pembiayaan, tetapi juga dengan memperluas akses, meningkatkan awareness, dan menghadirkan solusi praktis bagi masyarakat.

Ke depan, Bank Mandiri akan terus memperkuat kolaborasi dan inovasi berbasis ESG untuk memperluas inklusi keberlanjutan dan menghadirkan solusi keuangan yang semakin relevan, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan sinergi ekosistem layanan yang terintegrasi, Bank Mandiri optimistis dapat terus memperkuat perannya sebagai katalis dalam mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengungkapkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Skema Offset Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Kehutanan mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal.

"Satu lagi yang paling luar biasa adalah di sini kita memberikan kemudahan mengakomodir kepentingan masyarakat lokal, masyarakat sekitar hutan. Jadi sekarang untuk menyiapkan semacam proposal untuk developing karbon ini, masyarakat itu bisa di-support oleh tidak mesti konsultan perusahaan besar, tapi bisa juga oleh konsultan individual," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi di Jakarta, Selasa (21/4).

Menurut dia, harapannya ini bisa lebih terjangkau sehingga balik lagi dari penyiapan bisnis karbon bisa mencakup, mengakomodasi kebutuhan dari masyarakat Indonesia khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan.

"Pemerintah Indonesia saat ini sesuai dengan arahan Presiden RI kita harus lebih terbuka dengan berbagai macam bentuk kolaborasi termasuk juga untuk pengembangan bisnis-bisnis, terutama kalau kami di sektor kehutanan adalah bisnis-bisnis yang ramah lingkungan yang bisa dikembalikan hasil bisnis usahanya untuk meningkatkan kualitas hutan," katanya.

Pemerintah Indonesia memperkuat aturan perdagangan karbon hutan melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Skema Offset Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Kehutanan.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam keterangan di Jakarta, Kamis, mengatakan aturan ini menjadi langkah penting dalam mendorong ekonomi hijau di Indonesia.

Ia menambahkan Permenhut 6/2026 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 guna memperkuat pelaksanaan nilai ekonomi karbon (NEK) sekaligus mendukung target penurunan emisi Indonesia.

Melalui regulasi ini, pemerintah melakukan perubahan mendasar dalam pengelolaan perdagangan karbon di sektor kehutanan, salah satunya dengan menyusun peta jalan yang lebih jelas, mulai dari target pengurangan emisi, luas area yang terlibat, hingga strategi pencapaian agar selaras dengan komitmen nasional dalam penanganan perubahan iklim.

Selain itu, permenhut memperluas siapa saja pihak yang bisa ikut dalam perdagangan karbon, tidak hanya perusahaan, tetapi juga kelompok perhutanan sosial, masyarakat adat, pemilik hutan rakyat, hingga pengelola jasa lingkungan karbon kini bisa terlibat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

sektor ini dapat menjadi kunci dalam pengendalian perubahan iklim sekaligus membuka peluang ekonomi baru

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan komitmennya dalam memperkuat implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai bagian dari transformasi menuju pertanian rendah emisi dan berkelanjutan.

Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam implementasi NEK karena tidak hanya menjadi sumber emisi gas rumah kaca (GRK), tetapi juga berfungsi sebagai penyerap karbon melalui praktik budidaya berkelanjutan.

“Dengan penerapan teknologi rendah emisi dan pengelolaan lahan yang ramah lingkungan, sektor ini dapat menjadi kunci dalam pengendalian perubahan iklim sekaligus membuka peluang ekonomi baru,” ujarnya.

Wamentan menambahkan, kesiapan sektor pertanian dalam implementasi NEK juga menjadi faktor penting dalam menarik investasi asing, seiring terbukanya perdagangan karbon internasional.

Melalui mekanisme ini, investor global dapat membeli kredit karbon dari Indonesia, sehingga membuka peluang pembiayaan bagi proyek-proyek rendah karbon di sektor pertanian.

Lebih lanjut, Sudaryono menyatakan upaya ini sejalan dengan visi Indonesia dalam Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050 serta komitmen penurunan emisi melalui Nationally Determined Contribution (NDC).

Pemerintah sendiri telah menargetkan penurunan emisi sektor pertanian sebesar 10 juta ton CO2 ekuivalen pada 2030, sebagai bagian dari target nasional.

Selain itu, RPJMN 2025–2029 juga menekankan pentingnya integrasi pertumbuhan ekonomi dengan ketahanan pangan, energi, dan air, serta transisi menuju ekonomi hijau dan Net Zero Emission dengan target penurunan emisi hingga 30,11 persen pada 2029.

Untuk mempercepat implementasi NEK, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen ekonomi karbon lintas sektor, termasuk sektor pertanian yang mencakup subsektor persawahan, peternakan, dan perkebunan.

Ia menambahkan, Kementan sendiri sejak 2019 telah menjalankan berbagai program penurunan emisi.

Beberapa di antaranya pengembangan biogas, peningkatan cadangan karbon tanah melalui pupuk organik, penumbuhan desa organik, penggunaan varietas padi rendah emisi, perbaikan kualitas pakan ternak, pemupukan berimbang, pengelolaan lahan gambut, serta sekuestrasi karbon pada tanaman hortikultura dan perkebunan.

Selain itu, pemerintah tengah menyelesaikan regulasi turunan berupa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan terkait struktur dan tata kerja Komite Pengarah NEK, serta Peraturan Menteri Pertanian tentang penyelenggaraan instrumen ekonomi karbon di sektor pertanian.

Kementan juga tengah menyusun berbagai peta jalan strategis, antara lain Net Zero Emission (NZE) sektor pertanian, Enhanced NDC (ENDC), Second NDC (SNDC), serta peta jalan implementasi NEK sektor pertanian.

Dalam implementasinya, Kementan akan memperkuat sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV) berbasis data real-time, mengembangkan praktik pertanian rendah emisi, meningkatkan kapasitas petani dan penyuluh dalam literasi karbon, serta mendorong skema insentif ekonomi seperti carbon pricing dan result-based payment.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Mekanisme yang diatur sebagai berikut. Pertama, pasar karbon beroperasi sepanjang tahun, memungkinkan perdagangan karbon dilakukan tanpa menunggu tercapainya NDC (Nationally Determined Contribution),

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan, sejumlah strategi penguatan ekosistem pasar karbon nasional yang kredibel, transparan, dan terintegrasi dengan sistem global, guna mendorong implementasi nilai ekonomi karbon (NEK) secara efektif dan berkelanjutan.

“Mekanisme yang diatur sebagai berikut. Pertama, pasar karbon beroperasi sepanjang tahun, memungkinkan perdagangan karbon dilakukan tanpa menunggu tercapainya NDC (Nationally Determined Contribution),” kata Menhut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, langkah kedua adalah karbon hasil proyek aktivitas mitigasi dihitung dalam pencapaian NDC kecuali jika memerlukan otorisasi dan Corresponding Adjustment (CA).

“Selanjutnya adalah integrasi dengan registri Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), memastikan seluruh aktivitas dan unit karbon yang diperdagangkan tercatat serta dapat dioperasikan lintas sistem,” ujar Raja Antoni.

Ia menambahkan, arsitektur tata kelola kehutanan pun dibangun secara terstruktur untuk memastikan keseimbangan antara fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi.

Pengelolaan kawasan hutan, lanjutnya, baik hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, maupun kawasan khusus dilaksanakan melalui empat pendekatan utama.

“Keempatnya yaitu perhutanan sosial dan hutan adat untuk pemberdayaan masyarakat, peran pemerintah daerah melalui unit pengelolaan hutan, investasi swasta melalui multiusaha kehutanan, dan pengelolaan kawasan konservasi untuk perlindungan keanekaragaman hayati,” jelas Menhut.

“Keempatnya didukung kebijakan nasional yang mencakup perizinan, pengelolaan kawasan, insentif ekonomi, perlindungan sosial, serta distribusi manfaat yang adil,” ujarnya menambahkan.

Selain itu, ia mengatakan, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus mendorong prinsip-prinsip dasar penerapan NEK sektor hutan yang bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan berbasis iklim dan pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk memastikan adanya alokasi instrumen pembiayaan untuk rehabilitasi dan pemulihan hutan dan pengurangan degradasi dan deforestasi hutan.

“Kemudian, memastikan penerapan instrumen NEK yang berintegritas dan berkualitas tinggi, dan memastikan masyarakat dan komunitas lokal terlindungi dengan baik,” kata Menhut Raja Antoni.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Dengan target nasional sekitar 12,7 juta hektare, skema ini tidak hanya berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui Insentif Nilai Ekonomi Karbon Perhutanan Sosial (NEK PS),

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, skema perhutanan sosial membuka peluang strategis untuk mengembangkan potensi ekonomi karbon yang diharapkan mampu berperan dalam kesejahteraan masyarakat.

Menhut, dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Menteri Pertanian, dan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, mengatakan hal ini turut didukung dengan perhutanan sosial yang dinilai menjadi lokasi ideal proyek karbon berbasis alam (nature-based solutions).

“Dengan target nasional sekitar 12,7 juta hektare, skema ini tidak hanya berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui Insentif Nilai Ekonomi Karbon Perhutanan Sosial (NEK PS),” kata Raja Antoni.

Dari aspek biofisik, lanjutnya, hutan alam yang tersisa di area perhutanan sosial berperan menjaga stok karbon yang sudah ada (carbon stock protection), sementara praktik agroforestri dan rehabilitasi lahan kritis mampu meningkatkan stok karbon jangka panjang.

“Selain itu, pendekatan ini relatif memerlukan biaya rendah karena memanfaatkan ekosistem yang sudah ada serta partisipasi lokal,” ujar Menhut.

Selain perhutanan sosial, potensi mekanisme perdagangan karbon juga dapat ditemukan di kawasan konservasi, melalui restorasi ekosistem area terdeforestasi dan terdegradasi.

“Area Open Land Area di Kawasan Konservasi kurang lebih seluas 1,27 juta hektare yang berada pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan taman Buru berpotensi serapan karbon tahunan dari restorasi mencapai 4,5-50 ton CO2e per hektare per tahun,” jelas Raja Antoni.

Melalui upaya restorasi, Menhut mengatakan, kawasan-kawasan ini mampu menyerap karbon antara 4,5 hingga lebih dari 50 ton CO2e per hektar per tahun, terutama pada dekade awal pemulihan.

“Dengan pendekatan yang realistis dan berkelanjutan, dalam jangka waktu 40 tahun, setiap hektare bahkan berpotensi menyerap hingga 600 sampai lebih dari 1.000 ton CO2e. Apabila diilustrasikan, pada skala proyek seluas 10.000 hektare saja, selama 40 tahun kita dapat menghasilkan penyerapan karbon 6 hingga 10 juta ton CO2e,” ujarnya.

“Hal ini menegaskan bahwa kawasan konservasi memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam mekanisme perdagangan karbon melalui restorasi ekosistem area terdeforestasi dan terdegradasi,” imbuhnya.

Lebih dari itu, Menhut menilai hal ini juga membuka peluang sebagai solusi inovatif untuk menjawab kesenjangan anggaran konservasi, dengan melibatkan peran aktif sektor swasta.

“Melalui mekanisme Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon di KPA (Kawasan Pelestarian Alam) dan Taman Buru, kita tidak hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan,” kata Raja Antoni.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan potensi pasar karbon menjadi peluang bagi Indonesia untuk mencapai target iklim dan mendorong ekonomi hijau yang berkelanjutan.

“Dengan pengelolaan yang tepat dan kolaborasi berbagai pihak, potensi pasar karbon ini dapat menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk mencapai target iklim sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” kata Menhut.

Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Menteri Pertanian, dan Komisi IV DPR RI di Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, ia mengatakan, Indonesia memiliki potensi pasar karbon yang sangat besar, dengan estimasi mencapai 13,4 miliar ton CO2 ekuivalen pada periode 2024-2050.

Potensi ini, lanjutnya, berasal dari berbagai sumber, di antaranya kegiatan carbon removal melalui pemulihan lahan terdegradasi seluas sekitar 12 juta hektare, carbon reduction dari hutan produksi seluas 50 juta hektare, perhutanan sosial sebesar 8,3 juta hektare, serta hutan adat seluas 1,4 juta hektare.

“Dalam mendukung sasaran offset emisi gas rumah kaca (GRK) sektor kehutanan, terdapat beberapa target utama yang perlu dicapai,” ujar Menhut.

Beberapa target tersebut yaitu pengelolaan paling sedikit 48,69 juta hektare hutan untuk aksi mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi GRK dan pemulihan minimal 3,5 juta hektar lahan kritis dan/atau rusak sebagai Aksi Mitigasi Perubahan Iklim melalui serapan emisi GRK.

“Ketiga, optimalisasi kawasan konservasi, termasuk open area seluas kurang lebih 1,3 juta hektare,” kata Raja Antoni.

Menhut menambahkan, terdapat pengaturan umum pokok-pokok pengaturan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor kehutanan.

Pertama adalah instrumen NEK yang difokuskan pada perdagangan karbon berupa offset emisi GRK, dengan sektor kehutanan sebagai penyedia kredit karbon Forestry and Other Land Use (FOLU).

“Kedua, pelakunya meliputi pemegang PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) atau hak pengelolaan, perhutanan sosial, masyarakat hukum adat, pemegang hutan hak, serta PB-PJL (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan) Karbon di kawasan konservasi,” ujar Raja Antoni.

Lebih lanjut, dari sisi areal mencakup Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL), zona pemanfaatan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)/taman buru, hutan adat, hutan hak, dan Areal Penggunaan Lain (APL).

Menhut juga menyampaikan, tata laksana Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berperan memberikan persetujuan perdagangan karbon Non-Sertifikat Pengurangan Emisi (Non-SPE), serta rekomendasi untuk SPE GRK dan Non-SPE dengan mekanisme penyesuaian yang sesuai (corresponding adjustment).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026